pkn bendahara 24 april 2009

8/14/2019 PKN Bendahara 24 April 2009

1/79

1

PENYELESAIAN GANTIPENYELESAIAN GANTIKERUGIANKERUGIAN

NEGARANEGARATERHADAP BENDAHARATERHADAP BENDAHARA

Tohir in, AkWidyai swara Muda

Pusdi klat Anggaran BPPK


2/79

2

DISAMPAIKAN OLEH

TOHIRIN, AK.

PEKALONGAN, 12 MARET 1969

NIP 740003472

WIDYAISWARA

PUSDIKLAT ANGGARAN

BPPK

DEPARTEMEN KEUANGAN

Jl Raya Puncak Km 72

Gadog-Ciawi-Bogor


3/79

3

Bagian 1

Pendahuluan


4/79

4

DDasar hukumasar hukum

Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentangUndang-Undang No. 17 Th. 2003 tentangKeuangan Negara;Keuangan Negara;

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentangUndang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara;Keuangan Negara;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW. Stb.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW. Stb.1847 No. 23)1847 No. 23)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 stddUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 stdd

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana KorupsiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian GantiTahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian GantiKerugian Negara terhadap BendaharaKerugian Negara terhadap Bendahara


5/79

5

Ruang LingkupRuang Lingkup

Peraturan Badan Pemeriksa KeuanganPeraturan Badan Pemeriksa Keuangan

nomor 3 tahun 2007 mengatur tata caranomor 3 tahun 2007 mengatur tata cara

penyelesaian ganti kerugian negarapenyelesaian ganti kerugian negara

terhadapterhadap bendahara di lingkungan instansibendahara di lingkungan instansi

pemerintah/lembaga negarapemerintah/lembaga negara dandan

bendahara lainnya yang mengelolabendahara lainnya yang mengelola

keuangan negara.keuangan negara.


6/79

6

KERUGIAN NEGARA

Domein Penyelesaian Kerugian Negara

Hukum Adm.Negara

Hukum Pidana

TGR TP TIPIKOR

MEN/PIMLEMBAGA

BPK RI PENGADILAN

Hukum Adm.Negara

Hukum Pidana

1. UU No. 17 Th.2003

2. UU No. 1 Th.2004

5. UU No. 15 Th.2004

1. UU No. 31 Th.1999 stdd UUNo. 20 Th.2001

5. UU No. 30 Th.2002

LANDASAN HUHUM


7/797

PENGENAAN GANTI

KERUGIAN NEGARA

Tata cara penyelesaian gantikerugian negara/ daerah terhadapbendahara ditetapkan oleh BPK

setelah berkonsultasi denganpemerintah

UU No. 15 Th. 2004, Pasal 22 Ayat (4) dan (5)


8/798

Bendahara

Bendahara adalah setiap orang atau badan

yang diberi tugas untuk dan atas nama

negara/daerah, menerima, menyimpan, danmembayar/menyerahkan uang atau surat

berharga atau barang-barang negara/daerah.


9/79

9

KERUGIAN NEGARA

PENGERTIAN :

Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan

uang, surat berharga, dan barang, yang

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat

perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara


10/79

10

UNSUR-UNSUR

KERUGIAN NEGARAKerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupauang, surat berharga, barang milik negara dari jumlah dan/atau nilaiyang seharusnya.

Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pastijumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benartelah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapatditentukan besarnya. Dengan demikian kerugian negara tersebutbukan hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinyakerugian.

Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengajamaupun lalai, Unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secaracermat dan tepat.


11/79

11

SUBY EK D AN OB YE KKE RUGIANNE GARA /DA ERAH Objek :Uang Surat berhar ga

Bar ang Subj ek :Bendahara Pegawai NegeriBukanBendahar a/Pej abatlai nnya Pihak ketiga

US$

RP ?


12/79

12

JENIS KERUGIAN NEGARAJENIS KERUGIAN NEGARA

Berdasarkan subyeknya kerugian negaraBerdasarkan subyeknya kerugian negara

dibedakan dalam :dibedakan dalam :

Kerugian negaraKerugian negara bukan kekuranganbukan kekuranganperbendaharaanperbendaharaan yang dilakukan olehyang dilakukan oleh

pegawai negeri bukan bendahara,pegawai negeri bukan bendahara,

pejabat lain dan atau pihak ketigapejabat lain dan atau pihak ketiga

Kerugian negara berupaKerugian negara berupa kekurangankekurangan

perbendaharaanperbendaharaanyang dilakukan olehyang dilakukan oleh bendaharbendaharaa


