tanggungjawab formil dan materil bendahara …
TRANSCRIPT
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
318
TANGGUNGJAWAB FORMIL DAN MATERIL BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTUDALAM GANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Cokorda Dian Permana
Email: [email protected]
Kejaksaan Tinggi Bali
Abstrak
Assistant Expenditure Treasurer is a person who is appointed to assist the Expenditure
Treasurer to carry out payments to those entitled to the smooth implementation of certain
activities. Therefore, any irregularities in the management of State finances caused by acts of
violation of law or negligence must be replaced by the guilty party, and processed with
criminal charges as criminal acts of corruption. How is the Treasurer's Formal And Material
Responsibility Expenditures and/or Treasurer Assistant Expenditures when committing fraud
or irregularities in the financial management of the State/Region which results in financial
loss to the State/ Region, how to settle State Financial Compensation, if the Treasurer of
Expenditures and Treasurers law or negligence in financial management which results in
adverse State/Regional finance, in terms of material and/or formal accountability. The
approach used in this research was the conceptual approach, which starts from the issue that
accountability for managing state finances is known as formal accountability or material, but
the definition of material and material responsibilities is not given in detail. What is the
opinion of the experts, and what about the legislation that applies in accordance with the
management of State finances. Based on the nature of this research that used descriptive
research, the analysis used was content analysis. Content Analysis according to experts that
there are three conditions: Objectivity, Systematic Approach, and Generalization.
The formal and material responsibility of the Expenditure Treasurer or Assistant Expenditure
Treasurer in the case of making a mistake due to fraud and overusing authority, which results
in state losses, the Expenditure Treasurer/ Assistant Expenditure Treasurer can be sued and
threatened with crimes in accordance with the Corruption Act. Besides that, it can also be
threatened with compensation. And can be subject to the laws of the State Administration, the
Civil Code. What is the loss of the State due to the misconduct/negligence of the management
of State finances by the Expenditure Treasurer/Assistant Expenditure Treasurer. Because
there is a difference in the lack of inventory money between physical and bookkeeping and
cannot be explained, which means the Expenditure Treasurer/Assistant Expenditure has
made a mistake in managing inventory money. To return losses to the State, the Expenditure
Treasurer/Assistant Expenditure Treasurer may be required to compensate the State for the
recovery of state finances.again at regulation, but at the creativities of upholder apparatus
law which able to actualize law in space and time with precisely.
Kata Kunci: Despute; Landform; Principal; Progressive Law; Solution
PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi adalah salah
satu tindak pidana yang diklasifikasikan
sebagai kejahatan yang luar biasa (extra
ordinary crime), oleh karena itu Pemerintah
dan Masyarakat sekarang ini sangat serius
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
319
memerangi tindak pidana korupsi, disamping
melakukan suatu pembangunan di segala
bidang. Salah satu yang menjadi penghambat
laju pembangunan di Indonesia adalah tindak
pidana korupsi.
Andi Hamzah,1 dalam disertasinya
“Korupsi Di Indonesia; Masalah dan
Pemecahannya” memberi pengertian korupsi
bahwa “corruption” itu berasal dari kata
asal “corrumpere” suatu kata latin yang
lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke
banyak bahasa Eropa seperti Inggeris;
corruption, corrupt; Prancis; corruption;
dan Belanda; corruptie dan dari bahasa
Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia.
Arti Harfiah dari kata itu ialah kebusukan,
keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat
disuap tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian, kata-kata dan ucapan yang
menghina atau menfitnah…”
Pengertian korupsi menurut kamus
yang paling popular di Amerika Serikat,
Black’s Law Dictinary, dimana penegrtian
korupsi tersebut adalah:2
“An Act done with an intent to give
some advantage inconsistent with official
duty and the right of oders. The act and
official or fiduciary personnwho unlawfully
and wrongfully as his station or character to
procure same benefit for himself ar
foranather person, contrary to duty and the
ringts of other”
1 Andi Hamzah,1991 Korupsi di Indonesia : “Masalah dan
Pemecahannya” Cet.3.Gramedia, Jakarta. Hal.7-10. 2 Henry Campbell Black,1990, Black’s Law Dictionary,
Sixth edition, West Publishing,St Paul,Minnesota.
(suatu perbuatan yang dilakukan
dengan maksud untuk memberikan suatu
keuntungan yang tidak sesuai dengan
kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak
pihak lain. Perbuatan itu seorang pejabat atau
kepercayaanyang secara melanggar hukum
dan secara salah menggunakan jabatannya
atau karaktrnya untuk mendapatkan sesuatu
keuntungan untuk diri sendiri.atau orang
lain, berlawanan dengan kewajiban-
kewajiban dan hak-hak dari pihak lain.)
Secara umum korupsi itu berkaitan
dengan perbuatan yang merugikan
kepentingan publik atau masyarakat luas
untuk keuntungan pribadi atau kelompok
tertentu. Namun jika diidentifikasi ciri-ciri
korupsi sebagai berikut; 3
1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari
satu orang.
2. Korupsi pada umumnya melibatkan
keserbarahasiaan, kecuali di mana ia telah
begitu merajalelah dan begitu berurat
berakar sehingga individu-individu yang
berkuasa atau mereka yang berada dalam
lingkungannya tidak tergoda untuk
menyembnyikannya perbuatan mereka.
3. Korupsi melibatkan elamen kewajiban
dan keuntungan timbale balik, yang tidak
selalu berupa uang.
4. Mereka yang memperaktekkan cara-cara
korupsi biasanya berusaha menyelubungi
3 Strategi pemberantasan korupsi nasional, BPKP, Maret
1999.Jakarta. Hl.258.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
320
perbuatannya dan berlindung dibalik
pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah
mereka yang mengingikan keputusan
keputusan yang tegas dan mereka yang
mampu untuk mempengaruhi keputusan
keputusan itu.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung
penipuan, biasanya pada badan public
atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah
penghianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi
ganda yang kontradiktif dari mereka yang
melakukan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar
norma-norma tugas dan
pertanggungjawaban dan tatanan
masyarakat.
Mochtar Lubis4 mengemukakan bahwa
mengenai korupsi telah cukup banyak ditulis
oleh berbagai pengamat masyarakat dan
budaya diseluruh dunia karena penyakit
korupsi telah menghinggapi umat manusia
dari zaman ke zaman , tapi juga sejarah telah
mencatat bahwa perlawanan terhadap
korupsi juga senantiasa timbul dan dimana
korupsi dibiarkan merajalela. Kita melihat
kebangkrutan sebuah pemerintahan,
masyarakat dan malahan Negara sendiri.
4 Mochtar Lubis Dan James C Scott ( Editor)
1989:Pengantar Dalam Bunga Rampai Korupsi, ,LP3S,
Jakarta, Hal. Xiii-xvi.
Di Indonesia saat ini mengenai tindak
pidana korupsi telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor; 20
tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak
Pidana Korupsi. Dengan kehadiran undang
undang tersebut diharapkan akan dapat
mencegah dan menanggulangi tindak pidana
korupsi di Indonesia, akan tetapi harapan itu
nampanya kasus kejadian tindak pidana
korupsi menunjukkan peningkatan dari segi
kuantitas maupun dari segi kualitas. Dari
segi kualitas di tingkat nasional seperti;
Kasus Wisma Atlet Hambalang, Kasus
Pembelian Helikopter di Tubuh angkatan
Udara ( TNI ), Kasus E -KTP. yang
sementara diperiksa Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) merupakan kasus tindak
pidana korupsi mega proyek yang
berkualiatas.
Dari segi kuantitas menunjukkan
bahwa Hasil penelitian Laboratorium Ilmu
Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Gadjah Mada5, mengungkap 803 kasus itu
menjerat 967 terdakwa korupsi. Jika
dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga
2015, kasus korupsi yang telah diputus MA
pada tingkat kasasi maupun peninjauan
kembali mencapai 2.321 kasus. Di lain
pihak, jumlah koruptor yang dihukum pada
5 http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-
indonesia-menggila
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
321
periode itu mencapai 3.109. Jumlah tersebut
meningkat drastis jika dibanding dengan data
pada 2001-2009. Pada saat itu, kasus korupsi
yang telah inkrah berjum lah 549 dengan 831
terpidana,
Keadaan ini tentu mengundang
keprihatinan Bapak Presiden Jokowi Widodo
sehingga belaiu menyatakan bahwa “
korupsi di Indonesia dalam keadaan
Darurat”. Secara teori dapat dikemukakan
bahwa penyebab tingginya angka tidak
pidana korupsi seperti yang dikemukakan
oleh Jack Boulogne dengan Gone theory,
yang dibagi menjadi 4 yaitu:6
(1). Greeds (keserakahan): berkaitan
dengan adanya perilaku serakah yang
secara potensial ada di dalam diri
setiap orang.
