edisi 105 th. xliii, 2013

Edisi 105 TH. XLIII, 2013

2 EDISI 105 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H.(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur KhalidIwan Armanias

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH

PENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya

SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

3EDISI 105 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Berbeda dengan edisi sebelumnya, Parlementaria edisi 105 atau Agustus 2013 mengangkat kiprah DPR di kancah internasional. Kiprah DPR baik di tingkat regional, bilateral, maupun internasional ternyata patut diperhitungkan. Selain menjabat posisi penting di organisasi parlemen dunia dan kawasan, juga berhasil memperjuangkan programprogram aktual bagi kepentingan masyarakat internasional.

Salah satu contoh, Ketua DPR Marzuki Alie pernah menjabat Presiden PUICparlemen negaranegara Islam, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menjabat Ketua GOPACorganisasi global parlemen yang menangani pemberantasan korupsi, Nurhayati Ali Assegaf sebagai presiden perempuan parlemen duniaIPU, dan Andi Azhar Cakra Wijaya Wakil Ketua BKSAP menduduki jabatan President Inter-national Humanitarians Laws of Inter-Parliamentary Union (IHLIPU).

Salah satu contoh diplomasi parlemen Indonesia yang membanggakan adalah dalam masalah TKI di Malaysia dan klaim Ambalat oleh Malaysia. Di saat pemerintah mengalami kesulitan dan lamban berdiplomasi, DPR melakukan langkah kongkrit dalam menyelesaikannya. DPR melakukan tekanan langsung kepada pemerintah dan parlemen Malaysia sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan.

Dalam kasus demokratisasi di Myanmar, di saat pemerintah dan negara ASEAN lain dianggap lunak, DPR justru lebih tegas dengan berani mengangkat dalam Sidang Umum AIPA dan Assembly IPU. Satu lagi pada Sidang Umum IPU di Bali beberapa waktu lalu, DPR RI berhasil mendorong dikeluarkannya Presiden-

tial Declaration on Climate Change sebagai respon terhadap kondisi dunia, utamanya negara berkembang yang rentan akan bencana alam sebagai akibat perubahan iklim.

Peran DPR lainnya dalam Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dan kaukus parlemen juga menjadi catatan penting, termasuk kaukus parlemen Indonesia untuk Palestina berhasil masuk Gaza saat Israel melakukan blokade. Secara konsisten Indonesia gigih mendukung dan memperjuangkan berdirinya negara merdeka Palestina.

Tiga fungsi DPR yang selalu diulas dalam rubrik ini adalah masalah Jamkesmas dan perjuangan Komisi V menambah PSO Angkutan KA di bidang pengawasan, masalah anggaran tentang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2014 dan bidang legislasi diturunkan laporan pembahasan RUU PPP dan RUU Pendidikan Kedokteran.

Masalah aktual yang diangkat kali ini adalah bertalian dengan mudik lebaran tahun 2013. DPR memberi perhatian dengan memantau langsung kesiapan angkutan, infrasruktur, pasokan BBM dan listrik. DPR memberikan apresiasi atas kesiapan pemerintah menangani angkutan lebaran, namun ada satu usulan menarik DPR agar pemerintah sebaiknya menetapkan sebuah Panitia Nasional menangani pemudik melibatkan instansi lintas sektoral.

Usulan ini perlu dipertimbangkan mengingat mudik menyangkut jutaan manusia, anggaran triliun rupiah dan infrastruktur yang memadai, sehingga ritual tahunan bisa dinikmati semua lapisan masyarakat dengan aman, selamat dan lancar.

Pengantar redaksi


Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

8

11

13

35

38

40

42

46

48

52

54

55

57

62

67

71

76

78

Pesan PiMPinan

PrOLOg

LaPOran UtaMa

sUMBang saran

PengaWasan

anggaran

LegisLasi

FOtO Berita

kiat seHat

PrOFiL

kUnJUngan kerJa

sOrOtan

seLeBritis

Pernik

POJOk ParLe

Membangun Pondasi Penguatan Kelembagaan

Kiprah DPR di Kancah Global

Sekilas Badan Kerja Sama Antarparlemen

DPR dan Peran Diplomasi Parlemen

PSO KA Upaya DPR Untuk Rakyat

Perjuangan Berat Dewan Sejahterakan Rakyat

Kondisi Ekonomi Global Tahun 2014 Akan Lebih Baik

UU PPP Bentuk Perhatian DPR bagi Para Petani

Biaya Jadi Dokter Kini pun Tak Mahal Lagi

Menjaga Kelestarian Sumber Daya Kehutanan Untuk Kemakmuran Rakyat

Pentingnya Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) Perkantoran

Arif WibowoFrom Zero to Hero

Pesan HarmokoDPR Harus Hasilkan Kebijakan Pro Rakyat

Dua Selebriti “Vokalis” Senayan Tantowi Yahya | Dedy “Miing” Suwendi Gumelar

Mempercantik Gedung Sejuta Makna

Harmoko Masih Hobby Wisata Kuliner

PrOLOg

PrOFiL

kiPraH dPr di kancaH gLOBaL

ariF WiBOWO

PengaWasan

PsO ka UPaya dPr UntUk rakyat

Terkenal berani, “vokal” dan tegas dalam me nyuarakan kepentingan rakyat, namun siapa sangka jika masa kecil Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo begitu memprihatinkan, bahkan bisa dikatakan serba kekurangan.

Sebagai pelaku second track diplomacy, DPR punya peran strategis membantu program diplomasi pemerintah Indonesia di tingkat global. Di dunia diplomasi, pemerintah (eksekutif) selalu menjadi pelaku utama diplomasi.

Perjuangan Komisi V DPR untuk kemajuan transportasi publik patut kita apresiasi, khususnya perhatian bagi PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Untuk tahun 2013 ini, Komisi V DPR telah memperjuangkan alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp. 704. 784 Miliar.

| 11

| 38

| 57


ASPIRASI

Surat dari Herawati Soekartono, Kota Jember, Jawa Timur

Menurut penilaian pelapor, metode Pemilihan Pemimpin dari Tingkat Desa sampai Tingkat Pusat yang ada saat ini adalah salah karena terbukti setiap diadakan pemilihan Pemimpin Negara atau Daerah selalu menghabiskan banyak biaya dan boros, tenaga dan waktu, cenderung berpecah belah dan anarkhis, serta tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UUD 1945.

Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka pelapor menyarankan untuk dilakukan Pemilihan Pemimpin dengan cara berjenjang, antara lain:

Camat dan Wakil berasal dari 2 orang Kepala Desa terbaik

Bupati dan Wakil terbaik dari 2 orang Camat terbaik

Gubernur terbaik dari 2 orang Bupati terbaik

Presiden dan Wakil Presiden berasal dari 2 orang Gubernur terbaik, dan seterusnya.

Dengan masa menjabat selama 5 tahun dan setiap 6 bulan sekali diadakan penilaian kinerja.

Dalam hal penilaian kinerja para Pemimpin tersebut maka diperlukan panduan mengurus pekerjaan dan penilaian kinerja mulai dari Kepala Desa s/d Presiden. Kemudian hasil kinerja tersebut dilaporkan dan diberitakan kepada masyarakat melalui media TV, Radio, internet dan elektronik lainnya setiap 6 bulan sekali.

Pelapor berharap agar saran dan masukan tersebut mendapat perhatian Ketua DPR RI untuk dapat dipertimbangkan penerapannya dalam rangka kemajuan Bangsa Indoesia.

Surat dari KPAD Bulak Rantai G.25, Kramatjati, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Pelapor menyampaikan aspirasi dan permohonannya terkait dengan sistem demokrasi yang sedang berjalan di NKRI belum menghasilkan manfaat secara optimal kepada rakyat, malah merugikan bagi sebagian anak bangsa.

Menurut pelapor, keadaan tersebut adalah akibat dari 4 kali perubahan amandemen UUD 1945 yang dilakukan tanpa sebelumnya melakukan perubahan sistem kenegaraan yang semula orde baru (otoriter) menjadi demokrasi, melainkan langsung kepada perubahan pasal-pasal. Karenanya sistem kenegaraan menjadi tidak beraturan dan tidak terarah. Dalam hal ini, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh keberadaan lembaga dan mekanisme pelaksanaan

demokrasi.

Menurut pelapor, UU Pemilihan Anggota Legislatif, UU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Partai Politik, dan UU Pemilihan Presiden telah dibuat tanpa mengindahkan asal usul sumber hukum dan kewenangan dalam sebuah sistem, sehingga dalam prakteknya ke-4 UU tersebut telah mengganjal, menghilangkan dan memberangus Hak Konstitusi warga negara itu sendiri.

Oleh karenanya pelapor memohon agar diadakan uji materiil atas ke-4 UU secara sistemik kepada Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut merupakan Silent Revolution berupa perubahan secara mendasar atas sistem demokrasi yang ada, tanpa perlu mengeluarkan biaya politik yang berarti.

Surat dari H. Sri Rahardjo, SIP, Bandung, Jawa Barat

Surat ditujukan kepada Ketua DPR RI. Pelapor menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas tanggapan DPR RI terhadap surat pelapor sebelumnya, tertanggal 28 Januari 2013 perihal penyampaian aspirasi tentang

korupsi yang merugikan NKRI.

At as t an ggap an te r sebut , pelapor merasa bersyukur dan bahagia karena DPR RI selaku lembaga perwakilan rakyat dapat merespon dan memperhatikan setiap permasalahan yang ada di masyarakat.

P e l a p o r b e r h a r a p a g a r para Pemimpin Bangsa dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga NKRI dapat berjalan dengan aman, damai sejahtera tanpa adanya penyelewengan dan korupsi.

Permohonan Uji Materiil Empat Undang-Undang

Apresiasi untuk DPR RI

Saran untuk Persiapan Calon Pimpinan Daerah


Surat dari Suhardi, Semarang, Jawa Tengah

Surat ditujukan kepada Ketua DPR RI. Pelapor ingin menyampaikan sumbang saran atau aspirasi mengenai kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif BBM, dimana kebijakan tersebut juga berdampak pada kenaikan harga di sektor lainnya.

Menurut pelapor, kebijakan menaikkan harga BBM tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru lainnya, antara lain bila pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan, maka kebijakan menaikkan BBM malah akan menambah kemiskinan.

Pelapor memberikan masukan antara lain:

Kendaraan dengan harga diatas Rp. 100 juta harus mengisi BBM non subsidi, dan diberikan stiker yang bertuliskan “Wajib mengisi BBM non subsidi”.

Untuk mengimbangi harga agar tidak ikut melonjak, maka bagian anggaran harus menaikkan gaji pegawai berdasarkan golongan, namun tidak secara serentak

melainkan bertahap.

Anggaran yang dikucurkan kepada seluruh departemen harus dibatasi, karena menurut pelapor setiap sisa anggaran dari suatu proyek yang dijalankan oleh suatu departemen tidak akan dikembalikan ke kas negara melainkan selalu dihabiskan.

Pelarangan penggunaan kupon untuk berlangganan BBM pada SPBU tertentu, karena disinyalir kupon tersebut tidak benar-benar digunakan untuk membeli BBM melainkan ditukar dengan sejumlah uang.

Kebijakan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) oleh Pemerintah tidak tepat sasaran, karena banyak masyarakat yang diberikan adalah masyarakat yang cukup mampu dan tidak masuk ke dalam kategori masyarakat miskin.

Pelapor berharap kepada Ketua DPR RI dapat memberi perhatian dan mempertimbangkan masukan tersebut.

Surat dari Warga Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah

Pelapor adalah warga Desa Kaliaman, Kec. Kembang, Kab. Jepara yang terkena Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLN Jateng Jaringan Tambak Lorok yang hingga kini belum menerima kesepakatan mengenai ganti rugi atas dampak bangunan tersebut.

Bahwa sejak 2010 hingga 25 Mei 2012, diadakan pertemuan antara masyarakat yang kena tapak tower dengan pihak PLN. Warga menolak keinginan PLN yang meminta harga tanah permeter Rp 115 ribu, dan pada setiap akhir pertemuan warga diberi uang transport oleh PLN.

Namun tanpa sepengetahuan Pelapor, PLN Wilayah Jateng mengubah jaringan tersebut kepada pihak lain, dengan melibatkan oknum perangkat Desa Kaliaman

yang kerap mengintimidasi warga untuk menyetujui harga yang ditetapkan PLN.

Pelapor merasa pergeseran tapak tower dan cara penyelesaiannya tidak memenuhi rasa keadilan karena pihak PLN tidak transparan dalam penghitungan appraisal pada warga. PLN berdalih pengalihan tempat karena warga tidak sepakat harga, padahal tanah wakaf masjid Kaliaman yang sudah ada kesepakatan harga tempatnya juga digeser. Dan dalih PLN mengalami kerugian atas keterlambatan pembangunan tower kenyataannya hanya ada pembangunan 4 tapak tower (sejak 2009) dari rencana awal 17 titik.

Pelapor memohon bantuan penyelesaian agar hak-hak warga yang terkena tapak tower dan bayangannya mendapat ganti rugi yang layak.

Permohonan Penyelesaian Jaringan Tambak Lorok

Aspirasi Tentang Tarif BBM


MEMBANGUN PONDASI PENGUATAN KELEMBAGAAN

Banyak kalangan menilai bahwa sepanjang kemerdekaan RI, kinerja wakil rakyat (DPR) mengalami “pasang dan surut”. Namun demikian menurut saya, DPR tidak pernah mengenal istilah pasang surut, yang benar adalah “dinamika demokrasi” yang berkembang sesuai dengan tatanan kehidupan kenegaraan. Bisa kita bandingkan kehidupan parlemen yang ada di era awal kemerdekaan dimana kualitas d e m o k r a s i c u k u p t i n g g i , kemudian masuk pada era orde lama dimana parlemen kurang memiliki independensi karena Presiden saat itu mempunyai kekuasaan besar. Di era orde baru, kita mengetahui bahwa keberadaan parlemen tidak memiliki jati diri yang sebenarnya sebagai lembaga wakil rakyat, karena besarnya kekuasaan pemerintahan Soeharto. Di era ini bahkan, DPR terkesan sebagai “stempel” Pemerintah.

D i e r a r e f o r m a s i , k i t a mengoreksi kembali peran lembaga negara. Kekuasaan Presiden dikurangi dan DPR memiliki jati diri yang sebenarnya, sebagai lembaga representasi rakyat. Kewenangan yang dimiliki dibidang legislasi, diperkuat melalui amandemen UUD 1945, yaitu memiliki kekuasaan membentuk UU bersama Pemerintah. Di bidang an g gar an, D P R m e n e ntuk an politik anggaran negara, bahkan kewenangan membahasnya sampai dengan satuan tiga. Di bidang pengawasan, pelaksanaan check and balances benar-benar terwujud dengan kuatnya fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah dalam menyikapi kebijakan yang ditetapkan

Pemerintah.

Kinerja DPR dengan kewenangan yang makin kuat di bidang legislasi, p e n g aw as an d an an g g ar an , seharusnya membuat k iner ja makin baik bagi kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Namun,

terkadang tiga fungsi tersebut tidak bisa berjalan optimal, terutama fungsi legislasi, meskipun Dewan telah menyeimbangkan kinerja, yaitu 60% untuk kinerja legislasi, 40% untuk kinerja anggaran dan pengawasan.

Pelaksanaan Kinerja

Pelaksanaan fungsi legislasi dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tiap tahun, ditentukan dalam prioritas tahunan atas dasar kesepakatan antara DPR

dan Pemerintah. Rata-rata tiap tahun diputuskan 70 RUU yang harus diselesaikan, baik RUU yang datang dari inisiatif Pemerintah maupun inisiatif DPR. RUU tersebut meliputi berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, politik dan hukum, serta sosial kemasyarakatan.

Produk RUU yang dihasilkan tiap tahun memang masih belum optimal karena banyak kendala. Sebagai contoh, untuk tahun 2013 ditentukan 70 RUU prioritas dan baru dapat diselesaikan 13 RUU sampai akhir Juli 2013. Namun Insya Allah, 23 RUU yang sedang dalam pembahasan tingkat I akan segera dilanjutkan dan diselesaikan pada masa sidang ke I dan ke II tahun sidang 2013-2014 yang akan datang.

B e r b a g a i ke n d a l a y a n g merupakan hambatan dalam p e n y e l e s a i a n R U U t e l a h dicarikan solusi pemecahannya, melalui berbagai konsultasi sudah dilakukan hingga tingkat konsultasi DPR dengan Presiden. Alhamdulillah cara ini telah dapat meminimalisir kendala

yang ada.

Kinerja legislasi di DPR memang sedikit terkendala karena DPR b e lum memi l ik i law center, sebagaimana Pemerintah yang memiliki Badan Hukum Nasional, untuk memperkuat basis data dalam penyusunan RUU. Law center yang saya cita-citakan inilah, yang nanti kalau sudah terbentuk, akan membantu penyelesaian RUU lebih cepat, sehingga anggota DPR hanya membahas konten politiknya saja.

Agustus tahun ini, Republik Indonesia genap berusia 68 tahun. Dan pada Agustus tahun ini pula, DPR-RI memulai kembali Masa Persidangan Pertama tahun 2013-2014, dimana tahun ini merupakan tahun terakhir DPR masa bhakti 2009-2014 bekerja menjalankan tugas legislatif. Sepanjang empat tahun ini, kinerja DPR tentu saja perlu dievaluasi kembali, guna memperbaiki kinerjanya pada sisa satu tahun mendatang.

OLeH dr. MarzUki aLie

PESAN PIMPINAN


Berkaitan dengan banyaknya kritik masyarakat mengenai minimnya produk legislasi DPR, masyarakat harus paham bahwa urus an penanganan RUU meliputi semua proses yang harus dijalani, sejak pe nyusunan naskah akademik, pe rumusan RUU, pembahasan, masukan dari masyarakat dan seterusnya, semua memerlukan ke cer matan, ketelitian dan kemam-puan. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan RUU yang berkualitas yang berpihak kepada rakyat. DPR tidak ingin RUU yang dihasilkan justru tidak merepresentasikan keinginan masyarakat bahkan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebenarnya, meskipun minim secara kuantitas, secara kualitas banyak “UU monumental” yang menghasilkan aturan-aturan pro-kepentingan rakyat, misalnya; UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), UU tentang Penge-lolaan Zakat, UU tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU Bantuan Hukum, UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, UU Tentang Perumahan dan Pemukiman, UU tentang Pangan, dan masih banyak lagi lainnya, termasuk RUU yang masih dibahas seperti RUU Tabungan Perumahan Rakyat, RUU Tentang Desa, dan lain-lain.

Selain itu, RUU penting lainnya adalah RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) dan RUU ASN (Aparatur Sipil Negara). Pansus RUU tentang P e r c e p a t a n P e m b a n g u n a n Daerah Kepulauan (PPDK) masih menunggu tanggapan positif dari pemerintah untuk keberlanjutan pembahasannya. Adapun RUU ASN (Aparatur Sipil Negara) sepanjang pengamatan saya, masih banyak point pent ing yang per lu di diskusikan lebih lanjut, diantaranya Jabatan Eksekutif Senior, Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN), Organisasi ASN dan Pengganjian dan Pensiunan Pegawai ASN.

RUU lain juga yang kita katakan cukup monumental, adalah RUU dibidang pembangunan hukum,

antara lain RUU KUHP dan KUHAP y a n g s e d a n g d a l a m p r o s e s pembahasan. Jika kedua RUU ini selesai, berarti merupakan prestasi anak bangsa. Selama ini bangsa Indonesia masih menggunakan KUHP warisan Belanda, sementara KUHAP yang telah berlaku selama 30 tahun mempunyai banyak kelemahan saat pelaksanaan. Selain itu, ada juga RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang saat ini tengah direvisi, menggantikan UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (LN) yang masih minim dalam hal pengaturan kebijakan perlindungan bagi TKI di LN. semua RUU ini dihasilkan oleh DPR periode 2009-2014 ini.

Untuk p e lak sanaan fungs i anggaran, k ita harus melihat konteks fungsi ini dalam kaitan dengan tanggungjawab sebagai lembaga perwakilan, khususnya u n t u k m e n e n t u k a n b e r a p a pendapatan yang harus didapat negara dan berapa belanja negara yang harus dikeluarkan dalam kaitan keberlangsungan bangsa dan negara. Kewenangan anggaran ini dituangkan dalam pembahasan APBN, dimana DPR memegang peranan penting, sebab sesuai dengan konstitusi, apabila DPR tidak menyetujui usulan pengajuan anggaran oleh Pemerintah, maka Pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Dalam kaitan ini, DPR dengan fungsi anggaran, memiliki tanggungjawab turut menentukan arah pembangunan nasional, termasuk arah kebijakan fiskal yang ditetapkan tiap tahun melalui proses penyusunan dan penetapan APBN. Tanggung jawab inilah yang kita sebut sebagai politik anggaran DPR.

Pelaksanaan politik anggaran DPR , t idak dimak sudkan un -tuk mengedepankan hak bud get DPR semata, tetapi meru pakan tanggungjawab dalam meng-aktualisasikan ber bagai aspirasi masyarakat, dan mengakomodir, serta memberikan respon terhadap t u n t u t a n d a n k e p e n t i n g a n

masyarakat. Dengan demikian, politik anggaran DPR telah turut member ikan warna terhadap b e ntuk dan wuju d ko n gk r i t pembangunan nasional tiap tahun melalui penetapan APBN, yang pada gilirannya merupakan instrumen penting mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tekad DPR dalam penyusunan/pembahasan anggaran adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, menetapkan anggaran belanja modal yang sangat urgent untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.

Menjawab krit ik masyarakat yang menilai bahwa awal dari korupsi yang di lakukan oleh beberapa anggota Dewan karena kewenangan besar yang dimiliki Dewan dalam fungsi anggaran. Pembahasan sampai satuan tiga memang memungkinkan terjadinya peluang korupsi, dan hal itu tidak saja berkaitan dengan oknum anggota DPR tetapi juga pejabat Pemerintah. Marilah kewenangan ini kita pertimbangkan kembali.

Dalam pelak sanaan fungsi p e ng awasan , D P R b e r us aha u nt u k s e m a k s i m a l m u n g k i n mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, mencari solusi atas berbagai permasalahan di bidang politik keamanan, hukum, ekonomi dan kesejahteraan dengan mengedepankan skala prioritas untuk kepentingan rakyat. Dalam kaitan dengan fungsi inilah maka DPR membentuk Tim Pengawas, antara lain Tim Pengawas Century, Tim Pengawas Masalah Otonomi Khusus Papua dan Aceh, T im Khusus DPR RI untuk penanganan masalah TKI yang beranggotakan lintas komisi dan tim-tim yang lain, termasuk Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi-komisi untuk menangani masalah-masalah sesuai bidang masing-masing.

Pelaksanaan Renstra DPR

Dalam memperkuat k iner ja Dewan, masyarakat harus paham bahwa saya selaku Ketua DPR sekaligus sebagai Ketua BURT,


telah meletakkan pondasi bagi penguatan lembaga DPR. Penguatan ini tidak hanya berkaitan dengan Dewan sebagai lembaga legislatif, tetapi juga penguatan lembaga pendukung, yaitu Sekretar iat Jenderal. Rencana dan Strategi DPR (Renstra) periode DPR-RI 2010-2014 yang baru pertama dicanangkan, saya harapkan mampu dijalankan untuk menjawab kritik masyarakat berkaitan dengan kinerja.

Selaku Ketua DPR, saya telah mencanangkan Program ini diawal kepemimpinan saya. Renstra DPR merupakan pedoman kerja strategis untuk setiap entitas lembaga DPR. Renstra memuat latar belakang dan tujuan dibentuknya, penjelasan mengenai kondisi DPR saat ini, visi lembaga yang merupakan cita-cita lembaga DPR Periode 2009-2014 dan pencapaiannya, untuk kurun waktu 5 tahun. Misi lembaga sebagai penjabaran visi dilaksanakan secara bertahap. Renstra sudah ditetapkan dan dalam beberapa hal sudah direalisasikan, misalnya Penguatan Sarana Representasi, Pengembangan E-Par l iament, Perpustakaan Parlemen, Penguatan Kehumasan DPR RI, Kemandirian Pengelolaan Anggaran DPR RI, maupun Pengembangan Prasarana Utama, secara nyata telah mendu-kung kinerja sekretariat jenderal yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama sejak 2010 sampai 2013 ini.

Selain itu, banyak prestasi Setjen DPR RI juga telah banyak menerima penghargaan, antara lain; dari Komisi Informasi Pusat RI Sebagai Badan Publik Yang Proaktif Dalam Persiapan dan Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; dar i Komisi Informasi Pusat RI sebagai Badan Publik Terbaik dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan telah ditetapkan menjadi model nasional keterbukaan informasi publik; dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas Prestasinya dalam Akuntabalitas Kinerja Tahun 2012

dengan predikat nilai “CC”. Menerima Award dari Menteri Keuangan RI atas Kinerjanya yang sangat baik di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2011 sebagai Juara Kedua Kategori Kepatuhan pelaporan Barang Milik Negara untuk Kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang sampai dengan 10 satuan kerja, dan berbagai penghargaan lainnya.

Ini semua merupakan prestasi luar biasa. Artinya DPR telah menjadi lembaga negara yang pal ing transparan sejak era saya.

Namun demikian, beberapa reali-sasi Renstra, juga masih dalam proses karena ada beberapa pro-gram yang belum dapat terealisir, antara lain pembentukan Badan Fungsional Keahlian (BFK) yang sedang dalam proses pembahasan dengan Menteri PAN, kemudian law center dan budget office yang baru menjadi gagasan, termasuk pembentukan Unit Pengawasan Internal. Ini belum terwujud karena memang memerlukan penyesuaian dan perencanaan yang lebih matang, namun setidaknya pada masa kepemimpinan saya DPR RI 2009-2014 sudah meninggalkan warisan bagi periode berikutnya. Untuk bagian-bagian yang belum terwujud adalah “Pekerjaan Rumah” bagi Kepemimpinan DPR yang akan datang. Kalau Renstra dapat berjalan, maka Insya Allah, DPR akan menjadi lembaga yang mampu menjalankan tugas representasi rakyat yang sesungguhnya.

Upaya Kedepan

Sejumlah langkah kemajuan yang telah dilakukan pada masa kepemimpinan DPR RI periode 2009-2014 dalam membangun kelembagaan yang kuat, tentu harus dijaga bersama dan bahkan tetap di lanjutkan pada masa kepemimpinan berikutnya. Peng-uatan fungsi-fungsi DPR RI, mulai dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan hingga terbentuknya Rencana Strategis (Renstra) DPR RI

serta kualitas sistem pengaduan masyarakat yang baik, harus terus di ir ingi dengan kualitas SDM anggota Dewan yang baik.

Sebagai Ketua DPR RI, tentu saya berharap kinerja dewan dengan alat-alat kelengkapannya akan meningkat dari waktu ke waktu. Bekerja bukan untuk dilihat orang, namun karena menjalankan tanggung jawab terhadap manusia dan lebih utama pada Allah SWT. Dengan mengingat hal tersebut, maka para anggota dewan akan selalu berusaha menjadi tipe pemimpin yang baik, menjalankan konsep shiddiq (jujur), tabligh ( menyampaikan), amanah ( terpercaya) dan fathonah (cerdas).

Menjalankan langkah kepe mim-pinan dengan sisa waktu satu tahun ke depan, maka saya menghimbau pada para anggota dewan untuk terus berpedoman pada sumpah jabatan di masa awal menjabat menjadi anggota dewan. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh anggota dewan dalam menyokong penguatan kelembagaan DPR RI saat ini. Pertama, para anggota tentu harus paham Tata Tertib dan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kedua, dalam melaksanakan fungsi legislasi, harus menguasai materi UU yang menjadi tugas anggota untuk membahasnya. Ketiga, di bidang anggaran, anggota harus paham mengenai proses dan mekanisme pembahasan APBN, tidak hanya sebatas pembahasan dan penetapan APBN, namun juga hubungannya dalam hal keuangan negara. Keempat, di bidang pengawasan, anggota harus cermat menangkap permasalahan, memahami dinamika politik, mampu menjawab dan memposis ikan permasalahan dengan benar.