13/79

13

PERBUATANBENDAHARA

KERUGIANNEGARA/DAERAH

PERBUATANPEGAWAI

NEGERI BUKANBENDAHARA/PEJABAT LAIN

TUNTUTANPERBENDAHARAAN

( TP )

TUNTUTAN

GANTI RUGI( TGR )

TUJUAN- Pemulihan

keuangannegara/ daerah

- Peningkatandisiplin dantanggungjawab dalampengelolaan

keuangan- Penegakan

hukum


14/79

14

UNSUR PENYEBAB KERUGIAN

NEGARAPerbuatan melanggar hukum/kelalaian: Perbuatan seseorang [ Pasal 59 Ayat (1)

UU No. 1 Th. 2004]

Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat lain ( Pasal 59,Ayat 2 )

Di luar kemampuan manusia

(forcemayeure):Bencana alam dan keadaan lain di luar

kemampuan manusia (PP No. 14 Th. 1952jo. Stb. 1919 No. 204)


15/79

15

KELALAIANKELALAIAN

Kesalahan administrasi

Uang/barang hilang, rusak tidak dapat

diperbaiki, dicuri Kelebihan pembayaran/pengeluaran

uang/barang

Kekurangan penerimaan uang/barang


16/7916

KEWAJIB AN G ANT I R UG IEWAJIB AN G ANT I R UG I akibat perbuatan melanggar hukumakibat perbuatan melanggar hukum

Tiap perbuatan melanggar hukum,yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian

tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata


17/79

17

KEWAJIBAN GANTI RUGI

KARENA KELALAIANSetiap orang bertanggungjawab

tidak saja untuk kerugian yang

disebabkan karena perbuatannya,tetapi juga untuk kerugian yangdisebabkan karena kelalaian ataukurang hati-hati

Pasal 1366 KUH Perdata


18/79

1818

Kewenangan Pengenaan GantiKewenangan Pengenaan Ganti

Kerugian NegaraKerugian Negara

Pel aku yang meru gika n nega ra Peja bat/I nst ansiel aku yang meru gika n nega ra Peja bat/I nst ansiBerwen angerwen ang Peg awai neg eri bukan b end ahar a/eg awai neg eri bukan b end ahar a/ Ment eri /Pimpinanent eri /Pimpinan

Lembagaembaga p eja ba t lainn yap eja ba t lainn ya Bend ahar aend ahar a Bad an Pemeri ksaad an Pemeri ksaKeuang aneuang an Menteri /Pi mpinan Lenteri /Pi mpinan LPNDND Menteri Keua ng anenteri Keua ng ansel akuel aku

Bend aha ra Umum Neg araend aha ra Umum Neg ara Menteri Keuang an/ent eri Keuang an/ PresidenresidenPi mp inan Lem bag a Neg ar ai mp inan Lem bag a Neg ar a


19/79

19

KE HARUSANMENYELES AIKANKERUGIAN NEGARA

Setiap kerugian negara/daerah yangdisebabkan oleh tindakan melanggar hukum

atau kelalaian seseorang harus segera

diselesaikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan

yang berlaku

[ Pasal 59 Ayat (1) UU No. 1 Th.2004 ]


20/79

2020

TUJU AN PENYELE SAIANUJU AN PENYELE SAIANKE RUGI ANE RUGI ANNE GARA/ DAERAHE GARA/ DAERAHPENJE LAS AN PASA L 59 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 2004ENJE LASAN PASA L 59 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 2004

Penyelesaian kerugian negara perlu segeraenyelesaian kerugian negara perlu segeradi laku ka n untu k men gemb al ik an kek ayaa ni laku ka n untu k men gemb al ik an kek ayaa nnega ra yang hil ang at au be rku rang ser taega ra yang hil ang at au be rku rang ser tamen in gk at ka n di si pl in dan ta ngg ung jawaben in gk at ka n di si pl in dan ta ngg ung jawabpa ra peg awai neg er i/p ejab at ne gar a pad aa ra peg awai neg er i/p ejab at ne gar a pad aumum nya, dan par a pen gel ola keu an gan pad amum nya, dan par a pen gel ola keu an gan pad akhususnyahususnya


21/79

21

Bendahara, pegawai negeri bukanbendahara, atau pejabat lain yangkarena perbuatannya melanggarhukum atau melalaikan kewajibanyang dibebankan kepadanya secaralangsung merugikan keuangan

negara, wajib mengganti kerugiantersebut.

