PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT

SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JABAR

SILOAM HOSPITAL LIPPO CIKARANG19 – APRIL – 2011

Dasar Hukum• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah• UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran• PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal• UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. • UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan• Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

• Permenkes No. 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.

• Permenkes No:659/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.

• Kepmenkes RI No:856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.

• Permenkes RI No:812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisa pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

• Kep.Menkes 922/Menkes/AK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi & Pemerintah Kab./Kota

• Kep.Dirjen Pelayanan Medik No. YM.02.03.3.5.2626 tentang Komisi Akreditasi RS dan Sarana Kesehatan lainnya

• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat

• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJP Provinsi Jawa Barat

• Peraturan Daerah no 54 tahun 2008 tentang RJMD PROVINSI Jawa Barat

• Peraturan Gubernur Jawa Barat No 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan perijinan terpadu.

• Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 tahun 2009 tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan Perijinan terpadu.

• Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat target kinerja yang ingin dicapai (2009 s/d 2013) sebagai Indikator Sasaran Program Seksi Akreditasi Sarana

• Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin (Psl 25, ayat I).

• Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional (Psl 25, ayat 2).

• Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat di perpanjang untuk 1tahun (Psl 25, ayat 3)

• Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat di perpanjang kembali selama memenuhi persyaratan (Psl 25,ayat 4)

UU RI NO. 44/2009 ttg RUMAHSAKITUU RI NO. 44/2009 ttg RUMAHSAKIT

• Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan (Psl 34, ayat 1),

• Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia (Psl 34, ayat 2).

• Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit (Psl 34, ayat 3)

UU RI NO. 44/2009 ttg RUMAHSAKITUU RI NO. 44/2009 ttg RUMAHSAKIT

UU RI NO. 44/2009 ttg RUMAHSAKITUU RI NO. 44/2009 ttg RUMAHSAKIT

●Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali (psl 40, ayat 1)

● Akreditasi RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yg berlaku (psl 40 ayat 2)

● Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

●Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali (psl 40, ayat 1)

● Akreditasi RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yg berlaku (psl 40 ayat 2)

● Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

UU RI NO. 44/2009 ttg RUMAHSAKITUU RI NO. 44/2009 ttg RUMAHSAKIT

• Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yg menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan & gawat darurat (psl 1.ayat 1)

• Pelayanan kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (psl 1, ayat 3)

• Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yg menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan & gawat darurat (psl 1.ayat 1)

• Pelayanan kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (psl 1, ayat 3)

PEMERINTAH

RS milik Depkes

RS milik Pem Prop

RS milik PemKab/Kota

RS milik TNI & POLRI

RS milik Dep. Lainnya

RS milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

SWASTA

RS milik PT

RS milik Yayasan

RS milik penanam modal dalam negeri/asing (PMA/PMDN)

RS milik badan hukum lainnya

SERTIFIKASI /PENETAPANKELAS

Pengelompokan secara bertingkat berdasarkan “kemampuan pelayanan” di RS (standar input & proses)

PERIZINAN “Kelayakan” untuk melaksanakan kegiatan (Standar input)

REGISTRASI

Pencatatan resmi terhadap seluruh sarana kesehatan baik milik Pemerintah maupun Swasta terhadap status & keberadaannya

AKREDITASI

Proses pelaksanan “pemenuhan standar” pelayanan (Standar input, proses & output / outcome)

ASAS ASAS DALAM PEMBERIAN IZIN

IZIN PERLINDUNGAN MANFAAT

KOMPETENSI

LEGALITAS

PERUBAHAN & PENARIKAN PERUBAHAN & PENARIKAN KEMBALI IZINKEMBALI IZIN

PENYIMPANGANPERUBAHAN KEBIJAKAN

APLIKASI SANKSI

KEADAAN NYATA YG BERUBAH

ALUR PERIJINAN SECARA UMUMSemua berkas dari pemohon masuk BPPTLangsung diserahkan ke dinkes ProvinsiProses administratif oleh Seksi Akreditasi Sarana Dinkes Prov.