Semo ga dengan dukungan para wakil-wakil ketua DPR yang bersifat kolektif kolegial, dukungan fraksi-fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, DPR RI akan terus melangkah maju ke depan, mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang amanah, sebagaimana cita-cita kita bersama. Amin.*

PESAN PIMPINAN


PROLOG

ebagai pelaku second track diplomacy, DPR punya peran strategis membantu program diplomasi pemerintah Indonesia di tingkat global. Di dunia diplomasi, pemerintah (eksekutif) selalu menjadi pelaku utama diplomasi.

Efektifitas diplomasi DPR bisa dilihat dari kepercayaan dunia internasional kepada DPR. Ketua DPR, misalnya, banyak dipercaya memimpin forum-forum parlemen internasional. Di antaranya adalah President Forum of Asia-Pacific Parliamentarian on Education (FASPPED) 2009-2010, President Asian Parliamentary Assembly (APA) 2010-2011, Deputy President Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC) 2010-2011,

dan President South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) 2013-2014 (baca interview Ketua DPR).

Lewat Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), DPR cukup disegani di dunia internasional. Banyak forum parlemen internasional dipercayakan kepemimpinannya kepada para anggota BKSAP. Saat Inter-Parliamentarians

S


PROLOG

Union (IPU) menggelar pertemuan, Nurhayati Ali Assegaf terpilih sebagai President of Coordinating Committee of Meeting of Women Parliamentarians (CCMWP).

Nurhayati menduduki kursi pre-si den CCMWP tersebut dua kali berturut-turut. Menariknya, pada p emi l ihan pres ident CCMWP yang kedua di Kampala, Uganda, Nurhayati malah tak ikut menghadiri pertemuan IPU ke-126 tahun 2012 tersebut. Ia langsung terpilih secara aklamasi, tanpa ada satu pun delegasi perlemen lainnya yang menolak. Saat yang sama Nurhayati sedang mengikuti Sidang Paripurna DPR yang membahas subsidi BBM.

Sementara itu Andi Anzhar Cakra Wijaya juga terpilih menjadi President of Committee to Respect International Humanitarians Law (IHL) pada pertemuan IPU ke-128 di Quito, Ekuodor, tahun 2013. Walau punya pesaing dari parlemen Belgia, Andi tetap terpilih berdasarkan pengalaman dan wawasannya. (lihat interview Ketua DPR).

Menurut Wakil Ketua BKSAP Hayono Isman, ini adalah buah dari peran aktif BKSAP di forum parlemen internasional, sehingga memberi jalan kepada anggota DPR yang terbaik untuk dipercaya oleh masyarakat internasional menduduki pos-pos penting di kancah global.

Tidak berlebihan, memang, seperti diharapkan Hayono Isman, kelak ada utusan Indonesia yang menjadi

Sekjen PBB. Mengapa tidak? Tinggal bagaimana k ita merumuskan stra tegi diplomasinya, baik yang dilakukan pemerintah maupun DPR. Di PBB kita sudah punya nama dan cukup disegani perannya.

Menilik peran diplomasi parlemen, DPR juga selalu memperjuangankan isu-isu strategis nasional untuk mendapat simpati dan dukungan parlemen-parlemen negara sahabat. Tak hanya bertemu parlemen, DPR juga menemui pemerintah negara sahabat yang sedang dikunjungi. DPR aktif bertukar pengalaman dan informasi untuk memperkuat hubungan persahabatan. Jadi semua lini diplomasi harus digerakkan bersama.

Tak hanya meminta dukungan untuk isu-isu tertentu di dalam negeri, DPR bahkan aktif pula memberi dukungan bagi negara lain. Misalnya, DPR selalau mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan itu tetap konsisten diberikan Indonesia sejak zaman Orde Lama hingga kini. Yang paling mutakhir saat delegasi DPR yang dipimpim langsung Ketua DPR Marzuki Alie berkunjung ke Palestina.

Delegasi DPR berkunjung ke Gaza untuk melihat dari dekat konflik perbatasan dengan Israel. DPR sangat bers impat i pada perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka. Kunjungan ke Palestina sudah beberapa kali dilakukan DPR. Inilah aksi nyata DPR dalam memperjuangkan kemerdekaan

rakyat Palestina.

Sementara itu di bidang pembe-rantasan korupsi, tak ketinggalan DPR juga berkiprah dalam Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dan Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC). GOPAC untuk global dan SEAPAC untuk regional.

Bahkan, DPR ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan GOPAC dan SEAPAC di Medan, Oktober mendatang. Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo dipercaya sebagai Ketua GOPAC. Ada banyak anggota GOPAC yang akan hadir. Menurut Pramono sekitar 22-23 negara siap hadir dalam pertemuan tersebut (baca interview Pramono).

Siswono Yudo Husodo Koordinator Pangawasan Parlemen, Et ika, dan Perilaku untuk gugus tugas penyelenggaraan GOPAC di Medan mengungkapkan, kehadiran negara-negara peserta GOPAC tersebut ingin menyamakan persepsi dan bertukar pengalaman soal pemberantasan korupsi.

Dan Indonesia tentu saja akan memanfaatkan per temuan itu untuk belajar. Ya, belajar dari negara-negara lain yang sudah maju dalam memberantas korupsi. Dalam konteks ini, sama saja kita mendatangkan para guru (baca negara peserta GOPAC) ke Indonesia bagaimana strategi memerangi korupsi.

Jalan Indonesia masih panjang, kata Siswono, karena butuh waktu yang tidak sebentar. Harus ada penyamaan visi dan persepsi soal memberantas korupsi ini. Dan persoalannya, korupsi yang terjadi di Indonesia masih terlalu tinggi. Untuk itu, kita butuh peran KPK yang signifikan. Korupsi sudah menjadi musuh bersama. Bahkan PBB telah menetapkannya sebagai kejahatan luar biasa bersama terorisme dan narkoba.


LAPORAN UTAMA

Sejarah pembentukan Badan Kerja Sama Antarparlemen yang lebih dikenal dengan BKSAP berawal dari Keputusan Sidang Paripurna DPR tanggal 7 Juni 1974 untuk membubarkan lembaga Indonesian Inter Parliamentary Organization (IIPO), sekaligus mengesahkan berdirinya Panitia Kerja Sama Antarparlemen (PKSAP). Keputusan ini tertuang dalam SK Pimpinan DPR No.27/PIMP/!V/73 tanggal 7 Juni 1974.

Seiring dengan meningkatnya keterlibatan DPR di forum-forum internasional dan meluasnya bidang kerja yang ditangani, status PKSAP ditingkatkan menjadi Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP).

BKSAP mempunyai tugas mem -b ina, mengemb angkan, dan meningkatkan hubungan per-s a h a b a t a n d a n k e r j a s a m a antara DPR RI dengan parlemen negara lain. Badan yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR ini mempunyai tugas untuk melakukan mis i diplomatik dengan parlemen negara lain, baik di tingkat bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi-organisasi internasional yang menghimpun parlemen di seluruh dunia.

Peran aktif Parlemen Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi yang dijalankan DPR selama ini setidaknya ada tiga model kerja sama yang dikembangkan. Pertama, hubungan

kerja sama bilateral, yaitu hubungan antara parlemen Indonesia dengan parlemen suatu negara secara one to one.

Kedua, hubungan kerja sama re-gional, yaitu hubungan antara parle-men Indonesia dengan forum-forum dan asosiasi-asosiasi parlemen di kancah regional. Ketiga, hubungan kerja sama internasional atau multirateral, yaitu keterlibatan aktif parlemen Indonesia dalam asosiasi-asosiasi parlemen sedunia.

Saat ini DPR RI tergabung dalam organisas i yang menyatukan parlemen di t ingkat regional, internasional, dan organisasi internasional yang bersifat individu.

A.Organisasi RegionalASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)Asia-Pasifik Parliamentary Forum (APPF)Asian Parliamentary Assembly (APA)Asia-Eorupe Parliamentary Partnership Meeting (ASEP)Forum For East Asia-Latin America Cooperation’s Young ParliamentariansForum (FEALAC’S YPF)Asia Pasific Parliamentarians Conference on Environt and Development (APPCED)Asia Forum Parliamentarians on Popilation and Development (AFPPD)Asia Eorupe Young Parliamentarians Meeting (AEYPM)

B. Organisasi Internasional1. Inter-Parliamentary Union (IPU)2. Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC)3. Inter-Parliamentarians Association for Information

Technology (IPAIT)

C. Organisasi berdasarkan keanggotaan individual dan issue-centered

1. Parliamentarians Global Action (PGA)2. Global Parliamentarians Action Against Corruption

(GOPAC)3. Forum of Asia Pasific Parliamentarians for Education

(FASPPED)4. Inter-Parliamentarians for Social Service (IPPS).5. Southeast Asian Parliamentarians Againts Corruption

(SEAPAC).


Tak hanya itu, DPR lewat BKSAP juga ak t i f b erne gos ias i dan menyelesaikan konflik internasional d e n g a n n e g a r a - n e g a r a l a i n untuk kepentingan nasional. Dari penyelesaian TKI bermasalah, kuota haji, hingga dukungan terhadap kemerdekaan Palest ina te lah dilakukan DPR.

Kepada Parlementaria, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengungkapkan b a n y a k h a l t e n t a n g p e r a n strategis DPR dalam menjalankan diplomasinya. DPR punya warna sendiri dalam berdiplomasi. Berikut petikan wawancaranya.

S e j a u h m a n a e f e k t i f i t a s diplomasi DPR lewat BKSAP dalam berbagai pertemuan parlemen internasional untuk membangun hubungan persahabatan dan meraih dukungan internasional untuk kepentingan Indonesia dalam berbagai isu?

Sebelum kita berdiskusi soal efektifitas diplomasi DPR, perlu diketahui terlebih dahulu secara luas bahwa peran DPR dalam dunia diplomasi Indonesia adalah sebagai second track diplomacy. Ini adalah peran pendukung, sekaligus komplementer. Dalam set iap

Diplomasi utamanya selalu dilakukan pemerintah. Dan parlemen menjalankan second track diplomacy untuk membangun persahabatan dan mendapat dukungan dari parlemen negara-negara sahabat.

LAPORAN UTAMA


diplomasi, aktor utamanya adalah pemerintah. Peran kita memberikan dukungan, melakukan diplomasi jalanan, bukan kaku, dan serba formal.

Di Indonesia, peran kita ini ada landasan hukumnya yakni di UU Hubungan Luar Negeri. Pasal 5 menerangkan mengenai siapa-siapa yang menjadi penyelenggara hubungan luar negeri. Bila ditilik penjelasan Pasal 5, penyelenggara hubungan luar negeri dari non-pemerintah secara tegas disebutkan salah satunya DPR.

B e r b i c ar a s o a l e fe k t i f i t as , diplomasi yang kita lakukan tentu efektif. Dari sisi pribadi, saya mengucapkan salut kepada seluruh anggota BKSAP yang mengemban tugas dalam bidang diplomasi melalui jalur parlemen. Sebagai parlemen, selama kurun waktu empat tahun (2009-2013), Ketua DPR RI menjadi pemimpin di beragam organisasi internasional/regional parlemen, seperti President Forum of Asia-Pacific Parliamentarian on Education (FASPPED) tahun 2009-2010, President Asian Parliamentary Assembly (APA) tahun 2010-2011, Deputy President Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC) tahun 2010-2011, President AIPA of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) tahun 2011-2012, President Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC) tahun 2011-2012, President World Ecological Safety Assembly (WESA)2012-2013, President South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) 2013-2014, dan jabatan-jabatan lain dalam forum parlemen regional dan dunia.

Di level dunia, melalui Inter-Parliamentary Union (IPU), dua pimpinan BKSAP mendapat mandat untuk menjabat dua presiden sekal igus yakni President of Coordinating Committee of Meeting of Women Parliamentarians dan President of Committee to Respect International Humanitarian Law.

Untuk kepentingan nasional Indonesia, hal ini juga sangat bermanfaat. Dengan dijembatani DPR, beberapa kepentingan nasional Indonesia mendapat perhatian lebih luas dari negara lainnya, seperti kasus Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, kita bergerak dengan menjadikan agenda perlindungan buruh migran didiskusikan dalam

p e r t e m u a n a n t a r p a r l e m e n , menyurati secara pribadi ketua parlemen beberapa negara tempat TKI berada dan respon positif kemudian muncul dari beberapa negara terkait.

Terkait kuota haji misalnya, di se la -sela per temuan G -20 Speaker ’s Consultation Meeting, k i t a m e n g g e l a r p e r t e m u a n bilateral dengan Parlemen Arab Saudi untuk peningkatan kuota haji 2012 dan hasilnya disetujui. Dalam hal meningkatkan ekonomi domestik, even internasional yang kita selenggarakan juga berdampak positif.

Setiap kali kita menjadi tuan rumah, banyak peserta dari ragam parlemen di dunia yang hadir. Plus, saat ini, di level bilateral, dengan keberadaan Grup Kerja Sama

Bilateral (GKSB), beberapa negara juga kemudian meminta DPR membentuk grup bilateral serupa dengan negaranya.

Sudah ada beberapa permintaan membentuk grup persahabatan antar-parlemen dari Malaysia, Thailand, Siprus, hingga Serbia. Diplomasi kita mendukung paham

million friends, zero enemy. Semua itu menunjukkan dan semakin menegaskan posisi Indonesia yang vital dalam percaturan politik regional dan global.

Dua anggota BKSAP terpilih s e b a g a i p r e s i d e n d a l a m per temuan IPU di Ekuador. Nurhayati Ali Assegaf sebagai P r e s i d e nt o f Co o r d i n a t i n g Committee of Meeting of Women Par l iamentar ians dan Andi Anzhar Cakra Wijaya sebagai President Committee Respect to International Humanitarians Law. Bagaimana kita bisa mendapat kepercayaan itu?

Terkait jabatan tersebut, sedikit saya koreksi. Jabatan Dr Nurhayati Ali Assegaf sebagai President of Coordinating Committee of Meeting of Women Parliamentarians itu


didapat kembali pada pertemuan ke-126 IPU di Kampala, Uganda (2012). Jadi bukan pada pertemuan di Ekuador. Proses pemilihannya terbilang unik, karena pada saat itu, Dr Nurhayati tidak mengikuti pertemuan IPU, karena pada saat yang bersamaan DPR tengah menggelar par ipurna krus ia l menyangkut anggaran negara dalam hal subsidi harga BBM.

Beliau terpilih secara aklamasi, tidak ada anggota komite yang tidak setuju. Ini semua karena track record dan konsistensinya dalam isu perempuan di level global. Ini adalah jabatan keduanya untuk pos yang sama di periode sebelumnya.

Untuk saudara Andi Anzhar Cakra Wijaya, beliau terpilih sebagai President of Committee to Respect International Humanitarian Law memang pada saat pertemuan IPU ke-128 di Quito, Ekuador, 2013. Sepanjang pengetahuan saya, kiprah beliau di komite tersebut memang telah sejak lama. Beliau aktif sejak tahun 2010 di komite tersebut.

Dengan pengalamannya di isu-isu IHL yang mencakup hukum perang dan kemanusiaan, Andi Anzhar dianggap layak menjabat sebagai Presiden dan kemudian terpilih secara aklamasi dalam lingkup

komite. Andi Anzhar juga memiliki pesaing saat pencalonan tersebut yakni dari anggota Parlemen Belgia. Namun, komite yang memiliki enam anggota tetap (titular) dan enam pengganti (substitute) itu kemudian memilih berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimilik i. Alhamdulil lah, wakil kita mendapatkan kepercayaan tersebut.

D P R s e l a l u m e n d u k u n g kemerdekaan Palestina hingga mendapat penghargaan dari Voice of Palestina. Dukungan dalam bentuk apa saja yang diberikan DPR untuk Palestina?

Begini, kalau soal Palestina, sikap nasional kita sudah jelas. Nah, DPR memberikan dukungan kuat akan hal tersebut. Bahkan, dukungannya terasa total sekali. Anda ingat, ketika Palestina mendapat suara mayoritas dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir 2012? Begitu suara mayoritas bangsa-bangsa menyetujui status Palestina sebagai non-member observer state, yang berarti dia diakui sebagai sebuah negara, DPR langsung hadir secara fisik di Palestina, dengan dukungan tidak hanya BKSAP, tetapi juga Komisi I.

Dalam wujud materiil, kami saat itu juga menyampaikan sumbangan dari masyarakat, lebih dari 1 juta dollar Amerika. Dukungan-dukungan lainnya juga kami lakukan melalui beragam keputusan, resolusi dari berbagai organisasi internasional. Bahkan, secara konsisten kami menempatkan wakil DPR dalam anggota Committee on Middle East Question. Untuk periode 2012 ini, wakil dari Indonesia, yakni Ibu Herlini Amran, terpilih sebagai anggota komite tersebut.

Sebagai mantan President PUIC, kiprah apa saja yang pernah dilakukan?

Sebagai Presiden PUIC, saya memahami dengan benar bahwa organisasi ini memiliki potensi tinggi dan kuat sebagai cermin aspirasi masyarakat muslim yang sekarang mencapai seperempat penduduk dunia. Namun, di saat yang sama, eksistensi organisasi ini yang menjadi semacam mitra dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), belum terlihat secara global.

Ini isu mendasar pada saat saya menjabat sebagai Presiden. Oleh karenanya, keputusan penting yang terjadi dalam masa presidens itu adalah memutuskan agar PUIC menjalin kerja sama erat dengan PBB. Saya kemudian menginisiasi proses, yang saat ini masih berlanjut, untuk menjadi observer di PBB, melalui permohonan surat.

Ini tindak lanjut dari Resolusi Cooperation with the United Nations yang disepakati di Palembang. Dengan menjadi pengamat di PBB, upaya untuk meningkatkan leverage PUIC tentu akan semakin kuat.

Selain itu, kami juga melakukan upaya menggalang solidaritas untuk Palestina. DPR berperan sebagai solidarity maker bagi bangsa-bangsa muslim di dunia. Telah diputuskan bahwa PUIC akan mengunjungi Gaza secara langsung dengan mengirimkan para ketua parlemen negara-negara anggotanya.

LAPORAN UTAMA


Nah, sebelum aktivitas tersebut te r lak s ana, kami melakukan konsolidasi ke beberapa key point countries seperti Turki, maupun Mesir (saat itu), untuk memastikan akses dan dukungan luas dari para anggota PUIC agar bersedia ke Gaza. Proses tersebut hingga saat ini, masih berjalan. Tetapi sebagai Presiden PUIC, saya sendiri telah mengunjungi Gaza untuk bertemu dengan saudara-saudara kita di tanah Palestina.

Kunjungan ke Gaza dilakukan dua kali. Pertama pada saat Rafah ditutup oleh otoritas Mesir pada masa Pemerintahan Hosni Mubarak. DPR menyampaikan bantuan Pemer int ah Indonesia untuk pembangunan RS Indonesia di Gaza. Kedua, pada saat pintu Rafah dibuka oleh Pemerintahan Mohammad Morsi, dimana DPR menyampaikan sumbangan dana rakyat Indonesia.

Ketika ada sesama negara ASEAN yang sedang berkonflik, bagaimana DPR lewat BKSAP mengambil peran?

Dalam konteks ini, kita harus paham bahwa ada nuansa ASEAN way. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam ASEAN yang tidak bisa kita terabas begitu saja. Misalkan, seperti prinsip non-interference. Ini menjadi pegangan kami. Namun demikian, kami tidak menutup mata akan keadaan konflik yang ada. Peran DPR melalui BKSAP di sini adalah menjadi mediator. Kita berperan aktif.

Konteks mediator di sini tidak hanya dalam soal negosiasi, tetapi juga mediator dalam konteks m e n g a n g k at d i s k u s i - d i s k u s i yang relevan terkait konflik yang mengemuka dan membuka opsi dan aspirasi solusi yang ada. Ini pernah kita lakukan saat isu Laut China Selatan mengemuka kembali akibat gagalnya pengadopsian Joint Communique pertemuan antar-Menteri Luar Negeri se-ASEAN di Kamboja, 2012 silam.

Menyadari bahwa hal ini meru-pakan konflik terbuka, yang dapat

merembet secara regional, DPR mengambil peran signifikan untuk membuka ruang diskusi terkait isu tersebut. Peran itu adalah dengan mengangkat topik Laut China Selatan dalam diskursus regional melalui Sidang Umum AIPA. Kami ingin mencoba melihat point of view para anggota parlemen mengenai hal ini.

Kendati ada sedikit adaptasi dalam pembahasan topiknya, AIPA berhasil muncul dengan satu suara dalam resolusi Maintaining Peace and Stability in the Region. Ini dokumen komitmen dari parlemen negara anggota ASEAN. Jadi nanti, ketika masalah Laut China Selatan muncul kembali, kita bisa me-recall rekan-rekan di AIPA, bahwa hal-hal yang ada dalam dokumen resolusi itu yang perlu kita lakukan bersama sebagai komunitas di ASEAN.

Di bidang pemberantasan korupsi, DPR dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan GOPAC, Oktober mendatang di Medan. Bagaimana peran DPR dalam aktif memberantas korupsi di tingkat global?

Secara global, DPR berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi melalui ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) via UU No 7/2006. Kami menyadari peran lembaga legislatif sebagai garda pol it ik hukum pemberantasan korupsi.

Tetapi di satu sisi, kami menyadari pula, bahwa DPR rentan menjadi subyek pemberantasan korupsi, karena power yang dimilikinya dalam menentukan beragam aspek pembangunan dan keuangan negara. Namun, tentu saja ada anggota-anggota parlemen yang berintegritas tinggi dalam aspek anti-korupsi. Maka kami membuka ruang bagi mereka untuk kampanye anti-korupsinya baik di level nasional maupun global.

Ko mit m e n in i m e n g e muk a semenjak organisasi internasional Global Organization of Parliamen-

tarians against Corruption (GOPAC), dibentuk tahun 2002. Secara konsisten kami berkontr ibusi dalam pemikiran dan dialektika GOPAC yang menggelar pertemuan umumnya tiap dua tahun. Bahkan, genderang melawan korupsi juga kami tabuh makin kencang, ketika pada akhir 2012 beberapa anggota DPR menyatakan bergabung dalam satu wadah Gugus Tugas Parlemen Anti-Korupsi yang menjadi bagian dari GOPAC (GOPAC National Chapter).

Sebagai mantan Presiden APA, FASPPED, dan AIPA, apa kontribusi nyata yang sudah dilakukan untuk parlemen dunia?

Kontribusi paling riil kita katakan bahwa DPR RI memberikan warna tersendiri dalam bentuk kiprah parlemen di bidang diplomasi. Warna khas Indonesia. Bahwa sejauh ini, sebagai Presiden APA, FASPPED, AIPA, dan organisasi internasional lainnya, kita menunjukkan sikap bersahabat kita. Tidak ada rasa permusuhan, yang ada adalah solidaritas dan persahabatan. Sehingga parlemen-parlemen yang tergabung dalam wadah tersebut merasa nyaman untuk bekerjasama dengan kita.

Langkah selanjutnya setelah nyaman adalah, kita lebih mudah untuk mencapai tujuan dan agenda yang sesuai dengan kepentingan nasional kita. Bagi parlemen dunia, posisi Indonesia memberikan prestise tersendiri. Tak jarang kerja sama-kerja sama dan dukungan dari beragam organisasi/lembaga internasional seperti UNDP, UNICEF, PBB, WHO dan lain sebagainya muncul dan memberikan manfaat bagi APA, FASPPED, AIPA dan lain sebagainya karena ada Indonesia. Kredibilitas Indonesia dipertaruhkan dan menjadi acuan kepercayaan bagi mereka dalam memberikan dukungan untuk memperkuat peran parlemen di masing-masing negara. (mh, mp)


LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua BKSAP Hayono Isman mengemukakan, DPR selalu mendukung program pemerintah khususnya yang terkait dengan kepentingan Indonesia di dunia internasional. “Tugas pokok BKSAP sebagai kepanjangan tangan DPR untuk melakukan second track diplomasi bagi kepentingan Republik Indonesia,” katanya saat ditemui Parlementaria.

Selain menerima kunjungan

d e l e g a s i p a r l e m e n n e g a r a -negara sahabat , BK SAP juga melakukan kunjungan balasan untuk memperkuat persahabatan demi kepentingan nasional. Isu-isu strategis dan kontemporer menyangkut Indonesia di dunia internasional, selalu diperjuangkan DPR. Kunjungan DPR tak melulu bertemu parlemen negara sahabat, tapi juga pemerintahnya.

“Saya sebagai Wakil Ketua BKSAP

yang kebetulan menangani desk internasional, sering sekali tidak hanya menemui anggota parlemen di negara-negara sahabat, tapi juga menemui pemerintahnya, baik menteri, wakil presiden, bahkan presiden sekali pun bisa menerima delegasi parlemen Indonesia,” ungkap Hayono.

Jadi, secara tidak langsung peran diplomasi DPR juga membantu tugas-tugas pemerintah. BKSAP

Hayono Isman, Wakil Ketua BKSAP

Kita Ingin Sekjen PBB dari IndonesiaDPR RI terus membangun diplomasi untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dengan semua parlemen dunia. Lewat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), DPR ingin memperlihatkan peran pentingnya dalam meraih dukungan internasional untuk kepentingan nasional.


berupaya meyakinkan parlemen negara yang sedang dikunjungi untuk mendukung pemerintahnya sendiri terkait kepentingan program pemerintah Indonesia. Begitulah kiprah DPR di kancah internasional.

Kiprah Regional

Tahun 2015, kita akan menghadapi One ASEAN Community. Sesama anggota ASEAN, masing-masing negara harus meningkatkan mutu persahabatan di antara anggota Parlemen ASEAN. People to people contact terus diperkuat. Bahkan, business to business contact juga aktif dilakukan. Apalagi, kata Hayono, ada kesepakatan untuk melonggarkan perbatasan di antara negara-negara ASEAN.

“Sehingga dengan demikian akan memperkuat ekonomi ASEAN. Karena bagaimana pun juga ASEAN diakui oleh dunia sebagai organisasi regional yang berhasil.” Saat Eropa diterpa krisis ekonomi yang luar biasa, ASEAN tak ikut tersapu krisis. Di sinilah letak kebersamaan ASEAN terlihat.

Organisasi ASEAN ini mampu m e m b e r i m a nf a at t e r h a d a p ketahanan setiap anggota ASEAN, khususnya di bidang ekonomi. Kerja sama di semua bidang juga terus dilakukan, tak terkecuali bidang olahraga. Semuanya menuntut peran dan andil parlemen se-ASEAN.

“Bukan mustahil ke depan lokasi bagi kejuaran dunia sepak bola ada di ASEAN. Dulu, kan, pernah terjadi antara Korea dan Jepang. Kenapa di masa yang akan datang tidak kita saja yang menjadi tuan rumah bagi kejuaran dunia sepak bola?” harap Hayono. Lewat olahraga, kita bisa menyatukan negara-negara ASEAN.

Sebagai kepanjangan tangan DPR RI, BKSAP mengambil peran ini di tingkat regional. Komunikasi dengan parlemen ASEAN dari tahun ke tahun mengalami grafik peningkatan. Inilah yang diapresiasi

dari kiprah DPR di tingkat regional.

Forum Internasional

BKSAP sudah banyak bicara di forum-forum internasional. Terpilihnya Andi Anzhar Cakra Wijaya sebagai President Internasional Humanitar ian Law ( IHL) dan Nurhayati Ali Assegaf sebagai President of Cordinating Committee of Woman Parlementarian (CCWP) merupakan bukti nyata bahwa DPR cukup disegani di forum-forum internasional.

“ Ini adalah peran aktif dari BKSAP, sehingga memberi jalan kepada anggota DPR yang terbaik untuk dipercaya oleh masyarakat internasional menduduki tempat-tempat yang penting,” ujar Hayono. Seperti diketahui, Andi Anzhar Cakra Wijaya terpilih sebagai president IHL dalam pertemuan 128th Inter-Parliamentary Union Assembly and Related Meetings di Quito, Ekuador, 2013.

Sementara Nurhayati Ali Assegaf terpilih menjadi President CCWP pada pertemuan ke-126 IPU di Kampala, Uganda, 2012. Nurhayati sendi r i t ak ikut menghadi r i pertemuan tersebut, karena di DPR waktu itu sedang ada Sidang Paripurna terkait subsidi BBM. Ia terpilih secara aklamasi, tanpa ada satu pun anggota komite yang tidak setuju. Terpilihnya Nurhayati berarti dua kali berturut-turut ia menduduki jabatan yang sama.