Pasal 59 ayat (2) UU No. 1 Th. 2004

KEWAJIBAN MENGGANTI

KERUGIAN NEGARA


22/79

22

Kewajiban pimpinan

Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/ kepala satuan kerja

perangkat daerah dapat segeramelakukan tuntutan ganti rugi,

setelah mengetahui bahwa dalamkementerian negara/ lembaga/satuan

kerja perangkat daerah yang

bersangkutan terjadi kerugian akibatperbuatan dari pihak manapun

Pasal 59 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004.


23/79

23

LAPORANLAPORAN

ATASAN LANGSUNGATASAN LANGSUNG

Setiap kerugian negaraSetiap kerugian negara wajibwajib

dilaporkan oleh atasan langsungdilaporkan oleh atasan langsung

atau kepala kantor kepadaatau kepala kantor kepadamenteri/pimpinan lembaga danmenteri/pimpinan lembaga dan

diberitahukan kepada Badandiberitahukan kepada Badan

Pemeriksa KeuanganPemeriksa Keuangan selambat-selambat-

lambatnya 7 (tujuh)lambatnya 7 (tujuh) hari kerjahari kerjasetelah kerugian negara itusetelah kerugian negara itu

diketahui.diketahui.

(Pasal 60 ayat (1) UU 1/2004)(Pasal 60 ayat (1) UU 1/2004)


24/79

24

Bagian 2Bagian 2

Penyelesaian Kerugian NegaraPenyelesaian Kerugian Negara


25/79

25

surat pernyataansurat pernyataan

kesanggupankesanggupan

dan pengakuandan pengakuanSegera setelah kerugian negara

tersebut diketahui, kepada bendahara,

pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang nyata-nyata

melanggar hukum atau melalaikankewajibannya, segera dimintakan surat

pernyataan kesanggupan dan/ataupengakuan bahwa kerugian tersebut

menjadi tanggung jawabnya danbersedia mengganti kerugian negara

dimaksud

Pasal 60, ayat (2) UU No. 1 Th. 2004


26/79

26

BENTUK PERNYATAAN

KESANGGUPANberupa :

Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak

(SKTJM )


27/79

2727

SKTJMSKTJM

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

yang selanjutnya disebut SKTJM adalah

surat keterangan yang menyatakan

kesanggupan dan/atau pengakuan bahwayang bersangkutan bertanggung jawab

atas kerugian negara yang terjadi dan

bersedia mengganti kerugian negaradimaksud.


28/79

2828

SKTJMSKTJMLampiran III

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK(SKTJM)Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...............NIP : .... ......

Pangkat/Golongan : .......

Tempat/ Tgl. Lahir : .......

Alamat : .......

No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara : ................

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar

Rp(... dengan huruf .), yakni kerugian yang disebabkan :

........................................................................................

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah *) di .dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasamenjual sebagai berikut:

1. ..........

2. ..........

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidakmengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminantersebut.

,. 5)Mengetahui : meterai cukup

Kepala (Satuan Organisasi) 6) (Nama Bendahara)

Saksi Saksi :

1. ......

2. .

*) coret yang tidak perlu


29/79

2929

Petunjuk PengisianPetunjuk Pengisian1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani

SKTJM.2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan

yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinyakerugian negara.

3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uangtersebut akan disetorkan.

4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminanatas pelunasan kerugian negara.

5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.

6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan danditandatangai oleh kepala satuan kerja.

7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK ataulingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikanpenandatanganan SKTJM ini.


30/79

3030

TPKNTPKN

Pimpinan instansi segera menugaskan

TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus

kerugian negara selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sejak menerima laporanpimpinan satker.


31/79

3131

TPKNTPKN

Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang

selanjutnya disebut TPKN, adalah tim

yang menangani penyelesaian kerugian

negara yang diangkat oleh pimpinaninstansi yang bersangkutan.


32/79

3232

TPKNTPKN

Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati,

dan walikota Wajib membentuk Tim

Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Selama TPKN belum terbentuk, verifikasi

kerugian negara dilaksanakan oleh

Itjen/SPI/Inspektorat Wilayah.


33/79

3333

TPKNTPKN

Pimpinan instansi wajib membentuk TPKN.TPKN terdiri dari :

c. sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badanlain/ sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaiketua;

b. inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil ketua;

c. kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelolakeuangan daerah sebagai sekretaris;

d. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidangpengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum,dan bidang lain terkait sebagai anggota;

e. sekretariat.


34/79

3434

TPKNTPKN

TPKN bertugas membantu pimpinan

instansi dalam memproses penyelesaian

kerugian negara terhadap bendahara

yang pembebanannya akan ditetapkanoleh Badan Pemeriksa Keuangan.