Pemeriksaan Sarana dilakukan oleh:Tim Kajian Teknis di bawah koordinasi Seksi Ditsarkes

Memenuhi syarat Dinkes ProvinsiMengeluarkan rekomendasi diserahkan ke BPPT

- BPPT membuat surat pengantar/rekomendasi dan dikirimkan ke Menteri Kesehatan- BPPT memberikan izin

Pengajuan mendirikan RS

Izin mendirikan

Izin operasional sementara

Penetapan kls RS

Izin operasional

tetap

Akreditasi setiap 3 thn

Perpanjangan izin

registrasi

Peningkatan kelas

PROSES ADMINISTRASI RUMAH SAKIT

PERIZINAN RS

Kelas RS Pemberi IZIN Rekomendasi

Kls A & RS PMA/PMDN

Menteri Kesehatan Dinas Kesehatan Prop

Kls B Pemda Prop Dinas Kes Kab/kota

Kls C & D Pemda Kab/kota Dinas Kes Kab/kota

Setiap penyelenggara RS wajib memiliki izin (Pasal 25 Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit)

Permohonan izin mendirikan & izin operasional RS diajukan menurut jenis & klasifikasi RS

(Pasal 3 ayat 1 No 147/MENKES/PER/I/2010 tentang PERIZINAN RS)

IJIN MENDIRIKAN RUMAH SAKITPermenkes RI no:147/Menkes/Per/I/2010 tentang perizinan RS

Persyaratana. studi kelayakan;b. master plan;c. status kepemilikan;d. rekomendasi izin mendirikan;e. izin undang-undang gangguan (HO);f. persyaratan pengolahan limbah;g. luas tanah dan sertifikatnya;h. Penamaan; harus menggunakan bahasa Indonesia;i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);j. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); dank. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun

IJIN OPERASIONAL

Izin operasional sementara diberikan untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun.

Izin operasional tetap

berlaku untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama

memenuhi persyaratan.

Izin operasional, RS harus memenuhi persyaratan yang meliputi :a. sarana & prasaranab. peralatanc. sumber daya manusia dand. administrasi dan manajemen

IZIN MENDIRIKAN RS PMDN ATAU PMA

Persaratan:1. Harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas;2. Mengadakan kerjasama dengan badan hukum Indonesia yang

bergerak di bidang perumah sakitan;3. Hanya untuk menyelenggarakan Rumah Sakit;4. Pelayanan yang diberikan: Pelayanan Spesialistik dan/atau

Subspesialistik;5. Jumlah tempat tidur minimal: 200 buah untuk PMA yang berasal dari Negara- negara ASEAN;

300 buah untuk PMA yang berasal dari Negara- negara non ASEAN.

• Pemohonan diajukan kepada Kemkes c,q Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik;

• Permohonan memenuhi persyaratan : Dirjen Bina pelayanan Medik mengeluarkan rekomendasi;

• Berdasarkan rekomemdasi pemohon mengajukan persetujuan penanaman modal ke BKPM atau BKPMD.

Adalah pengelompokan kelas RS berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan

KLASIFIKASI RSPERMENKES NO 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

Setiap rumah sakit wajib mendapatkan penetapan kelas dari Menteri.Klasifikasi Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan:

a. Pelayanan;b. Sumber Daya Manusia;c. Peralatan;d. Sarana dan Prasarana; dane. Administrasi dan Manajemen.

Rumah sakit dapat ditingkatkan kelasnya setelah lulus tahapan pelayanan akreditasi kelas dibawahnya.

Permohonan penetapan kelas melampirkan:1.Rekomendasi dari Dinkes Kab/Kt dan Dinkes

Provinsi;2.Profil dan data Rumah Sakit;3.Isian instrumen penetapan kelas.