Hayono berharap, ke depan Indonesia tidak hanya memimpin

di forum-forum terbatas, lebih dari itu, ia berharap kelak ada orang Indonesia yang menjadi Sekjen PBB. “Ke depan kita juga ingin ada Sekjen PBB yang berasal dari Indonesia. Kita harus berjuang ke sana, karena kita ini tidak hanya besar dalam jumlah penduduk, tetapi juga dalam demokrasi. Dan oleh karena itu, Indonesia berpotensi menjadi negara maju di kemudian hari.”


LAPORAN UTAMA

Harapan yang sangat wajar melihat semua potensi Indonesia. Untuk sementara kita baru bisa berkiprah di forum-forum terbatas. Yang jelas prestasi Indonesia dalam membangun demokrasi telah menjadi perhatian publik internas ional . Apres ias i dan penghormatan atas demokratisasi yang sudah dibangun Indonesia telah meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia diplomasi.

Dukung Kemerdekaan Palestina

Sejak zaman Orde Lama hingga kini, Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan itu tidak saja dinyatakan oleh pemerintah RI, DPR RI pun ikut berpartisipasi memberi dukungan penuh pada perjuangan pemerintah Palestina untuk merdeka. Inilah aksi nyata dari BKSAP dan juga Komisi I DPR.

Dukungan kemerdekaan Palestina tidak sekadar retorika. Delegasi DPR juga pernah berkunjung ke jalur Gaza untuk melihat dari dekat perjuangan rakyat Palestina dan konflik yang terjadi di sana. DPR telah beberapa kali berkunjung ke Palestina, baik atas nama Komisi I maupun delegasi yang dipimpin langsung Ketua DPR Marzuki Alie.

“Ini bukan hanya pernyataan tetapi juga kenyataan yang dilakukan oleh DPR RI baik oleh BKSAP maupun oleh Komisi I DPR RI. Dan kenyataannya tidak hanya bentuk pernyataan tetapi kita juga berkunjung ke Jalur Gaza dan Pemerintah Palestina, menemui Presiden Palestina di dalam wilayah Israel,” ungkap Hayono.

Indonesia selalu bersimpati pada negara-negara dunia ketiga untuk meraih hak kemerdekaannya. Dukungan terhadap kemerdekaan P a les t ina in i seka l igus juga memperkuat dukungan yang diberikan pemerintah Indonesia. Aksi dukungan ini bahkan menuai apresiasi dari Voice of Palestina. S e b u a h p e n g h a r g a a n b a g i parlemen Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan

Palestina.

D e le gas i DPR juga sempat berkunjung ke negara tetangga P a l e s t i n a , M e s i r . H a y o n o mengungkapkan, delegasi DPR berkunjung ke Mesir, 3 bulan sebelum terjadi kerusuhan yang mengudeta kepemimpinan Presiden Mursi. Waktu itu, delegasi dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Dalam pertemuan dengan Mursi, Marzuki mengingatkan bahwa proses transisi menuju demokrasi, memang, harus dihadapi dengan penuh kesabaran.

“Demokrasi itu mengundang partisipasi publik yang seringkali mudah memicu emosi . Nah, aparat kepolisian dan militer harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi untuk mampu mengayomi proses demokrasi yang kerap kali mengundang emosi yang tinggi seperti dilakukan para demonstran di Mesir. Itu pesan kita melalui Pak Marzuki Alie kepada presiden maupun ketua parlemen Mesir,” kata Anggota Komisi I ini.

Hayono menyesalkan menyaksikan kerusuhan yang kembali terjadi di Mesir. Itu, katanya, akibat tidak adanya kesabaran dari pihak militer Mesir. “Kita berdoa kerusuhan ini cepat diatasi, dan segera terwujudnya rekonsiliasi nasional. K ita juga berharap berbagai kelompok demonstran di Mesir sadar bahwa pada akhirnya kepentingan rakyat bangsa Mesir itu harus diutamakan daripada kepentingan politik.”

Perangi Korupsi Global

Betapapun DPR RI sering disorot publik karena banyak anggotanya yang tersandung korupsi, tapi s e b a g a i l e m b a g a , i a t e t a p menyuarakan antikorupsi. Dari DPR-lah lahir UU tentang KPK. Bahkan, anggota yang terindikasi korupsi langsung diproses KPK, tanpa diskriminasi dan keistimewaan.

“KPK adalah lembaga independen, terlepas dari kekuasaan pemerintah.

Kalau jaksa dan polisi itu, kan, masih di bawah pemerintah. Kita senantiasa memperkuat KPK walaupun banyak anggota kita yang terlibat kasus korupsi. Dari segi kuantitas sebetulnya anggota DPR yang korupsi masih rendah, karena tidak sampai 5% dari total anggota DPR RI,” jelas Anggota F-PD DPR ini. Sisi ini harus juga dilihat oleh publik.

DPR, menurut mantan menteri di era ORBA ini, masih luar biasa. Publik jangan hanya melihat sisi negatifnya saja. “Memang betul ada anggota DPR yang terlibat kasus korupsi. Mereka tanpa pandang bulu diproses secara hukum, termasuk partai pendukung pemerintah. Saya tahu persis seperti Angelina Sondakh dan Nazaruddin berbuat khilaf dan kita tidak bela. Kita serahkan kepada KPK. Ini harus diapresiasi oleh kita sekalian.”

Publik diharapkan Hayono bisa menilai DPR secara lebih adil. Secara institusi pun DPR RI berada di jalan yang benar dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Karena fakta inilah, akhirnya publik internasional pun mengapresiasi. Apresiasi itu dinyatakan dengan memberi peran signifikan bagi DPR dari organisasi parlemen dunia.

Dan DPR ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Global Organization Parlimentarian Against Corruption (GOPAC) di Medan Oktober mendatang. Ini bukti DPR juga aktif memerangi korupsi di tingkat global. Wakil Ketua DPR Pramono Anung dipercaya sebagai ketuanya.

K e i k u t s e r t a a n D P R d a l a m GOPAC menunjukkan bahwa DPR juga punya kepedulian terhadap kejahatan luar biasa ini. Bersama anggota GOPAC lainnya, Indonesia yang diwakil i DPR RI berbagi pengalaman dan pandangan bagaimana memberantas korupsi di dalam negeri. Setelah itu ikut aktif memerangi korupsi di tingkat global. (mh, sf) Foto: Odjie


Dalam pemilihan presiden komite ini, Andi berhasil menggeser calon lain, yaitu anggota parlemen Belgia. Dengan terpilihnya Andi menjadi presiden komite IHL, ia melengkapi jajaran anggota DPR yang menjabat di level eksekutif IPU, seperti Anggota

Komisi I Nurhayati Ali Assegaf yang menjabat sebagai President of Coordinating Committee of Meeting of Women Par l iamentar ians , Member of Bureau of 1st Standing Committee Peace and Security yang dipimpin oleh Anggota Komisi I

Sidarto Danusubroto, dan Anggota Komisi I Tantowi Yahya yang menjadi Member of Advisory Group on HIV-MNCH.

“ Semula anggota par lemen Belgia menyatakan bahwa yang

Kiprah DPR di forum-forum internasional berhasil menduduki jabatan penting di organisasi parlemen dunia (IPU) termasuk memperjuangkan gagasan yang diarahkan untuk kepentingan bersama. Seperti Wakil Ketua BKSAP DPR RI Andi Anzhar Cakra Wijaya terpilih secara aklamasi menduduki kursi President Committee Respect to International Humanitarian Law of Inter Parliamentary Union (IHL IPU). Andi dinobatkan menjadi presiden komite pada acara 128th IPU Assembly and Related Meetings di Quito, Ekuador beberapa waktu yang lalu.


LAPORAN UTAMA

berhak adalah yang paling senior, karena mungkin beliau yang cukup berumur dari segi usia. Namun dari segi keanggotaan, ternyata saya juga memiliki kesempatan karena paling senior di anggota komite tersebut,” ujar Andi di sela-sela acara IPU kepada Parlementaria.

Selain Andi, Anggota Komisi X Herlini Amran juga berhasil menyabet kursi substitute member dari Committee on Middle East Question. Herlini meneruskan jabatan yang sebelumnya dijabat oleh Luthfi Hasan Ishaaq, yang masa jabatannya telah habis pada Maret 2013 lalu. Dengan terpilihnya Herlini, Ketua BKSAP Surahman Hidayat menyatakan bahwa hal ini sebagai komitmen nyata Indonesia dalam menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, terkait dengan isu Palestina.

Sebagai presiden komite yang baru, Andi telah menyiapkan sejumlah amunisi rencana kerja. Ia berencana akan melakukan kunjungan ke Yordania untuk memantau kondisi pengungsi konflik Suriah. Hal ini sejalan dengan Resolusi Emergency Item yang diadopsi IPU terkait Suriah, dan IHL yang erat kaitannya dengan hukum perang, isu humanitarian dalam konflik, pengungsi, dan isu lainnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang juga bertindak sebagai Ketua Delegasi Indonesia m e n y a t a k a n m o d e l g o t o n g

royong sebagai bagian dari prinsip pembangunan menuju kehidupan yang lebih baik. Ia menambahkan, pembangunan harus bottom up, namun juga diperlukan alternatif pembangunan yang tidak melulu berkutat dengan angka dan indeks pertumbuhan ekonomi saja.

“Kita perlu untuk seimbang antara hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dengan kelestarian lingkungan. Lagi pula tidak semua tentang angka,” jelas Pramono pada sesi pleno IPU.

Selain menghadiri Sidang Umum IPU, delegasi Indonesia juga mengikuti Meeting of Women Parliamentarians, Meeting of Young Par l iamentar ians dan s e j u m l a h p e r t e m u a n s u b -geopolitik seperti Asia Pacific Group Meeting, ASEAN+3, dan juga The Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC).

Keikutser taan DPR RI dalam forum Parliamentarians for Global Action (PGA) memperkuat upaya dalam melakukan pembenahan sistem demokrasi. Berbagai lesson learned yang didapat melalui forum tersebut terutama dalam masalah perdamaian, demokrasi, penegakan hukum, HAM, pembangunan yang berkelanjutan, dan kependudukan, dapat menunjang pembangunan nasional.

Bebas Korupsi

P e mb e n ah an y an g s e d an g dilaksanakan tidak hanya dalam sistem demokrasi saja namun juga meliputi good governance termasuk d i dalamnya pemberant asan korupsi. Oleh karena itu partisipasi DPR RI dalam Global Organization of Parliamentarians Againts Corruption (GOPAC) memberikan dampak positif bagi terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Dit injau dar i aspek pol i t is , keanggotaan DPR menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi dan menciptakan imej lembaga publik yang transparan dan akuntabel. Inilah kiprah DPR di panggung politik global yang bisa dijadikan sebagai titik tolak untuk melihat tantangan misi diplomasi ke depan.

Pada bulan Oktober mendatang di Medan, juga akan digelar pertemuan GOPAC sekaligus SEAPAC (Southeast Asian Parliamentarians Againts Corruption). Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo dipercaya sebagai Ketua Gugus Tugas Nasional Antikorupsi GOPAC Indonesia. Sekitar 22-23 negara peserta di dunia akan hadir. Pertemuan ini menjadi momentum bersama untuk saling menukar visi dan pengalaman dalam memberant as korups i antarnegara peserta.(mp)

“Kita perlu untuk seimbang antara hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dengan kelestarian lingkungan. Lagi pula tidak semua tentang angka,” jelas Pramono pada sesi pleno IPU.


Bagi DPR RI tentu kepercayaan ini membanggakan apalagi terpilih dua kali berturut-turut secara aklamasi (periode 2010-2012 dan 2012-2014). Parle berkesempatan m e w aw an c ar a i ny a d i t e n g a h kesibukannya menyambut hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah. “Harus pandai-pandai me-manage waktu, mau capek, mau kurang tidur. Ini amanah, kalau kita sudah terjun ya harus serius,” papar peraih gelar Doktor dari FISIP UGM, Yogyakarta

ini. Berikut petikan wawancaranya;

Bagaimana bisa terpilih kembali sebagai Presiden Perempuan Parlemen IPU?

Saya pertama terpilih tahun 2010 untuk masa jabatan 2 tahun. Nah tahun 2012 ada pemilihan lagi di Uganda. Saya waktu itu tidak bisa hadir karena ada agenda penting di DPR penentuan kenaikan harga BBM yang diperkirakan voting, saya

Nurhayati Ali Assegaf

Ketika menjadi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf banyak dipercaya menghadiri pertemuan organisasi parlemen internasional. Mulai dari tingkat Asean – APA, Asia Pasifik – AIPA, Parlemen Negara-negara Anggota OPEC – PUIC dan Organisasi Parlemen Dunia – IPU. Kepiawaiannya memimpin sidang dan membangun komunikasi dengan anggota parlemen seluruh dunia membuat nama politisi yang pernah menimba ilmu Public Relation di Los Angeles City College cepat bersinar. Itulah yang kemudian mengantarnya untuk dipercaya menjadi Presiden Perempuan Parlemen se-Dunia, Coordinating Committee of Women Parliamentarians yang didukung anggota dari 165 negara.

memilih tidak berangkat. Namun s ay a sempat meny ampaikan pernyataan mencalonkan ulang untuk kedua kali, eh alhamdulillah terpilih lagi untuk periode 2012-2014.

Ibu sempat bertanya kenapa kok dipilih lagi?

Iya, dalam pertemuan di Inggris mereka menjelaskan menghargai kinerja saya pada periode pertama. Mereka meni lai keberhasi lan pada periode pertama itu patut dilanjutkan.

Karena ada pekerjaan yang belum selesai?

Bukan, k i t a menyelesaikan seluruh pekerjaan. Wah kalau seluruh presiden karena belum menyelesaikan pekerjaan dipilih kembali bisa-bisa seluruh presiden menunda penyelesaian pekerjaan agar terpilih kembali.

Dipilih kembali secara aklamasi, ini sebuah kehormatan ya?

I n i t i d a k p e r n a h t e r j a d i sebelumnya, apalagi saya tidak hadir dalam proses pemilihan. Apalagi kalau dibandingkan proses pemilihan pertama kali, waktu itu harus melakukan kampanye, mendekati sejumlah negara karena banyak juga negara lain yang ingin anggota perempuan parlemennya terpilih menjadi presiden. Tetapi alhamdulillah karena mereka sudah mengenal kiprah saya, kontribusi saya, mereka lebih percaya pada saya.

Kok bisa aklamasi?

Dua kali saya terpilih secara a k l a m a s i , i n i m e n u n j u k k a n


LAPORAN UTAMA

kepercayaan perempuan Indonesia i tu b i s a b er k ip r ah d i dunia internasional. Tetapi untuk bisa sampai ke tahap ini, kita harus mau bekerja keras. Komunikasi itu penting, selain Bahasa Inggris kita perlu juga menguasai bahasa lain seperti Bahasa Perancis, Arab dan lain-lain. Ini akan mendukung kepiawaian dalam melobi anggota delegasi negara lain.

Bisa menguasai bahasa apa saja?

Bahasa Inggris, Arab, Jepang dan Perancis masih terus saya perlancar. Kadang sentuhan kecil bahasa ibu lawan bicara kita sangat menentukan dalam proses komunikasi. Langkah ini penting untuk membuat mereka merasa di-orangkan, kalau disapa dengan bahasa mereka. Kelihatan ini sederhana tapi ini penting, bahkan terkadang menentukan.

Sejauh ini bagaimana fokus kerja dari organisasi perempuan parlemen sedunia ini?

Kita bersidang setahun 2 kali, b iasanya di bulan Apr i l dan O k to b e r. A g e n d a u t am any a adalah bagaimana meningkatkan peran perempuan tidak hanya dibidang politik tetapi juga didalam bidang sosial, ekonomi. K ita pernah membahas permasalahan kekerasan terhadap perempuan, kasus pemerkosaan di India. Itu kita bahas, agar menemukan bagaimana

kita bisa mengatasi permasalahan itu. Isu lain bagaimana mengurangi k e m a t i a n i b u m e l a h i r k a n , perlindungan terhadap anak. Hal-hal yang menyangkut kepentingan bagaimana kita dapat meningkatkan kesehatan dan kesejaheraan kaum perempuan di dunia.

Apakah pernah membahas isu khusus dari Indonesia dalam persidangan?

Sejauh ini belum pernah ya, karena perempuan di Indonesia sudah jauh mendapat kesempatan dibandingkan perempuan dari negara lain. Kita bahkan sering menjadi contoh untuk banyak hal misalnya, kita dianggap sudah punya UU Parpol yang memberikan kuota 30 persen untuk perempuan di parlemen. Kita sudah punya UU tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah kita kemudian lebih cenderung memberikan contoh dan masukan. Jadi dalam organisasi ini kita saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Kita juga mendorong anggota parlemen perempuan untuk menjadi decision maker, misalnya menjadi Ketua DPR, memperbanyak perempuan di posisi itu kemudian mendorong perempuan untuk aktif, maju menjadi calon presiden. Kita memberi support kepada para perempuan dan sekarang hasilnya lumay an bany ak p erempuan parlemen berprestasi, memberikan kontribusi di bidangnya.

Ada berapa Ketua DPR perem-puan di seluruh dunia?

Cukup banyak sekarang, di Singapura, di Pakistan, Amerika, India. Kalau di Indonesia ketua parlemen belum pernah tapi kalau wakil ketua sudah pernah.

Ketua DPR perempuan yang paling menonjol dari mana ya?

Saya pernah bicara dengan ketua parlemen dari Pakistan, dari Uganda, Amerika. Kita setahun sekali juga mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR perempuan dari seluruh dunia. Saya sering ngobrol dengan mereka, duduk satu meja.

Bagi bangsa, ada hal positif yang dapat diambil setelah menjadi Presiden Perempuan Parlemen Dunia?

Kita sering diundang menjadi p e m b i c a r a d i f o r u m - f o r u m internasional seperti misalnya International Olympic Commitee, organisasi yang menentukan tuan rumah olimpiade. Kita membahas keinginan mereka untuk menambah p eser t a p erempuan, mereka meminta kita untuk mendorong pemerintah agar mengirimkan atlet perempuan lebih banyak termasuk juga juri atau wasit perempuan. Saya pernah diundang British Parliament untuk bicara banyak hal termasuk bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam politik. Jadi undangan untuk bicara di banyak event dunia ini terus mengalir. Kesempatan ini bagus untuk mempromosikan dan membawa nama baik Indonesia.

Dalam banyak per temuan internasional itu apa yang bisa dibawa untuk perbaikan DPR kita?

Di Indonesia memang sudah ada kuota 30 persen, kemudian kita sudah punya UU KDRT, tapi implementasi terhadap UU itu belum sepenuhnya bisa dijalankan. 30 persen itu hendaknya jangan hanya menjadi anggota parlemen


tetapi juga menduduki posisi-posisi penting. Ada perempuan yang menjabat sebagai ketua komisi atau alat kelengkapan dewan lain. Sejauh ini masih sedikit.

Apa penyebabnya?

Saya rasa karena politik ini masih didominasi laki-laki.

Dan tidak memberikan kele-luasaan kepada perempuan untuk bersaing?

Ya, politik kita belum ada keter-bukaan untuk sharing, berbagi peran. Kita belum memposisikan perempuan sebagai mitra strategis, ini yang belum kita rasakan.

Kenapa ini bisa terjadi?

Banyak sekali faktor ya, menurut saya termasuk salah satunya kebiasaan artinya terbawa dari kebiasaan di rumah, dari tempat kerja, kebiasaan memposisikan perempuan tidak sebagai mitra strategis. Oleh karenanya kita selalu mendorong suatu kondisi dimana kita tidak bersaing dengan laki-laki, tetapi meletakkan laki-laki sebagai mitra strategis.

Bagaimana caranya?

Kita tidak perlu ngotot, tidak perlu berhadap-hadapan tetapi berjalan bareng. Kita tidak perlu membedakan, mar i ber sama menjadi mitra strategis dalam menyelesaikan banyak persoalan. Saya yang memiliki latar belakang pengusaha sudah menerapkan hal ini di perusahaan dan dalam bisnis.

Ada catatan lain untuk DPR?

Kita juga bersyukur Sekretaris Jenderal DPR kita sudah dua kali perempuan. Saya meyakini kualitas perempuan kita tidak kalah dengan laki-laki asal diberikan kesempatan. Saya menyayangkan, kenapa kesempatan tidak diberikan pada perempuan karena SDM perempuan sekarang sudah luar biasa bagusnya, pendidikan, semangat juangnya dan

kita tahu perempuan lebih banyak berfikir untuk orang lain ketimbang dirinya. Perempuan punya multi fungsi, dalam tubuhnya rasa mengasihi, peduli, ulet dan banyak kelebihan perempuan yang bisa saling mendukung dengan laki-laki. Jadi jangan lagi melihat perempuan sebagai objek, harus ada disetiap komisi kalau tidak jadi sepi. Jangan begitu seharusnya harus ada perempuan agar bisa memberikan sudut pandang yang berbeda.

Bagaimana kiprah perempuan parlemen secara global sejauh ini?

Di Swedia sudah jauh lebih banyak perempuan yang menduduki posisi penting. Pakistan, Bangladesh apalagi di Rwanda, perempuan di parlemen itu sudah lebih dari 50 persen lebih. Artinya ini jelas mereka sudah mulai mel ihat potensi perempuan yang sekarang jumlahnya sudah 50 persen lebih didunia. Jadi penting melibatkan p erempuan da lam membuat keputusan di pemerintahan tidak hanya di second layer atau lapisan kedua.

B a g a i m a n a p e r e m p u a n parlemen sejauh ini mampu mempengaruhi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan?

Misalnya upaya meraih target MDGs-Melinium Development Goals pada waktunya, ini kita kawal terus. Banyak target-target yang perlu kita dorong agar dapat segera

diselesaikan.

Sebagai Presiden Perempuan P a r l e m e n I P U b a g a i m a n a menjalankan roda organisasi?

Saya punya kantor di Jenewa, Swiss. Saya punya staf disana yang assist saya. Kita komunikasi berkala lewat email. Sebagai presiden saya juga menjadi anggota Executive Committee IPU yang bertugas menetapkan agenda persidangan. Tidak ada jadwal tetap untuk harus di kantor secara fisik tetapi paling tidak sekali dalam setahun.

Agenda terdekat apa?

Bulan Oktober ini ada pertemuan di Jenewa.

Anda petinggi partai, aktif di sejumlah organisasi, bagaimana mengaturnya?

Semua ini amanah yang harus d i j a l an k an, j a d i te r g ant u n g bagaimana kita membagi waktu saja. Kalau Presiden Perempuan Parlemen Dunia-kan bagaimana meluangkan waktu berkirim kabar kepada anggota yang berasal dari 165 negara. Kita berkomunikasi terus by email, bicara dengan perangkat komunikasi canggih yang sudah sangat mendukung aktifitas kita. Harus pandai-pandai me-manage waktu, mau capek, mau kurang tidur. Kalau kita sudah terjun ya harus serius.

Sehari bisa tidur berapa lama?

Wah, tidur 4 atau 5 jam itu sudah sesuatu yang luxury bagi saya.

Keluarga mendukung?

Harus ada waktu khusus untuk keluarga, sarapan pagi kita selalu upayakan bersama. Setiap akhir pekan kita punya acara keluarga, kalau ada waktu senggang. Apalagi saya juga harus pintar membagi waktu untuk menjumpai konstituen. P o inny a mana j e m e n w ak tu , menjaga kebugaran, kesehatan. Minta doanya ya. (iky)


LAPORAN UTAMA

“Begitu anda memasuki wilayah Palestina anda diluar kemampuan kami untuk menjaga, sementara kekuatan udara Israel belum bisa ditangkal kekuatan darat Palestina. Kalau Gaza dibom ya hancur. Pa les t ina b e lum mempunyai kekuatan senjata untuk menangkal,”

itu pesan otoritas Mesir yang diulang kembali oleh Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Palestina DPR RI Al Muzammil Yusuf kepada Parle yang menemuinya di Jakarta beberapa waktu lalu. “Jadi nuansanya ketika kami akan masuk Gaza sangat menegangkan, kita

terdiam,” tambahnya.

Dengan tangan mengepal ia kemudian menjelaskan kedatangan delegasi DPR ke Gaza beranjak dari semangat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara ini sangat anti penjajahan,

Al Muzammil Yusuf: Ketua Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia-Palestina | Ketua Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina

Semangat Merah Putih DPR untuk Perjuangan Palestina

Nada suaranya bergetar ketika menceritakan kembali momen rombongan anggota DPR mulai meninggalkan wilayah Mesir dan memasuki gerbang Gaza wilayah konflik yang baru saja dibombardir pasukan Israel. Sebenarnya otoritas Mesir sudah mengingatkan memasuki wilayah yang terletak di sebelah barat daya Palestina ini masih dalam kategori berbahaya. Tidak ada yang dapat menjamin pasukan Israel tidak akan menembakkan rudalnya, ketika anggota DPR sedang melakukan kunjungan.


dan mendukung setiap upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan. DPR menilai perlakuan Israel kepada bangsa Palestina sudah luar biasa kejam dan menyerang nilai-nilai kemanusiaan. Dalam rentang waktu akhir Desember sampai awal Januari 2010 menjelang kedatangan delegasi DPR, tercatat 1500 jiwa meninggal dunia, termasuk penduduk sipil, perempuan dan anak-anak.

“Ada semangat merah putih, semangat Asia Afrika yang pernah digelorakan Presiden Soekarno. Pada saat itu rasanya semua menyesaki dada kita anggota delegasi DPR yang lintas fraksi. Tidak ada lagi semangat Fraksi PDIP, Demokrat, PKS, Golkar, semuanya jadi satu,” tekannya. Seyogyanya pimpinan delegasi, Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua BKSAP Hidayat Nurwahid mendapat fasilitas mobil khusus di depan bis rombongan tetapi keduanya menolak. “Kita bersama saja satu kendaraan, jadi kalau mati maka mati bareng kita,” lanjut Al Muzammil yang juga Ketua Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina.

Beberapa kali mobil rombongan delegasi DPR harus berhent i m e n g i k u t i a b a - a b a a p a r a t intelejen dari Mesir dan Gaza. Langkah ini menyesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan terkini yang terus di-update oleh petugas keamanan. “Pak Hidayat mencoba memb esarkan hat i seluruh anggota delegasi dengan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, apabila kita mati sahid dalam perjuangan maka ganjarannya surga dan disambut oleh 70 bidadari,” imbuhnya sambil menarik nafas panjang.

DPR menurutnya tercatat 2 kali mengunjungi Gaza dan berhasil menyampaikan pesan penting bahwa Indonesia mendukung sepenuhnya perjuangan bangsa ini melawan penjajah Israel. Kedatangan rombongan parlemen dari Senayan diharapkan dapat menggelorakan semangat melawan penjajah yang dulu pernah dimiliki Indonesia

pada saat mengusir Belanda yang mencengkram negeri ini lebih dari 3,5 abad. “Mereka di Palestina, para anggota parlemennya ternyata sangat mengetahui perjuangan masa lalu bangsa kita. Mereka sangat mengenal Bung Karno,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi III ini menye-but dalam setiap kunjugan tersebut selalu ada peristiwa luar biasa yang terjadi sebelumnya. Kunjungan pertama Juli 2010, berlangsung t i d a k l a m a s e t e l a h g e d u n g parlemen Palestina hancur di-rudal Israel sehingga seluruh rangkaian kegiatan per temuan delegasi dengan Parlemen Palestina terpaksa dilaksanakan di selasar gedung. Pada kunjungan kedua Desember 2012, giliran gedung Perdana Menteri Palest ina yang luluh lantak dibombardir Israel, sehigga pertemuan dengan delegasi DPR dilakukan di kediaman resmi PM.

Kunjungan ke dua i tu juga berlangsung tidak lama setelah salah seorang pimpinan pejuang Palestina Ahmad Al-Ja’bary menjadi korban rudal Israel saat melaju dalam mobil di kawasan Gaza. Tokoh yang berperan penting dalam penangkapan dan penyanderaan tentara Israel ini tewas di lokasi serangan bersama anak dan pengawalnya. Pada saat berkunjung delegasi DPR sempat ditunjukkan bangkai mobil yang masih teronggok di jalan dalam kondisi hangus, rusak parah. “Kita memutuskan untuk datang menyampaikan rasa duka kepada keluarga tokoh kharismatis ini, secara resmi delegasi juga memberikan bantuan,” tambahnya.