35/79

3535

Fungsi TPKNFungsi TPKNTPKN menyelenggarakan fungsi untuk :

a. menginventarisasi kasus kerugian negara yangditerima;

b. menghitung jumlah kerugian negara;

c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-

bukti pendukung bahwa bendahara telahmelakukan perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai sehingga mengakibatkanterjadinya kerugian negara;

d. menginventarisasi harta kekayaan milikbendahara yang dapat dijadikan sebagai

jaminan penyelesaian kerugian negara;


36/79

3636

TPKNTPKN

e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan

instansi tentang kerugian negara sebagai bahanpengambilan keputusan dalam menetapkan

pembebanan sementara;g. menatausahakan penyelesaian kerugian

negara;

h. menyampaikan laporan perkembangan

penyelesaian kerugian negara kepada pimpinaninstansi dengan tembusan disampaikan kepadaBadan Pemeriksa Keuangan.


37/79

3737

TPKNTPKNTPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-

dokumen, antara lain sbb:a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atausebagai pejabat yang melaksanakan fungsikebendaharaan;

b. berita acara pemeriksaan kas/barang; c. register

penutupan buku kas/barang;d. surat keterangan tentang sisa uang yang belumdipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran;


38/79

3838

TPKNTPKN

e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bankbersangkutan;

f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yangbersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;

g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugiannegara mengandung indikasi tindak pidana; h. beritaacara pemeriksaan tempat kejadian perkara darikepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karenapencurian atau perampokan;

i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau

pengadilan.(2) TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian

negara.

(3) Dibuat Daftar kerugian negara


39/79

3939

Tim Ad hocTim Ad hoc

Apabila dipandang perlu, Kepala Satuan

kerja dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk

menyelesaikan ganti kerugian negara

yang terjadi di lingkungan unit kerjanya.


40/79

4040

Tim ad hocTim ad hoc

Tim ad hoc melakukan pengumpulandata/informasi dan verifikasi kerugiannegara berdasarkan penugasan dari

kepala satuan kerja. Kepala satuan kerja melaporkan

pelaksanaan tugas tim ad hoc kepadapimpinan instansi yang bersangkutandengan tembusan kepada TPKN untukdiproses lebih lanjut.


41/79

4141

MTPMTP

Badan Pemeriksa Keuangan dapat

membentuk Majelis Tuntutan

Perbendaharaan dalam rangka proses

penyelesaian kerugian negara terhadapBendahara


42/79

4242

Pokok2 KebijakanPokok2 Kebijakan

Pimpinan Instansi menyampaikan Laporan Hasil

Verifikasi Kerugian Negara kepada BPK paling

lambat 7 hari kerja sejak diterima dari TPKN.

BPK melakukan pemeriksaan atas laporankerugian negara berdasarkan laporan hasil

penelitian yang diterima dari pimpinan instansi

BPK menyurati pimpinan instansi untuk dibuat

SKTJM atau jika tak terbukti dihapuskan dari

daftar kerugian negara


43/79

4343

Bagian 3Bagian 3

Pengungkapan

Pembuktian Pelaporan


44/79

44

SUMBER INFORMASITERJADINYA KERUGIAN NEGARA

Pengawasan atasan langsung/Ka Kantor

Pemeriksaan oleh BPK

Pengawasan oleh Aparat Pengawasan

Fungsional : ITJEN, BPKP, InspektoratPop/Kab/kota

Pemeriksaan oleh Pejabat Ex-Officio Sumber lain : - Media massa

- pengaduan langsung masyarakat- keputusan pejabat berwenang yang

mempunyai kekuatan hukumtetap

- kotak pos 5000- laporan pejabat/pegawai (PP 30 Th

1980)


45/79

45

Perhitungan

Ex-officio

Adalah perhitungan perbendaharaan yangdibuat/dilakukan bukan oleh bendahara,tetapi oleh petugas/pejabat yang ditunjukoleh Menteri cq. Pengguna Anggaran

(Kepala Kantor/Satuan Kerja) setempat

terj adi karena : Bendahara l al ai membuat

perhit ungan; Bendahara tidak dapat membuatperhit ungan ( berada di bawahpengampuan, m ela rikan diri, at aumeninggal dunia )


46/79

46

PERHITUNGAN EX-OFFICIO

PENELIT IAN t hd I nformasidituangkan dalam B APemeriksaan/Penelitia n untukmemperoleh kepastian ttg : Jumlah/besarnya kerugian negara;

Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas

terjadinya kerugian negara. Bukti-bukti tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan sebagai datapendukung