(2). Opportunities (kesempatan): berkaitan
dengan keadaan organisasi atau
instansi atau masyarakat yang
sedemikian rupa sehingga terbuka
kesempatan bagi seseorang untuk
melakukan kecurangan.
(3). Needs (kebutuhan): berkaitan dengan
faktor-faktor yang dibutuhkan oleh
individu-individu untuk menunjang
hidupnya yang wajar.
6 http;//-semu.blogspot.co.id./2016/12/penyebab-korupsi-
dalam-perpespektif-teori.html.
(4). Exposures (pengungkapan): berkaitan
dengan tindakan atau konsekuensi
yang dihadapi oleh pelaku kecurangan
apabila pelaku ditemukan melakukan
kecurangan.
Faktor-faktor Greeds terkait
keserakahan dan kerakusan para pelaku
korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak
puas akan keadaan dirinya. Opportunities,
merupakan sistem yang memberi peluang
untuk melakukan korupsi, yang bisa
diperluas keadaan organisasi atau masyarakat
yang sedemikian rupa sehingga terbuka
kesempatan bagi seseorang untuk melakukan
kecurangan.
Needs, yaitu sikap mental yang tidak
pernah merasa cukup, selalu sarat dengan
kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure,
hukuman yang dijatuhkan kepada para
pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera
pelaku maupun orang lain.
Pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Negara dikenal dengan
pertanggungjawaban materil dan formil. Hal
ini dapat dilihat dalam peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 45 tahun 2013 tantang Tata Cara
Pelaksanaan APBN. Sementara tentang
definisi pertanggungjawaban formil dan
materil tidak secara rinci disebutkan.
Umumnya pengertian pertanggungjawaban
materil adalah tanggungjawab terhadap
tersedianya barang/jasa sesuai dengan
perjanjian yang teah disepakati. Sedangkan
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
322
untuk pertanggungjawaban formil adalah
batas pertanggungjawaban hanya terbatas
lengkap, benar bukti-bukti tagih untuk
pengujian terhadap kebenaran penerima
pembayaran barang/jasa sesuai dengan
perjanjian. Dengan demikian tanggungjawab
formil melakukan pengujian terhadap
kesesuaian dengan peraturan (wetmatigheid)
dan pengujian terhadap kebenaran
penerimaan pembayaran (rechtmatigheid).
Sedangkan tanggungjawab materil
melakukan pengujian terhadap
substansi/fisik barang atau jasa
(doelmatigheid)7.
Bendahara pengeluaran Pembantu
adalah orang yang ditunjuk untuk membantu
Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
pembayaran kepada yang berhak guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
Kedua pejabat tersebut memiliki
tanggungjawab pengelolaan keuangan
Negara/ Daerah. Jika dalam pengelolaan
keuangan Negara/ daerah terjadi
penyimpangan pengeluaran uang Negara/
daerah, sehingga menimbulkan kerugian
keuangan Negara/ daerah, maka ada 2 (dua)
bentuk pertanggungjawaban;
7 Noor Cholis Madjid,2016. Pengujian dan pembayaran
Tagihan, Pusdiklat Anggaran dan perbendaharaan,hal.21-
22.
(1) Bentuk pertanggungjawaban secara
perdata8; tagihan pembayaran ganti
kerugian.
(2) Bentuk proses hukum pidana
sebagaimana yang diatur dalam
Undang Undang. Nomor 31 tahun
1999 yang telah diubah dengan UU.
Nomor 20 tahun 2001tentang
Pemberantasan Tidak Pidana
Korupsi.
Dalam kaitan penyelesaian bentuk
kedua ini yang menjadi focus perhatian
penulis; “yaitu bagaimana tanggungjawab
formil dan meteril bendahara pengeluaran
pembantu dalam ganti kerugian keuangan
Negara pada perkara tindak pidana korupsi”
sebab bendahara pengeluaran dan atau
bedahara pengeluaran pembantu adalah
pejabat pengelolah keuangan Negara/daerah
yang posisinya sangat strategis dan
merupakan ujung tombak dari proses
pengeluaran uang kas Negara/daerah serta
pejabat yang paling bertanggungjawab dalam
hal terjadinya penyimpangan atas
pengelolaan uang milik Negara/ daerah.
Dalam pengelolan keuangan Negara
tindak pidana yang dilakukan oleh oknum
pejabat pemerintahan, dikategorikan dalam
tindak pidana korupsi yang diatur dalam
Undang-undang nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
8 Dalam Pasal 32-34 UU,Nomor 31 Tahun 1999 jo.
UU.Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
323
Korupsi sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang nomor 20 tahun
2001. Defenisi tindak pidana korupsi dalam
Undang Undang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi adalah;9
(a) Pasal 2 ayat (1)” Setiap orang yang
secara melawan hukum melakukan
perbuatan memeperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu koperasi
yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara.
(b) Pasal 3 “setiap orang yang dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi,
menyelagunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada
padanya Karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian
Negara.
Dalam Pasal tersebut terdapat kata
dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara. Menunjukkan bahwa
tindak pidana korupsi merupakan delik
formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi
adalah cukup dengan adanya unsur unsur
perbuatan yang telah dirumuskan bukan
dengan timbulnya akibat dari sebuah
perbuatan, dalam hal ini kerugian Negara.
9 UU,Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU.Nomor 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengertian Kerugian Negara yang
disebutkan dalam Undang Undang Nomor 1
Tahun 2004 Pasal 1 angka 22;10
Kerugian
Negara adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.
Berdasarkan pengertian di Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004, objek
kerugian Negara terdiri dari uang, surat
berharga, dan barang milik Negara.
Sedangkan jika dilihat subjeknya kerugian
Negara terdiri dari bendahara serta pejabat
dan pegawai negari bukan bendahara,
sebagainama diatur dalam Undang Undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan
Negara di Pasal 3511
;
(1) Setiap pejabat Negara dan pegawai
negei bukan bendahara yang
melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya baik langsung atau
tidak langsung yang merugikan
keuangan Negara diwajibkan
mengganti kerugian.
(2) Setiap bendahara bertanggungjwab
secara peribadi atas kerugian Negara
yang berada dalam pengurusannya.
Oleh karena itu setiap penyimpangan
dalam pengelolaan keuangan Negara yang
disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
10 Pasal 1 angka 22, Undang Undang Nomor. 1 Tahun
2004. Tentang Perbendahaan Negara. 11 Pasal 35. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
324
atau kelalaian harus diganti oleh pihak yang
bersalah, dan diproses tindakannya dengan
tuntutan pidana sebagai tindak pidana
korupsi. Dari uraian tersebut di atas penulis
mengusulkan judul tesis ; “Tanggungjawab
Formil dan Materil Bendahara Pengeluaran
Pembantu dalam Ganti Kerugian Keuangan
Negara Pada Perkara Tindak Korupsi”.
METODE PENELITIAN
Model penelitian hukum tentunya
berbeda dengan penelitian social pada
umumnya. Sebab yang dikenal dalam model
Penelitian Hukum adalah Penelitian hukum
Normatif dan Penelitian hukum Sosiologis.
Akan tetapi sebelum menggunakan salah
satu dan atau metode penelitian hukum
tersebut diatas, maka perlu diketahui
metaode mana yang tepat, berdasarkan
maksud dan tujuan penelitian.
1). Sifat Penelitian.
Dalam hubungan ini ada 3 (tiga) jenis
Penelitian ;12
(1).Penelitian yang bersifat menjelajah,
bertujuan memperdalam pengetahuan
mengenai suatu gejalah tertentu, atau
mendapatkan ide-ide baru mengenai
gejala itu, dengan maksud untuk
merumuskan masalahnya secara lebih
terperinci, atau untuk
12 Koentjaraningrat, 1989. Metode-Metode Penelitian
Masyarakat, Gramedia, Jakarta. Hal.29.
mengembangkan hipotesa. Dalam
hal masalahnya sangat terbuka dan
belum ada hipotesa.
(2).Penelitian yang bersifat deskriptif,
bertujuan mengambarkan secara tepat
sifat-sifat suatu individu, keadaan,
gejalah atau kelompok tertentu atau
untuk menentukan frekwensi atau
penyebaran suatu gejala atau
prekuensi adanya hub ungan tertentu,
antara suatu gejala dengan gejala lain
dalam masyarakat. Dalam hal-ini
mungkin sudah ada hipotesa-
hipotesa, mungkin belum, tergantung
dari sedikit banyaknya pengetahuan
tentang masalah yang bersangkutan.
(3).Penelitian yang bersifat menerangkan,
bertujuan menguji hipotesa-hipotesa
tentang adanya hubungan sebab
akibat antara berbagai fariabel yang
diteliti. Dalam hal ini dengan
sendirinya sudah ada hipotesa.