D a l am p e r t e m u an d e n g an pejabat pemerintahan, Parlemen Palestina dan sejumlah komponen masyarakat, Almuzammil mencatat walaupun telah bergulat dengan beragam persoalan penjajahan dalam rentang waktu yang panjang, bangsa ini terlihat masih mampu ber t ahan. “ Saya mengagumi semangat saudara-saudara kita di Palestina. Ketika mereka berpidato menyambut kita kelihatan sekali

mereka bukan orang yang gampang menyerah pada keadaan, setelah sekian lama dikepung oleh militer Israel. Anggota parlemen yang muda kelihatan gairah perjuangannya, yang senior kelihatan diraut mukanya sabar, tangguh,” paparnya.

Pemerintah Perlu Adil

D a l am p e r t e m u an d e n g an sejumlah tokoh di Palestina, delegasi DPR mendapat masukan bahwa bantuan yang selama ini disampaikan pemerintah Indonesia cendrung lebih banyak mengalir lewat faksi Fatah yang memang dalam posisi tidak satu kata dengan faksi Hamas dalam membangun Palestina. Masukan ini segera ditindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada p e m e r i n t a h . “A l h a m d u l i l l a h pemerintah kita merespon dengan baik dan berjanji manajemen bantuan untuk Palestina akan lebih ditata adil kepada dua faksi yang sempat bersaing ketat dalam pemilu, Hamas dan Fatah,” ujar mantan anggota Komisi I ini.

Dalam kunjungan ke Palestina tersebut DPR juga mengimbau dua faksi yang saat itu bertikai, mulai mencari titik temu agar rekonsiliasi demi perjuangan yang lebih efektif dapat dilakukan. Delegasi berhasil membangun pemahaman perlu merancang pertemuan diantara pimpinan dua faksi yang berada Gaza dan Tepi Barat. Titik terang rekonsiliasi berpendar setelah kedua belah pihak sepakat untuk bertemu satu meja dalam informal meeting yang diselenggarakan di Jakarta. “Ini sebuah kemajuan yang patut kita syukuri, bersama pemerintah kita mempersiapkan Jakarta Informal Meeting untuk menyatukan kembali Fatah dan Hamas,” ungkap wakil rakyat dari dapil Lampung ini.

Kemajuan lain yang berhasil dicapai dalam kunjungan delegasi DPR ke Palestina adalah kesepakatan untuk memberikan bea siswa bagi generasi muda Palestina yang ingin melanjutkan pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Bekerja sama dengan Kementrian


Pendid ikan dan Kebuday aan program ini diharapkan menyokong generasi penerus Palestina untuk mempersiapkan kesinambungan pembangunan bangsanya. Fakultas Kedokteran, Teknik Sipil, Pertanian merupakan pilihan yang banyak diambil mahasiswa Palestina, ini sesuai dengan bidang keilmuan yang dibutuhkan negara berpenduduk 5,8 juta jiwa ini.

Kunjungan Luar Negeri Paling Diapresiasi

Sebelum ditetapkan menjadi GKSB Indonesia-Palestina, embrio gerakan mendukung perjuangan melawan penjajahan ini dimulai d e n gan m e mb e ntuk K auk us Parlemen Indonesia untuk Palestina pada tahun 2006. Pada tahap awal kaukus bekerja membangun kesadaran publik dan anggota DPR

tentang pentingnya mendukung perjuangan Palestina sesuai amanat konstitusi. Sejumlah diskusi, seminar bahkan unjuk rasa digelar. “Kita mengapresiasi karena semangat anggota DPR mendukung kaukus luar biasa, mereka bahkan terlibat dalam unjuk rasa. Jarang-jarang ada kesempatan anggota DPR berpartisipasi dalam unjuk rasa,” imbuhnya sambil tersenyum.

Setelah GKSB terbentuk baru-lah DPR mendapat ruang untuk b e r g e r ak l e b i h l u as k a r e n a didukung anggaran. Sehingga kunjungan langsung ke wilayah konflik di Palestina akhirnya dapat direalisasikan. Ia bersyukur langkah ini kemudian mendapat apresiasi banyak pihak. Liputan sejumlah media di Arab dan sekitarnya, serta media cetak dan elektonik di tanah air juga memberikan nilai plus bagi DPR. “Terima kasih kepada media yang telah membantu mengkomunikasikan kepada publik apa yang telah kita lakukan terhadap saudara kita yang masih terjajah di Palestina. Kalau dibandingkan dengan kunjungan luar negeri DPR lain, rasanya GKSB Indonesia-Palestina-lah yang semua beritanya positif. Saya masih menyimpan klipingnya,” kata dia.

Beberapa media nasional memang menerjunkan tim liputan dan serial berita yang terus diperbaharui secara berkala. Bahkan salah satu media cetak menurunkan tulisan kunjungan delegasi DPR dengan judul ‘6 Jam di Gaza’, mendekati cerita heroik perlawanan bangsa Indonesia yang berhasil menguasai kembali Yogya selama 6 jam dari penjajah Belanda. Ia berharap DPR dapat terus menunjukkan kiprahnya memberikan dukungan kepada Palestina dan setiap bangsa yang berjuang melawan penjajahan. “Periode dan masa jabatan anggota DPR boleh berganti tetapi diplomasi parlemen sesuai amanat konstitusi seperti yang kita lakukan kepada bangsa Palestina harus diteruskan,” demikian Muzammil. (iky)


Keberadaan lembaga seperti KPK menjadi tumpuan harapan hampir di semua negara di dunia ini dalam memerangi kejahatan korupsi. B a g a i m an a m e m b an d i n g k an Indonesia dengan negara-negara lain dalam pemberantasan korupsi? Parlementaria berhasil menemui Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo yang ditunjuk sebagai ketua penyelenggara pertemuan SEAPAC dan GOPAC di Medan nanti dan juga sebagai Ketua Gugus Tugas Nasional

Antikorupsi, GOPAC Indonesia

Berikut petikan wawancaranya.

Sejauh mana partisipasi DPR lewat BKSAP hingga menjadi tuan rumah pertemuan SEAPAC dan GOPAC?

Kita tahu bahwa ini, memang, t e r m n y a I n d o n e s i a u n t u k menyelenggarakan Southeast Asian Parliamentarians Against

Corrupation (SEAPAC). Ini adalah sebuah lembaga parlemen dunia yang mempunyai komitmen bersama-sama untuk pemberantasan korupsi. Ini juga menjadi bagian komitmen bagi parlemen Indonesia (DPR). Dalam konteks itu, kebetulan saya menjadi Ketua Chapter GOPAC, grup parlemen antikorupsinya. Maka saya ditunjuk menjadi penyelenggara dari acara ini.

Tema utama dar i acara ini

KITA SUDAH ON THE RIGHT TRACKPramono Anung Wibowo

Oktober 2013 mendatang, DPR RI menjadi tuan rumah pertemuan SEAPAC di Medan. Ada komitmen bersama yang didengungkan masyarakat dunia untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Banyak negara peserta yang bisa menjadi model terbaik untuk dijadikan contoh bagaimana membersihkan negara dari bahaya korupsi. Indonesia lewat DPR RI ingin bertukar pengalaman bagaimana memberantas korupsi.

LAPORAN UTAMA


sebenarnya ingin membangun kebersamaan di antara parlemen-parlemen di Asia terutama Asia Tenggara untuk melawan korupsi. Dan Indonesia dianggap sebagai negara yang bisa menjadi role model atau sebagai contoh. Walapun peristiwa korupsinya masih cukup tinggi, tetapi kita secara undang-undang memiliki KPK yang sekarang ini sedang menjadi tren dunia, setelah keberhasilan di Hongkong dan beberapa negara lain.

Maka lembaga seperti KPK inilah yang didorong untuk bisa menangani dan menyelesaikan masalah korupsi di negaranya masing-masing.

B agaimana A nda seb agai Presiden GOPAC membandingkan strategi pemberantasan korupsi di antara negara-negara peserta?

S a y a s e b e n a r n y a i n g i n membandingkan secara konkrit. Begini, kebetulan beberapa waktu lalu ada forum yang lebih besar yang diselenggarakan di Brazil. Brazil itu belum punya lembaga KPK seperti kita. Penanganan korupsi masih diserahkan ke jaksa dan polisi. Masih menggunakan cara penyelesaian yang konservatif.

Ketika itu yang menjadi pembicara Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan saya. Kita surprise Brazil yang semula negara korup nomor 5 di dunia. Ternyata kasus korupsinya per tahun 70 ribu kasus. Banyak sekali. Dari proses belajar itu, kini mereka punya kebanggaan.

Walapun korups i in i harus diperangi bersama-sama, tetapi kita sudah berada on the right track, sudah berada di jalan yang cukup baik untuk menyelesaikan kasus korupsi dengan adanya KPK. Dulu kita tidak membayangkan menteri aktif, jenderal bintang dua, ketua umum partai, dan sebagainya bisa terkena. Bahkan, besan presiden pun bisa kena.

Kita menaruh harapan besar, apa yang saya katakan on the right track itu, mendapat dukungan pula dari

publik. Karena peristiwa korupsi yang banyak ini merupakan hasil kerja mereka. Coba kalau bukan karena kerja KPK, korupsi kita itu ternyata seperti gunung es yang lebih besar. Mudah-mudahan secara perlahan kasus korupsi bisa diturunkan.

Dengan mengundang sejumlah negara berarti kita ingin membagi visi dan pengalaman bagaimana memberantas korupsi. Secara global bagaimana peran SEAPAC atau GOPAC memerangi korupsi?

Salah satu yang menggaungkan antikorupsi menjadi gerakan adalah SE APAC dan GOPAC . Mudah-mudahan dengan keberadaan SEAPAC dan GOPAC ini, anggota parlemen sendiri punya rasa takut karena diawasi tidak hanya oleh aparat hukum kita, tetapi sekarang badan dunia juga ikut mengawasi perilaku tindak pidana korupsi di negara-negara lain.

Nah, kalau mau membandingkan indeks korupsi di masing-masing negara, memang, kita masih kalah dengan Singapura dan Jepang. Tetapi, perkembangan yang ada di Indonesia pelan-pelan menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan kerja KPK tidak harus menunggu 5 atau 10 tahun ke depan. Tetapi, sistem yang dibangun ini mudah-mudahan mengurangi keberanian seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Di DPR sendiri visi dan per-sep s iny a b e lum s ama so al pemberantasan korupsi. Apalagi, kasus-kasus korupsi masih begitu tinggi di Indonesia. Bagaimana sebagai tuan rumah, kita bisa menjadi contoh buat negara-negara lain?

Salah satu hal yang utama yang akan dikembangkan dalam diskusi ini adalah budaya malu, membangun kultur seseorang. Sebab yang terjadi sekarang, peristiwa korupsi bukan lagi dianggap kejahatan yang ditabukan. Misalnya, kalau kita lihat orang-orang yang tersangkut

korupsi dulunya tak pakai jilbab, karena terkena pidana korupsi lalu pakai jilbab. Dulu tak pernah pakai kopiah sekarang lebih agamis penampilannya.

Agama digunakan sebagai bunker perlindungan bagi orang-orang seperti itu. Dan kita lihat, gambaran orang yang terkena tindak pidana korupsi itu bukan lagi malu, bahkan menjadi selebritis baru. Nah, dalam konteks ini kita ingin membangun budaya dan kita akan kerja sama dengan KPK bahwa koruptor itu memang harus dipermalukan dan dibuat jera.

Maka ketika KPK menerapkan koruptor dengan pasal TPPU (tindak pidana pencucian uang), saya teramasuk yang meng-endorse. Kalau memang uang yang didapat itu berlebihan dan ada bukti yang kuat untuk ditetapkan dalam

konteks TPPU, maka dikenakan pasal itu. Menurut saya, itu lebih ditakuti dibandingkan dengan murni menerapkan UU Tipikor. Orang lebih takut TPPU, sebab bisa dikejar ke mana-mana.

Lalu bagaimana dukungan PBB sendiri terhadap pertemuan ini?

S e k a r a n g d u n i a s u d a h memberikan dukungan kepada gerakan antikorupsi, karena korupsi dipandang oleh dunia sebagai kejahatan nomor satu, selain juga narkoba dan terorisme. Tiga kejahatan ini yang menimbulkan d a m p a k c u k u p b e s a r b a g i


masyarakat dunia. Jadi, dukungan dunia terhadap lembaga-lembaga seperti ini (GOPAC, SEAPAC) cukup kuat.

Negara mana saja yang relatif bersih dari korupsi untuk menjadi model?

Kalau model paling dekat meski kita marah lantaran beberapa koruptor lari ke negara itu, ya Singapura. Kemudian yang kedua Hongkong. Di Eropa ada Swiss. Itu adalah negara-negara sebagai role model yang baik. Tetapi, kalau mau melihat negara besar sebagai role model, ya banyak, termasuk Jepang bisa menjadi role model.

Kini, seseorang yang terkena kasus korupsi langsung dihukum, terutama bagi para politisi. Hukumannya kalau maju sebagai calon gubernur, misalnya, maka tidak akan dipilih lagi oleh masyarakat. Berbeda dengan orang yang terkena tindak pidana moral. Orang masih memberi maaf. Tetapi, kalau terkena korupsi, orang

enggak bisa memberi maaf.

Tanggapan Anda terhadap vonis pengadilan Tipikor yang dinilai terlalu ringan?

Pertama, pasal-pasal dalam UU Tipikor membuka ruang untuk orang memberikan hukuman yang tidak maksimal. Kita tahu orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah orang-orang yang sudah punya uang. Untuk mengorupsi saja dia berani, apalagi untuk mendapatkan hukuman yang tidak maksimal, dia bisa melakukan langkah-langkah ilegal.

Tetapi dalam UU Tipikor juga dibuka ruang bagi jaksa Tipikor untuk banding. Saya lihat hampir semua yang hukumannya ringan itu akan naik banding hingga kasasi ke MA. Dan lembaga inilah salah satu lembaga harapan kita, walau kemarin ada kasus pegawai MA tertangkap tangan karena penyuapan. Tetapi, saya masih menaruh harapan yang tinggi kepada teman-teman di MA

sebagai penjaga guardian dari hukum kita.

Dan kebanyakan yang terkena UU Tipikor, kemudian naik kasasi, minimal disamakan, bahkan ada yang ditambah hukumannya. Saya masih menaruh harapan terhadap hal ini.

Persiapan pertemuan SEAPAC s e n di r i d i M e d an O k t o b e r mendatang bagaimana?

Relatif sudah berjalan dengan baik. Pertama, mengenai tempat pelaksanaan, tanggal pelaksanaan, protokoler, dan narasumber yang akan bicara. Kebetulan Ketua DPR akan hadir dan juga saya sebagai Wakil Ketua DPR yang terus menerus ada di sana. Mudah-mudahan ada Menko Polkam juga bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Kalau melihat persiapan insyaallah akan berjalan lancar. Pesertanya sekitar 22-23 negara. (mh, mp) Foto: wahyu.


K e i k u t s e r t a a n D P R d a l a m GOPAC ini tentu disambut positif. Setidaknya kita bisa menimba ilmu dan pengalaman dari berbagai negara di dunia bagaimana strategi memerangi korupsi. Akhir Juli lalu, Parlementaria berhasil menemui Siswono Yudo Husodo Koordinator Pangawasan Parlemen, Et ika, dan Perilaku untuk gugus tugas penyelenggaraan GOPAC, Oktober 2013 di Medan.

Saat pertemuan GOPAC di Jakarta pada 13 Juni 2013 lalu, Siswono juga aktif mengikutinya, bahkan sempat memimpin sidang untuk

sub bidang mengenai pendanaan kegiatan politik dan pencucian uang. Kedatangan negara-negara peserta GOPAC nanti, kata Siswono, sama dengan kita mendatangkan para guru untuk belajar strategi memerangi korupsi.

“Manfaat GOPAC adalah kita bisa tukar pik iran dan peng-a l a m a n m e n g e n a i v i s i d a n pengalaman terhadap teknik-teknik pemberantasan korupsi di seluruh dunia. Jujur harus kita akui bahwa hadirnya KPK di Indonesia sebagi institusi yang memberantas korupsi tidak lepas dari kita memetik

pelajaran dari negara lain,” ujar Siswono. Di negara-negara lain, lembaga seperti KPK sudah ada sejak lama.

Kemudian lahirnya UU No.15/2002 tentang Pencucian Uang, juga m er up ak an b uah dar i tuk ar pengalaman dengan negara -negara sahabat. UU ini termasuk baru di Indonesia. Negara-negara peserta GOPAC lainnya sudah lama memberlakukan UU pencucian uang tersebut. Korupsi dan pencucian uang seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Siswono Yudo Husodo | Koordinator Pengawasan Parlemen, Etika, dan Perilaku, GOPAC Indonesia

Kelak, Indonesia Harus Jadi ModelKorupsi sudah masuk dalam 3 besar kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dunia yang ditetapkan PBB. Dua lainnya adalah terorisme dan narkoba. Oktober 2013 mendatang, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).


Obyek Studi

Untuk menjadi model negara yang sukses memerangi korupsi, jalan Indonesia masih panjang, karena butuh waktu yang tidak sebentar. Harus ada penyamaan visi dan persepsi soal memberantas korupsi ini. Dan persoalannya, korupsi yang terjadi di Indonesia masih terlalu tinggi. Untuk itu, kita butuh peran KPK yang signifikan.

Menurut Siswono, untuk mem-berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, KPK harus diberi kewe-nangan yang lebih kuat lagi, bukan justru dilemahkan. Selama ini kekuatan KPK ada pada penyadapan. Sehingga kasus-kasus korupsi besar terbongkar dan banyak penyelenggara negara tertangkap tangan.

Dan sebagai tuan rumah per-temuan GOPAC sekaligus SEAPAC (Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption), DPR harus memanfaatkan betul momen ini untuk belajar. “Jadi, urusan pemberantasan korupsi, Indonesai masih harus belajar. Belum pada satu tingkat di mana kita bisa mengajari negara-negara lain. Apalagi, banyak aparat hukum kita yang tertangkap tangan karena disuap, baik hakim,

jaksa, dan polisi. Kita belum pada tahap mengajari atau berbagi strategi dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Siswono.

Sebagai tuan rumah pertemuan GOPAC, memang, kita dihadapkan pada citra di dalam negeri yang masih buruk soal korupsi. Namun, menjadi tuan rumah tidak ada urusannya dengan mengajar i strategi memerangi korupsi atau citra buruk tersebut. Sekali lagi, lanjut Siswono, banyak negara anggota GOPAC yang telah sukses memberantas korupsi. Tinggal bagaimana kita menyerap ilmu dari mereka.

Korupsi sudah menjadi kesepakatan masyarakat dunia untuk serius diperangi. Tidak main-main, Majelis Umum PBB sudah mengeluarkan resolusi No.58/4 tanggal 21 Oktober 2003 untuk memerangi korupsi. Bahkan, sudah ada konvensi PBB khusus soal antirasuah ini. “Korupsi sudah dianggap melanggar HAM, karena membahayakan kehidupan masyarakat dan kesejahteraan ummat manusia,” tandas Wakil Ketua BK DPR itu.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mencanangkan strategi nasional pemberantasan korupsi. Tahun

2012-2014 ditetapkan sebagai jangka menengah bersih-bersih dari korupsi. Sementara 2012-2025 sebagai momentum jangka panjang. Selama rentang waktu tersebut diharapkan Indonesia bisa bersih dari korupsi. Setidaknya, angka kasus korupsi menurun dengan sangat signifikan.

Kelak, Indonesia juga harus menjadi model yang suk ses memberantas korupsi. Dan itu sangat menarik ketika negara seper ti Indonesia yang kasus korupsinya masih begitu tinggi, lalu menjadi obyek studi karena berhasil memberantas korupsi. Tapi, bila dalam jangka panjang yang sudah ditetapkan pemerintah, Indonesia belum juga berhasil menurunkan angka korupsi, berarti ada yang salah dari penyelenggaraan negara ini.

“Saya berharap Indonesia akan menjadi negara obyek studi justru karena kita pernah menjadi kelompok negara yang korup di dunia. Kalau saja kita bisa menjadi negara yang sangat bersih dari korupsi, maka proses itu akan menjadi studi dunia yang menarik. Tapi, kalau kita tidak bersih-bersih dan tidak bisa menjadi bersih, ya suatu kegagalan bersama antara pemerintah dan parlemen,” tutur Siswono.

Korupsi Politik

Panggung politik termasuk yang paling rentan dipenuhi kasus-kasus korupsi. GOPAC sendiri, ungkap Siswono, memberikan contoh bagaimana korupsi di parlemen terjadi. Ada 3 kepentingan korupsi yang dilakukan para anggota parlemen di seluruh dunia. Pertama, korupsi untuk kepentingan partai. Ini biasa dilakukan anggota parlemen dengan mengorup anggaran negara untuk disumbangkan ke partainya masing-masing.

Kedua, korupsi untuk memper-tahankan kedudukannya. Anggota parlemen yang ingin terus bertahan di parlemen mencari dana dengan korupsi untuk kampanye dirinya


dalam Pemilu. Ketiga, korupsi untuk kepentingan pribadi. Korupsi model ini dilakukan anggota parlemen hanya untuk memperkaya diri sendiri, seperti membeli rumah, mobil, dan lain-lain,

“Nah, dana yang untuk partai politik disebut dengan pendanaan politik. Pengalaman pendanaan politik ini dari berbagai negara bermacam-macam. Di Kanada, misalnya, berbagai biaya politik sebagian ditanggung oleh negara. Di Indonesia sumber pendanaan partai politik dan kampanye sebagian dari APBN dan APBD. Tapi dianggap tidak cukup. Karena dianggap tidak cukup, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan.”

Siswono menjelaskan, di Kanada biaya politik untuk para anggota p a r l e m e n y a n g b e r k u n j u n g menemui konstituennya dibiayai negara secara penuh. Misalnya, bila ada masyarakat di dapilnya yang sakit, anggota parlemen itu bisa mengajukan klaim ke negara. Dan negara wajib mengganti semua biaya perawatan tersebut. Di Indonesia belum seperti itu. Kalau pun ada, terlalu sedikit dana untuk konstituen.

Anggota Komisi IV ini juga menceritakan pengalamannya setiap kali berkunjung menemui konstituen. Banyak yang mendatangi dirinya dengan penuh keluhan. Mulai dari guru sampai buruh yang terkena pemecatan. Mereka minta bantuan penyelesaian. “Semua itu ongkos. Nah, yang ingin berbuat sebaik-baiknya untuk konstituen, lalu kekurangan duit, ya korupsi. Kalau saya nombokin tidak apa-apa. Tapi, tidak semua pada posisi yang mampu.”

Mekanisme itu hanya ada di Kanada. Dan untuk mengajukan klaim tentu ada kriteria khusus. Demikian yang didengar langsung oleh Siswono dari anggota GOPAC Kanada saat pertemuan di Jakarta. Kanada, nilai Siswono, termasuk negara yang paling bersih dari korupsi. Dan kita perlu banyak

belajar dari Kanada.

Selain Kanada, ada negara-negara yang cukup bagus dalam menangani korupsi dan dinilai cukup bersih dari korupsi. Siswono menyebutkan Singapura dan Jerman. Lalu, ada juga negara yang sangat refresif memberantas korupsi seperti Cina. “Cina itu mengenakan hukuman mati bagi koruptor. Dan telah ratusan orang yang telah dihukum mati karena korupsi.

Di sana hukum itu ditegakkan betul. Bahkan ada wali kota yang korupsi dihukum mati.” Hasilnya lumayan signifikan. Semula Cina termasuk negara paling korup di dunia. Kini, korupsi tak seganas ketika di awal-awal reformasi ekonomi Cina, kata Siswono. Di sinilah pentingnya berkaca pada negara-negara lain dalam memberantas korupsi.

Sanksi Hukum

Ketika di negara lain penerapan hukuman begitu keras dan sanksi sosial begitu tegas bagi para koruptor, di dalam negeri sendiri produk hukuman dari pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dinilai masih terlalu ringan. Ini membuat pemberantasan korupsi belum berjalan efektif.

Menurut Siswono, ada dua hal yang membuat upaya pemberantasan korupsi tidak terlalu efektif di dalam negeri. Pertama, katanya, hukuman yang terlalu rendah. Dan kedua, sanksi sosial yang semakin hilang. Di era tahun 1950-an, lanjut Siswono, korupsi masih dianggap sesuatu yang sangat memalukan. Sehingga keluarga pun ikut merasa malu.

“Sekarang saya lihat koruptor keluar dari ruang sidang tertawa dan melambaikan tangan. Dia tidak merasa malu. Kalau ini berkelanjutan, korupsi bisa tidak memalukan lagi. Mungkin hanya dianggap sial saja, karena tertangkap.”

Bila realitas seperti ini yang terjadi, beratlah beban negara ini memberantas korupsi. Semua orang

bisa berlomba-lomba mengorup uang negara, karena hukumannya sangat ringan. Apalagi tidak ada sanksi sosial. “Di Korsel, mantan presiden yang korupsi langsung mengucilkan diri karena malu dan tidak mau bertemu orang lain,” ungkap Anggota F-PG DPR RI itu.

Dan ironisnya, aturan remisi dalam PP No.99/2012 yang mensyaratkan koruptor agar mengembalikan harta hasil korupsinya untuk mendapat pengurangan masa tahanan, malah banyak ditentang. Penentangan itu justru datang dari para politisi. “Sangat disesalkan,” keluh Siswono, singkat. Tampaknya, memang, kita perlu menyamakan kembali visi dan persepsi pemberantasan korupsi, sebelum banyak bicara di kancah global.

Keikutsertaan DPR dalam GOPAC juga bukan segalanya. Bukan berarti Indonesia akan mampu mengatasi segala macam bentuk korupsi. Tapi, setidaknya dengan bergabung bersama GOPAC dan SEAPAC, perbincangan seputar korupsi terus mengemuka tiada henti.

“Saya cukup gembira bahwa ke sa-daran rakyat tentang bahaya korupsi juga cukup luas. Jadi pembicaraan di mana-mana. Kita cukup gembira lahirnya KPK yang ditengarai sampai hari ini cukup bersisten (niat menyelesaikan sampai tuntas) dan konsisten (terus menerus) dalam memberantas korupsi.”

Namun, di sisi lain, keprihatinan masih ada, karena selain sanksi hukum dan sosial yang lemah, juga upaya-upaya permisif (cepat memaafkan koruptor) masih begitu kental. Dan ada kelemahan lain, yaitu rakyat kita juga pelupa. Lupa bahwa ada milyuner dadakan yang hartanya diraih dari hasil korupsi dan tak pernah diingat lagi dalam memori kolektif rakyat kita. (MH) Foto: Rizka.


SUMBANG SARAN

Memasuki usianya yang ke 68 tahun, kiprah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat menarik untuk terus dicermati, setidaknya untuk mengetahui apakah lembaga politik ini sudah melaksanakan peran yang dimilikinya dengan baik. Salah satu peran yang dimiliki oleh DPR RI, dan mungkin belum terlalu dikenal secara luas oleh masyarakat, adalah peran di bidang diplomasi. Peran yang dikenal sebagai “diplomasi parlemen” tersebut dilakukan oleh Anggota DPR RI baik melalui aktivitasnya dalam pertemuan-pertemuan antar-anggota parlemen, seperti melalui kegiatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Negara-negara Sahabat, keikutser taan Anggota DPR RI dalam sidang-sidang atau pertemuan-pertemuan internasional (terutama forum antar-parlemen ditingkat kawasan dan global), maupun melalui berbagai aktivitas Anggota DPR RI lainnya. Melalui tulisan singkat ini, penulis mencoba mengungkapkan sedikit catatan tentang peran diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI.

***

Aktivitas diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI sesungguhnya memiliki peran penting karena dapat ditujukan untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan negara -negara s a h a b a t , m e m p e r j u a n g k a n kepentingan nasional, dan juga untuk memberi kontribusi bagi pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional. Boleh dikatakan bahwa aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh parlemen ini dapat melengkapi atau bahkan memperkuat pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah (eksekutif). Karena melalui aktivitas

diplomasi parlemen, Anggota DPR RI dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan anggota parlemen negara-negara sahabat untuk membicarakan berbagai isu internasional atau regional yang menjadi kepentingan bersama, termasuk membicarakan berbagai isu yang menjadi kepentingan nasional Indonesia. Hasil pembicaraan antar-anggota parlemen ini biasanya akan disampaikan oleh parlemen kepada pihak pemerintah masing-masing agar menjadi perhatian, terutama jika hal itu menyangkut kepentingan hubungan antar-negara.