47/79

4747

PEMBUKTIANPEMBUKTIAN

KERUGIAN NEGARAKERUGIAN NEGARA

kekurangan perbendaharaan :

Penelitian dan pengumpulan bukti-bukti, baik yangdilakukan oleh tim ad hoc maupun oleh TPKN mengenai :

- Peristiwa terjadinya kerugian negara;- Jumlah kerugian negara yang pasti;- Siapa saja yang tersangkut (pegawai negeri, pejabatmaupun pihak ketiga);

- Unsurbesar-kecilnya kesalahan para pihak

- Keterangan lain yang dapat digunakan sebagaipertimbangan (mis.: putusan hakim, kerugian yang

telah diganti dsb.).

Pembuktian Kerugian


48/79

48

Pembuktian KerugianNegara

Kekurangan perbendaharaana. Bendahara mampu bertanggung jawab

Proses penelitian oleh tim ad hoc atau TPKNDepartemen

b. Bendahara di bawah pengampuan,

melarikandiri atau meninggal dunia

- Untuk pengamanan dengan menutupBKU/Buku Persedian menyimpan buku-buku,bukti-bukti dan disegel - -Membentuk Tim Ex- Officio (disertakan unsur KPPN &

Biro Keuangan)

- Penyampaian Perhitungan Ex-Officio kepada pengampu/ ahli waris.


49/79

49

Pelaporan Kerugian Negara

Dalam hal terjadi kerugian negara atau terdapat dugaan bahwanegara dirugikan, pengguna anggaran (kepala kantor/satuankerja) mengambil tindakan atau langkah-langkah sbb:

1. Membentuk tim ad hoc dan melakukan penelitian

2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan;

3. Mengupayakan penyelesaian kerugian negarasecara damai atau dengan SKTJM;

4. Membuat laporan kepada BPK dan Menteri paling

lambat 7 hari setelah terjadi kerugian negara,

dengan melampirkan :

- SKTJM dalam hal kerugian negara bisa diselesaikan

- BAP, jika kekurangan perbendaharaan

dilampirkan pula BAP Kas, Register Penutupan Kas,fotokopi BKU bulan ybs. yang menunjukkan terjadikerugian negara ( kekurangan perbendaharaan)

- Bukti-bukti lain.


50/79


51/79

51

Bagian 4

PROSES PENYELESAIAN

GANTI KERUGIAN NEGARAA. PENYELESAIAN DG SKTJM

B. PENYELESAIAN DGN KEPUTUSAN

PEMBEBENAN

C. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN


52/79

52

PENYELESAIAN DG SKTJMPENYELESAIAN DG SKTJM

Syaratnya adalah:

Bendahara yang bersangkutan ada Bendahara yang bersangkutan dapat

diminta pertanggungjawabannya.


53/79

53

Penyelesaian DamaiPenyelesaian Damai

Bendahara menandatangani Suratketerangan Tanggungjawab Mutlak(SKTJM)

Ahli Waris/Pengampu menandatanganiSurat Pernyataan Bersedia MenggantiKerugian Negara (SPBMKN)

(Cara damai menurut hukumadministrasi negara)


54/79

54

prosesproses

PENYELESAIANPENYELESAIAN

DENGAN SKTJMDENGAN SKTJM

Bendahara menyerahkan jaminan

kepada TPKN SKTJM yang sudah ditandatanganitidak dapat ditarik kembali

Surat Kuasa menjual barang yg

dijaminkan Penggantian tunai maksimal 40

hari.


55/79

55

CARA pembayaran dalamCARA pembayaran dalam

PENYELESAIAN DPENYELESAIAN DG SKTJMG SKTJM

Pembayaran TUNAI

Selambat-lambatnya 40 hari kerjasejak SKTJM ditandatangani


56/79


57/79

Proses Damai

Kepala Kantor/Satuan Kerja sebelummenandatangani SKTM wajib mempertimbangkanapakah dengan cara tersebut kekuranganperbendaharaan dapat dipulihkan, mengingat ia

bertanggung jawab atas SKTJM yangditandatanganinya.