Sehubungan dengan penelitian ini
maka penelitian bersifat deskriptif yang
bertujuan mengambarkan secara tepat sifat-
sifat suatu individu, keadaan, gejalah.
Selanjutnya untuk jenis penelitian
Hukum adalah penelitian Hukum Normativ
(Doktrinal) untuk mengungkapkan das sein
dan das sollen, antar suatu aturan yang
menjadi pedoman pengelolaan keuangan
Negara dengan prilaku pejabat pemerintahan
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
325
yang seringkali lalai atau tidak mengikuti
aturan yang berlaku, dan akibatnya bermuara
pada konsekuensi tindak pidana korupsi.
2). Pendekatan Penelitian.
Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekan Konseptual
(conceptual Approach), yang berawal dari
issu bahwa pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Negara dikenal dengan
pertanggungjawaban formil maupun matril,
tetapi definisi tanggungjawab materil
maupun matril tidak diberikan secara rinci.
Bagaimana pendapat para akhli, dan
bagaimana dengan perundang-undangan
yang berlaku sesuai dengan pengelolaan
keuangan Negara.
3). Sumber Bahan Hukum.
Yang menjadi Bahan Hukum Primer,
dalam penelitian ini adalah bahan hokum
yang bersifat artinya mempunyai otoritas13
,
(a). Bahan Hukum Primer dalam
penelitian ini adalah al:
(1). Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
(2). Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.
(3). Undang-Undang RI Nomor 30
Tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi sebagaimana
13 Peter Mahmud,Penelitian Hukm, 2011. Prenada Media,
Jakarta. Hal.141.
telah diubah dengan undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas undang-undang
Republik Indonesia Nomor 31 tahun
1999 Tentang pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
(4).Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara.
(5). Udang-Undang Nomor 1 tahun 2004.
Perbendahraan Negara.
(6). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004.
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
tanggung Jawab Keuangan Negara.
(b). Bahan Hukum Sekunder.
Bahan-Bahan hukum sekunder berupa
Jurnal- Tulisan Ilmiah yang dipublikasi
serta memberi penjelasan terhadap
Bahan hukum Primer.antara lain:
Penjelasan Undang-undang, dsb.
(c). Bahan Hukum Tertier.
Bahan hukum tertier adalah petunjuk
atau penjelasan mengenai bahan hokum
primer dan bahan sekunder yang bersal
dari kamus, ensikplopedia, majalah,
surat kabar dan sebagainya.
4). Analis data.
Berdasarkan sifat penelitian ini yang
menggunakan penelitian yang bersifat
Deskriptif maka analisis yang digunakan
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
326
adalah content analysis14
(analisa isi).
Content Analysis munurut para akhli bahwa
ada tiga syarat ; Objektifitas, Pendekatan
sistematis, dan Generalisasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Sepuluh yang utama harus dipahami oleh
pengelolah keuangan Negara.
Dalam hal pengelolaan keuangan
negara melalui Undang –Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Dan
Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
perbendahraan Negara dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentag pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangungjawab, telah
menghasilkan suatu perobahan yang positif
yang memberi perbaikan dalam sistem,
prosedur dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara. Penggunaan
sitem anggaran berbasis kinerja kongsekuensi
tanggungjawab pengelolaan keuangan negara
/daerah melekat pada jabatan yang diemban
oleh seorag pegawai negeri sipil.
Pengelola Keuangan Negara merujuk
pada semua jabatan yang berkaitan dengan
penyusunan dan pelaksanaan APBN/D dari
pimpinan tertinggi sampai staf terendah.15
(1) Cara Penetapan APBN/D.
14 Soejono dan Abdurrahman, 2003. Metode Penelitian,
Rineka Cipta.Jalakrta. Hal.15. 15 http;// guskum.com/my-blok/pengdaan/61-10 meteri yang
harus dipahami oleh pengelolah keuangan negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/ daerah (APBN/D) adalah dukomen
anggaran, yang pada dasarnya adalah
kebijakan keuangan peerintah pusat/daerah.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa
penyusunan APBN/D adalah suatu proses
Politik yang melibatkan unsur legisatif dan
eksekutif.Perinsip pokok penetapan APBN/D
adalah :
(a). Anggaran disusun daam perpektif
waktu janga menengah (3-5 tahun)
sesuai dengan visi dan misiPimpinan
Negara/Daerah bersangkutan. Visi dan
Misi Pimpinan Negara/Daerah
dituangkan dalam kebijakan Umum dan
prioritas Anggaran.
(b). Setiap instansi menjabarkan kebijakan
umum dan prioritas anggaran kedalam
renca kerja (tahunan). Penyusunan
Rencana kerja oleh masing-masing
instansi secara normatif bersifat bottom
up oleh masing-masaing satuan kerja
yang akan melaksanakan anggaran.
(c). Instansi yang bertanggungjawab dalam
bidang perencanaan bertugas
melakukan penelaahan konsistensi
rencana kerja dengan kebijakan umum.
(d).Instansi yang bertanggungjawab dalam
bidang keuangan bertugas melakukan
penelaahan konsistensi rencana kerja
dengan prioritas anggaran.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
327
(e). Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dilakukan oleh
pimpinan Negara/Daerah kepada
lembaga legislatif yang
bersangkutanuntuk dilakukan
pembahasan guna mendapatkan
persetujuan.
(2). Anatomi Dokumen Anggaran
Ada empat hal yang penting yang
berkaitan dengan anatomi anggaran;
(a). Untuk apa anggaran disediakan.
Anggaran disediakan untuk tujuan
tertentu, secara teknis ditujukan
dalam klsifikasi fungsi, sub fungsi,
program, kegiatan. Ini artinya tidak
dapat dilakukan perobahan tujuan
pengeluaran anggaran, tanpa
melakukan perubahan atas dokumen
anggaran.
(b). Oleh siapa anggaran dilaksanakan.
Dokumen anggaran dilaksanakan
oleh unt yang disebut satuan
kerja.Meskipin disebut dengan nama
istilah khusus, pada dasarnya satua
kerja melekat pada stuktur
organisasi formal pemerintah
pusat/Daerah. Sebagai pelaksana
dari penyatuan anggaran anggaran
(unified baget), maka satu unit
organisasi hanya terdapat satu
Satuan Kerja.
(c).Apa yang akan dihasilkan dari
anggaran.
Dokumen anggaran juga menjelaskan
klasaifikasi penggunaan dana yang
tersedia untuk belanja bantuan sosial
atau transfer.
(d).Berapa batas tertinggi pengeluaran.
Angka yang tercantum dalam
dokumen anggaran adaah batas-batas
pengeluaran tertinggi untuk unsur
bersangkutan.
(3). Jenis Dana yang tersedia.
Jenis dana dalam
APBN/Dmemberikan batasan penggunaan
APBN/D bersangkutan. Bagi Instansi bagi
instansi yang berada dibawah pemerntahan
pusat.Jenis dana tidak menjadi konstrain
karna hanya mengelola satu jenis dana saja,
yaitu dana pusat. Namun bagi Instansi
pemerintah Daerah, yang juga merupakan
kepanjangan tangan pemerintah pusat di
daerah, dana yang dikelolah terdiri atas:
(a).APBD;
(b). Dana Dekonsentrasi.
(c). Dana Tugas Pembatuan.
Masing-masing jenis dana memiliki
aturan khusus menyangkut jenis kegiatan dan
belanja yang dapat dibiayai.
(4). Sistem pengendalian Intern.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
328
Sistem pengendalian intern
Pemerintah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 80 tahun 2008 Sebagai
pelaksanaan dari pasal 58 Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan
negara. Pada tingkat satuan kerja
pengendalian intern dilaksanakan dalam
bentuk;
(a) Lingkungan pengendalian.
Lingkungan pengendalian pada
satuan kerja sekurang-kurangnya
dilaksanakan dalam bentuk
penetapan struktur Organisasi yang
tepat sesuai dengan wewenang dan
tanggungjawab masing-masing
berdasarkan ketentuan berlaku.
(b) Penilaian resiko.
Penilaian resiko pada tingkat satuan
kerja sekurang-kurangnya
dilaksanakan dalam bentuk
pemahaman resiko yang mungkin
mengganggu proses pengadaan
barang /jasa.
(c). Kegiatan Pengendalian.
Pengendalian pada tingkat satuan
kerja sekurang-kurangnya
dilaksanakan dalam pengamanan atas
aset-aset (termasuk dokumen) yang
melekat dan yang akan dihasilkan
oleh satuan kerja.
(d). Informasi dan komunikasi.
Informasi dan komunikasi pada
tingkat satuan kerja sekurang-
kurangnya dilaksanakan dalam bentuk
penyusunan laporan keungan satuan
kerja.
(e). Pemantauan.
Pemantauan pada tingkat satuan kerja
sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam
bentuk pemantauan pelaksanaan kegiatan
yang dilaksanakan oleh penyedia barang /
jasa.