AKREDITASIRUMAH SAKIT

• Komitment ASEAN Komitment ASEAN Intercountray meeting di Bangkok, 1998 Asean sepakat melaksanakan Akreditasi

• Komitment Global Komitment Global Chicago APEC conference di Chicago, 2002 Sepakat Akreditasi utk peningkatan mutu secara global

• Komitment Nasional Komitment Nasional Pelayanan Medik Prima Akreditasi merupakan instrumen menuju pelayanan medik prima

• Undang-Undang RS Undang-Undang RS Semua RS wajib melaksanakan Akreditasi

PELAKSANA AKREDITASI RS DI INDONESIA

KOMISI AKREDITASI RS

(KARS)

Suatu Komisi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk Membantu

Kementerian Kesehatan dlm pelaksanaan teknis akreditasi dan

bekerja secara Independent (surveior)

• KARS perlu tenaga yg andal utk proses penilaian akreditasi & pembinaan langsung ke RS KARS mengangkat surveior.

• Surveior adalah seseorang yg diberi tugas oleh KARS untuk melakukan survei akreditasi & bimbingan akreditasi ke RS

• Surveior t .d : - Surveior Administrasi

- Surveior Medis

- Surveior Keperawatan

BIDADMIN

BIDMEDIS I

BIDMEDIS II

BIDPERAWAT

1. Admin & Manj2. Rekam

Medis

3. Farmasi4. K - 3

1. Yan medis

2. Yan GD3. Kamar

operasi4. Yan

intensif

1. Radiologi2. Laboratorium3. Rehab medik4. Yan Darah

1. Keperawatan2. Yan Risti3. Dalin4. GIZI

1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darurat4. Keperawatan5. Rekam Medis

1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darurat4. Keperawatan5. Rekam Medis

1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darurat4. Keperawatan5. Rekam Medis6. Kamar Operasi7. Laboratorium8. Radiologi9. Yan Risti10. Dalin11. Farmasi12. K-3

1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darutat4. Keperawatan5. Rekam Medis6. Kamar Operasi7. Laboratorium8. Radiologi9. Yan Risti10. Dalin11. Farmasi12. K-313. Rehabilitasi Medis14. Yan intensif15. Yan gizi16. Yan darah

5 Pelayanan5 Pelayanan

12 Pelayanan12 Pelayanan

16 Pelayanan16 Pelayanan

SURVEI AKREDITASI RS

SURVEI AKREDITASI RS

A. BIMBINGAN PRA AKREDITASI

B. PELAKSANAAN SURVEI AKREDITASI PENETAPAN STATUS AKREDITASI dgn SK DIRJEN BINA YANMED a.n. MENTERI

KESEHATAN

C. PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASI

Tidak wajib

Tujuan : Membantu RS mempersiapkan diri dalam menghadapi survei

Tatacara pengajuan Pembimbingan : RS membuat Surat Permohonan bimbingan

akreditasi kpd Dirjen Bina Pelayanan Medik cq Direktur Bina Yanmed spesialistik (tembusan KARS & dinkes prop)

RS Melampirkan self assessment & rekomendasi dinkes propinsi

Memilih Pembimbing

A. BIMBINGAN PRA AKREDITASI

WAJIB

Tujuan : Menilai langsung kinerja RS

Tatacara Pengajuan :- Membuat Surat Permohonan kpd Dirjen Bina

Yanmed cq Direktur Bina yanmed spes. (temb : KARS & Dinkes prop)

- Lampiran : self assessment & POA Akreditasi serta rekomendasi dinkes propinsi

Surveior ditentukan oleh KARS

Penilaian menentukan kelulusan

B. SURVEI AKREDITASI

Proses di Kementerian Kesehatan Surat Permohonan dr RS DIRJEN Bina Yanmedik

Direktur Bina Yan spes

KARS Subdit Bina Akreditasi RS dan sarkes lain

Pelaksanaan survey

Hasil survey laporan dan rekomendasi

B. SURVEI AKREDITASI

– Pemilihan RS bersifat random

– Tujuan : Menjaga & meningkatkan kinerja RS

– Tujuan Khusus : • Memantau & memberikan arahan tindak

lanjut rekomendasi• Evaluasi penerapan standar RS• Meningkatkan interaksi antara RS, Dinkes

dan KARS

C. PENDAMPINGAN PASCA AKRED

– Pelaksanaan :- Kunjungan ke RS dilakukan oleh Kemkes,

KARS & Dinkes- Pendampingan dilakukan dgn mengacu

pada rekomendasi yg telah dibuat oleh surveior pada waktu survei akreditasi RS bersangkutan.

- Paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah dilakukan survei akreditasi oleh KARS.

C. PENDAMPINGAN PASCA AKRED

FAKTOR – FAKTOR YANG MENDUKUNG DALAM

KEBERHASILAN PROGRAM AKREDITASI RS

• Akreditasi diwajibkan dalam UU RS.• Akreditasi diwajibkan dalam perizinan RS.• Adanya komitmen stake holder (Depkes, Pemda, Pemilik RS

& seluruh jajaran di RS) untuk melaksanakan akreditasi.• Adanya sikap proaktif dari Dinkes Propinsi untuk pembinaan

ke RS dalam persiapan akreditasi.• Pemberdayaan surveior yang ada di daerah untuk efisiensi

biaya.

KARS

ISQua

AKREDITASI

MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS

• PERLU PENGATURAN SESUAI UU KLASIFIKASI, REGISTRASI, LISENSI, AKREDITASI

• RS HARUS MAMPU BERSAING DENGAN PEMODAL

ASING

• PENGUATAN KOMPETENSI SDM KESEHATAN DALAM NEGERI

• AKREDITASI RS hrs IN-LINE dgn AKREDITASI RS taraf INTERNASIONAL

DATA PERIJINAN RS DI JAWA BARATS/D 30 MARET 2011 DATA AKREDITASI RS DI JAWA BARAT

S/D 30 MARET 2011

RS YANG PERIJINANNYA MASIH BERLAKU 62.86 %RS YANG PRIJINANNYA HABIS MASA BERLAKU 30.80 %Rs YANG B3LUM ADA IJIN 5.9 %

RS YANG TERAKREDITASI 18.64 %RS YANG HABIS MASA BERLAKU 17.79 % RS YANG BELUM DIAKREDITAS 63.55%

PENETAPAN KELAS RS DI JAWA BARAT S/D 31 MARET 2011

RS YANG TELAH MELAKSANAKAN PENETAPAN KELAS 30.08 %

DATA PERIJINAN RS PER KAB/KOTAS/D 31 MARET 2011

DATA PENETAPAN KELAS RS PER KAB/KOTAS/D 31 MARET 2011

DATA RS YANG TERAKREDITASI PERKAB/KOTA S/D 31 MARET 2011

NO SARANA JUMLAH SARANA

YANG MENGAJU

KAN PERIJINAN

KETERANGAN

JUMLAH SARANA

YANG SUDAH

DIPERIKSA DINKES

JUMLAH SARANA

YANG SUDAH

DIPERIKSA BPOM

PERGANTIAN

PENANGGUNG JAWAB/ PIMPINAN

PENUTUPAN GUDANG PBF/ IJIN

PBF

PERUBAHAN NAMA

IJIN PRINSIP JUMLAH SARANA

YANG SUDAH

MEMENUHI SYARAT

JUMLAH SARANA

YANG BELUM

MEMENUHI SYARAT

JUMLAH SARANA

YANG SEDANG DALAM PROSES

DIPERIKSA BPOM

1 PBF 102 35 0 45 4 1 0 85 17 0

2 PBBBF 7 6 0 0 0 0 0 6 1 0

3 PAK 18 11 0 2 0 1 0 14 4 0

4 SUB PAK 89 58 0 14 2 0 0 74 15 0

5 PKRT 23 14 0 2 0 0 0 16 7 0

6 PRODUKSI ALKES

7 5 0 0 0 0 0 5 2 0

7 IOT 4 0 2 0 0 0 0 2 1 1

8 IKOT 48 0 26 1 0 0 8 35 11 2

9 PRODUKSI KOSMETIKA

23 0 7 13 0 0 0 20 1 2

10 INDUSTRI FARMASI

10 0 3 6 0 0 0 9 0 1

11 RUMAH SAKIT 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0

12 Laboratorium Utama

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

13 Lab CTKI 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

  Jumlah 340 136 38 83 6 2 8 273 59 6

KONDISI SARANA KESEHATAN YANG MENGAJUKAN PERIJINAN PADA TAHUN 2011

Terimakasih

terimakasih