Jika ditemukan bukti baru dapat ditetapkan kembalibesarnya kekurangan perbendaharaan yang harus

dipertanggungjawabkan oleh bendaharabersangkutan. Dalam penetapan kembali tersebutharus disebut bukti-bukti pendukungnya;


58/79

58

Proses Keputusan

Pembebanan

Tahapa nnya ad alah:ahapa nnya ad alah: Pe nerbita n S K P em beb anan Se ment arae nerbita n S K P em beb anan Se ment ara Pe nerbita n S K P enet apan Ba tas waktue nerbita n S K P enet apan Ba tas waktu Pe nerbita n S K P em beb anane nerbita n S K P em beb anan

Pe nggan tian Kerug ian Neg arae nggan tian Kerug ian Neg ara


59/79

59

SK Pembebanan Sementara

Surat Keputusan Pembebanan SementaraSurat Keputusan Pembebanan Sementara

adalah surat keputusan yang dikeluarkanadalah surat keputusan yang dikeluarkan

oleh menteri/pimpinan lembaga/kepalaoleh menteri/pimpinan lembaga/kepalabadan-badan lain/gubernur/bupati/ walikotabadan-badan lain/gubernur/bupati/ walikota

tentang pembebanan penggantian sementaratentang pembebanan penggantian sementara

atas kerugian negara sebagai dasar untukatas kerugian negara sebagai dasar untukmelaksanakan sita jaminan.melaksanakan sita jaminan.


60/79

60

SK PBW

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yangSurat Keputusan Penetapan Batas Waktu yangselanjutnya disebut SK-PBW adalah suratselanjutnya disebut SK-PBW adalah suratkeputusan yang dikeluarkan oleh Badankeputusan yang dikeluarkan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan tentang pemberianPemeriksa Keuangan tentang pemberiankesempatan kepada endahara untuk mengajukankesempatan kepada endahara untuk mengajukankeberatan atau pembelaan diri atas tuntutankeberatan atau pembelaan diri atas tuntutan

penggantian kerugian negara.penggantian kerugian negara.


61/79

61

SK Pembebanan

Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yangSurat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yangdikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yangdikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yangmempunyai kekuatan hukum final tentang pembebananmempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan

penggantian kerugian negara terhadap bendahara.penggantian kerugian negara terhadap bendahara.

Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yangSurat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yangdikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentangdikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang

pembebasan bendahara dari kewajiban untuk menggantipembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti

kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatankerugian negara karena tidak ada unsur perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.melawan hukum baik sengaja maupun lalai.


62/79

62

Proses Pembebanan Kerugian

Negara Sementara Bendahara tidak bersedia secara sukarelaBendahara tidak bersedia secara sukarela

membuat dan menandatangani SKTJM.membuat dan menandatangani SKTJM.

Bendahara menandatangani SKTJM tetapiBendahara menandatangani SKTJM tetapitidak dapat menjamin penggantian kerugiantidak dapat menjamin penggantian kerugian

Bendahara tidak dapat melunasi gantiBendahara tidak dapat melunasi ganti

kerugian secara tunai dalam waktu yangkerugian secara tunai dalam waktu yangtelah ditetapkantelah ditetapkan

P l i


63/79

63

Penyelesaian

Dg SKTJM Macet

Ji ka penyelesaian dg S KTJ M m acet m aka:i ka penyelesaian dg S KTJ M m acet m aka:BP K mem be ri kan kesem patanPK memberikan kesempatanPim pinan I nstansi un tuk m eny elesaikanim pinan I nstansi un tuk m eny elesaikanmasalah.asalah.Dilak ukan Pro ses P em beb ananilak ukan Pro ses P em beb ananKe rugian Negara Sem enta rae rugian Negara Sem enta ra


64/79

64

Tuntutanperbendaharaan

Sebelum dilakukan Tuntutan Perbendaharaan harus adakepastian tentang :

adanya kekurangan perbendaharaan

jumlah kekurangan perbendaharaan

Kerugian harus dibuktikan melalui perhitungan baikoleh bendahara sendiri maupun secara ex-officio

Untuk menjamin kepentingan negara perlu dilakukantindakan berupa dikenakan Pembebanan KerugianNegara Sementara, jika :

Bendahara tidak bersedia menyelesaikandengan mekanisme SKTJM dan

terdapat petunjuk beritikad tidak baik


65/79

65

Bendahara beritikad tidak baik :

Tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan sebanyak

tiga kali

Memberikan alamat yang tidak jelas/ pindah alamat tanpa

pemberitahuan

Memindahtangankan/menjual secara tidak wajar

harta/kekayaan yang menjadi jaminan hutang

Tidak bersedia menunjukkan buku/catatan pengurusan

pembukuan yang berhubungan dengan pekerjaannya selaku

bendahara

PROSES PENERBITAN KEPUTUSAN


66/79

66

PROSES PENERBITAN KEPUTUSAN

PEMBEBANAN SEMENTARA

TPKN dan atau pimpinan satker melaporkanbahwa SKTJM tidak dapat diperoleh atautidak menjamin pengembalian

Pimpinan Instansi menerbitkan SKpembebanan Sementara dalam jangka waktu

7 hari sejak Bendahara tidak bersediamenandatangani SKTJM atau atau tidakditaatinya SKTJM sesuai laporan TPKN.