(5). Komponen pokok Organisasi Satuan
Kerja.
Satuan kerja dipinpin oleh kepala
satua kerja / kuasa pengguna anggaran dan
sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga
unit yang terpisah.
(a) Pejabat Pembuat Komitmen.
Pejabat pembuat Komitmen yang
diberi wewenang untuk melakukan
tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran Negara. Karena jenis
belanja yang berbeda, Pada
perinsipnya Pejabat Pembuat
Komitmen bekerja sesuai karateristik
jenis belanja masing-masing.
Tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran belanja Negara bias
dalam bentuk Surat Keputusan atau
Kontrak perikatan dengan penyedia
barang / jasa.khusus untuk pejabat
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
329
pembuat komitmen belanja barang
/jasa sekurang-kurangnya harus
dibantu oleh:
(1) . Pejabat Pengadaan / Panitia
Pengadaan/ Unit Layanan
Pengadaan.
Unit ini membantu Pejabat
Pembuat Komitmen, mulai dari
perencanaan pengadaan sampai
dengan ditandatanganinya
kontrak perikatan dengan
penyedia barang / jasa.
(2). Panitia Pemeriksa Barang/
Pekerjaan.
Panitia bekerja sejak ditanda
tanganinya kontrak perikatan
dengan penyedia barang / jasa yang
melakukan pemeriksaan. Bertugas
melakukan pemeriksaan
pemeriksaan atas barang / jasa
pekerjaan guna menjamin barang/
jasa yang dihasilkan sesuai dengan
kontraknya. Panitia bekerja serah
terima barang/pekerjaan.
(b). Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar.
Undang-undang keuangan Negara
telah mengamanatkan bahwa
tanggungjawab pengeluaran Negara pada
satuan kerja melalui penerbitan Surat
Perintah Membayar. Pembayaran melalui
Surat Perintah Membayar dapat
ditujukan ke rekening Bendaharawan
Maupun Rekening Pihak ke tiga.
(c). Bendaharawan.
Bendaharawan bertugas
melaksanakan pembayaran tunai kepada
pihak ketiga atau penerima pembayaran
yang telah ditunjuk. Meskipun ketentuan
pengelolaan keuangan Negara sudah
mengalami perubahan, kewajiban
pembuatan Kas Umum oleh bendahara
masih berlaku.
(d). Unit Perencanaan dan Pelaporan.
Unit Ini tidak disyaratkan oleh ketentuan
atau peraturan manapun, namun dalam
pelaksanaannya, organisasi kepala satuan
kerja perlu dilengkapi dengan;
(1). Sub Unit yang bertugas membuat
rencana kerja, mempersiapkan data
pendukung, mempersiapkan bahan
revisi DIPA,
(2). Sub Unit yang bertugas menyusun
laporan keuangan dan
melaksanakan system akuntansi
badan milik Negara pada tingkat
satuan kerja.
(6). Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Ketentuan tentang cara pemilihan
penyedia barang/ jasa diatur dalam
keputusan Presiden Nomor 80 tahun
2003, khusus pemahaman menganai hal
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
330
ini telah diwajibkan sertifikasi ahli
Pengadaan, Penngadaan Barang Jasa
dilakukan dengan dua system yaitu;
Lelang (pengadaan barang /jasa) dan
seleksi ( pangadaan jasa konsultasi).
(7). Dokumen Dasar Belanja.
Dokumen dasar yang terkait dengan
belanja berbeda tergantung pada jenis
belanjanya yaitu;
(a). Belanja Pegawai.
(b). Belanja Barang/Jasa dan Belanja
Modal.
Belanja barang/ jasa adalah
pembayaran kepada pihak ke tiga
atas dasar kontrak perikatan yang
dapat berupa ;
(1). Kuitansi, untuk belanja samai
dengan Rp.5.000.000.
(2). Surat Perintah Kerja Untuk
belanja sampai dengan
Rp.50.000.000.
(3). Kontrak Pengadaan Barang
dan /Jasa untuk belanja diatas
Rp.50.000.000.
(4). Kontrak dengan pengadaan
barang/jasa dengan pendapat
ahli hokum, untuk belanja
diatas Rp.50.000.000.000.
(c). Belanja Langganan Daya dan
Jasa. (listri, telepon, air dan gas)
(d).Belanja Perjalanan. (Biaya
transportasi, Biaya akomodasi,
Biaya Lumpsum).
(e). Belanja Bantuan Sosial.
Belanja Bantuan Sosial
dilaksanakan perjanjian kerja
sama antara satuan kerja dengan
lembaga penerima bantuan social.
(8). Cara Pembayaran.
Pembayaran atas beban APBND
dilaksanakan atas dasar :
(a). Ada permintaan pembayaran.
(b). Ada Dokumen dasar belanja.
Pembayaran dilaksanakan setelah serah
terima barang atau setelah pekerjaan
selesai dilaksanakan. Pembayararan
dilaksanakan dengan tiga macam cara
yaitu:
(a). Pembayaran secara langsung
kerekening pihak ke tiga.
(b). Pembayaran menggunakan Uang
Persediaan.
(c). Pembayaran secara langsung melalui
Bendahara.
(9). Perpajakan atas Belanja Negara.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
331
Pembayaran belanja Negara /daerah
melalui APBND sudah ternasuk segala
pajak dan bea yang terutang. Ada tiga
macam perlakuan pajak dan bea atas
belanja tersebut:
(a). Pajak disetor oleh penerima
pembayaran.
(b). Pajak dipungut oleh satuan kerja.
(c). Tidak dikenakan pajak, belanja
perjalanan dan belanja bantuan
social tidak dikenakan pajak.
(10). Pelaporan.
Satuan kerja mempunyai kewajiban
menyelenggarakan pelaporan dalam
bentuk;
(1) Penyusunan Laporan
Keuangan yang terdiri dari
neraca, laporan realisasi
anggaran dan catatan atas
laporan keuangan. Yang
terdiri atas neraca, laporan
realisasi anggaran dan catatan
atas laporan keuangan.
(2) Pelaksanaan Sistem Akuntasi
Barang Milik Negara .
(3) Pembuatan Buku Kas Umum
Bendaharawan.
Apa yang diuraikan diatas adalah 10
kompetensi yang harus dimiliki oleh
pengelolah keuangan Negara/ Daerah.16
Tanggungjawab Formil dan Materiil
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Dalam pertanggungjawaban Pengelolaan
Keuangan Negara.
Sebelum membahas tentang yang
berkaitan dengan tanggungjawab formil dan
meteril bendahara pengeluaran pembantu
tentu perlu diuraikan apa yang menjadi hak
dan kewajiban bendahara pengeluaran
sebagai Pejabat pemerintahan, sebagai
pengelolah keuangan negara. Karena apa
yang menjadi tugas bedahara pengeluaran
dapat saja mendelegasikan dan memberi
mandat kepada pejaabat pemerintahan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hak dan kewajiban Bendahara
pengeluaran sebagai Pejabat
Pemerintahan 17
.
Hak Pejabat Pemerintahan antara lain :
(a) Melaksanakan kewenangan yang
dimiliki berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
Asas –asas umum pemerintahan yang
baik (AUPB)
16 Ibid. 17 https;// kec.kemenkeu.90.id/wp-
content/uploods/2016/10/BP/APBN-v-i modul –kb-6pd7.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
332
(b) Menyelenggarakan aktivitas
pemerintahan berdasarkan
kewenangan yang dimiliki.
(c) Menetapkan keputusan berbentuk
tertulis atau elektronis dan atau
menetapkan tidakan.
(d) Menerbutkan atau tidak menerbitkan,
mengubah, mengganti, mencaut,
menunda, dan atau membatalkan
keputusan dan atau tindakan.
(e) Menggunakan diskresi sesuai dengan
tujuan.
(f) Mendelegasikan dan memberikan
mandat kepada pejabat pemerintahan
lainnya sesuai dengan ketentuan
perturan perundang-undangan.
(g) Menunujuk pelaksana harian atau
pelaksana tugas untuk melak
sanakan tugas apabila penjbat defenitif
berhalangan.
(h) Menerbitkan izin, dispensasi, dan atau
konsesi sesuai dengan ketentuan
pertauran perundang-undangan.
(i) Memperoleh perlindungan hukum dan
jaminan keamaman dalam enjalankan
tugsnya.
(j) Memperoleh bantuan hukum dalam
pelaksanaan tugasnya.
(k) Menyeesaikan sengketa kewenagan
dilingkungan atau wilayah
kewenangannya.
(l) Menyelesaikan upaya administrasi
kepada bawahan yang meakukan
pelanggaran sebagai ama diatur dalam
undang-undang administrasi
pemerintahan.