Untuk kepentingan yang bersifat bi lateral, dip lomasi par lemen dilakukan oleh DPR RI, antara lain, melalui kegiatan GKSB DPR RI – Parlemen Negara-negara Sahabat. Untuk saat ini, DPR RI telah memiliki 59 GKSB, dan hampir semuanya t e l a h t u r u t m e n g u p a y a k a n penguatan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat. Upaya penguatan kerja sama bilateral ini dilakukan melalui per temuan-per temuan dengan anggota parlemen negara-negara sahabat, baik pada saat GKSB DPR RI berkunjung ke parlemen negara-negara sahabat atau pun pada saat GKSB DPR RI menerima kunjungan parlemen negara-negara sahabat di DPR RI. Pertemuan-pertemuan tersebut biasanya dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan kerja sama bilateral. Dalam kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Rumania ke Rumania pada bulan Juni 2013, misalnya, harapan yang disampaikan oleh Delegasi DPR RI kepada Parlemen Rumania agar hubungan kedua negara ditingkatkan telah direspons positif oleh Parlemen Rumania dengan berharap agar kunjungan Delegasi DPR RI ke Rumania tidak hanya bersifat pembicaraan saja,

namun juga dapat ditindaklanjuti segera dengan berbagai rencana dan program melalui Kedutaan Besar Indonesia di Bukares dengan menetapkan prioritas-prioritas apa yang dalam jangka pendek dapat dit indaklanjuti, demikian juga untuk jangka menengah dan jangka panjangnya.

D ip l o mas i p ar l e m e n da l am kerangka penguatan kerja sama bilateral dan kepentingan nasional ini juga dilakukan oleh DPR RI melalui kunjungan-kunjungan muhibah ke parlemen negara-negara sahabat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI. Begitu juga Komisi-komisi DPR RI dan Anggota DPR RI yang tergabung dalam sebuah Kaukus dapat melakukan hal yang sama. Komisi I DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Ceko, Polandia, dan Jerman pada bulan April 2012, misalnya, telah memanfaatkan p er temuanny a dengan p ihak parlemen, kementerian luar negeri dan kementer ian per tahanan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan negara-negara di Eropa tersebut. Kaukus DPR RI – Amerika, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, dalam kunjungannya ke Washington DC atas undangan Kongres Amerika Serikat (AS) pada bulan April 2012,

Oleh: Simela Victor Muhamad | (Peneliti Bidang Hubungan Internasional di P3DI Setjen DPR RI)

DPR dan Peran Diplomasi Parlemen


telah memanfaatkan pertemuannya dengan Anggot a Kongres A S dari Komisi Luar Negeri untuk mendiskusikan dan meluruskan isu Papua.

Kegiatan diplomasi parlemen sudah tentu tidak saja diarahkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, tetapi juga dapat digunakan oleh DPR RI untuk merespons berbagai isu yang berkembang yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Terkait dengan hal ini, keterlibatan atau pun partisipasi DPR RI di berbagai forum antar-parlemen, baik di tingkat regional maupun internasional, menjadi sangat penting, karena di forum-forum antar-parlemen itulah DPR RI dapat turut berkiprah dan memainkan peran diplomasinya guna merespons dan juga mencari solusi atas berbagai permasalahan internasional yang dibahas. Sejauh ini, DPR RI selalu berperan aktif dalam sidang-sidang Inter-Parliamentary Union (IPU), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC), dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Kiprah DPR RI di berbagai forum antar-parlemen telah memberi a r t i p ent ing t idak s a ja b ag i kepentingan nasional tetapi juga bagi kepent ingan masyarakat internasional secara luas. Ketika Delegasi DPR RI menghadiri Sidang Umum ke-122 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bangkok, Thailand, akhir Maret 2010, misalnya, Delegasi DPR RI menyampaikan pernyataan tentang reformasi dan demokratisasi PBB, dan menyarankan agar IPU mengambil langkah yang lebih serius terhadap pelanggaran Israel atas tanah Palestina dan Masjid Al Aqsa. Dalam Sidang IPU itu juga, Delegasi DPR RI aktif duduk di draf t ing commit tee untuk pembahasan resolusi di Emergency Item Committee, dan juga berhasil menempatkan dua Anggota DPR RI dalam jabatan-jabatan strategis di IPU, yakni Dr. Nurhayati Ali Assegaf,

M.Si sebagai First Vice President of Coordinating Committee of Women Parliamentarians, dan Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH sebagai anggota tetap Committee on Promoting the International Humanitarians Law. Di forum-forum IPU lainnya, Delegasi DPR RI juga kerap aktif menyampaikan pandangan-pandangan kritisnya terhadap berbagai isu internasional yang dibahas, termasuk dalam Sidang Umum ke-128 IPU di Quito, Ekuador, Maret 2013.

Untuk kawasan Asia Pasif ik , diplomasi parlemen dilakukan DPR RI melalui Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF). Ketika Delegasi DPR RI menghadiri Sidang Tahunan ke-20 APPF di Tokyo, Jepang, Januari 2012, misalnya, Delegasi DPR RI menyampaikan pandangan tentang pentingnya penggunaan upaya-upaya damai dalam menangani berbagai konflik di kawasan Asia Pasifik, dan bersama delegasi lain turut aktif membahas sejumlah isu yang tercakup dalam agenda sidang: Political and Security Matters, Economic and Trade Matters in the Asia Pacific dan Regional Cooperation in the Asia Pacific serta masalah yang berkaitan dengan organisasi yakni Future Work of APPF. Bahkan, tiga draf resolusi yang diajukan Delegasi DPR RI, yakni Draft Resolution on Situation in the Middle East and North Africa, Draft Resolution on Global Economic and Financial Situation, dan Draft Resolution on Reiterat ing Par l iamentar y Commitment to the Achievement of the Millenium Development Goals berhasil diadopsi. Begitu juga ketika Delegasi DPR RI menghadiri Sidang Tahunan ke-21 APPF di Vladivostok, Rusia, Januari 2013, dari 14 resolusi yang dihasilkan sidang tahunan APPF tersebut, lima resolusi diantaranya merupakan usulan Indonesia.

Sementara itu, ket ika Indo -nesia menjadi tuan rumah penye-lenggaraan Sidang Pleno ke-4 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Bandung pada bulan Desember 2009, Sidang Pleno di bawah kepemimpinan Indonesia, dan berkat peran aktif Delegasi DPR RI dan Delegasi Anggota

APA lainnya, telah dihasilkan 15 butir Deklarasi Bandung dan 11 Resolusi APA. Deklarasi Bandung dan 11 Resolusi yang dihasilkan Sidang APA tersebut memuat sikap politik parlemen negara-negara Asia terhadap beragam persoalan dan isu di kawasan Asia, seperti isu demokrasi, keamanan dan perdamaian, perubahan ik l im, korupsi, promosi dan perlindungan HAM, serta penguatan partisipasi perempuan dalam politik. Dalam kerangka forum APA, Indonesia juga pernah bertindak sebagai tuan rumah APA International Conference on the Principles of Friendship and Cooperation in Asia serta Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers in Asia pada bulan September 2011 di Solo, yang menghasilkan “Declaration on Principles of Friendship and Cooperation in Asia” dan “Draft Resolution on the Protection of the Rights of Migrant Worker in Asia”. Dalam Deklarasi Solo yang diinisiasi oleh Indonesia tersebut disebutkan, antara lain, bahwa tujuan utama dari persahabatan dan kerja sama di Asia adalah untuk mendorong fondasi perdamaian dan keamanan di kawasan, dengan tetap menghormati keragaman masyarakat Asia, dan perlu ditekankan pula b a h w a p e n g h o r m a t a n d a n per l indungan terhadap HAM, te r masuk p e r l in dun gan hak-hak semua warga negara untuk kebebasan dan demokrasi serta hak-hak buruh migran, adalah sangat penting dan merupakan alasan untuk mempromosikan persahabatan dan kerja sama di Asia.

Aktivitas diplomasi parlemen sudah tentu juga dilakukan oleh DPR RI di kawasannya sendiri, Asia Tenggara, melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Dalam Sidang Umum ke-32 AIPA di Phnom Penh, Kamboja, September 2011, misalnya, Delegasi DPR RI aktif dalam setiap pembahasan agenda, mulai dari agenda yang dibahas dalam sidang Executive Committee hingga agenda yang dibahas dalam sidang-sidang Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial, Komisi Organisasi,


dan Women of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA). Begitu juga ketika Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-33 AIPA di Lombok, Nusa Tenggara Barat, September 2012, sejumlah agenda sidang terkait isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang menjadi perhatian masyarakat Asia Tenggara, serta masalah keorganisasian AIPA dan peran parlemen perempuan negara-negara anggota AIPA dalam merespons isu-isu sosial, telah dibahas melalui sidang-sidang komisi AIPA dan sidang WAIPA. Delegasi DPR RI berperan aktif dalam setiap sesi sidang, dan sebagai tuan rumah, bertindak sebagai chairperson dari sidang-sidang AIPA tersebut. Melalui sidang-sidang komisi AIPA dan sidang WAIPA, Sidang Umum ke-33 AIPA di Lombok telah mengesahkan 23 resolusi, yakni 2 resolusi untuk bidang politik, 4 resolusi untuk bidang ekonomi, 3 resolusi untuk bidang sosial, 11 resolusi untuk bidang organisasi, dan 3 resolusi terkait peran WAIPA. Dari 23 resolusi tersebut, diantaranya merupakan usulan Delegasi DPR RI.

Sebagai anggota Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), DPR RI juga aktif mengikuti s i d an g - s i d an g U n i P ar l e m e n Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini. Ketika Delegasi DPR RI menghadiri Sidang PUIC di Kampala, Uganda, bulan Januari 2010, misalnya, Delegasi DPR RI menyampaikan pernyataan tentang pentingnya peran parlemen menciptakan dialog konstruktif antar-berbagai budaya, agama, dan peradaban untuk menghadapi isu Islamophobia yang kian marak, perlunya menerapkan instrumen hukum untuk mencegah dan menghukum pelaku penghinaan t e r h a d a p a g a m a s e k a l i g u s memajukan p emahaman dan toleransi antar-umat beragama. Dalam sidang ini, Ketua DPR RI terpilih sebagai Wakil Presiden PUIC 2010-2012 dan sebagai President of the PUIC Conference 2012-2013. Dalam sidang ini juga, Delegasi DPR RI mengusulkan untuk menghadirkan asosiasi parlemen perempuan di

PUIC dan usulan Indonesia tersebut mendapat sambutan positif peserta sidang.

Masih dalam kerangka PUIC, Ketua DPR RI, Dr. Marzuki Alie, mendapat kepercayaan untuk memimpin Sidang ke-23 Executive Committee PUIC di Damaskus, tanggal 28-30 Juni 2010, yang mengambil tema Lifting the Unjust Blockade of Gaza, yang secara khusus diselenggarakan untuk merespons aksi blokade Israel atas Jalur Gaza dan tragedi penyerangan Kapal Mavi Marmara, kapal bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, yang diserang oleh tentara Israel beberapa waktu sebelumnya. Sehari sebelum sidang PUIC di Damaskus tersebut, sejumlah Anggota DPR RI dari Komisi I dan Ketua DPR RI mengadakan kunjungan ke Jalur Gaza dan melihat secara langsung penderitaan warga Palestina akibat blokade Israel. Dalam kunjungan tersebut, Delegasi DPR RI juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit bantuan Indonesia di Gaza. Peran diplomasi parlemen dalam kerangka PUIC sudah tentu juga dilakukan DPR RI ketika Indonesia menjadi tuan rumah Sidang ke-7 Konferensi PUIC di Palembang pada bulan Januari 2012. Di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI, dan melalui peran aktif Delegasi DPR RI, diantaranya Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA dan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., serta partisipasi aktif Delegasi Anggota PUIC lainnya, Sidang PUIC di Palembang telah menghasilkan 35 resolusi yang berkaitan dengan berbagai isu yang menjadi perhatian negara-negara Islam, 14 diantaranya merupakan usulan Delegasi DPR RI.

***

Di luar forum antar-parlemen, peran diplomasi juga dilakukan DPR RI dengan menghadiri pertemuan-per temuan internasional lain, seperti menghadiri Annual 2012 of Parliamentary Hearing at the United Nations pada tanggal 6 - 8 Desember 2012. Mencermati kiprah diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI di atas, baik itu yang dilakukan dalam kerangka aktivitasnya di

p er temuan - p er temuan ant ar-parlemen yang bersifat bilateral maupun pertemuan-pertemuan antar-parlemen yang lebih luas, menunjukkan bahwa parlemen (DPR RI) sesungguhnya juga dapat memainkan peran penting dalam pergaulan antar-bangsa. Karena, diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI selain ditujukan untuk kepentingan nasional, juga ditujukan untuk kepentingan internasional yang lebih luas. Artinya, peran diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR RI juga ditujukan untuk turut mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia, mulai dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya, hak asasi manusia, lingkungan hidup, hingga persoalan-persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan lainnya.

Menjadi catatan penting juga bahwa keberhasilan pelaksanaan diplomasi parlemen tidak dapat dilepaskan dari kapasitas para aktor pelaksana diplomasi itu sendiri, yakni para anggota parlemen yang melaksanakan peran diplomasi. Di sini, anggota parlemen yang melaksanakan peran diplomasi, selain harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang suatu pesan yang ingin disampaikan, juga harus memiliki kemampuan yang baik dalam hal menyampaikan pesan tersebut kepada anggota parlemen atau pihak lain dari luar negaranya yang disampaikannya dalam suatu forum atau pertemuan tertentu. Sejauh ini, DPR RI telah memiliki sejumlah anggota parlemen yang telah dan dapat memainkan peran itu, beberapa diantaranya telah disebutkan dalam tul isan ini, termasuk Dr. Surahman Hidayat, MA, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Satu hal lagi, sinergitas dengan pihak pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, juga perlu terus dilakukan dan ditingkatkan agar DPR RI dan Pemerintah dapat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di tingkat internasional.


PENGAWASAN

“Komisi V pada pertengahan Maret lalu rapat dengar pendapat dengan Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perkeretaapian, Dirut PT Kereta Api Indonesia dan Dirut PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan menyimpulkan antara lain, bahwa Komisi V DPR menyetujui alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) tahun anggaran 2013 yang diusulkan oleh Ditjen Perhubungan laut dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk

subsidi di bidang perhubungan laut dan perkeretaapian dengan rincian, PSO PT. Pelni sebesar Rp. 726,523 miliar dan PSO PT. KAI sebesar Rp. 704,784 miliar,” ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pidato pembukaan masa sidang awal april lalu.

Bahkan, Komisi V DPR mendukung penuh subsidi angkutan sepeda motor dengan gerbong kereta api dan angkutan laut dalam

r an g k a m e n g u r an g i t i n g k at kecelakaan di jalan raya pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran dan Natal 2013 serta tahun baru 2014. Karena disetujuinya anggaran ini kecelakaan lalu lintas selama arus mudik 2013 di Jawa Timur terpantau menurun. Bahkan Pada arus mudik 2012 lalu tercatat, terjadi kecelakaan 826 kejadian. Sedangkan tahun ini terpantau 687 kejadian.

Selain itu, jumlah korban me-

PSO KA Upaya DPR Untuk RakyatPerjuangan Komisi V DPR untuk kemajuan transportasi publik patut kita apresiasi, khususnya perhatian bagi PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Untuk tahun 2013 ini, Komisi V DPR telah memperjuangkan alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp. 704. 784 Miliar.


ninggal dunia saat arus mudik juga tergolong menurun. Tahun 2012 lalu, korban meninggal dunia sebanyak 130 orang, tahun ini 104 jiwa. Korban luka berat pada arus mudik tahun 2013 sebanyak 120 orang, tahun 2013 ini 124 orang. Sementara korban luka ringan terdata sebanyak 1.157 orang, tahun ini 989 orang. Selain itu, kerugian materiil akibat lakalantas arus mudik tahun lalu senilai Rp 820 juta. Tahun ini menurun 11 persen, yakni senilai Rp 732 juta. Semua itu dikarenakan sudah semakin siapnya jajaran pemerintah di lapangan dalam mengantisipasi melonjaknya arus mudik diantaranya dengan mempersiapkan subsidi angkutan sepeda motor dengan gerbong kereta api dan angkutan laut.

“Komisi V meminta Ditjen Perhu-bungan Laut dan Perkeretaapian untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran PSO dengan skema yang komprehensif agar pemanfaatannya tepat sasaran,”ujar Ketua DPR dari Partai Demokrat ini.

Komisi V, lanjutnya, memahami penjelasan Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian perihal peningkatan pembangunan infrastruktur strategis bidang perhubungan laut dan bidang perkeretaapian dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, merata dan berkelanjutan.

“ D P R m e n d u k u n g P T. K A I dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat, antara lain dengan upaya penggantian secara gradual Kereta Api Ekonomi Non-AC Jabodetabek dan Kereta Api Ekonomi Jarak Jauh menjadi Kereta Ekonomi AC, upaya pengalihan PSO Kereta Ekonomi Jabodetabek ke kereta ekonomi keperintisan di daerah,” ujar Marzuki Alie.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said, Public Service Obligation (PSO) diharapkan dapat

diberikan bagi pengguna jasa KRL kurang mampu dengan pola subsidi secara segmented atau targeted subsidy dan berkoordinasi dengan semua pihak. “Termasuk dengan pemerintah daerah agar subsidi tepat sasaran,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Muhammad Said.

Lebih lanjut dia menambahkan, Komisi V juga sepakat untuk meningkatkan kualitas layanan sarana perkeretaapian pada KRL ekonomi, harus mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan. “Diantaranya dilengkapi sistem penyejuk udara. Ser ta tetap memperhatikan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dalam penentuan tarifnya,” imbuhnya. “Untuk meningkatkan peran Kereta Api dalam mengurangi beban jalan raya dengan meningkatkan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka),” jelasnya.

Sementara, Direktur Jenderal Per keret aap ian Kementer ian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan, usulan dana Public Service Obligation (PSO) PT Kereta api Indonesia ( KAI) pada 2013 sebesar Rp 804 miliar. Namun, nilai yang disetujui oleh Badan Anggaran DPR hanya sebesar Rp 704 miliar dan sisanya Rp 100 miliar diblokir sementara, sambil menunggu pembahasan dengan Komisi V DPR.

“Dengan berkurangnya jumlah P SO ter sebut , maka potens i penumpang golongan ekonomi yang tidak terangkut sebanyak 2,01 juta penumpang, terutama untuk kereta api ekonomi jarak dekat,” kata Tundjung.

Pada 2012, PT KAI membayar pajak sekitar Rp 609,3 miliar, sedangkan dana PSO yang diterimanya hanya Rp 623,8 miliar. Artinya, pemerintah sebetulnya hanya membayarkan dana PSO sekitar Rp 14,5 miliar. Besaran dana ini tidak sebanding dengan tugas berat PT KAI sebagai agen pembangunan yang harus melayani masyarakat. Bahkan, dana PSO tahun ini diperkirakan

lebih kecil dibanding laba bersih perseroan. Tahun ini, laba bersih PT KAI diproyeksikan mencapai Rp 733 miliar atau lebih besar Rp 29 miliar dari dana PSO yang hanya Rp 704 miliar.

Tundjung menambahkan, PT KAI juga mendapatkan subsidi angkutan motor untuk Lebaran tahun ini sebesar Rp 172,6 miliar. Besaran dana subsidi ini mampu mengangkut sebanyak 383.664 unit motor dengan rute Jakarta - Semarang Poncol dan Jakarta - Solo Jebres pada H-12 dan H+12 Hari Lebaran. Adapun rata-rata tiap motor mendapat subsidi sebesar Rp 450.000.

Turunnya dana PSO, terangnya, untuk KRL ekonomi merupakan lompatan besar dalam meningkatkan layanan transportasi publik. Dengan subsidi tersebut semua kereta listrik akan menggunakan pendingin ruangan. “Termasuk kereta ekonomi jarak sedang dan jauh yang sudah dipasangi pendingin ruangan sederhana, akan diperbaiki secara bertahap,” ujarnya.

Saat ini kita ketahui, terdapat perubahan di tubuh Perkeretaapian, bisa dilihat dalam banyak fasilitas, salah satunya stasiun. Sejumlah stasiun diperbaiki sampai kinclong. Stasiun Gambir tampil lebih nyaman dan bersih. Salah satu caranya adalah dengan membebaskan Gambir dari kereta Commuter Jabodetabek. Stasiun ini hanya melayani kereta jarak jauh eksekutif. Penentuan operator taksi resmi di stasiun memunculkan kenyamanan bagi pengguna kereta.

P e r b a ik an ju ga te r l ihat d i Jabodetabek, bahkan lambat laun pedagang liar yang menyesaki stasiun menipis. Stasiun Sudirman menjadi yang tebaik dari 60 stasiun di Jabodetabek. Jonan berambisi membuat semua stasiun seperti Sudirman dengan biaya Rp 15 miliar per stasiun. Bahkan diprediksi, 60 stasiun membutuhkan Rp 1 triliun selama 2-3 tahun. (si)


PENGAWASAN

Pada dasarnya, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) merupakan usul inisiat if DPR RI yang disusun berdasarkan landasan hukum. Dan pada hakekatnya UU BPJS ini disusun dalam rangka untuk mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sepanjang masa pembahasannya, UU BPJS banyak mengundang kontroversi. Disatu pihak, UU ini dipahami sebagai jaminan sosial negara atas rakyatnya. Oleh karena itu, ada semangat baik yang layak untuk didukung.

Namun, di pihak lain, sejumlah persoalan menyangkut implementasi niat baik ini belum juga rampung menemukan kata sepakat. DPR dan pemerintah masih menemukan jalan buntu menyangkut transformasi empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini menjalankan fungsi jaminan sosia l , yakni PT. Jamsostek, PT. Taspen, PT. Asabri, dan PT. Askes. Pemerintah menghendaki proses transformasi

dilakukan bertahap, sementara DPR ingin transformasi menyeluruh dilakukan segera.

Di luar perdebatan itu, ada ke-lompok lain yang menolak UU BPJS. Kelompok ini mengkhawatirkan

kepentingan asing yang ingin memanfaatkan mobilisasi dana masyarakat Indonesia berada dibalik desakan pengesahan UU ini.

Kelompok ini juga menganggap UU BPJS sesungguhnya t idak bersahabat dengan kelompok masyarakat kurang mampu, karena setiap orang diwajibkan membayar premi layaknya asuransi untuk bisa mendapatkan jaminan sosial.

Perdebatan yang cukup alot selama pembahasan UU ini akhirnya membawa hasil. Bertepatan dengan penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012 pada 28 Oktober 2011 dua tahun yang lalu, Panitia Khusus (Pansus) UU BPJS telah berhasil menuntaskan tugasnya dan menyampaikan RUU ini pada Sidang Paripurna DPR RI.

28 Oktober 2011 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, sebuah Undang-undang yang sangat dinantikan bagi seluruh masyarakat Indonesia disahkan, berkat perjuangan seluruh fraksi DPR untuk mensejahterakan rakyat.

Undang - Undang Badan Pe -nyelenggara Jaminan Sosial dibahas melalui proses yang sangat panjang, selama 1 tahun 28 hari, sejak 7 Oktober 2010 dan berakhir hingga 28 Oktober 2011.

UU ini termasuk UU terlama pem ba hasannya, terumit dan ter-ba nyak melibatkan jajaran peme-rintah. Delapan menteri ditugaskan Presiden untuk membahas UU ini, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, M enter i Kesehat an, M enter i Perencanaan Pembangunan Nasio-nal/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Panjangnya rent ang wak tu pembahasan UU BPJS ini terkait kompleknya detil materi dan usa-ha mencari titik temu pemahaman antara pemerintah dan DPR. Dina-mika perdebatan yang berlangsung terkait beberapa hal prinsipil sebagaimana yang termaktub dalam UU BPJS sangat konstruktif d e n g a n m e n g e d e p a n k a n semangat rasionalitas dan penuh argumentatif.

Bahkan menjelang disahkannya, sekitar puluhan ribu orang dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menggelar aksi di depan Gedung DPR . K A JS menuntut segera

UU BPJs :

Perjuangan Berat Dewan Sejahterakan Rakyat


disahkannya UU BPJS. Puluhan ribu orang yang berdemo tersebut bertahan hingga malam hari sampai UU BPJS disahkan.

Pengesahan UU BPJS dilakukan setelah semua fraksi di Panitia Khusus BPJS (Pansus BPJS) dan pemerintah melalui lobi antara pimpinan Fraksi dan Pimpinan Pansus sepakat bahwa pembentukan badan hukum BPJS II yang mengelola jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun atau transformasi PT. Jamsostek terjadi pada 1 Januari 2014 dan dioperasionalkan paling lama Juli 2015.

Sementara, pembahasan BPJS I yang mengelola jaminan kese-hatan sudah disepakati sepekan sebelumnya. BPJS I yang merupakan transformasi PT. Askes disepakati beroperasi mulai 1 Januari 2014 dan langsung menyelenggarakan program Jaminan Kesehat an termasuk menampung pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari PT. Askes (Persero) dan PT. Asabri (Persero).

Dalam pandangan akhir peme-rintah, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan, penge-lolaan dana sosial pada kedua BPJS tetap perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, kata Agus, pemerintah mengusulkan dibuat katup pengamanan jika terjadi krisis keuangan ataupun kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian.

Dengan begitu, tambah Agus pemerintah dapat mengambil langkah khusus untuk mengamankan dana BPJS. Tindakan Khusus itu dapat berupa penyesuaian besar manfaat, besar iuran dan usia pensiun.

Dalam laporannya di depan Si-dang Paripurna DPR RI, Ketua Pansus BPJS, Ahmad Nizar Shihab (F-PD) berharap UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional

secara efektif, efisien dan terarah.

Sementara, Wakil Ketua Pan-sus BPJS, Ferdiansyah (F-PG) berpendapat, dengan disahkanya UU BPJS merupakan perjuangan b e r at an g g ot a D ew an y an g berusaha keras menggoalkan UU tersebut. Semua itu bertujuan demi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Namun dari awal, dirinya menilai UU ini tidak akan mendapat nilai A, karena banyak sekali kepentingan. Tidak kurang dari 22 teori yang terjadi dalam pembahasan UU ini dengan beserta cabang-cabang teorinya.

Menurutnya, pembahasan UU BPJS ini paling berat, paling banyak menterinya, paling sensasional dan paling lama.

Namun, dirinya yakin BPJS yang d i i dam - i damk an mas y ar ak at banyak pasti terbentuk. Tapi apakah dilaksanakan dengan baik dan benar, masih menjadi pertanyaan.

Sedangkan, Wakil Ketua Pansus BPJS, Surya Chandra Surapaty (F-PDIP) menyatakan hal terpenting yang harus dilakukan pasca disahkannya UU ini adalah mengawasi bagaimana implementasi UU ini di lapangan.

Tentunya, kata Surya, dalam hal pengawasan ini, DPR akan meng awal UU ini agar implementasi di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam hal ini, kata Surya, DPR akan mengawasi keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan UU BPJS. Keluarnya PP ini diperlukan segera agar implementasi UU BPJS dapat segera dilaksanakan. Seperti, peraturan yang mengatur kriteria Peserta Bantuan Iuran (PBI), bagaimana mengatur bantuan iuran untuk orang-orang yang tidak mampu, bagaimana pembayaran jaminan kesehatan kepada pihak rumah sakit dan lain-lain.

Kini menjelang mulai beropera-sinya BPJS I yang mengelola Ja-

minan Kesehatan pada 1 Janu-ari 2014 mendatang, mantan Ketua Pansus BPJS, Ahmad Nizar Shihab menyatakan, Kementerian Kesehatan dalam hal in i P T. Askes sudah siap bertransformasi melaksanakan UU BPJS.

“Persiapan telah dilakukan dengan baik, roadmapnya untuk mencapai universal health covered itu lima tahun sejak ditetapkannya tanggal 1 Januari, akan bisa dicapai,” kata Nizar.

Persiapan yang telah dilakukan diantaranya dengan menambah jumlah dokter pada daerah-daerah pedalaman dan daerah kepulauan. Dan yang tidak kalah penting, kata Nizar, bahwa UU BPJS ini sangat terbantu dengan disahkannya UU tentang Pendidikan Kedokteran. D i m a n a d i s e b u t k a n b a h w a internship akan dilakukan selama satu tahun dan dianggap sebagai masa kerja para dokter.