Keputusan Pembebanan Sementaradisampaikan kepada Bendahara melalui

Kepala Satker Pimpinan Instansi memberitahukan SK

Pembebanan Sementara kepada BPK

Penerbitan keputusan


67/79

Penerbitan keputusanpenetapan batas waktu

BPK-RI mengeluarkan SK PBW karena duaalasan:

a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi

Kerugian Negara dari pimpinan Instansi yg

seharusnya disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 7 hari sejak pimpinan instansi tsb

menerima lap dari TPKN. BPK sudah menerima

laporan dari atasan langsung Bendahara. Jadi ada

kelalaian pimpinan instansi.

b. Pimpinan instansi memberitahu Bendahara tidak mau

menandatangani SKTJM atau tidak melaksanakan

SKTJM


68/79

SK PBW

Pemberian kesempatan Bendahara untuk

membela diri

Pembelaan paling lambat 14 hari setelah

menerima keputusan.

Keputusan dibuat oleh Majelis Tuntutan

Perbendaharaan BPK


69/79

6969

SK Pembebanan Kerugian NegaraSK Pembebanan Kerugian Negara

BPK menerbitkan SKBPK menerbitkan SKpembebanan berdasarkanpembebanan berdasarkanpemberitahuan dan usulanpemberitahuan dan usulaninstansi bahwa jangka waktuinstansi bahwa jangka waktu

40 hari telah terlampaui namun40 hari telah terlampaui namunkerugian negara belum dapatkerugian negara belum dapatdiganti sepenuhnya olehdiganti sepenuhnya olehBendahara yang bersangkutan.Bendahara yang bersangkutan.


70/79

7070

Bagian TerakhirBagian Terakhir

SANKSISANKSI

KADALUWARSAKADALUWARSA

KEPUTUSAN PENCATATANKEPUTUSAN PENCATATAN


71/79

7171

SanksiSanksi

Penyeles aian D genyeles aian D g SKTJMSKTJM tidak meng hil angkan kewajib antidak meng hil angkan kewajib anKepal a Kant or/ Sa tk er untu k melap ork an kep ada :epal a Kant or/ Sa tk er un tu k melap ork an kep ada : Pih ak Kep olis ian sete mpa t da lam hal ter dapa t unsurih ak Kep olis ian sete mpa t da lam hal ter dapa t unsurtindak pidana umumi nda k pi da na umu m Pih ak Keja ks aan da lam hal ter da pa t unsur ti nda k pi da naih ak Keja ks aan da lam hal ter da pa t unsur ti nda k pi da nakh usus; set ela h mem pe role h pe tu nju k Men keu cq Karoh usus; set ela h mem pe role h pe tu nju k Men keu cq KaroHukum & Humasukum & Humas

Kerug ian Negara ol eh pi hak keti ga tid ak dapat dil aksanakanerug ian Negara ol eh pi hak keti ga tid ak dapat dil aksanakanpen yeles ai an secar a damai, t etapi ditemp uh upa ya :en yeles ai an secar a damai, t etapi ditemp uh upa ya : untuk pe rbu atan menga ndu ng unsur ti nda k pi da nantuk pe rbu atan mengandu ng unsur ti nda k pi da nakepolis ianepolis ian untuk pr os es tu ntu tan gant i rugi Ketu antuk pr os es tu ntu tan gant i rugi Ketu aPenga dil an Nege rienga dil an Nege ri


72/79

72

Kadaluwarsa : Kedaluwarsa Penuntutan

Penyampaian perhitungan ex-officio kepadapengampu/ahli waris/yang memperoleh hak tidak bolehmelampaui batas waktu tiga tahun. Pengampu/ ahli waris

bebas dari tanggung jawab apabila :

1) batas waktu tiga tahun telah lewat sejak bendaharadinyatakan melarikan diri atau meninggaldunia atau di bawah pengampuan; kepada mereka

tidak diberitahukan adanya kerugian tersebut,2) batas waktu tiga tahun sejak waktu pengajuan

pembelaan telah lewat dan BPK tidak mengambilsuatu keputusan. ( Pasal 66 ayat (2) UU 1/2004)


73/79

7373

kedaluwarsakedaluwarsa

Kewajiban bendaharaKewajiban bendahara untukuntukmembayar ganti rugi, menjadimembayar ganti rugi, menjadikedaluwarsa jika dalam waktu :kedaluwarsa jika dalam waktu :

5 (lima) tahun sejak diketahuinya5 (lima) tahun sejak diketahuinyakerugian tersebutkerugian tersebut

8 (delapan) tahun sejak terjadinya8 (delapan) tahun sejak terjadinyakerugiankerugian

tidak dilakukan penuntutan ganti rugitidak dilakukan penuntutan ganti rugiterhadap ybs.terhadap ybs.