(m) Menjatuhkan sanksi administratif
kepada bawahan yang meakukan
pelanggaran sebagaimana diatur dalam
undang-undang administrasi
pemerintahan.
Kewajiban pejabat Pemerintahan:
(a) Membuat keputusan dan atau tindakan
sesuai dengan kewenangannya.
(b) Mematuhi AUPB dan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
(c) Mematuhi persyaratan dan prosudur
peembuatan keputusan dan/atau
tindakan.
(d) Mematuhi undang-undang administrasi
pemerintahan dalam menggunakan
diskresi.
(e) Memberi bantuan kedinasan kepada
badan dan/atau pejabat pemeraintahan
yang minta bantuan untuk
melaksanakan penyelenggaraan
pemeritahan terentu.
(f) Memberikan kesempatan kepada warga
masyarakat yang berkaitan dengan
kepututsan dan atau tindakan sesuai
dengan praturan perundang-undangan.
(g) Memberitahukan kepada warga
masyarakat yang berkaitan dengan
keputusan dan atau tindakan yang
menimbulkan kerugian paling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak
keputusan dan atau tindakan ditetapkan
dan atau dilakukan.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
333
(h) Menyusun standar operasional
prosedur pembuatan keputusan dan
atau tindakan.
(i) Memeriksa dan meneliti dokumen
administrasi pemerintahan kepada
warga masyarakat, kecuali ditentukan
lain oleh undang-undang.
(j) Menerbitkan keputusan terhadap
permohonan warga masyarakat , sesuai
dengan hal-hal yang diputuskan dalam
keberatan atau banding.
(k) Melaksanakan keputusan dan atau
tindakan syah dan keputusan yang
dinyatakan tidak sah atau dibatalkan
oleh pengadilan, pejabat yang
bersangkutan atau atasan pejabat.
(l) Mematuhi keputusan pengadilan yang
berkuatan hukum tetap.
Setelah dikemukakan beberapa hal
yang berkitan dengan hak dan kewajiban
pejabat pemerintahan, maka bagaimana
jika mendelegasikan kewenangannya
kepada pejabat pemerintahan lainnya.
Dengan demikian maka pejabat
pemerintahan yang memperoleh
wewenang melalui delegasi
tanggungjawab kewenangan berada pada
penerima delegasi.
(2).Tanggungjawab / kewenangan
penerima delegasi dalam pengelolaan
keuangan Negara.
Ada beberapa fungsi pendelegasian
(pengalihan) sebagaian wewenang dalam
organisasi18
:
(a) Pendelegasian sebagai wewenang
dari seseorang atau sesuatu
organisasi merupakan salah satu
asas yang berlaku universal bagi
setiap organisasi, yaitu proses
kewenangan pimpinan yang harus
dilalui dalam segala tingkatannya
agar kebijakan pucuk pimpinan itu
dapat terlaksana secara efektif.
(b). Pendelegasian sebagai wewenang
Oleh pimpinn berfungsi
mengurangi / meringankan beban
kerja setiap pimpinan dalam
organisasi.
(c). Pendelegasian sebagian wewenang
dalam organissasi memecarkan
peranan memimpin dalam
organisasi, sehingga terjadi proses
demokratisasi dalam kegiatan
organisasi yang bersangkutan dan
membuka peluang munculnya
kader-kader muda yang mungkin
sangat berbakat memimpin.
(d). Pendelegasian sebagian wewenang
organisasi dapat menghindarkan
keseragaman (uniformitas) yang
berkelebihan terhadap pengelolaan
organisasi. Perumusan yang
uniform (serba Seragam) memang
18 Mustamin Dg.Matutu, Op.Cit. Hal.24-25.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
334
lebih gampang dan lebih cepat
dicapai, namun juga mengandung
kelemahan kelemahan, karena
cenderung mengabaikan
perbedaan situasi dan kondisi
(sikon) yang ada diorganisasi
setempat, sehingga mudah terjadi
pembenturan antara keseragaman
(uniformalitas) dengan fakta-fakta
situasi dan kondisi (sikon) yang
berbeda dan berkembang dilokasi
setempat.
(e). Delegasi (pengalihan) sebagaian
wewenang organisasi dapat
mendorong inisiatif pihak
penerima, mwncegah timbulnya
apatisme yang pasif dan serba
menunggu pengarahan/ instruksi
dari atasan saja.
(f). Pendelegasian sebagian wewenang
organisasi terhindar dari
kemungkinan erjadinya
pembenturan, antara harus
memecahkan banyak masalah di
pusat dengan waktu yang terbatas
dengan keharusan merumuskan
keputusan cermat dan bermutu
yang memerlukan waktu yang
memadai.
(g). Bahwa pendelegasian sebagaian
wewenang organisasi, merupakan
sarana pengembangan organisasi
berarti perluasan/ penambahan
ruang lingkup kegiatan maupun
wilayah tempat pelayanan.itu
berarti penambahan ruang lingkup
tugas dalam proses pembagian
kerja organisasi secara
keseluruhan harus diisi oleh orang
–orang yang baru
(personalia/Petugas) yang
berkewajiban menggerakkan
organisasi bersangkutan.
Pendelegasian kewenangan
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pejabat pemerintahan
memperoleh wewenang melalui delegasi
apabila diberikan oleh pejabat pemerintahan
kepada pejabat pemerintahan lainnya dan
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan atau Peraturan
daerah serta merupakan wewenang
pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
Mustamin Dg.Matutu19
mengemukakan bahwa istilah delegasi dari
segi hukum Publik, artinya” penyerahan
(pengalihan) wewenang publik intern
(Nasional). Kewenangan yang telah
didelegasikan tidak dapat didelegasikan lebih
lanjut, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang. Pejabat pemerintah
yang memperoleh wewenang melalui
delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan
kepada Pejabat Pemerintahan lain dengan
ketentuan telah dituangkan dalam bentuk
peraturan sebelum wewenang dilaksanakan,
19 Mustamin Dg.Matutu. Op.Cit Hal.3.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
335
dilakukan lingkungan pemerintahan itu
sendiri dan paling banyak kepada pejabat
pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya,
dalam hal pelaksanaan berdasarkan delegasi
menimbulkan ketidak efektifan
penyelenggaraan pemerintahan, pejabat
pemerintahan yang memberikan
pendelegasian kewenangan dapat menarik
kembali wewenang yang telah didelegasikan.
Dalam Pendelegasian wewenang
dalam pengelolaan keuangan Negara adalah
Penetapan Pejabat Perbendaharaan :
(1). Pengguna Anggaran (PA),
(2). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
3). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
(4). Pejabat Penanda Tanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM),
(5).Bendahara Umum negara.
(6).Bendahara pengeluaran,
(7). Bendahara pengeluaran Pembantu, dan;
(8). Bedahara Penerima.
(3). Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran Pembantu.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia,Nomor 45 tahun 2013, Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Pada Bab I pasal sub (32);20
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk
20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Nomor 45
tahun 2013, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
keperluan Belanja Negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah
Nonkementerian.
Oleh karna itu dalam pengelolaan
keuangan negara bendahara pengeluaran
memiliki kewenangan dan tanggungjawab
yang kemudian untuk membantu mengelolah
keuangan negara dari pengeluaran menunjuk
Bendahara Pengeluaran Pembantu seperti yang
diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2013 pasal 1
(33);21 Bendahara Pengeluaran Pembantu
adalah orang yang ditunjuk untuk membantu
Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
pembayaran kepada yang berhak guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
Dalam pengelolaan keuangan negara
bendahara pembantu mendapat kewenangan
dan tanggungjawab melalui pendelegasian
dari bendahara pengeluaran dengan demikian
bendahara pengeluaran pembantu harus
memberi pertanggungjawaban secara materil
maupun secara formil. Hal ini diatur dalam
Perturan Pemerintah (PP) No.45 tahun 2013
tentang tata cara pelaksanaan APBN. Akan
tetapi Peraturan Pemerintah tersebut tidak
secara rinci mengatur tentang
pertanggungjawaban formil dan
tanggungjawab meteril.22
Secara umum dapat dikemukakan
bahwa tanggungjawab meteril adalah
tanggungjawab terhadap tersedianya barang/ 21 Ibid. 22 Op.Cit. Hal.2.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
336
jasa sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati. Sedangkan untuk tanggungjawab
formil merupakan tanggungjawab terbatas
lengkap, benar, dan sahnya bukti-bukti
tagihan untuk pembayaran barang / jasa
sesuai dengan perjanjian.
Menurut Noor Cholis Majid23
;
Tanggungjawab formil melakukan pengujian
tehadap kesesuaian dengan peraturan
(wetmatighed), dan pengujian terhadap
kebenaran penerima pembayaran
(rechtmatigheid). Sedangkan tanggungjawab
materil melakukan pengujian terhadap
substansi / fisik barang atau jasa
(doematigheit).