“Saya optimis atas pelaksanaan BPJS ini kita akan capai. Ini komitmen bangsa untuk mencapai kesehatan bagi seluruh rakyat. Dimanapun lokasinya bahwa semuanya akan mendapatkan jaminan kesehatan bagi warga masyarakat yang tidak mampu,” tegasnya.

Menurut Nizar, bagi yang tidak mampu termasuk fakir miskin iurannya dibayarkan oleh negara yang jumlahnya 86,4 juta, sedangkan bagi yang mampu membayar iuran sesuai aturan yang ditetapkan.

Menjawab pertanyaan sejauh mana pemant auan DPR at as pelaksanakan BPJS ini, politisi Partai Demokrat ini mengatakan melalui rapat-rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak terkait serta pemantaun di lapangan.

“Kami melihat bahwa sosialisasi sudah berjalan, tetapi belum cukup. Kita tidak boleh cepat-cepat merasa puas, harus lebih ditingkatkan lagi,” imbuh Nizar kepada wartawan beberapa waktu lalu. (sc)


ANGGARAN

Di tahun 2014, diperkirakan kondisi ekonomi global akan sedikit lebih baik. Namun demikian, ditengah nuansa posit if ini, sejumlah ketidakpastian muncul. Misalnya, rencana Bank Sentral

Amerika Serikat untuk mengurangi ekspansi moneternya, atau tapering off quantitative easing policy. Akibatnya, terjadi gejolak nilai tukar dan pasar keuangan di emerging markets, termasuk Indonesia.

Demikian disampaikan oleh P r e s i d e n S u s i l o B a m b a n g Yudhoyono ketika menyampaikan Pidato Penyampaian Keterangan Pemer int ah At as R anc angan Undang-undang tentang Anggaran

Kondisi Ekonomi Global Tahun 2014 Akan Lebih BaikKondisi ekonomi global dalam dua tahun terakhir ini tidak terlalu bersahabat. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan, laju pertumbuhan ekonomi global tahun 2013 tetap pada tingkat 3,1 persen, sementara Bank Dunia memperkirakan 2,2 persen, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2012. Kondisi ekonomi global ini telah membawa dampak pada perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor mengalami penurunan. Sementara itu, kebutuhan impor, termasuk bahan bakar minyak terus meningkat. Akibatnya neraca perdagangan memburuk, ditambah kondisi neraca pembayaran semakin melemah.


Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya. Pidato ini disampaikan Presiden di depan Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014.

“Kinerja APBN mengalami tekan-an, baik dari sisi pendapatan negara maupun dari sisi belanja negara. Tanpa langkah–langkah khu sus, kondisi ekonomi makro kita berpotensi memburuk. Meng-hadapi perkembangan situasi ini, Pemerintah menempuh kebijakan percepatan perubahan APBN tahun 2013. Tujuannya adalah untuk menjaga defisit APBN dalam batas aman melalui pengendalian subsidi bahan bakar minyak, dan mengalihkannya untuk program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga melakukan penajaman dan penghematan belanja,” jelas Presiden.

Presiden menyatakan, tahun 2013 memang bukan tahun yang mudah. Namun, dibalik itu, pemerintah terus bekerja untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mendongkrak kinerja ekspor, terus dilakukan dengan menjangkau pasar–pasar baru. Selain itu, dengan meningkatkan koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Di bidang kebijakan fiskal, sesuai APBN-P tahun 2013, belanja infrastruktur terus ditingkatkan.

“Untuk mempertahankan daya beli dan penguatan pasar domestik, pemerintah juga melakukan langkah ‘Keep Buying Strategy ’. Artinya, ekonomi akan tetap tumbuh dan sektor riil akan tetap bergerak, jika rakyat tetap bisa membeli barang dan jasa yang diperlukan. Jika ada krisis dan tekanan terhadap daya beli, pemerintah wajib mengembangkan kebijakan dan t indakan yang diperlukan, termasuk bekerja sama dengan dunia usaha. Strategi ini hakikat dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, terutama di kala krisis,” urai orang nomor 1 di Indonesia ini.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014, tambah Presiden, tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah. Pasalnya, anggaran pemerintah terbatas. Presiden berharap, di tahun 2014, neraca perdagangan akan membaik. Pemerintah akan mendorong pem-bangunan industri dalam nege ri, guna mengurangi ketergantungan pada impor barang modal dan bahan baku. “Untuk itu, peme-rintah mempersiapkan skema pemberian insentif, agar dalam jangka menengah Indonesia dapat menghasilkan bahan baku setengah jadi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah yakin bahwa laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 akan kembali ditingkatkan,” harap Presiden.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014

Agar perekonomian Indonesia di tahun 2014 semakin membaik, Pemerintah menyusun RAPBN 2014 dengan sangat hati-hati, dengan asumsi dasar mikro sebagai berikut; Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diharapkan mencapai 6,4 persen. Kedua, asumsi mengenai inflasi pada tahun 2014 akan dijaga pada kisaran 4,5%. Ketiga, asumsi nilai tukar

rupiah rata-rata Rp 9.750 per dolar AS. Keempat, asumsi rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 9SPN) 3 bulan, disusun pada tingkat 5,5%. Kelima, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$106 per barel. Keenam, asumsi lifting minyak mentah mencapai 870 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi mencapai 1240 ribu barel setara minyak per hari.

“Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014 adalah Memantapkan Perekenomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. RKP tahun 2014 yang disusun ini juga sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015, yang bertujuan untuk mendorong

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh tanah air, tak hanya meningkat, pertumbuhan ekonomi juga harus inklusif dan berkeadilan,” papar Presiden.

Dalam RAPBN tahun 2014, pen-dapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7 persen dari target pendapatan negara pada APBN-P tahun 2013 yang sebesar Rp 1.502,0 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara direncanakan


ANGGARAN

mencapai Rp.1.816,7 triliun, naik 5,2 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P tahun 2013 yang sebesar Rp.1.726,2 triliun.

Dari anggaran pendapatan nega-ra Rp.1.662,5 triliun itu, lanjut Presiden, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp.1.310,2 tr i l iun, naik 14,1 persen dari targetnya dalam APBN-P tahun 2013 sebesar Rp.1.148,4 triliun. Dengan total pener imaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio mengalami peningkatan dari 12,2 persen di tahun 2013, menjadi 12,6 persen di tahun 2014. Sedangkan tax ratio dalam arti luas, yang mempertimbangkan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam telah mencapai 15,5 persen.

RAPBN Tahun 2014 Tetap Ekspansif

Dalam RAPBN tahun 2014 terda-pat tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun. Ketujuh Kementerian dan Lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 83,4 triliun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 82,7 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp 74,9 triliun; Kementerian Agama Rp 49,6 triliun; Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 41,5 triliun; Kementerian Perhubungan Rp 39,2 triliun. Sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas belanja Kementerian Negara dan Lembaga,

alokasi belanja modal di tahun 2014 direncanakan mencapai Rp 205,8 triliun, atau naik 6,9 persen dari pagu dalam APBN-P tahun 2013.

Terkait dengan tantangan lain yang dihadapi banyak negara di tahun 2013 dan 2014, adalah gejolak harga pangan. Fluktuasi harga pangan, dapat terjadi karena gejolak ekonomi global dan faktor domestik, seperti perubahan iklim. Pemerintah akan meningkatkan pencapaian surplus beras 10 juta ton serta peningkatan produksi bahan pangan lainnya, melalui dukungan infrastruktur pertanian serta penyediaan subsidi pupuk dan benih. Selain itu, Pemerintah juga akan memperbaiki tata niaga perdagangan, perbaikan distribusi barang dan jasa, penambahan cadangan stok beras pemerintah, penyediaan dana mitigasi stabilisasi p a n g a n , s e r t a p e n i n g k at a n pemantauan harga oleh pemerintah pusat.

“Tujuan dari pembangunan eko-nomi, pada akhirnya adalah per-baikan kesejahteraan rak yat , termasuk penanggulangan kemis-kinan dan perlindungan sosial. Alhamdulillah, kita telah membuat kemajuan dalam upaya mengurangi penduduk miskin. Seperti telah saya sampaikan, tingkat kemiskinan menurun dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 11,37 persen pada Maret 2013. Namun kita tidak bisa berpuas diri. Karena itu, pemerintah mesti bekerja ekstra keras, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan

membutuhkan intervensi peme-rintah secara terukur, tepat sasaran dan sistematis,” jelas pria yang memiliki dua putra ini.

Dengan total anggaran pendapatan negara sebesar Rp 1.662,5 triliun dan jumlah belanja negara sebesar Rp 1.816,7 triliun, maka RAPBN tahun 2014, direncanakan tetap ekspansif, dengan defisit anggaran sebesar Rp 154,2 triliun atau 1,49 persen terhadap PDB. Penurunan defisit anggaran ini penting dilakukan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih sehat dan berimbang di masa yang akan datang. Langkah itu merupakan bagian dari strategi kita untuk menjaga kesinambungan fiskal, namun tetap memberikan r uang b ag i ek sp ans i , untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sesuai dengan amanah UUD Tahun 1945, Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai prioritas penyelenggara negara, meningkatkan martabat bangsa

serta melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rak yat Indonesia. Untuk itu, perencanaan pembangunan dan pengganggaran harus dapat dilakukan secara fleksibel, agar mampu menghadapi tantangan dan mencapai sasaran.

“Dengan postur RAPBN tahun 2014 yang lebih siap dan antisipatif, d e n g a n b e l a n j a m o d a l d a n infrastruktur yang terus meningkat, serta dengan langkah-langkah untuk menghindarkan Indonesia dari middle income trap, kita memperkokoh perekonomian


Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan. Semua ini akan menjadi modal bagi pemerintahan berikutnya untuk dapat menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi,” tutup Presiden. (sf)

Anggaran Polri dan TNI Dinilai Tidak Berimbang

Menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden pada penyampaian RAPBN 2014, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menilai alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83,4 Triliun dalam APBN 2014 tidak berimbang, dibandingkan dengan anggaran Kepol is ian sebesar Rp 41,5 Triliun. Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp 83,7 Triliun tersebut untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

“Di pengantar nota keuangan ini memang Kementerian Perta hanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus dipahami, anggaran Rp 83,7 triliun itu untuk lima unit organisasi. Semuanya itu bukan untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alut Sista) saja. Itu untuk Alut Sista, Modernisasi, Belanja Rutin termasuk Gaji personil,” papar Mahfudz.

Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan Khusus untuk prajurit yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau tugas-tugas khusus, karena memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan minimal yang mereka dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi.

“Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 triliun itu hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak berimbang, tetap Polisi jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI,” kata politisi PKS ini.

Jauh Panggang dari Api

Sementara itu, Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka menilai Pidato

Presiden masih jauh panggang dari api. Rieke menyoroti dua poin Pidato Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai bidang komis inya. Menurutnya, SBY menyebutkan anggaran Kesehatan Rp 44,9 Triliun. Itu tidak lebih dari 2,8% dari APBN Rp 1.816,7 triliun.

“Artinya ini tidak memenuhi putusan UU yang seharusnya 5% diluar gaji. Lalu kemudian kalau niatnya adalah menyelesaikan buruh tak terampil, kita bandingkan Anggaran Kemenakertrans 2013 hanya Rp 4 triliun. Untuk tahun 2014 ini saya yakin tidak lebih dari Rp 5 triliun. Bandingkan dengan alokasi anggaran untuk membayar bunga

hutang luar negeri senilai Rp 300,2 triliun,” ujar Rieke.

Hal ini, tambah Rieke menjadi PR bagi anggota DPR RI. Menurutnya pidato kali ini tetap tidak berubah dari gaya yang lama, tetap berisi pencitraan belaka.

Kehati-hatian Pemerintah

Anggota Komisi VI DPR Atte Sugandi memandang P idato Presiden dalam penyampaian RAPBN 2014, sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menyusun postur RAPBN 2014. Namun, presiden telah menyampaikannya secara komprehensif.

“Sebetulnya dari awal sampai akhir, Pak SBY memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Kita lihat

dari mulai pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5,5% dan Insya Allah yang sekarang sekitar 6,5%. Itu sudah luar biasa. Kalau prediksi IMF dan bank dunia hanya 3,5%,” ungkap Atte.

Postur RAPBN ini dinilai Atte sangat ekspansif. Seperti diketahui total anggaran pendapatan negara hampir Rp 1.662 triliun. Sedangkan anggaran belanja negara sebesar Rp1.816 triliun. “Maka kalau kita lihat RAPBN 2014 direncanakan tetap ekspansif dan defisit anggaran itu hanya cukup 1,4% terhadap PDB yang sekitar Rp 154 triliun.” tambahnya.

Menurut Anggota F-PD ini, defisit RAPBN 2014 ternyata lebih rendah daripada APBN-P 2013 yang sekitar 2,38%. “Di sini presiden sangat hati-hati. Itu menariknya,” ucap Atte. Sementara soal penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang di negara-negara kolap bisa di atas 30%, maka di Indonesia, kata Atte, dipelihara pada 22,23%.

Namun demikian, Atte berharap di masa yang akan datang harus secara perlahan dan pasti mengurangi rasio utang kita. Kalau bisa kurang dari 20%. “Tapi, bila kini mencapai 22% saja, itu sudah bagus. Ini juga merupakan beban utang pemerintahan yang lalu. Tapi, tetap kita menanggungnya. Menurut saya, angkanya masih tinggi. Tapi, harus lebih rendah lagi dari itu,” ujar Atte. (sc,mh)


LEGISLASI

UU t e r s e b u t m e r u -pakan salah satu l e g i s l a s i y a n g

sangat dinanti-nanti oleh para petani kita. Pasalnya, wajah sektor pertanian Indonesia nyaris tidak berubah selama ini. Kondisi petani, tetap memperlihatkan fakta yang memprihatinkan. Saat ini sekitar 60% dari total penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan berada dalam kemiskinan, jutaan hektar lahan per tanian terdegradasi kesuburannya, dan jutaan hektar berubah fungsi.

D is ampin g i tu , ju t aan ton

komoditas impor dan selundupan telah menekan pasar komoditas per tanian yang ditanam oleh petani. Penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah petani berada pada kondisi yang sangat tidak memungkinkan bagi petani untuk hidup secara layak.

Penguasaan yang sangat sempit telah menyebabkan meningkatnya kemiskinan petani. Menurut data sensus pertanian 2003, rata-rata penguasaan lahan petani menurun dibandingkan dengan 1993, yaitu dari rata-rata 0,5 ha menjadi 0,3

ha.

Petani gurem meningkat 2,6% per tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga petani (RTP) pada 1993 menjadi 13,7 juta pada 2003. Sebagian besar tanah petani tidak memiliki status atau legalitas kepemilikan (sertifikat), sehingga tanah tersebut menjadi kapital yang mati (death capital) karena tidak memiliki nilai ekonomis sebagai aset petani.

Bagi petani, proses untuk pemili-kan atau penguasaan tanah adalah hampir mustahil terjangkau, karena

Perhatian DPR terhadap para petani sangat besar, hal itu dibuktikan dalam bentuk legislasi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, karena melalui legislasi ini diharapkan dapat memberikan jaminan akses modal bagi para petani yang ingin mengembangkan usahanya.

UU PPP Bentuk Perhatian DPR bagi Para Petani


sangat terkait dengan kebijakan politik dari kekuasaan yang berlaku. Karena itu, melalui UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mem-berikan dukungan baik modal dan tanah bagi petani Indonesia.

“RUU ini menugaskan Perbankan untuk menyediakan unit khusus bagi para petani untuk mendapatkan modal, dengan prosedur mudah dan lunak,”ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron kepada wartawan.

Menurutnya, pihak swasta juga dapat memberikan bantuan mo-dal untuk para petani, dengan persyaratan sederhana dan prosedur tetap. “ Lembaga pembiayaan dituntut agar mampu memfasilitasi para petani dalam memperoleh kredit dan fasilitas pembiayaan,” tambahnya.

Dia mengatakan, UU ini juga m e m b e r i k a n p e r l i n d u n g a n asuransi pertanian bagi para petani sehingga dapat melindungi hasil pertanian yang gagal panen, dan resiko lainnya. “Ini memberikan jaminan luasan lahan pertanian, a l ih fungs i l ahan p er t an ian y ang ter lant ar, memb er ikan kemudahan dan memperoleh tanah negara,”ujarnya.

Menurutnya, UU PPP sudah dibahas selama dua masa sidang dan pada Sidang Paripurna DPR, Selasa (9/7) RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) disahkan menjadi undang-undang. “UU ini untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan kualitas petani berbasis produksi dengan memberikan kepastian bertani, harga, pendapatan, kepastian sarana prasarana, fasilitas dan sebagainya,” tambahnya.

Soal asuransi, lanjutnya, selain gagal panen akibat penyakit, kena banjir dan musibah lainnya, petani akan mendapat ganti rugi sebesar 70 %. Hal itu sudah dilakukan oleh Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain. “Pemerintah bisa intervensi pada perbankan dan pihak

asuransi untuk mengeluarkan ganti rugi tersebut tanpa agunan. Untuk Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) saja program yang dikucurkan senilai Rp 3 triliun, namun sayangnya belum ada payung hukumnya atau UU,” terangnya.

Menurut Herman, tanah yang bisa diberdayakan untuk petani saat ini ada sekitar 139 juta hektar. Sementara jumlah petani sekitar 40 juta jiwa, dan masyarakat selaku konsumen sebanyak 245 juta jiwa.

Karena itu dengan RUU ini, nantinya diharapkan mampu mengatasi stabilitas ketahanan dan kedaulatan pangan, harga, dan meminimalisir terjadinya konflik lahan pertanian.

Setujui RUU PPP

Sebelum disetujui sempat terjadi perdebatan terkait substansi RUU PPP, namun akhirnya Paripurna DPR menyetujui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan catatan perbaikan pasal 103 terkait hukuman pidana bagi yang mengalihfungsikan lahan pertanian. Sebelumnya, pasal 103 berbunyi petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian sebagaimana pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar menjadi pidana penjara paling lama empat tahun.

Sebelumnya, Nurdiman Munir (F-PG) mengatakan, RUU ini membuat petani semakin menderita bahkan dengan pidana penjara lima tahun, dapat menjadi bancaan para oknum kepolisian. “Saya minta hukuman pidananya dikurangi jangan sampai lima tahun,” tegasnya.

Sementara Chairuman Harahap dari Partai Golkar mengatakan, h u k u m a n p e t a n i y a n g b i s a mengalihfungsikan lahan dapat dipidana ini sangat mengkhawatirkan sekal i . “Di lapangan bisa saja karena kebutuhan dapat meng-alihkan lahannya berbahaya dan menjadi bulan - bulanan nan -tinya,”tambahnya.

Menurutnya, bunyi pasal ini lebih kejam dari jaman kolonial, karena ini merupakan hak rakyat untuk berusaha sesuai kebutuhannya k arena i tu har us d i duk un g. “Penjelasan pasal itu harus tegas jangan sampai jadi momok,”ujarnya.(si)


Untuk menjawab hal itu, Komisi X DPR RI, sebagai Komisi yang membidangi pendidikan, perlu membuat aturan terkait dengan pendidikan kedokteran, termasuk masalah biaya pendidikannya. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Sidang Paripurna, Kamis (11/7) mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok). Dengan

disahkannya RUU Dikdok ini, diharapkan dapat memberi peluang masyarakat kurang mampu atau di daerah terpencil untuk menjalani pendidikan kedokteran.

“Salah satu tujuan Undang-undang Dikdok adalah untuk memberikan akses bagi mereka yang memiliki prestasi di daerah-daerah, tetapi tak memiliki cukup

biaya untuk melanjutkan pendidikan kedokteran. Diharapkan UU Dikdok bisa menyelesaikan permasalahan distribusi dokter, dimana mereka yang dibiayai dari daerahnya akan kembali bertugas di tempat asalnya,” harap Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore, beberapa waktu lalu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi X Rohmani. Ia

Biaya Jadi Dokter Kini pun Tak Mahal Lagi

Pendidikan kedokteran merupakan salah satu pendidikan yang mahal untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Bahkan, hanya kalangan tertentu saja yang mampu ‘makan bangku’ di Fakultas Kedokteran universitas terkemuka. Hal itulah yang menjadikan kurangnya tenaga dokter maupun medis di Indonesia, yang berbuntut kualitas pelayanan kesehatan menjadi berkurang dan tidak tersebarnya penempatan dokter ke seluruh wilayah Indonesia.

LEGISLASI


menjelaskan, dalam Pasal 27 ayat 3 RUU Dikdok ini menyatakan bahwa seleksi penerimaan calon mahasiswa menjamin adanya kesempatan bagi calon mahasiswa dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“RUU ini juga telah mendesain keberpihakan bagi para mahasiswa yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, seperti tertulis dalam Pasal 32 dan Pasal 35 RUU ini. Beberapa rumusan dalam RUU yang memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah ini, memang menjadi harapan bagi seluruh masyarakat yang ingin menikmati pendidikan kedokteran yang bermutu dan terjangkau,” ujar politisi F-PKS ini.

P e r j a l a n a n P a n j a n g R U U Pendidikan Kedokteran

Perjalanan Pendidikan Kedokteran, yang telah dimulai pada masa penjajahan, sampai saat ini tidak ada perkembangan yang cukup signif ikan, baik di pendidikan kedokteran, maupun di pendidikan spesialis. Akibatnya, masyarakat kurang percaya dengan ‘hasil’ dari pendidikan kedokteran Indonesia. Parahnya, masyarakat Indonesia beralih ke luar negeri atau negara tetangga untuk mencari layanan pengobatan. Beredar kabar, mutu dan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia masih kalah dengan negara tetangga.

Terdapat beberapa masalah krusial pada Pendidikan Kedokteran di Indonesia, seper t i jumlah peminat peserta didik yang semakin melonjak, namun tidak diimbangi kapasitas jumlah tempat pendidikan dan tenaga dosen yang kurang memadai. Selain itu, kurikulum pendidikan dokter hanya berproses p a d a p e m i k i r an p e m b ar u an tentang proses pendidikan dengan mengabaikan calon mahasiswa (input) serta calon dokter dan target lulusannya (output).

Selain itu, selama ini belum ada peraturan perundang-perundangan yang khusus mengatur tentang Pendidikan Kedokteran, sehingga masih mengacu pada UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Melihat berbagai permasalahan ini, Komisi X DPR RI, perlu menyusun pengaturan standar Pendidikan Kedokteran, dalam Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran.

Berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 7 April 2011 yang disetujui secara aklamasi oleh sembilan fraksi, RUU Dikdok menjadi RUU usul inisiatif DPR. Kemudian, Rapat Badan Musyawarah DPR pada 12 Mei 2011 menugaskan Komisi X untuk melakukan pembahasan RUU Dikdok bersama pemerintah, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 30 Mei 2011. Pembahasan kemudian dilanjutkan di Rapat Panja, RDP, RDPU dengan berbagai pemangku kepentingan, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, Tim Kerja dan Tim Kecil.

Pembahasan RUU Cukup Alot

“Proses pembahasan RUU Dikdok sudah berjalan selama tujuh kali masa sidang. Pembahasan Panja RUU Dikdok sempat stagnan karena terdapat materi krusial yang masih perlu dikaji. Kemudian, berdasarkan rapat Bamus DPR pada 29 November 2012, memutuskan bahwa RUU Dikdok tetap dibahas oleh Komisi X dengan melibatkan Komisi IX,” jelas Ketua Komisi X Agus Hermanto.

Sempat terjadi tarik ulur antara DPR, dengan pemerintah terkait materi RUU Dikdok. Bahkan, RUU yang sudah dibahas oleh Panja Komisi X dengan pemerintah sempat macet di jalan. Sebabnya, pemerintah yang diwakili organisasi profesi dokter memilih keluar dari jalur pembahasan, dan enggan melanjutkan perjalanan. Namun

belakangan, organisasi profesi dokter itu bersedia kembali bekerja sama membahas dengan anggota dewan.

Selain itu, masalah juga ditemukan terkait dengan program internship atau magang setahun bagi dokter yang belum bisa praktek mandiri dinilai menghambat pemenuhan kebutuhan dokter di Indonesia. P as a lny a, sete lah menja lan i pendidikan di bangku kuliah, mahasiswa kedokteran tak oto-matis mendapatkan gelar dokter. Perlu delapan bulan lagi untuk memperoleh izin praktik empat bulan di RSUD dan empat bulan di Puskesmas. Mestinya, sebelum calon dokter lulus dari fakultas, mereka harus ikut Uji Kom petensi Dokter Indonesia (UKDI), setelah itu jadi dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dengan demikian, calon dokter tidak per lu lagi ikut program intern ship.

Sehingga, Ketua Komisi IX Ribka T j ip ta ning meminta program internship untuk dihapus. Komisi yang dipimpinnya juga terlibat dalam pembahasan RUU Dikdok ini. Ia menilai program ini dikhawatirkan mengakibatkan ratusan calon dok-ter terhambat menda pat kan izin praktik. Selain itu, program tersebut juga dinilai ikut mempengaruhi ke pribadian dokter yang me nge-depankan aspek bisnis daripada pelayanan sosial.

“Para dokter terpaksa menekan dan menindas pasien. Mereka menjadi pilih-pilih menangani pasien. Kalau yang operasi mau diladeni. Sedangkan yang tidak operasi dibiarkan. Kita butuh banyak dokter, jadi jangan ditambah-tambah lagi persyaratannya. Apalah artinya sertifikat kompetensi kalau pe rilakunya jelek,” tegas Ribka.

Persetujuan Diwarnai Beberapa Catatan

Setelah melalui tujuh kali masa sidang dan pembahasan secara maraton, akhirnya RUU Dikdok disetujui pada Sidang Paripurna,


Kamis (11/7) Pengambilan Keputusan Tingkat II. Sebelumnya, Selasa (9/7) Rapat Kerja antara Komisi X dengan Pemerintah, yang diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan menyetujui RUU Dikdok pada Pengambilan Keputusan Tingkat I, dan sembilan fraksi menyetujui secara bulat RUU Dikdok.

Walaupun telah disetujui, namun terdapat beberapa catatan penting yang menyer tainya. Catatan pertama, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB menekankan agar Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan dalam RUU ini segera diterbitkan.

Berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan member ikan catatan, antara lain, RUU ini harus sesuai dengan U n d a n g - u n d a n g n o m o r 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian, RUU ini harus menyelesaikan permasalahan dualisme dosen dari Kemendikbud dan Kemenkes. Selanjutnya, RUU ini dapat memenuhi kebutuhan dokter layanan primer di era Jaminan Sosial Kesehatan Nasional melalui penyetaraan pendidikan dokter layanan primer dengan pendidikan dokter spesialis.

Par tai ber lambang Banteng ini berharap Pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana pendidikan kedokteran untuk mewujudkan pendidikan kedokteran yang terjangkau. RUU ini juga mesti mampu mengatasi permasalahan belum meratanya jumlah dokter dan dokter spesialis melalui program beasiswa ikatan dinas.

“Ketiga, Fraksi Partai Keadilan S e jahter a m en ekankan agar program magang dokter harus dibiayai negara. Pemerintah harus memperhatikan hal teknis seleksi penerimaan calon mahasiswa yang seringkali terindikasi memicu mahalnya biaya pendidikan kedok-teran. Catatan Keempat, Fraksi Partai Gerindra meminta RUU ini

mampu mengatasi permasalahan pendidikan kedokteran terutama mengenai pemerataan dan akses bagi warga miskin dan daerah ter tentu, lalu memperhatikan kesetaraan gender, serta tidak menciptakan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan kedokteran,” papar Agus di depan peserta Sidang Paripurna, Kamis (11/7).

Catatan Kelima, Fraksi Partai Ha nu ra meminta RUU ini mesti menjamin adanya pemerataan kesempatan pendidikan kedokteran, m e njamin mas y ar ak at t i dak mampu namun berprestasi untuk menempuh pendidikan kedokteran, lalu menjamin dan menghargai keadilan serta hak asasi manusia, serta menjamin adanya koordinasi dan sinkronisasi yang kuat antara Kemendikbud dan Kemenkes.

“ Komisi X menyadar i betul bahwa RUU ini sangat urgen dan mengandung substansi yang strategis serta bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan kedokteran. Semangat RUU ini diharapkan dapat mem-berikan kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang,” tambah Politisi Demokrat ini.