((Pasal 65 UU No. 1/2004)Pasal 65 UU No. 1/2004)


74/79

7474

kkaadaluwarsadaluwarsa

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahliTanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahliwaris untuk membayar ganti kerugian negara/daerahwaris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah

menjadi hapus apabila dalam waktumenjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun3 (tiga) tahun sejak :sejak :

keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepadakeputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainbendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain

yang bersangkutanyang bersangkutan

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainbendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain

ybs. diketahui melarikan diri atau meninggal dunia;ybs. diketahui melarikan diri atau meninggal dunia;

pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberipengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi

tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanyatahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanyakerugian negara/daerahkerugian negara/daerah..


75/79

7575

KEPUTUSAN TENTANGKEPUTUSAN TENTANG

PENCATATANPENCATATAN Tunt ut an Perben da har aannt ut an Perben da har aa n yang b elumyang b elumdi laksana ka n ka rena Bend ahar ai laksana ka n ka rena Bend ahar a

meni ngga l duni a a tau mel ar ika n di rieni ngga l duni a a tau mel ar ika n di ritan pa ah li waris, ma ka Ba da nan pa ah li waris, ma ka Ba da nPemeri ksa Keuang an me nerb it ka nemeri ksa Keuang an me nerb it kank e pu tu sa n t ent ang p enc a ta ta ne pu tu sa n t ent ang p enc a t a ta n

Denga n di terbi tka nnya keput usa nenga n di terbi tka nnya keput usa ntent ang p enca ta tan, ka sus yangent ang p enca ta tan, ka sus yangbers angku ta n di kelua rka n d ar iers angku ta n di kelua rka n d ar iadmi ni st rasi p emb ukua ndmi ni st rasi p emb ukua n


76/79

7676

SK pencatatanSK pencatatan

Surat Keputusan Pencatatan adalah suratSurat Keputusan Pencatatan adalah suratkeputusan yang dikeluarkan oleh Badankeputusan yang dikeluarkan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan tentang prosesPemeriksa Keuangan tentang prosespenuntutan kasus kerugian negara untukpenuntutan kasus kerugian negara untuk

sementara tidak dapat dilanjutkan.sementara tidak dapat dilanjutkan.

Lampiran IVLampiran IV


77/79

7777

Lampiran IVpKEPUTUSAN

Nomor 1)tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

................................ (nama instansi) ......................... 2)

..................... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan) ...................., 3)Menimbang : a. ...Mengingat : 1. ....MEMUTUSKANMenetapkan : Keputusan ......... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan SK pada instansi terkait)tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. 6)PERTAMA : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara..(nama,

pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*)pada...............................sebesar Rp ...............(................dengan huruf.....................). 7)KEDUA : Menugaskan kepada Saudara . selaku Ketua TPKN di.untuk menagih dan meminta kepada Saudara...................... agar menyetor ke Kas Negara/Daerah*)

sejumlah kerugian negara tersebut. 8)KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di . .Pada tanggal -------------------------------------------

Kepala (Satuan Oganisasi) 10)(.........Nama dan NIP.............. )Tembusan Keputusan disampaikan kepada:1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

2. ..

3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

P t j k P i iPetunjuk Pengisian


78/79

7878

Petunjuk PengisianPetunjuk Pengisian

1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlakupada instansi yang bersangkutan.

2) Diisi dengan nama instansi

3 ) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan

4 ) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadialasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusanini.

5 ) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluarankeputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

6 ) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan padainstansi terkait.

7 ) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selakuBendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negarayang terjadi.

8 ) Diisi dengan nama Ketua TPKN dan nama instansi serta nama bendahara.

9 ) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.

10) Diisi dengan nama kepala satuan organisasi.

11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

TERIMA KASIHTERIMA KASIH


79/79

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

atas perhatianatas perhatianBapak/IbuBapak/Ibu

SelamatSelamat

menempuh Ujian,menempuh Ujian,SEMOGA SUKSESSEMOGA SUKSES

pkn bendahara 24 april 2009

Documents