Pengujian Wetmatigheid 24
dilakukan
untuk mencari tahu terhadap jawaban atas
pertanyaan; apakah tagihan anggaran belanja
itu sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku atau tidak. Dan
apakah dan yang digunakan untuk membayar
tagihan atas beban anggaran belanja negara
itu tersedia dalam DIPA atau tidak. Pengujian
rechtmatigheid untuk mencari tahu terhadap
jawaban atas pertanyaan, apakah pihak yang
mengajukan tagihan atas beban anggaran
belanja negara itu secara formal adalah sah
dan berhak menerima pembayaran sesuai
peraturan dan prosedur yang berlaku. Untuk
pengujian rechtmatigheit ini maka kepada
23 Noor Chilis Madjid, 2003.Pengujian dan Pembayaran
Tagihan, (Makalah) Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan. Hal.21-22. 24 Op.Cit. Hal. 10.
para pihak penagi untuk menunjukkan
adanya surat-surat bukti, sehingga tagihan
dapat dipertanggungjawabkan, surat-surat
bukti ini antara lain meliputi Perintah kerja ,
Surat perjanjian atau Kontrak, kuitansi,
Berita acara penyelesaian pekerjaan dan lain
sebagainya.
Oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu memiliki tanggungjawab yang
hendaknya menguji secara wetmatigheid dan
rechtmatigheid sebagai pertanggungjawaban
formil dan melakukan pengujian secara
doematighaid sebagai pertanggungjawaban
materil. Menyangkut
pertanggungjawaban formal dan
pertanggungjawaban materil,untuk
pertanggungjawan formil tersebut dapat
dilakukan, akan tetapi menyangkut
pertanggungjawaban doelmatigheit atau dari
segi pertanggungjawaban materil ,
nampaknya ada permasalahan dalam hal
pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut.
Karena tanggungjawab materil atau
doematigheit. Antara bendahara pengeluaran
pembantu tidak ada hubungan fisik dengan
penyedia barang dan jasa / pihak ketiga.
Sehingga nampaknya pertanggungjawaban
materil sulit dilakukan secara sepenuhnya.
Bendahara pengeluaran melaksanakan
tugas kebendahraan atas uang persediaan.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
337
Pelaksanaan tugas kebendaharaan dan atas
uang persediaa meliputi25
:
(1). Menerima dan menyimpan uang
persediaan.
(2). Melakukan Pengujian tagihan yangakan
dibayarkan mellui uang persediaan
(3).Melakukan pembyaran yang dananya
bersal dari uang persediaan berdasarkan
perintah KPA.
(4) Menolah perintah pembayaran apabila
tagihan tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan.
(5). Melakukan pemotongan /Pemungutan
dari Pembayaran yang dilakukannya atas
kewajiban kepada negara.
(6). Menyetor pemotongan / pemungutan
kewajiban kepada ke rekening Kas
Umum.
(7). Menatausahakan transaksi uang
persediaan.
(8). Menyelenggarakan pembukuan
tranksaksi uang persediaan.
(9). Mengelolah pembukuan tempat
penyimpanan uang persediaan.
(10) Menyampaikan laporan
pertanggungjawaban bendahara kepada
25 Op.Cit.
Badan Pemeriksa Keuangan Dan Kuasan
BUN.
(11). Menjalankan tugas kebendaharaan
lainnya.
Kemudian selanjutnya pengujian
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran Pebantu adalah
pengujian wetmatigheid dan rechmatigheid
seperti yang diatur dalam pasal 24 angka 4
PMK nomor 190/PMK.05/2012; bahwa
pembayaran dilaksanakan oleh Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Setelah dilakukan pengujian atas
perintah pembayarandari PPK yang terdiri
atas 26
:
(1) Meneliti kelengkapan perintah
pembayaran yang diterbitkan oleh
PPK.
(2) Memeriksa kebenaran atas hak tagihan,
meiputi:
a. Pihak yang ditunjuk untuk
menerima pembayaran,
b. Nilai tagihan yang harus dibayar.
c. Jadwal waktu pembayaran.
d. Menguji ketersediaan dana yang
bersangkutan.
(3) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian
keluaran antara spesifikasi teknis yang
disebutkan dalam penerimaan barang
/jasa dan spesifikasi tehnis yang disebut
dalam dokumen perjanjian/ kontrak.
26 Op.Cit. Hal. 3.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
338
(4) Pemeiksaan dan pengujian ketepatan
penggunaan kode mata anggaran
pengeluaran.
Atas barang/ jasa yang dibayarkan
melalui uang persediaan tetapi Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu bertanggungjawab secara pribadi
atas uang/surat berharga yang berada dalam
pengelolaannya. Termasuk juga Bendahara
Pengeluarn/Bendahara Pengeluaran
Pembantu bertanggungjawab secara
fungsional atas pengelolaan uang/surat
berharga yang menjadi tanggungjawabnya
kepada Kuasa Bendahara Umum Negara
(BUN).
(4). Penyelesaian Kerugian Negara Akibat
Kesalahan Bendahara Pengeluaran
/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Dalam Peraturan Badan Pemeriksa
Keuangan Nomor 3 tahun 2007 tentang tata
cara penyelasaian Ganti Rugi Kerugian
Negara Terhadap Bendahara.Peraturan
tersebut merupakan pelaksanaan amanat UU.
Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Keuangan Pengelolaan dan tanggungjawab
Keuangan Negara.
Dalam Pasal 22 Ayat 4
“ Tata cara penyelesaian ganti kerugian
negara/daerah terhadap bendahara
ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi
dengan pemerintah”.
Informasi terjadinya kerugian negara dapat
diketahui dari berbagai sumber antara lain27
;
(1). Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Negara.
(2). Pemeriksaan Aparat Pengawasan
Fungsional.
(3). Atasan Langsung atau Kepala Kantor.
(4). Pemeriksaan ex-officio.
(5).Informasi dari Sumber lain seperti
pemberitaan di media massa atau
pengaduan dari masyarakat.
Untuk menangani proses
penyelesaian kerugian negara maka setiap
kementerian/ lembaga wajib dibentuk tim
Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
TPKN bertugas membantu pinpinan instansi
dalam memproses penyelesaian kerugian
negara terhadap bendahara yang
pembenannya akan ditetapkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.
Undang Undang Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara; Undang –
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan Nomor 1 tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara; ndang Undang
Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara
penyelesaian Ganti Kerugian Negara
terhadap Bendahara.
27 Mukhtaromin, 2015, penyelesaian ganti kerugian terhadap
negara (makalah),Pusdilat Anggaran dan
Perbendaharaan, Jakarta. Hal.4.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
339
Berdasarkan undang undang tersebut
maka secara umum telah diatur dalam
ketentuan umum penyelesaian kerugian
negara sebagai berikut28
:
(1). Kewajiban menyelesaikan Ganti
Kerugian Negara.
Setiap kerugian negara yang
disebabkan oleh tindakan meanggar
hukum atau kelalaian seseorang harus
segera diselesaikan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. (Undang – Undang Nomor 1
Tahun 2004 Pasal 59 ayat 1).
(2). Kewajiban Mengganti Kerugian
Negara.
Bendahara yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban yang dibebankan kepadanya
secara langsung merugikankeuangan
negara, wajib mengganti kerugian
tersebut. (Undang – Undang Nomor 1
Tahun 2004 Pasal 59 ayat 2).
(3). Laporan Terjadinya Kerugian
Negara.
Setiap kerugian negara wajib
dilaporkan oleh atasan langsung atau
kepala kantor kepada menteri/pimpinan
lembaga dan memberi tahu kepaada
Badan Pemeriksa Keuangan selambat-
lambtnya 7 (tuju) hari hari kerja setelah
kerugian negara diketahui (Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal 60 (1)
28 Ibid.Hal.5.
(4). Penuntutan Ganti Kerugian Negara.
Segera setelah kerugian negara
diketahui, kepada bendahara yag nyata-
nyata melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya segera diminta surat
pernyataan kesanggupan dan atau
pengakun bahwa kerugian tersebut
menjadi tanggungjawabnya dan bersedia
mengganti kerugian negara
tersebut.(Undang-Undang Nomor 1 tahun
2004 Pasal 60 (2).
(5). Pengenaan Ganti Kerugian Negara.
Pengenaan Ganti Kerugian Negara
terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan. (Undang- Undang
Nomor 1 tahun 2004
Pasal 62 (1) ).
(6). Sanksi Administratif.
Bendahara yang telh ditetapkan untuk
mengganti kerugian negara dapat dikenai
sanksi administrasi dan atau sanksi pidana
(Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal
64 (1) ).
(7). Kadaluwarsa Penuntutan.