Untuk itu, beberapa terobosan dibuat dalam rangka perbaikan pendidikan kedokteran, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, diantaranya:

Pertama, seleksi penerimaan mahasiswa menjamin adanya kesempatan bagi calon dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Seleksi ini dilakukan melalui jalur khusus yang ditujukan untuk menjamin pemerataan penyebaran lulusan di seluruh wilayah NKRI. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, seleksi juga dapat menggunakan seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah (secara nasional) melalui biaya APBN, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 73 ayat (2) Undang-undang tersebut.

“Kedua, dalam rangka proses pendidikan dan peningkatan mutu, penyelenggaraan pendidikan profesi bertempat di rumah sakit setelah rumah sakit yang dimaksud d i t e t a p k a n t e r l e b i h d a h u l u menjadi rumah sakit pendidikan. Fakultas kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) rumah sakit

LEGISLASI


pendidikan utama. Adapun Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan p ro gr am p e n d i d ik an D o k te r Spesialis-subspesialis dan Dokter Gigi spesialis-subspesialis dapat bekerja sama dengan maksimal dua (2) Rumah Sakit Pendidikan Utama,” papar Agus.

Ketiga, Standar Nasional Pendi-dikan Kedokteran ditetapkan oleh Menteri. Dalam penyusunannya, Standar Nasional Pendidikan Kedokteran mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun secara bersama oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan berkoordinasi dengan organisasi profesi.

Keempat, adanya nomenklatur baru tentang Dokter Layanan Primer sebagai bagian dari pendidikan profesi, dan merupakan salah satu pilihan karir program profesi Dokter, yang setara dengan program dokter spesialis.

Kelima, Uji Kompetensi dilakukan sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter dan Dokter Gigi. Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi berkoordinasi dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan organisasi profesi yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

Keenam, Program Internship diselenggarakan secara nasional dan bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pe me rintahan di bidang pen di-dik an, kementerian yang me-nyelenggarakan urusan peme-rintahan di bidang kesehatan, aso s ias i ins t i tus i pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Disam-ping i tu, penempat an waj ib sementara pada program internship

diperhitungkan sebagai masa kerja.

Usai Agus memaparkan laporannya di Sidang Paripurna, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso selaku pimpinan s i dan g h en dak m enany ak an persetujuan dari anggota dewan. Namun muncul interupsi dari beberapa anggota. Sempat terjadi perdebatan terkait beberapa klausul antara lain dalam pasal 7 dan pasal

48 ayat 4 huruf B maupun pasal 37 dalam RUU Dikdok.

Pembahasan sempat alot, se-hing ga Priyo menawarkan solusi alternatif. Ia juga meminta ang-gota dewan lebih memahami fungsi interupsi. Sehingga, dalam sidang tidak menuai perdebatan panjang. Akhirnya, diputuskan rapat diskorsing untuk dilakukan lobi. Tawaran ini disetujui anggota dewan, dan perwakilan fraksi menuju ke meja pimpinan sidang untuk lobi kecil.

Lobi kecil berlangsung efektif, dan permasalahan terkait isi RUU sudah diselesaikan dengan anggota Panja dan Mendikbud. Berikutnya, Priyo menanyakan kepada masing-masing fraksi untuk menyetujui RUU Dikdok ini. Dan seluruh fraksi menyatakan persetujuannya untuk RUU Dikdok disahkan menjadi Undang-undang.

Menanggapi persetujuan di Si-dang Paripurna, Mendikbud M.

Nuh menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ia memandang kehadiran RUU Dikdok ini sangat tepat dan ditunggu oleh dunia pendidikan kedokteran di Indonesia. Apalagi, mulai tahun 2010 hingga tahun 2035 Indonesia dikaruniai populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa besarnya.

“Kita semua menyadari pentingnya p endid ikan ke dok ter an bagi kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang. Populasi tersebut akan menjadi bonus demografi apabila berkualitas, namun seba-liknya akan menjadi bencana demo-grafi apabila tidak berkualitas. Pendidikan dan kesehatan menjadi kata kunci dalam menentukan kualitas tersebut,” ujar Nuh.

Nuh menambahkan, pendidikan dan kesehatan menjadi kata kunci dalam menentukan kualitas tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesehatan masya rakat yang dimulai dari pen didikan kedokteran. Selain itu, kesehatan bagi masyarakat seharusnya diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, merata, dan dengan mutu yang baik serta dapat diterima atau dirasakan masyarakat dengan harga yang terjangkau. (sf)


Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1945, dalam peman-faatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkun-gan hidup guna mendukung pen-gelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yang diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini dan di masa mendatang

Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara yang memiliki kawasan hutan tropis terluas di dunia selain Brasil dan Kongo. Hutan hujan tropis Indonesia memiliki sumber kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi (high biodiversity) baik flora maupun fauna.

Berdasarkan data Kehutanan, Indonesia memiliki luas kawasan hutan seluas 133,4 juta hektar (darat dan perairan), sedangkan luas kawasan hutan darat seluas 128,2 juta hektar yang terbagi berdasarkan fungsinya sebagi berikut :

•Kawasan Konservasi : 22,3 juta ha•Hutan Lindung (HL): 30,1 juta ha•Hutan Produksi Tetap (HPT): 27,9 juta ha•Hutan Produksi (HP): 30,2 juta ha•Hutan Produksi Konversi (HPK) : 17,8 juta ha

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menjelaskan bahwa DPR dan Pemerintah telah melakukan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Pembalakan Liar. RUU ini awalnya diusulkan melalui inisiatif Pemerintah pada tahun 2002, yang pada waktu itu berjudul Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pembalakan Liar atau disingkat P2L, kemudian disetujui untuk diubah menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam melaksanakan tugas pem-bahasan Rancangan Undang-Undang ini, Komisi IV DPR RI bersama wakil Pemerintah melakukan pembahasan berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berjumlah 602 DIM.

Menyadari bahwa dalam perja-l a n a n n y a , ke r u s a k a n h u t a n tidak hanya dipicu oleh kegiatan pembalakan liar, tetapi semakin meluas dan kompleks. Berbagai sumber data menyebutkan bahwa

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan salah satu kekayaan alam Indonesia yang dengan berbagai fungsinya sangat penting bagi kehidupan manusia.

Menjaga Kelestarian Sumber Daya Kehutanan Untuk Kemakmuran Rakyat

UU P3H

LEGISLASI


kurang lebih separuh kawasan hutan Indonesia dalam kondisi rusak, rusak berat dan bahkan kritis kondisinya. Berbagai kerusakan kawasan hutan diakibatkan oleh berbagai kegiatan manusia dan alam, diantaranya Perambahan kawasan hutan, terutama yang dilakukan oleh koorporasi untuk kegiatan tambang dan perkebunan yang dilakukan secara illegal atau diluar ketentuan ijin yang sudah ditentukan;

Selain itu, Bencana kebakaran hutan, yang biasanya dilakukan secara tidak b e r t an g gun g jaw ab o l e h m a n u s i a b a i k perseorangan ataupun k o r p o r a s i s e c a r a sengaja membuka lahan untuk berladang atau kebun dan pembukaan kawasan hutan untuk hutan tanaman industri (HTI); l legal logging atau pembalakan liar, dan berbagai kejahatan kehutanan lainnya.

Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. “Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa,” tegas Firman Subagyo.

Perusakan Hutan Terorganisir

Ruang lingkup Rancangan Un-d a n g - U n d a n g y a n g s e m u l a hanya mengatur Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L) disetujui untuk diubah menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal.

Hal itu antara lain disebabkan peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang di lakukan secara terorganisasi.

Oleh karena itu, lahirnya Rancang-an Undang-Undang tentang Pen-ce gahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini sangatlah tepat agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta memberikan efek jera kepada pelakunya.

Ruang lingkup undang-undang ini meliputi pencegahan perusakan hutan, pemberantasan perusakan hut an, ke l e mb a gaan, p e r an ser ta masyarakat, kerja sama internasional, perlindungan saksi, pelapor, dan informan, pembiayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Rancangan Undang-undang ini dititikberatkan pada pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang di lakukan secara

terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama, pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan ke p a d a m a s y a r a k a t yang telah hidup secara turun termurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan d e n g a n m e n g i k u t i t r a d i s i r o t a s i y a n g telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Adapun masyarakat yang ber tempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan

hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rancangan Undang-Undang ini hanya ditujukan kepada pelaku-pelaku perusakan hutan yang terorganisasi (korporasi).

“Pentingnya Rancangan Undang-U n d an g i n i d a l am m e nj a g a kelestarian sumber daya kehutanan sehingga hutan Indonesia akan tetap lestari dan dimanfaatkan besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” imbuh Firman Subagyo. (as)


Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR dipimpin Syamsul Bachri meninjau hasil karya siswa SMKN 2 Langsa, Aceh.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR mengunjungi LP Tanjung Gusta di Sumatera Utara.

FOTO BERITA


Berikut ini adalah rekomendasi disain meja kerja kom-puter dan postur kerja yang ideal :

Sudut pandang yang nyaman. Misalnya 15⁰ - 20⁰A.

Jarak pandang yang nyaman. Misalnya 350 mm – 600 B. mm untuk bentuk dan ukuran huruf normal

Bahu dan lengan berada pada posisi dan sudut yang C. tepat

Sandaran punggung yang dapat disesuaikanD.

Ketinggian kursi yang dapat disesuaikanE.

Dibutuhkan tatanan / alas kaki yang kokohF.

Jarak lutut yang memadaiG.

Tatanan / alas pergelangan tangan apabila dibutuh-H. kan

Layar komputer berada pada sudut yang tepat untuk I. pandangan tegak lurus

Penahan dokumen yang dapat disesuaikanJ.

Pergelangan tangan tetap lurus atau setidaknya con-K. dong

Layar yang dapat disesuaikan dengan cara diputar L. dan dimiringkan

Lebih baik menggunakan meja yang dapat disesuai-M. kan ketinggiannya

Tepi bantalan kursi yang membulatN.

Aspek K3 Perkantoran

Penggunaan komputer sebagai sarana kerja secara baik dan benar tentunya akan meminimalis ir b a h a y a - b a h a y a y a n g d a p a t ditimbulkan oleh komputer tersebut, disamping dengan t idak ada gangguan atau kerusakan tentunya menjadikan produktivitas pekerjaan akan menjadi transparan dan jelas. Oleh karena itu SDM hendaknya mempergunakan komputer secara sehat, benar dan nyaman.

B e r k a i t a n d e n g a n a s p e k Kese lamat an dan Kesehat an Kerja (K3) Perkantoran dengan penggunaan komputer, ada beberapa hal yang harus diperhatikan para

pekerja, antara lain :

• Memanfaatkan kesepuluh jari.

• Istirahatkan mata dengan melihat ke kejauhan setiap 15-20 menit.

• Istirahat 5-10 menit tiap satu jam kerja.

• Lakukan peregangan.

• Sudut lampu 45 derajat.

• Hindari cahaya yang menyilaukan, c ah ay a d at an g h ar us d ar i belakang.

• Sudut pandang 15 derajat, jarak layar dengan mata 30-50 cm

KIAT SEHAT

PENTINGNYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PERKANTORAN

(Bagian terakhir tulisan)


• Kursi ergonomis (adjusted chair).

• Jarak meja dengan paha 20 cm.

• Senam waktu istirahat.

Rekomendasi untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkan-toran, yang penting diperhatikan, ada tiga hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Perlu membuat leaflet/poster yang berhubungan dengan penggunaan komputer di setiap unit kerja.

2. Mengusulkan kepada pusat pro-mosi kesehatan untuk membuat poster/leaflet.

3. Penggunaan komputer yang bebas radiasi (liquor crystal display).

Faktor-Faktor Timbulnya Penyakit

Dalam lingkungan perkantoran sering dijumpai, terutama, penyakit tidak menular meskipun tidak menutup kemungkinan adanya penyakit menular dan kecelakaan kerja yang khusus menurut ienis pekerjaan dan lingkungan kerjanya.

Seperti, contohnya, pekerjaan labo ratorium menghadapi risiko keracunan atau terkena penyakit yang bibitnya berada pada bahan yang diperiksa, bekerja pada suatu reaktor atom disertai risiko gangguan risiko bahan radioaktif, pekerjaan kurir berisiko mengalami kecelakaaan kerja. Untuk pekerjaan yang demik ian sangat per lu diselenggarakannya jaminan kece-lakaan dan penyakit akibat kerja ,

Adapun faktor-faktor yang men-du kung timbulnya penyakit ter-sebut, antara lain karena ventilasi dan sistem pendingin ruangan (AC/ Air Conditioner). Di Indonesia, AC dipakai di banyak tempat termasuk lingkungan kerja. Apalagi penggunaan AC yang berfungsi

kurang baik dapat meningkatkan kelembaban ruangan. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang disebut “Humidifier Fever”. Timbulnya humidifier fever ini bisa terjadi karena perawatan AC yang tidak baik/teratur dan seringnya frekuensi pemakaian AC (±10 jam/hari).

Kemudian ada faktor fisik. Yaitu bisa termasuk benda ataupun zat yang terdapat di kantor dan secara fisik dapat menularkan penyakit. Misalnya, karpet yang biasa di-gunakan untuk melapisi ruangan ber-AC di perkantoran, apabila tidak dijaga kebersihannya maka dapat menimbulkan tumpukan debu halus yang bila tersebar terbawa angin dan terhirup pekerja kantoran akan mengganggu kesehatan.

Faktor lainnya adalah faktor sani tasi. Ini seringkali dijumpai di perkantoran disediakan minuman ataupun dapur bagi para staf dan kar yawannya. Bila kebersihan air minum tersebut tidak terjaga maka dapat dapat juga menjadi salah satu faktor yang mendukung penyebaran penyakit. Selain itu toilet bagi pekerja perkantoranpun harus dijaga kebersihannya agar jangan sampai menjadi sumber dan media penyebaran penyakit.

Perlu diketahui pula, ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya m as a l ah - m as a l ah ke s e h at an tersebut, seperti, faktor sosial ekonomi. Salah satu masalah yang sering timbul adalah stress. Pada umumnya stress yang mereka alami disebabkan karena terlalu banyaknya pekerjaan dan juga adanya konflik dengan sesama rekan kerja rekan atau dengan atasan. Stress ini termasuk dalam masalah kesehatan mental dan psikologi.

Kemudian faktor yang lainnya adalah faktor risiko dan gaya hidup pekerja perkantoran. Gaya hidup yang salah sering menimbulkan masalah pada para pekerja, seperti,

akibat terlalu sering duduk di belakang meja, sehingga aktivitas gerak mereka kurang. Hal tersebut dapat menyebabkan aliran darah kurang lancar sehingga timbul masalah pegal-pegal, linu di daerah punggung, pinggang, leher dan bahu.

Kebiasaan lainnya seperti mero-kok, minum kopi, dan alkohol juga sering menimbulkan masalah, kebiasaan makan makanan cepat saji (karena kurangnya waktu istirahat) sering menimbulkan masalah yang serius seperti stroke dan jantung koroner. Bagi operator komputer, sering timbul masalah dengan pengl ihatannya seper t i mata perih, berair, dan mata merah, dan kebiasaan para pekerja untuk lembur dapat merangsang timbulnya stress akibat terlalu memaksakan diri dalam bekerja

Dan, terakhir faktor struktur bangunan dan lingkungan kerja. Hal yang sering menimbulkan masalah antara lain : ventilasi, pencahayaan, dan sanitasi yang kurang memenuhi persyaratan. Sedangkan masalah kesehatan yang mungkin timbul antara lain : sesak nafas, asma, dan pneumoconiosis.

Semoga artikel ini dapat memberi manfaat dan berguna untuk membenahi dan menciptakan l ing kungan perkantoran yang memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Amin.

Sumber:

(Sumber : DR. Suma’mur P.K., M.Sc., 2009. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES), Sagung Seto, Jakarta)

Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Pedoman praktis Ergonomik Petunjuk yang mudah diterapkan dalam meningkatkan keselamatan dan kondisi kerja, Kantor Perburuhan Nassional (ILO) bersama dengan Asosiasi Ergonomik Internasional (IEA),2000, Jakarta


ariF WiBOWO

Terkenal berani, “vokal” dan tegas dalam me nyuarakan kepentingan rakyat, namun siapa sangka jika masa kecil Wakil Ketua komisi II DPR RI, Arif Wibowo begitu memprihatinkan, bahkan bisa dikatakan serba kekurangan.

Siapapun ingin dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga harmonis dengan kondisi ekonomi yang serba cukup. Begitupun halnya dengan Arif.Sempat sedih dan kecewa dengan perpisahan kedua orangtuanya yang kemudian menyeretnya ke dalam kehidupan yang serba pahit, jika dirasakan saat itu, namun cukup indah untuk dikenang saat ini. Namun, Arif kini

ia malah dapat memetik hikmah dari semua peristiwa yang dialami keluarganya.

Hikmah Keluarga Broken Home

Masih diingat Arif saat kecil ia harus rela membagi satu butir telor ceplok yang disediakan ibundanya, Retno Ambarini kepada ketiga adik kandungnya. Maklum,


ketika itu sang ibu hanya seorang buruh pabrik, sementara menurut Arif, ayahnya, Slamet Santoso meninggalkan ia dan ketiga adiknya sejak ia kecil. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana sulitnya sang ibu mengatur uang upah bekerjanya yang hanya sekitar dua atau tiga ribu setiap harinya untuk membiayai berbagai keperluan keluarganya.

Kondisi demikian tak ayal mem-buat Arif harus ikut berjuang meringankan beban sang ibu. Ter-le bih lagi posisinya sebagai anak sulung. Rumah Arif di kelurahan Ororombo, Madiun yang berdekatan dengan terminal, langsung menarik perhatian Arif muda untuk mengais rejeki disana. Kebetulan sebagian besar tetangga Arif pun yang notabene merupakan masyarakat pinggiran itu menggantungkan hidupnya dari sektor informal

seperti menjadi supir, calo, makelar dan sebagainya.

Arif memulainya lewat pergaulan dengan tukang becak. Saat tukang becak itu istirahat dan becaknya tidak dipakai, Arif meminta ijin untuk bisa menarik becak tersebut. Namun, saat tak ada becak yang bisa dipinjam, Arif pun berlari ke dalam terminal dan stasiun untuk menjadi calo. Calo yang dimaksud Arif ini hanya membantu calon penumpang untuk mendapatkan tiket, namun ia tidak menaikkan harga tiketnya. Jadi ia hanya mendapat kelebihan yang diberikan calon penumpang tersebut. Cara itu dinilai Arif lebih barokah untuk hidupnya.

“Malah saya pernah nungguin orang judi. Cara hidup orang judi kan kalau sudah kalap apa saja dijual, ada anak orang kaya suka main judi, jadi saya tungguin nanti kalau

dia kalah, dia jual jam tangannya. Saya beli dengan harga 10 ribu, kemudian saya jual kembali dengan harga 15 ribu, jadi saya untung lima ribu,”kisahnya.

Kehidupan di sekitar terminal dan stasiun dianggap Arif memang cukup keras. Namun untungnya ia masih sadar dan ingat akan pesan ibundanya, untuk terus melanjutkan sekolah. Hal itulah yang membedakan Arif dengan “preman” atau penghuni terminal dan stasiun lainnya. Dari penghasilannya itulah yang membuat Arif dapat bertahan hidup, survive, dan sedikit demi sedikit dapat membantu membiayai sekolah ketiga adiknya.

“Kata pengantar Ibu saya selalu begini, berbaiklah oleh semua orang. Kita ini orang tidak punya, ibu bekerja supaya kalian bisa sekolah. Modal kalian itu untuk hidup itu hanya sekolah. Pinterlah dan bergaul dengan banyak orang tapi kalian tetap harus bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Saya hanya bisa sekolahkan kalian hingga tingkat SLTA, setelah itu kalau mau kuliah kalian harus membiayai sendiri,”kisah Arif.

Dengan kata lain, tanpa disadari sang ibu mengajarkan bahwa hanya diri sendirilah yang bisa menjamin kehidupan di masa mendatang, bukan orang lain. Orangtua hanya bisa memberikan arahan. Berbekal nasehat dari sang ibu itulah, Arif mencoba menyeimbangkan pengetahuan sosialnya yang ia dapat lewat pengalaman dengan kemampuan akademik yang di dapat dari bangku sekolah.

Setelah sibuk bekerja di sebuah pabrik seharian, menjelang Adzan Magrib berkumandang sang ibu selalu menyempatkan diri untuk mengumpulkan ke empat anaknya. Selain mengajarkan untuk tidak melupakan sholat lima waktu, sang ibu tak lelahnya mengingatkan keempat anaknya.


Dari Simpatisan ke Aktivis Parpol

Berbekal “wejangan” dari sang bunda itu jugalah, sejak SMP Arif mencoba menjadi simpatisan PDI (Par tai Demokrasi Indonesia), karena sejak lama keluarga Arif memang berorientasi pada ajaran Soekarno. Lulus SMA, ia mendaftar di Universitas Negeri Jember (Unej). Di bangku kuliah Arif yang mengaku ketika itu masih kerap menarik becak, mulai tergerak untuk terjun langsung ke sebuah organisasi m ah as i s w a, G M N I (G e r ak an Mahasiswa Nasional Indonesia). GMNI merupakan organisasi atas sebuah gerakan mahasiswa yang berlandaskan ajaran Marhaenisme atau orang yang tertindas.

Dari sana kemampuan berpikir Arif semakin terasah. Dengan cukup cepat ia bisa mendapat jawaban akan kondisi sekitar tempat tinggalnya dulu, dimana sebagian besar masyarakat yang bekerja disektor informal itu mayoritas tidak bersekolah. Padahal bisa dikatakan anak-anak tersebut tidak bodoh. Arif menilai semua itu dikarenakan miskinnya akses terhadap ekonomi yang produktif. Miskinnya akses tersebut menurut Arif karena tidak ada kebijakan yang memberikan dukungan kepada mereka.

Dari sana kesadaran polit ik Arif semakin tumbuh. Jika awal-nya ia bersosialisasi hanya se-ke dar untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian berkembang untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak, masyarakat luas, bahkan untuk Negara.

Meski demikian Arif mengaku, tidak terbesit sedikitpun cita-cita untuk menjadi anggota DPR. Sejak kecil Arif malah lebih bermimpi untuk menjadi Presiden. Arif kecil berpikir, orang paling berkuasa di negeri ini adalah presiden. Presidenlah yang menentukan mati hidupnya rakyat. Jika Presiden salah memimpin ya matilah rakyat dan Negara ini.

Selama tiga belas tahun memimpin

GMNI, Arif langsung bergabung dalam sebuah partai. Berbarengan dengan hal itu ia dipercaya untuk menjadi konsultan di tata ruang kota. Salah satu hal yang sempat dilakukan oleh Arif adalah mengurus tower te lekomunikas i , l eb ih tepatnya konsep tower terpadu yang tidak merusak tata kota. Saat itu Arif mencoba untuk memberi pertimbangan tentang bagaimana peraturan daerah yang berlaku, bagaimana kondisi politiknya. Jika dalam proses pelaksanaannya ditemui hambatan atau konflik, ialah yang turut mencarikan solusinya.

Dari sana, berbekal pengalaman berorganisasi didukung dengan pengetahuan yang ia miliki, baik dari bangku kuliah maupun dari berbagai buku serta literatur yang dibaca, Arif didapuk menjadi wakil pemimpin redaksi (wapemred)

tabloid Suluh Rakyat yang meru-pakan media massa lokal di Bali. Disaat menjadi wapemred itu, kedekatannya dengan berbagai pihak semakin intens. Termasuk dengan para aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Tak jarang Arif diminta para aktivis tersebut untuk ikut dalam pengorganisasian masyarakat. Ia memberikan ceramah dan membantu manajemen untuk beras miskin. Bahkan ia sempat membantu BAPPENAS mengatur proposal tentang kebijakan subsidi BBM saat itu.

Dapat diduga setelah itu Arif pun tak ragu lagi untuk terjun langsung dalam dunia politik. Arif menganggap lewat jalur politik lah ia dapat terus membangun negeri. Di PDI-Perjuangan meski hingga saat ini ia bukan sebagai pengurus harian, Arif menduduki beberapa posisi yang cukup penting. Ia sempat menjadi sekretaris Biro Monitoring dan Evaluasi Badiklat Perusahaan untuk partai selama dua tahun.

Setelah itu ia dipercaya bergabung dalam tim pemenangan pemilu PDI-Perjuangan hingga saat ini.

Dipercaya menduduki kursi wakil ketua komisi II DPR RI, Arif merasa masih terus harus belajar untuk memperbaiki sebuah sistem yang ada. Dengan ketiga fungsi atau kewenangan yang dimiliki oleh anggota dewan, ia mencoba ikut merubah tatanan yang ia anggap tidak tepat. Pembelajaran yang dilakukan Arif sejak kecil, masih terus dilakukannya hingga kini. Ia bahkan tidak setuju dengan anggapan bahwa yang diperlukan anggota dewan hanyalah dukungan suara dari masyarakat. Bagi Arif, anggota dewan harus pintar dan wajib mengerti ilmu dan berpengetahuan. Kalau tidak, maka tidak banyak yang bisa ia perbuat untuk masyarakat, bangsa dan Negara.

“Kalau mendapat dukungan suara terbanyak, itu kan mekanisme election nya. Tetapi begitu dia menjadi anggota DPR, merancang un dan g - un dan g, m en gawas i kebijakan pemerintah, mengawasi kinerja pemerintah, kalau dia tidak punya pengetahuan, bagaimana?. T i d a k a d a k n o w l e d g e y a n g digunakan untuk analisa. Sehingga bukan tidak mungkin ia akan salah dalam mengambil keputusan. Disini pengetahuan saja tidak cukup, tapi pengalaman juga menjadi bagian yang tidak kalah,”ungkap pria kelahiran 29 Juni 1968 ini.

Menikah dengan Syarat

Saat menjadi Wakil pemimpin redaksi tabloid lokal di Bali, saat itu ada sebuah protes sosial di keluarga Arif. Sindiran kepada Arif pun kerap dilontarkan oleh ibu dan ketiga saudara kandung Arif. Kebetulan dari empat bersaudara, Arif lah yang belum menikah ketika itu. Sementara ketiga adiknya sudah

Bagi Arif, anggota dewan harus pintar dan wajib mengerti ilmu dan berpengetahuan. Kalau tidak, maka tidak banyak yang bisa ia perbuat untuk masyarakat, bangsa dan Negara.


lebih dahulu membina rumah tangga. Arif mengaku saat itu ia memang sangat selektif memilih isteri. Sebagai aktivisi politik yang diakunya hidup tak menentu itu, Ia ingin calon pendamping hidupnya kelak dapat mengerti posisi dirinya. Bahkan bukan tidak mungkin, sampai pada situasi yang paling ekstrem pun, misalnya tiba-tiba masuk penjara (bukan karena korupsi), ia ingin calon isterinya itu bisa memahami kondisi tersebut.

“Dulu sistemnya belum berubah, bisa ditangkap masuk penjara, sangat tidak jelas hidup aktivis politik. Makanya orang dulu jarang mau anaknya pacaran sama orang politik. Selain karena kerjanya tidak permanen, kedua karena nasibnya belum begitu jelas,”ungkap Arif.

Di akhir tahun 2000, Arif bertemu dengan seorang gadis yang bekerja di lingkungan Pariwisata di Bali, Heni Supriani nama gadis itu. Entah karena memang sudah jodoh, atau ada sesuatu yang berbeda dalam diri Heni yang menimbulkan getar-getar di hati Arif. Hingga kemudian me muncul keberanian dan keyakinan

dalam diri Arif untuk mengetahui lebih jauh tentang gadis itu.

Tiga bulan melakukan penjajakan dengan Heni, hingga akhirnya Arif yakin bahwa gadis itulah yang akan menjadi pendamping hidupnya dan menjadi ibu bagi anak-anaknya kelak. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2001 Arif resmi meminang Heni untuk menjadi isterinya.

“Sebelum nikah saya bilang ke calon isteri saya, jangan ganggu urusan partai, urusan organisasi, begitupun dengan urusan banyak orang. Saya bilang kalau kamu meributkan soal itu, pasti hubungan kita tidak akan langgeng. Itulah syarat dan akhirnya jadi komitmen kami,”kata anggota dewan yang selalu mengumpulkan bahan rapat selama menjadi anggota dewan.

