(resume hasil audit) sertifikasi - tric indonesia...surat izin usaha perdagangan (siup) atau izin...

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

(Resume Hasil Audit) Sertifikasi

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUIPHHK

IPKR Karminto

PROVINSI RIAU

zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

IPKR Karminto

Halaman 2 dari 12

IDENTITAS LV-LK

a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta d. Nomor Telepon : (0274) 487862 e. Nomor Fax : (0274) 487862 f. E-mail : [email protected] g. Direktur : Hendy Saputra h. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta.

i. Tim Auditor : 1. Mahadi Dwi Nur Wasis (Lead Auditor)

j. Tim Pengambil Keputusan

: Hendy Saputra (Technical Review)

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI/PENILIKAN(SURVEILLANCE)/RE-SERTIFIKSI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IPKR Karminto


IPKR Karminto

Halaman 3 dari 12

IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin : IPKR Karminto b. Alamat Kantor/Industri : Jl. Kramat Jati RT. 03, RW. 02 Desa Teratak

Buluh, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Provinsi Riau.

c. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri (IUI)

: SK.035/BPHPIII/PEPH/2/2018 8 Februari 2018

d. Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang

: Kayu Gergajian 2.000 m3

e. Nomor Telepon : - f. Nomor Fax : - g. E-mail : - h. Pengurus : Karminto (Pemilik)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan 21 Mei 2018 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

21 s.d. 22 Mei 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan 22 Mei 2018 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan 28 Mei 2018 Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.


IPKR Karminto

Halaman 4 dari 12

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri pengolahan memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki ijin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

M Tersedia Kartu Tanda Penduduk Pemilik IPKR Karminto Dengan Nama Bapak Karminto.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

TD Sesuai Permendag 36/M-Dag/PER/9/2007 Pada pasal 4 disebutkan bahwa kewajiban memiliki SIUP dikecualikan terhadap Perusahaan kecil perorangan tidak berbadan hukum yang dijalankan oleh pemiliknya sendiri. sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

TD Sesuai dengan Permendag No 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 27 Tahun 2009 tentang penetapan pencabutan ijin gangguan di daerah dan dinyatakan tidak berlaku. sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TD Sesuai Permendag 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Pada pasal 4 disebutkan bahwa perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari kewajiban pendaftaraan perusahaan. sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M 9 Digit awal pada kartu NPWP dan dokumen SKT telah sesuai dengan dokumen lainnya.


IPKR Karminto

Halaman 5 dari 12


f. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup lain yang setara)

M Tersedia dokumen lingkungan hidup IPKR Karminto yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M Terdapat dokumen IPKR Karminto yang sah dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M RPBBI terakhir IPKR Karminto telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi penerimaan bahan bakunya telah sesuai dengan dokumen RPBBI.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah

Dokumen identitas importir

TD IPKR Karminto tidak memiliki legalitas usaha untuk dapat melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, atau bukan importir. sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

1.2.2. Importir memiliki mekanisme Uji Tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

TD IPKR Karminto tidak memiliki legalitas usaha untuk dapat melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, atau bukan importir. sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

TD IPKR Karminto mengajukan proses sertivikasi legalitas kayu kepada PT. TRIFOS Internasional Sertifikasi secara mandiri. sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

Internal Audit Anggota Kelompok

TD IPKR Karminto mengajukan proses sertivikasi legalitas kayu kepada PT. TRIFOS Internasional Sertifikasi secara mandiri. sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu IPKR Karminto telah dilengkapi


IPKR Karminto

Halaman 6 dari 12


bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

TD selama periode audit, IPKR Karminto hanya melakukan penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan hak dengan jenis kayu Akasia, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu IPKR Karminto telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu IPKR Karminto telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

TD IPKR Karminto tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bongkaran, sampah atau kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

TD IPKR Karminto tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M Pemasok telah menerbitkan DKP dan pada IPKR Karminto telah tersedia prosedur, personel, dan laporan hasil pemeriksaan DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-

TD Sesuai Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/Set/4/2016 pada pasal 7 ayat 6 yang berbunyi batas waktu penerapan VLBB adalah 31 desember


IPKR Karminto

Halaman 7 dari 12


LK/ S-PHPL/ DKP 2017. Sehingga pada saat audit berlangsung, verifier VLBB tidak diverifikasi.

i. Dokumen pendukung RPBBI

M RPBBI terakhir yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

TD IPKR Karminto tidak memiliki legalitas untuk melakukan impor bahan baku. Dan hanya melakukan penerimaan bahan baku kayu lokal, sehingga pada verifier ini tidak diverifikasi.

b. Bill of Lading (B/L) TD IPKR Karminto tidak memiliki legalitas untuk melakukan impor bahan baku. Dan hanya melakukan penerimaan bahan baku kayu lokal, sehingga pada verifier ini tidak diverifikasi.

c. Packing List (P/L) TD IPKR Karminto tidak memiliki legalitas untuk melakukan impor bahan baku. Dan hanya melakukan penerimaan bahan baku kayu lokal, sehingga pada verifier ini tidak diverifikasi.

d. Invoice TD IPKR Karminto tidak memiliki legalitas untuk melakukan impor bahan baku. Dan hanya melakukan penerimaan bahan baku kayu lokal, sehingga pada verifier ini tidak diverifikasi.

e. Deklarasi TD IPKR Karminto tidak memiliki legalitas untuk melakukan impor bahan baku. Dan hanya melakukan penerimaan bahan baku kayu lokal, sehingga pada verifier ini tidak diverifikasi.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)



IPKR Karminto

Halaman 8 dari 12


g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya


h. Bukti Penggunaan Kayu Impor


2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M Tersedia Tally Sheet yang dapat diketahui informasi asal usul bahan bakunya.

b. Laporan produksi hasil olahan

M Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/ laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan

M Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

TD IPKR Karminto tidak melaksanakan proses produksi menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kyu

M Laporan Mutasi Kayu IPKR Karminto sudah sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP

TD IPKR Karminto menjalankan seluruh proses produksi secara mandiri, sehingga pada verifier ini tidak diverifikasi.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)



IPKR Karminto

Halaman 9 dari 12


c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan


d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa


e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk UD. Kilongan Jaya dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen SKSHH-KO yang sah.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eksport 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

TD IPKR Karminto tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


c. Packing List (P/L) TD IPKR Karminto tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

d. Invoice TD IPKR Karminto tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

e. Bill of Lading (B/L) TD IPKR Karminto tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi.


IPKR Karminto

Halaman 10 dari 12


f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal


g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis


h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar


i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya


Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

TD IPKR Karminto belum pernah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) sehingga tidak memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3

M Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur tersebut.

b. Implementasi K3 M Tersedia peralatan K3 IPKR Karminto sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik, serta tersedia tanda jalur evakuasi dan titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja


IPKR Karminto

Halaman 11 dari 12


4.2.1. Kebebasan Berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

TD jumlah karyawan IPKR Karminto adalah sembilan orang sehingga IPKR Karminto tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh instansi berwenang.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih dibawah umur

M Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi


IPKR Karminto

Halaman 12 dari 12

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit Sertifikasi di IPKR Karminto, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 15 Indikator, dan 56 Verifier diperoleh hasil :

• Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 36 verifier • Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 20 verifier • Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.

Dengan demikian IPKR Karminto dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Mengetahui,

Tropical Rainforest International Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

(resume hasil audit) sertifikasi - tric indonesia...surat izin usaha perdagangan (siup) atau izin...

Documents