Kewajiban bendahara untuk
membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa
jika dalam waktu 5 ( lima) tahunsejak
diketahuinya kerugian tersebut atau dalam
waktu delapan tahun sejak terjadinya
kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti
rugi terhadap yang bersangkutan.
(Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
Pasal 64 (1) ).
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
340
(8). Kewajiban Pengampu/ yang
memperoleh hak / akhli waris.
Dalam hal Bendahara dikenai
tuntutan ganti kerugian negara berada
dalam pengampunan, melarikan diri, tau
meninggal dunia, penuntutan dan
penagihan terhadapnya beralih kepada
pengampu/ emperoleh hak/ahli waris
terbatas pada kekayaan yang dikelola atau
diperolehnys berasal dari bendahara.
(9). Kadaluarsa kewajiban pengampu
yang memperoleh hak/ akhli waris.
Tanggungjawab pengampu /yang
memperoleh / hak akhli waris untuk
membayar ganti kerugian negara menjadi
hapus apabila dalam waktu tiga tahun
sejak keputusan Pengadilan yang
menetapkan pengampuan kepada
Bendahara, atau sejak bendahara
diketahui melarikan diri atau meninggal
dunia, pengampu/ yang memperoleh
hak/akhli waris tidak diberi tahu oleh
pejabat yang berwenang mengenai adanya
kerugian negara (Undang-Undang Nomor
1 tahun 2004 Pasal 66 (2) ).
(10). Pemberlakuan ketentuan tentang
penyelesaian kerugian Negara.
Ketentuan penyelesaian kerugian
negara diatas berlakunya pula untuk uang
dan atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan bendahara.
(Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
Pasal 67 (1) ).
Menyangkut tentang penyelesaian
ganti kerugian oleh Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Pada dasarnya dapat dibagi
dua cara:29
(a). Melalui Surat Keterangan
Tanggungjawab Mutlak.
(b). Melalui Pembebanan.
(5). Ganti Kerugian Negara Oleh
Bendahara Pengeluaran/ BPP melalui
Surat Keterangan Tanggungjawab
Mutlak (SKTJM).
Apabila hasil pengungkapan informas
tentang terjadinya kerugian negara atau ada
dugaan terjadi peristiwa yang merugikan
negara, maka apabil terdapat bukti yang kuat
bahwa seorang bendahara baik secara sendiri
maupun bersama-sama ihak lain telah
melakukan pelanggaran atu kelalaian yang
mengakibatkan kerugian negara , maka
kepala kantor dalam upaya memperoleh
penggantian atas kerugian negar tersebut
dapat melakukan penyelesaian setempat,
degan ketentuan bahwa bendahara yang
bersangkutan dapat mengembalikan kerugian
negara yang mnjadi tanggungjawabnya
dalam waktu 2 x 24 terhitung sejak kerugian
negara diketahui.30
Dalam hal upaya tersebut tidak dapat
dilakukan, kepala kantor harus berusaha
menyelesaikan masalah dimaksud untuk
29 Ibid. 30 Ibid.Hal.3
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
341
memperoleh penggantian sepenuhnya serta
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan
dengan jumlah jaminan cukup sesuai dengan
besarnya kerugian negara. Jika upaya
tersebut tidak bisa dilakukan maka
penyelesaian ganti kerugian melalui Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. Hal ini
berdasarkan Bab IV Peraturan Kepala BPK
No.3 Tahun 2007 sebagai berikut31
:
(a). Atasan langsung atau kepala kantor
wajib melapor setiap kerugian negara
kepada pimpinan instansi dan
memberitahukan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
kerugian diketahui.
(b). Pimpinan intansi segera menugaskan
Tim Penyesaian Kerugian Negara
(TPKN) untuk menindak lanjuti setiap
kasus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sejak menerima laporan.
(c). TPKN mengupulkan dan melakukan
verifikasi dokumen-dokumen terkait
dan harus menyelesaikan verikasi dalam
waktu 30 (tiga) puluh harisejak
penugasan.
(d). TPKN melaporkan dan menyampaikan
hasil verifikasi dan laporan hasil
verifikasikerugan negara kepada
pimpinan instansi.
(e). Pimpinan Instansi menyampaikan
laporan hasil verikasi kerugian negara
31 Peraturan Kepala BPK No.3 Tahun 2007
diatas, kepada BPK selambat-lambatnya
7 (tujuh) har sejak diterima dari TPKN.
(f). BPK melakukan Pemeriksaan atas
laporan kerugian negara berdasarkan
laporan hasil penelitian untuk
menyimpulkan telah terjadi kerugian
negara yang meliputi nilai kerugian
negara, perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai dan
penanggungjawab.
(g). Apabila hasil pemeriksaan terbukti ada
perbuatan melawan hukum, Badan
Pemeriksa Keuangan mengeluarkan
surat kepada pimpinan instansi untuk
memproses penyelasaian kerugian
Negara melalui Surat Keterangan
Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
(h). Pimpinan Instansi memerintahkan TPKN
untuk mengupayakan agar bendahara
bersedia membuat dan menanda tangani
SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari
stelah menerima surat dari BPK.
(i). Dalam hal bendahara menandatangani
SKTJM maka yang bersagkutan wajib
menyerahkan Jaaminan kepada TPKN
antara lain dalam bentuk bukti
kepelikanbarang dan/ atau kekayaan lain
atas nama bendahara, dan surat kuasa
menjual dan/ atau kekayaan lain dari
bendahara.
(j). Penggantian kerugian negara dilakukan
secara tunai selambat-lambatny 40
(empat puluh) hari sejak SKTJM
ditandatangani.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
342
Alur Penyelesaian Kerugian Negara Dengan
SKTJM suatu proses penyelesaian kerugian
negara melalui jalur damai yang disebut
Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak
(SKTJM).;
(a). Penanda Tanganan SKTJM oleh
bendahara pengeluaran/ BPP.
(b). Peenyerahan jaminan (Paling sedikit
sama dengan nilai kerugian).
(c). Penggantian kerugian secara Tunai.
(apabila penggantian tidak diselesaikan
sepenuhnya, maka BPK mengeluarkan
surat pembebanan).
(d). Pengembalian Jaminan, apabilah telah
mengganti kerugian.
(e). Laporan penyelesaian SKTJM ke BPK,
apabila tidak maka BPK terbitkan SK
Pembebanan ( PBW).
(f) .Rekomendasi dari BPK tentang kasus
kerugian negara dikeluarkan dari daftar
kerugian.
Apabilah penyelesaian ganti kerugian
tidak dapat terlaksana maka Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan
tindakan lain yaitu Ganti Kerugian
memalalui Surat Keputusan Pembebanan.
(6). Ganti Kerugian Melalui Surat
Keputusan Pembebanan32
.
Ketika penyelesaian melalui SKJM
tidak dapat dipenuhi oleh benadahara
pengeluaran / BPP maka peyelesaian gant
32 Peraturan Kepala BPK No.3 Tahun 2007
kerugian negara dengan surat keputusan
pembebanan dilakukan. Sebagai contoh
bendahara tidak bersedia membuat dan
menandatangani SKTJM tetapi bendahara
ternyata tidak memenuhi kewajiban untuk
mengganti kerugian negara secara tunai dalam
waktu 40 hari sejak SKTJM di tanda tangani.
Ada tiga tahap pada proses penyelesaian
pembebanan sbb;
(1). Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Sementara.
Surat Keputusan dikeluarkan dalam hal
SKTJM tidak diperoleh tu tidak dapat
menjamin pengembalian kerugian. Daan
S ini dikeluarkan dalam jangka 7 hari
sejak bendahara tidak bersedia
menandatangani SKTJM.
(2).Penerbitan Surat Keputusan
Penetapan Batas Waktu.
Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu
(SK PBW) adalah surat keputusan yang
dikeluarkan oleh badan pemeriksa
Keuangan tentang pemberian
kesempatan kepada bendahara untuk
mengajukan keberatan dan pembelaaan
diriatas tuntutan ganti kerugian negara.
Bendahara dapat mengajukan keberatan
atas SK PBW kepada BPK dalam waktu
14 (empat belas hari) setelah tanggal
penerimaan SK.PBW.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
343
BPK. Menerima atau menolak keberatan
bendahara dalam kurung waktu 6 (enam)
bulan sejak surat keberatan dari
bendahara diterima. Apabila dalam
jngka waktu 6 (enam) bulan BPK tidak
mengeluarkan , maka keberatan dari
bendahara diterima.
(3). Penerbitan Surat keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian
Negara.
Surat keputusan Pembebanan
penggantian kerugian negara adalah
surat keputusan yang dikeluarkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan yang
mempunyai kekuatan hukum final
tentang pembebanan penggantian
kerugian negara terhadap bendahara.
SK. Pembebanan dikeluarkan oleh BPK
jika;
a). Jangka waktu mengajukan kebratan
telah terlampaui dan bendhara tidak
mengajukan keberatan.
b). Bendahara mengajukan keberatan
tetapi ditolak.
c). Telah melampaui jangka watu 40
(empat puluh) hari sejak ditanda tangani
SKTJM namun kerugian negara belum
diganti sepenuhnya.
Surat keputusan pembebanan
yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan telah memiliki kekuatan
hukum dan final. Ganti kerugian negara
bendahara wajib menggantinya dengan
cara menyetor ke Kas negara dalam
waktu seambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
setelah menerima SK pembebanan dari
BPK.
PENUTUP
Kesimpulan
Pertanggungjawaban formil dan
materil Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu dalam hal
melakukan kesalahan karena kecurangan dan
menyalagunakan kewenangan, yang
berakibat kerugian negara, maka Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu dapat di tuntut dan di ancam
pidana sesuai dengan Undang Undang
Tindak Pidana Korupsi ( Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001).
disamping itu dapat pula diancam Ganti
Kerugian. Serta dapat dikenakan hukum
Adminitrasi Negara, hukum Perdata.
Apabilah kerugian Negara akibat
perbuatan kesalahan/ kelalaian pengelolaan
keuangan negara oleh Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Karena terjadi selisih kekurangan
uang persediaan antara fisik dan
pembukuannya serta tidak bisa dijelaskan,
yang berarti Bendahara Pengeluaran/ BPP
telah melakukan kesalahan dalam
pengelolaan uang persediaan. Untuk
mengembalikan kerugian negara maka
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
344
Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Pengeluaran Pembantu dapat dituntut
penggantian kerugian negara untuk
pemulihan keuangan negara. Tuntutan Ganti
Kerugian Negara melalui dua cara yaitu;
(a). Penyelesaian Kerugian Negara melalui
Surat Keterangan Tanggungjawab
Mutlak (SKTJM)
(b).Penyelesaian Kerugian Negara melalui
Surat Keputusan Pembebanan
(SK.Pembebanan).
Setiap Kerugian Negara yang
disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang, harus diganti pihak
yang bersalah. Penggantian kerugian negara
oleh Bendahara Pengeluaran/ BPP,
ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Dan Surat Keputusan Pembebanan
telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat
final.
Rekomendasi
Bendahara pengeluaran / bendahara
Pengeluaran Pembantu harus lebih berhati
hati dalam hal membayar suatu, belanja/
kegiatan yang dibayarkan melalui uang
persediaan, baik pembayaran belanja tanpa
melalui uang panjar maupun pembayaran
belanja melalui uang panjar. Karena
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu berdasarkan Pasal 21
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang perbendaharaan Negara merupakan
tanggungjawab pribadi bendahara
pengeluaran/ 78BPP jika dikemudian hari
terjadi masalah/ berakibat hukum.
REFERENSI
Ahmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum
(Legal Theori) dan Teori Peradilan
(Yudicialprudence), Jakarta:
PT.Kencana premenada Media Grup.
-_________ , 2009. Menguak Teori Hukum
(legal Theory) dan Teori Peradilan
(Yudicialprudence), Vol.I. Jakarta:
Pranada Media Group.
Andi Hamzah, 1991. Korupsi di Indonesia
masalah dan Pemecahannya.
Cet.3.Jakarta; PT.Gramedia.
___________, 2002, Pemberantasan
Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana,
JJakarta: Pusat Studi Hukum Pidana
___________, 2006.Pemberantasan Korupsi
melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional, Jakarta: Radjawali.
Andi Zainal Abidin (et), 1962. Hukum
Pidana, Makassar: Taufiq.
________________dan Andi Hamzah, 2002.
Bentuk-bentuk Khusus Perumusan
Delik, Jakarta: Sumber Ilmua.
Azis Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana
Khsus, Jakarta: Sinar Grafika.
Badan Pengawas Keuangan Dan
Pembangunan,1999. Strategi
Peberantasan Korupsi Nasional,
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
345
Jakarta: Pusat Pendidikan Dam Latihan
Pengawas BPKP.
Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai
Kebijakan Hukum Pidana, Bandung:
PT.Citra Aditya Bakti.
_______________, 2001. Pengakan Hukum
dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan. Bandung: PT.Citra Aditya
Bakti.
______________, 2002. Perbandingan
Hukum Pidana, Jakarta: Rajagrafido
Persada.
Chairul Huda,2006. Dari Tiada Pidana
Tanpa Kesalahan, Menuju kepada
Tiada Pertanggungjawaban Tanpa
Kesalahan/ Jakarta: Fajar
Interpratama.
Dardji Darmodiharja dan Sidarta, 1995.
Pokok Pokok Filsafat Hukum, Apa dan
Bagaimana Filsafat Hukum
IIndonesia, Jakarta: Gramedia.
George Gurvtch,1961. Sociologi of Law,
Alih Bahasa:Sumantri Mertodipuro,
Jakarta: Barata.
Henry Campbell, 1990. Black Law
Diktionari,Sixth Edition,
Memesota:West Publishing , ST.Paul.
Jimly Asshiddiqie, 2010. Konsitusi Ekonomi,
Jakarta; Buku Kompas,
Lamitang,P.A.F.1990. HukumPidana
Indonesia, Bandung: Sinar Baru.
Muladi, 1985, Lebaga Pidana Bersyarat.
Bandung: Alumni.
______, 1990. “Fungionalisasi Hukum
Pidana, Terhadap tindak pidana
Korporasi”, Makalah, Seminar
nasional, Kejahatan Korporasi,
Semarang: Fakum Univesitas
Diponogoro,
Muljatno, 1955. Perbuatan Pidana dan
Pertanggungjawaban dan Hukum
Pidana, Pidato Dies Natalis,
Yogyakarta: UGM.
_______, 1980. Asas-Asas Hukum Pidana.
Yogyakarta: Anonim.
_______, 1980. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana,Yogyakarta: UGM.
Moechtar Lubis dan Yunus Scott, (ed)
1989.Pengantar Dalam Bunga rampai
Korupsi, Jakarta; LP3S.
Muhammad Mustafa,2007. Kriminologi,
Jakarta: FIS.UI Press.
Mustaming Dg.Matutu, 2004. Mandat,
Delegasi, atribusi dan
Implementasinya. Jakarta: UII Press.
Mukhtaromin, 2015, “Penyelesaian ganti
kerugian terhadap Negara”
(makalah),Pusdilat Anggaran dan
Perbendaharaan, Jakarta.
Noor Cholis Madjid, 2016,”Pengujian dan
Pembayaran tagihan ” (makalah)
Jakarta: Pusdiklat anggaran dan
perbendaharaan. Jakarta.
Oemar Seno Adji. Anonim.Perkembangan
Hukum Pidana dan Hukum Acara
sekarang dan dimasa akan datang.
Pancuran Tujuh, Jakarta.
Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020
346
Philipus M. Hadjon, 2010 ,Pengantar
Hukum Administrasi Indonesia,
Yogyakarta: Gadja mada
UniversityPress.
Ruslan Saleh, 1983. Perbuatan Pidana Dan
Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta:
Aksara Baru.
Rusli Effendy, Anonim, Asas- Asas Hukum
Pidana, Makassar: Univ. Muslim.
Sahetapy,J. 1982. Parados kriminologi,
Jakarta: C.V.Radjawali.
Schravandijk.anonim. Hukum Pidana.
Jakarta: Percetakan UI.
Sudarto, 1987. Kapita Selekta Hukum
Pidana, Bandung: Alumni.
Soejono Soekanto, 1983.Penegakan Hukum.
Bandung; Binacita.
Soesilo,R. anonim. Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dan komentar-
komentar. Bogor: Politiae.
Sudarto, 1981. Hukum dan Hukum Pidana.
Bandung: Alumni.
Teguh Prasetio,2010.Kriminalisasi dalam
hukum pidana,Cet. I. Bandung: Nusa
Media.
Utrecht,E. 1962. Rangkaian sari kuliah
Hukum Pidana II. Bandung:
Universitas.
Informasi Internet
https;// thexnelson.wordpress. com /
2015/08/05pasal -1ayat 1-kuhp – kuhp
–asa- legalitas.
Siti Syaidatu Syarifa Hakim, Wewenang,
delegasi dan desentralisasi, https; //
saydasarifa. Wodppress.com/
2013/01/07.
Undang Undang
Undang Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
Kitab Undang Undang Hukum Pidana
(KUHP).
Undang Undang Nomor 31 Tentang
pemberantasan Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang No.20
Tahun 2001 tentng Perubahan atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun
1999 teang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang keuangan Negara.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang Undang Nomor 15 Tahun
2004 Tetang Pemeriksaan Pengelolaan
Dan Tanggungjawab Keuangan
Negara.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia,Nomor 45 tahun 2013,
TentanTata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara
penyelasaian Ganti Rugi Kerugian
Negara Terhadap Bendahara.