Meski demikian, Arif pun memberi jaminan kepada isterinya, bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kewajibannya sebagi suami dan ayah bagi anak-anaknya kelak. Jaminan tersebut didasarkan pada wejangan yang pernah diberikan oleh sang bunda sejak ia kecil. Dimana ketika

itu sang bunda mengibaratkan ayam saja yang tidak punya akal bisa makan, masa manusia yang punya akal dan pernah kuliah tidak bisa.

Setelah menikah Arif memutuskan untuk tinggal di rumah mertua, karena bagi Arif disitulah tempat yang paling nyaman dan aman jika ia harus meninggalkan isterinya untuk menjalankan aktivitas politiknya. Namun, di awal-awal pernikahan, Arif sengaja memperkenalkan sang isteri kepada pekerjaan dan dunianya. Hal itu dimaksudkan agar sang isteri dapat melihat sendiri bagaimana pekerjaan sang suami. Bahkan ketika Arif harus hijrah ke Jakarta dan menjadi tim pemenangan pemilu beberapa tahun silam, Arif mengajak serta isterinya untuk berkampanye.

“Setelah beberapa kali mengikuti kegiatan saya, akhirnya isteri saya bosan sendiri. Dan akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di Madiun,”ujar Arif diiringi dengan tawa.

Kondisi keuangan Arif yang ketika itu belum terlalu mapan, membuat Arif dengan terpaksa harus menjalani Long distance relationship dengan sang isteri. Arif di Jakarta dan sang isteri di Madiun. Meski demikian hampir setiap dua bulan sekali Arif menyempatkan diri untuk pulang ke Madiun.

“Ketika itu, di sini saya tidak punya duit untuk memboyong istri ke Jakarta. Gaji paling Cuma 3 -4 juta. 1 juta buat hidup saya sisanya saya kirim buat istri,”kisahnya.

Gagal Menyaksikan Kelahiran Ketiga Buah hatinya

Tentu bukan hal yang mudah bagi Arif dan Heni untuk menjalani hubungan jarak jauh sebagai sepasang suami isteri. Terlebih ketika satu persatu buah hati mereka hadir ke muka bumi ini. Moment menantika buah hati untuk yang pertama kali menjadi hal yang tidak akan terlupakan bagi setiap pasangan. Begitupun halnya dengan


Arif, maksud hati ingin menyaksikan secara langsung detik-detik kelahiran sang jabang bayi. Namun apa daya, karena panggilan tugas Negara, ia harus rela mengubur dalam-dalam keinginan tersebut. Pada 3 Apri 2002, putra pertama mereka lahir tanpa disaksikan oleh sang ayah. Risang Mahesa Wiriansyah begitulah keduanya menamai anak sulung mereka.

“Ar t i dar i nama i tu adalah Marhaen Indonesia yang memberi kehormatan untuk bangsanya. Tentu harapan kami sudah jelas tertera dalam makna nama anak pertama kami tersebut,”jelas Arif.

Kebahagiaan keduanya semakin l e n gk ap, ke t i k a l i m a t ahu n kemudian, Heni dan Arif dikaruniai putra keduanya pada 17 Oktober 2007 lalu. Arief Suryonegoro, begitulah keduanya menamainya. Ada kejadian yang cukup lucu saat kelahiran anak keduanya. Tak ingin ketinggalan momen bahagia atas kelahiran sang buah hati. Jauh-jauh hari Arif sudah meluangkan waktu untuk ikut mendampingi proses persalinan sang isteri. Cukup lama Arif menanti kelahiran sang jabang bayi keduanya. Karena bayi yang dinanti tau kunjung lahir, Arif meminta ijin sejenak kepada sang isteri untuk membeli rokok di luar. Kebetulan ketika itu Arif mendapat informasi dari sang bidan bahwa belum terlihat tanda-tanda akan segera melahirkan.

“Eh saat saya keluar beli rokok, anak kedua saya lahir,”cerita Arif terkekeh.

Untuk kali ini tentu kekecewaan Heni terobati, karena ia sudah melihat sendiri keinginan dan niat sang suami untuk menemani persalinannya. Namun Allah SWT berkehendak lain, untuk yang kedua kalinya Heni melahirkan tanpa didampingi sang suami. Hal yang sama pun dialami saat kelahiran anak ketiganya, Kanya Sitha Pramesti yang lahir pada 21 April 2009 silam.

Lengkap sudah kebahagian Arief dan Heni, dikaruniai ketiga buah hati yang cantik dan tampan. Disini Arief mulai berbagi peran dengan sang isteri. Keduanya sepakat untuk urusan mencari nafkah seperti ajaran agama Islam ada di pundak Arief sebagai kepala keluarga. Sementara ia meminta sang Isteri untuk tidak bekerja alias full mengurusi anak-anak dan rumahtangga. Meski begitu, ia tidak ingin ketinggalan dalam proses tumbuh kembang sang anak, untuk mensiasatinya ia tak lupa untuk berkomunikasi dengan ketiga buah hatinya setiap hari. Melalui telpon Arif mengetahui perkembangan sang buah hati. Misalnya si sulung yang ia ketahui menggemari olahraga beladiri karate, sementara daya seni putra keduanya lebih terlihat dominan. Terbukti dengan hiasan rumah Arief yang di dominasi oleh lukisan dan gambar-gambar karya sang buah hati.

Arief memang membebaskan sang buah hati untuk menekuni hobi dan kegemarannya masing-masing. Bagi Arif, ke depannya anak ingin menjadi apa itu adalah takdir Illahi, yang terpenting bagi Arif dan heni adalah ketiganya dapat menjadi manusia yang baik, yang peduli terhadap kepentingan banyak orang, masyarakat dan Negara.

Proses demokrasi ia terapkan juga dalam keluarganya. Bahkan karena kebebasan itulah, ia pernah beberapa kali mendapat protes dari

ketiga anaknya yang menanyakan kenapa mereka hidup terpisah, tidak seperti orangtua teman-temannya. Menjawab hal tersebut Arif mencoba memberi pemahaman bahwa suatu hari mereka pasti akan berkumpul bersama kembali. Arif juga kerap menceritakan kisah orang sukses dari daerah-daerah terpencil. Hal itu untuk memunculkan semangat juang bagi ketiga hatinya.

“Jujur saja saya ingin berkumpul dengan anak-anak dan ister i. Tap i menimbang dar i asp ek pendidikannya dan lingkungan. Saya memiliki kekuatiran terhadap lingkungan kota besar. Mungkin kalau sudah kuliah terserah aja mau kemana,” jelas Arif.

Kekuatiran Arif diantaranya meli-puti penyakit sosial yang sangat marak di kota-kota besar, seperti Narkoba, Judi, dll. Dan ia melihat selama ini universitas dan perguruan tinggi negeri malah didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah. Dari sana Arif menyimpulkan bahwa lingkungan sosial ekonomi itu menentukan orientasi anak kepada tahapan berikutnya. Seperti pengalamannya sebelumnya bahwa pengetahuan tidak hanya di dapat dari bangku sekolah, maka ia juga mencoba menerapkan hal tersebut kepada ketiga buah hatinya. Sehingga sejak dini Arif mengarahkan anak-anaknya untuk belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. (Ayu)


KUNJUNGAN KERJA

Kerisauan tidak lagi disembunyikan anggota Komisi V DPR RI, Teguh Juwarno saat meninjau persiapan infrastruktur dan angkutan Lebaran 2013. Bagaimana tidak, mudik menjelang lebaran adalah peristiwa tahunan yang seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak jauh-jauh hari. Tetapi sejumlah persoalan masih saja terjadi, berulang kembali seperti tidak ada evaluasi dan antisipasi.

“Pasar tumpah dari tahun ke tahun masih terus jadi masalah, perbaikan jalur pantura tidak optimal, kor-ban lalu lintas terus meningkat terutama pengguna sepeda motor. Seharusnya skenario terbaik harus dilakukan untuk menata arus mudik nasional, mengapa tidak membentuk kepanitiaan nasional?,” tanyanya saat meninjau perbaikan Jalur Pantura bersama Tim Kunjungan Spesifik Komisi V, di Indramayu, Jabar, beberapa waktu lalu.

Panitia nasional lanjut politisi Fraksi PAN ini akan melibatkan lintas sektoral dari seluruh kementerian terkait sehingga koordinasi untuk kesiapan angkutan lebaran menjadi lebih baik. Masalah koordinasi antar instansi juga mendapat sorotan anggota Komisi V dari FPG Hetifah. Kasus berulangnya kerusakan jalan di Jalur Pantura setiap tahun merupakan bukti tidak sinkronnya Kementrian PU dengan Kementrian Perhubungan.

“Jalan yang dibangun Kementrian PU tidak sesuai kebutuhan, sementara yang mengawasi penggunaan jalan Kementrian Perhubungan juga tidak efektif atau main mata dengan pengguna. Jalan jadi rusak sebelum

waktunya,” tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kaltim ini. Ia juga meminta semua instansi terkait bekerja keras agar kasus kecelakaan yang terjadi di Jalur Pantura pada tahun 2012 lalu dapat ditekan pada arus mudik tahun ini.

Dalam kunjungan itu Komisi V menemukan fakta mengejutkan saat sidak di jembatan timbang Indramayu, Cisarang. Sebagian besar truk yang melintas ternyata kelebihan beban bahkan ada truk besar yang membawa beban sampai 40 ton.

“Ini harus ditilang, aturan harus ditegakkan supaya jalan jangan sampai rusak dan diperbaiki terus menerus,” tandas Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama yang memimpin peninjauan ke sejumlah lokasi di Jawa Tengah.

Tinjau Kesiapan Lebih Awal

Untuk memantau kesiapan aparat dalam melayani mudik Lebaran

2013, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke sejumlah lokasi penting lebih awal. Hal ini dilakukan agar kekurangan yang ditemukan pada saat kunjungan masih dapat diperbaiki.

“Kita meninjau lebih awal kalau tahun sebelumnya pada H-10, ini karena fokus kita ingin melihat langsung ke lapangan kesiapan apa yang sudah dilakukan untuk melayani pemudik yang diperkirakan meningkat sampai 20 persen,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Muhidin M. Said yang memimpin kunjungan ke beberapa titik penting di Jatim.

Di Bandara Juanda, Surabaya, Muhidin yang juga Wakil Ketua Komisi V bersama 14 anggota komisi dari 9 fraksi memeriksa sejumlah fasilitas diantaranya terminal luar negeri, terminal dalam negeri serta fasilitas baru hotel bandara. Secara umum polit isi FPG ini menilai persiapan bandara terbaik tingkat Asean 2013 untuk kategori

Perlu Panitia Nasional Tangani Mudik Lebaran


penumpang dibawah 20juta orang, cukup baik. “Kita tadi sudah keliling, berdialog dengan sejumlah pihak mulai dari pimpinan sampai petugas di lapangan seperti portir, saya fikir persiapan cukup baik,” papar wakil rakyat dari dapil Sulteng ini.

Sementara itu dalam penjelas-annya GM PT. Angkasa Pura I Trikora Raharjo menjelaskan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan jumlah lalu lintas penerbangan, pihaknya telah siap beroperasi 24 jam. Ia mengakui kesibukan bandara yang dipimpinnya meningkat pesat. Bahkan pada jam sibuk melayani 37 penerbangan perjam. “Kita berharap Komisi V mendukung penyelesaian Terminal 2 yang sedang dikerjakan,” ungkap Tr ikor a y ang b ic ar a didampingi Danlanud Juanda Kol Laut (P) Sigit Setianta.

Dalam peninjauan ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Komisi V DPR RI meminta otoritas pelabuhan mengawasi dengan ketat kapal yang akan mengangkut penumpang mudik L ebar an 2013. K asus pemberangkatan kapal dengan penumpang melebihi kapasitas perlu dipantau untuk mencegah kasus kecelakaan di laut. “Masalah over load penumpang kapal laut agar diperhatikan, kita mencatat sejumlah kecelakaan terjadi di laut karena beban melebihi kapasitas. Tahun ini jangan sampai ada yang lolos,” kata anggota Komisi V Bakri.

Kaget, 477 Pintu Perlintasan Kereta Tidak Dijaga

Sementara itu tim kunjungan terkaget-kaget mendapat informasi, ada 477 pintu perlintasan resmi kereta api yang tidak dijaga di wilayah Daops VI I I . Sejumlah anggota mempertanyakan kondisi ini karena dinilai membahayakan pengguna jalan yang bersinggungan dengan rel kereta.

“Angka 477 pintu perlintasan KA tidak dijaga ditambah 126 pintu perlintasan liar, itu angka yang serius. PT KAI perlu memberi perhatian pada kondisi ini, apalagi angka kecelakaan

di pintu perlintasan setiap tahunnya cukup tinggi, buktinya tadi malam di Lamongan terjadi kecelakaan di lintasan tidak dijaga, 3 meninggal,” kata anggota Komisi V Zulkilfli Anwar dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan PT KAI Daops VIII di Stasiun Pasar Turi, Surabaya.

Politisi FP Demokrat ini mem-beri solusi menjalin kerja sama dengan Pemda setempat karena ia m ey ak in i s e jumlah p intu perlintasan baru muncul karena proses pembangunan, termasuk perumahanan yang berkembang p es at . “ Kadaops V I I I bagus-baguslah hubungan dengan Pemda. Datangi bupati, walikota, gubernur sampaikan apa yg tidak bisa dijaga. Kita tahu banyak perumahan sering membuka jalur perlintasan baru dan itukan izinnya diberikan Pemda,” tandasnya.

Sementara itu anggota Komisi V Agung Budi Santoso meminta langkah segera perlu disiapkan terutama pada saat kepadatan kendaraan di jalan raya meningkat pesat pada saat Lebaran nanti. Disamping itu untuk jangka panjang PT KAI perlu mempelajari dengan ser ius ide meninggikan jalur transportasi rel ini.

“Saya mendapat informasi ternyata biaya membuat underpass dan fly over pada setiap persinggungan kereta api dengan kendaraan lain jauh lebih mahal dari pada kita

naikkan saja semua jalur rel ini. Kita minta PT KAI lebih konkrit menggarap hal ini,” imbuhnya.

Direktur Operasi PT KAI Herlianto yang hadir dalam per temuan tersebut mengakui sulit untuk menjaga seluruh pintu perlintasan. Pada saat arus mudik ini telah diambil sejumlah langkah diantaranya, m e n a m b a h j u m l a h p e t u g a s terutama di perlintasan yang ramai pada saat Lebaran, memasang spanduk peringatan atau lampu tanda bahaya pada pintu yang tidak dijaga.

“Beberapa menit sebelum kereta melintas lampu ini otomatis akan menyala memberi peringatan kepada siapa saja yang akan melintas,” kata dia. Pada bagian lain ia juga memaparkan pada Lebaran kali ini PT KAI meneruskan kebijakan tidak ada penumpang berdiri dan nama pemegang tiket harus sesuai KTP. “Langkah ini tahun lalu terbukti berhasil menghadang calo di stasiun dan terbukti meningkatkan k e n y a m a n a n p e n u m p a n g , ” lanjutnya.

Per temuan ditutup dengan meninjau sejumlah fasilitas di Stasiun Pasar Turi. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Muhidin M. Said mendapat kehormatan untuk melepas kereta Kertajaya yang akan berangkat menuju Stasiun Senen, Jakarta. (si/iky)


Dalam rangka memantau kesiapan ketersediaan pasokan BBM, Gas, dan Listrik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H, Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup, melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim) pada 24 sampai dengan 26 Juli 2013 lalu.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII ke Sumut yang dipimpin Ketua Komisi VII, Sutan Bathoegana, meny at akan s iap membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengatasi krisis energi di daerah Sumatera Utara.

“Kami siap mendukung peng-optimalan seluruh potensi cadangan sumber-sumber pasokan listrik maupun persoalan kelangkaan solar dan gas di Sumut,” kata Sutan Bathoegana saat melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi di

Medan, Kamis (25/7)

Menurut Sutan, upaya membantu mencar ikan solusi mengatasi krisis energi Sumut tahap awal akan dilakukan Komisi VII dengan melakukan pertemuan dengan kementerian dan perusahaan yang menangani gas dan listrik untuk mencari tahu permasalahannya secara lebih jelas.

“Kami misalnya akan berkoordinasi dengan Pertamina, PLN, PGN dan termasuk SKK Migas” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Pemerintah Provinsi Sumut sendiri diharapkan bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki cadangan sumber daya panas bumi dan lainnya.

Wakil Gubernur Sumut, Erry Nuradi menyebutkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Sumut tahun 2013 untuk premium 1,6 juta kilo liter dan jenis solar sebanyak 1,028

juta kilo liter.

Sementara realisasi penyaluran solar hingga Juni 2013 rata-rata sudah lebih tinggi sekitar empat persen di atas kuota.

Dalam per temuan tersebut, Tengku Erry juga menjelaskan masalah krisis gas dimana dari minimal kebutuhan gas sekitar 20 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd), namun yang tersedia tinggal tujuh juta mmscfd dan itu membuat industri kewalahan.

Minimnya pasokan gas i tu selain akibat tidak beroperasinya lapangan gas alam Glagah Kambuna di outsourches L angkat juga disebabkan belum berproduksinya Sumur Benggala A yang menyimpan cadangan gas alam baru yang ditemukan PT Pertamina Pangkalan Susu sebesar 6 mmscfd akibat masalah perijinan.

Sementara menyangkut listrik, m e n u r u t d i a , p e n i n g k a t a n pemakaian daya listrik yang sekitar tujuh persen per tahun belum mampu dipenuhi PLN.

Pada kondisi Maret 2013 dijelaskan daya mampu pasok listrik dari PT.PLN untuk wilayah Sumut hampir sama dengan beban puncak yakni sebesar 1.653 MW sehingga pemadaman listrik selalu terjadi. “Masalah krisis energi Sumut perlu bantuan DPR RI untuk mencarikan solusinya,” katanya.

Selain melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati se-Sumut, Tim Komisi VII DPR RI juga melakukan pertemuan dengan General Manager (GM) Pertamina wilayah Sumut, GM PLN wilayah Sumut, GM Angkasa

Komisi VII Siap Bantu Sumut Atasi Krisis Energi

KUNJUNGAN KERJA


Pura, BPH Migas dan peninjauan ke SPBU-SPBU yang ada di Sumut, serta berkunjung ke LP. Tanjung Gusta.

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII ke Sumut antara lain Jhonny Allen Marbun (F-PD), Milton Pakpahan (F-PD), Bobby Adhityo Rizaldi (F-PG), Nazaruddin Kiemas (F-PDI Perjuangan), Muhammad Idris Luthfi (F-PKS), Asmin Amin (F-PKS), Jamaluddin Jafar (F-PAN), Agus Sulistyono (F-PKB), Mulyadi (F-Gerindra), dan Herry Lontung Siregar (F-Hanura).

Tak Boleh Terjadi Kelangkaan BBM dan Pasokan Listrik

Sementara itu, Tim Komisi VII DPR RI ke Jawa Barat memberikan perhatian dan dukungan serius terhadap kesiapan pasokan BBM dan Listrik wilayah Jawa Barat dan Banten menjelang dan saat lebaran.

Saat meninjau Terminal BBM di Padalarang dan PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Rabu (24/7), Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Ahmad Farial menegaskan, menjelang, saat dan pasca lebaran H+7 tidak boleh ada kelangkaan pasokan baik BBM maupun pasokan listrik.

“Ya nggak boleh ada kelangkaan. Kita sangat menekankan betul jangan sampai ada kelangkaan, agar masyarakat yang merayakan lebaran tidak terganggu,” ungkap Farial.

Dalam kunjungan ke Terminal BBM Padalarang Tim Komisi VII DPR diterima General Manajer Wilayah III Hasto Wibowo, Kepala Terminal BBM Padalarang Nandang Sanuddin dan B. Putut.

Hasto menjelaskan, Pertamina khususnya TBBM Bandung sudah ada kesiapan dalam pendistribusian pasokan BBM ke setiap SPBU di Wilayah Jabar, “Kita utamakan b aga imana mas y ar ak at s aat m e m b u t u h k a n B B M m e r e k a tidak kesusahan dan tidak antre berkepanjangan,” ujarnya.

Sedangkan untuk pendistribusian pasokan BBM ke et iap SPBU Pertamina mengalami kendala de-ngan adanya kemacetan jalan. Untuk itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolda dan Kapolres wilayah Jabar, sehingga kepolisian tidak mengalihkan mobil tangki ke arah lain selain ke SPBU yang dituju.

Guna mengantisipasi kekurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat mudik Hari Raya Lebaran nanti, Pertamina telah menyiapkan BBM jenis Pertamax dan Pertamax plus dalam kemasan yang dijual eceran.

Model penjualan Pertamax ini menjadi salah satu upaya perseroan mengantisipasi kemacetan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). “Tahun lalu terjadi antrean panjang disetiap SPBU jalur padat kendaraan,” kata Hasto.

Menurutnya, penjualan Pertamax eceran ini tersedia di tenda-tenda resmi milik Pertamina. Pertamax eceran tersimpan secara aman di dalam kaleng dan drum yang dapat diisi ulang. BBM dalam kemasan ini telah tersedia dalam jumlah 20 ribu kaleng/drum.

“Pertamina sudah menyiapkan kemasan 5, 10, dan 20 liter untuk Pertamax yang akan dijual eceran saat arus mudik sampai arus balik,” tutur Hasto menambahkan. Saat ditanya harga Per tamax kemasan ini, Hasto mengaku belum menentukannya. Namun, diperkirakan harga Pertamax eceran ini lebih mahal Rp 500.

“Selisih harga sekitar Rp 500 untuk ongkos angkut dari SPBU menuju tempat penjualan, juga untuk biaya produksi kemasan,” tuturnya.

Dalam pertemuan Komisi VII dengan PT. PLN di Bale Sumur Bandung, Direktur Konstruksi dan Energi Baru/Terbarukan, Nasri Sebayang menjelaskan, untuk DJBB tidak mengalami kendala yang berarti. Selama periode H-15 sampai dengan H+15, PLN DJBB meniadakan

semua kegiatan pemeliharaan listrik terencana yang mengakibatkan pemadaman aliran, menyiapkan posko siaga sebanyak 348 posko dengan jumlah total personil siaga 2.832 petugas yang berjaga 24 jam melayani pelanggan.

Disamping itu, PT. PLN menyiapkan sarana pendukung berupa kendaraan pelayanan teknik 434 unit, trafo mobil 58 unit, mobil crane 23 unit, mobil deteksi gangguan 10 unit dan genset (1 sd 100 kVa 87 unit).

Dar i hasi l kunjungannya di Terminal BBM Bandung dan Bale Sumur Bandung, kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menilai secara sepintas PT. Pertamina dan PT. PLN sudah siap untuk pasokan BBM menjelang sampai H+7 lebaran.

Komisi VII DPR Minta Pertamina Jaga Stok BBM

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII ke Provinsi Jawa Timur yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Zainuddin Amali, meminta Pertamina agar menjaga ketersediaan pasokan BBM.

“ Dalam inspek s i mendadak (Sidak) ini kami ingin tahu kesiapan p e r t amina, k ami t i dak mau dipusingkan dengan kelangkaan BBM pada lebaran nanti,” kata Zainuddin Amali saat sidak di Terminal Bahan Bakar Minyak Tanjung Perak, Jumat (26/7).

Menurut Zainuddin, sidak ini tidak hanya dilakukan di Jatim, namun juga dilakukan Tim Komisi VII di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Selain mengecek kesiapan BBM, sidak juga sekaligus mengecek ketersediaan elpiji, avtur dan listrik.

“Berdasarkan penjelasan Perta-mina, ketersediaan BBM untuk lebaran ini cukup, tinggal nanti pendistribusiannya. Kami minta supaya ada jaminan lancar, tidak ada gangguan. Masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan mudah,” tegasnya.


KUNJUNGAN KERJA

Dijelaskan Zainuddin Amali, mengapa Jatim menjadi tujuan dari Tim Kunjungan Komisi VII, pasalnya Provinsi Jatim dikenal sebagai salah satu provinsi yang menjadi daerah tujuan utama dan transit para migran di pulau Jawa untuk melakukan mudik.

“Para migran dari Jatim diperkira-kan mencapai 14,86 juta jiwa dan pada tahun ini jumlah migran yang melakukan mudik ke Provinsi Jatim

diperkirakan mencapai 8,90 juta jiwa atau meningkat 8,9 persen dibanding tahun 2012 sebesar 8,17 persen jiwa,” jelasnya.

Melihat persoalan tersebut, menurut Zainuddin Amali, PT Pertamina (Persero) memprediksikan bahwa geliat peningkatan aktivitas masyarakat akan terjadi 15 hari sebelum dan sesudah hari Raya Idul Fitri 2013 (1434 H). Kondisi tersebut mengakibatkan kebutuhan Premium dan LPG khususnya LPG 3 Kg diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 14 persen dibandingkan rata-rata distribusi normal.

Sebaliknya permintaan akan Solar diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 5 persen dari rata-rata distribusi normal. Sedangkan kebutuhan LPG 3 Kg diperkirakan meningkat hingga mencapai kisaran 20 persen dari kebutuhan normal.

“Untuk menghindari terjadinya hal -hal yang tidak diinginkan dan memberikan kepastian serta kenyamanan para pemudik serta guna memastikan segala sesuatunya terkait supply BBM, LPG dan listrik tidak mengalami hambatan, maka Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Jawa Timur,” tandasnya lagi.

Dalam kunjungan ini Komisi V I I m e m i n t a k e s i a p a n m a n a j e m e n P T P e r t a m i n a ( P e r s e r o ) k h u s u s n y a P e r t a m i n a Region V Jawa T i m u r u n t u k meningkatkan e f e k t i v i t a s k o o r d i n a s i dengan p ihak b e r w a j i b , K e m e n t e r i a n ESDM RI, Pemda d a n D i n a s P e r h u b u n g a n

(DLLAJ) serta instansi terkait lainnya untuk menghindari penyalahgunaan distribusi BBM dan LPG 3 Kg.

General Manager PT. Pertamina Marketing Operation Region V, Afandi yang turut hadir dalam sidak ini menjelaskan, bahwa antisipasi kelangkaan BBM pada masa lebaran 2013 sudah mulai dijalankan PT. Pertamina.

Pertamina tidak hanya menyi-apkan suplai dan stok BBM, tetapi juga petugas siaga dan alternatif solusi, berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kantong. SPBU kantong ini adalah truk tangki Pertamina yang disiapkan di beberapa titik rawan macet di Jatim.

“Truk tangki ini bisa dengan cepat bergerak ke SPBU yang kehabisan stok BBM di masa arus mudik atau arus balik,” ujar Afandi.

Ada delapan titik SPBU kantong

yang disiapkan, yaitu di Probolinggo, Kedir i -Jombang-Nganjuk (dua titik), Jember, Situbondo, Blitar, Bojonegoro, dan Trenggalek. Di tiap SPBU kantong akan ada satu truk tangki BBM yang standby. Truk tangki yang disiagakan ini kapasitasnya bervariasi antara 16 kilo liter sampai 32 kilo liter menyesuaikan kebutuhan.

“Kalau kondisi macet ‘kan susah, kiriman dari TBBM bisa jadi juga terlambat, kalau ada SPBU yang kehabisan stok, tangki di SPBU kantong ini bisa cepat menjangkau lokasi,” jelas Afandi.

Estimasi penggunaan premium di Jatim di masa lebaran (Agustus 2013) rata-rata mencapai 11.369 kilo liter atau naik sekitar 15 persen dari kondisi normal. Konsumsi BBM premium di bulan Januari-Juni 2013 rata-rata 10.910 kilo liter.

“Suplai untuk premium menjadi 11 juta liter per hari, sedang solar 6 juta liter per hari,” ujarnya.

Sedangkan estimasi kebutuhan solar Jatim rata-rata 4.645 kilo liter atau turun 10 persen dari konsumsi kondisi normal rata-rata 5.010 kilo liter. “Solar cenderung turun karena truk dan angkutan barang jelang dan pasca lebaran dilarang beroperasi, tapi kami tetap menambah stok sebagai antisipasi hingga 10 persen dari kondisi normal,” jelasnya.

Selain itu, estimasi peningkatan pertamax diperkirakan terjadi pada H-6 sampai H+6. Diperkirakan kenaikan antara 12 persen hingga 30 persen. Sedang pertamax plus diperkirakan naik 5 persen sampai 70 persen.

Anggota Tim Kunjungan spesifik Komisi VII ke Jatim antara lain Dar yatmo Mardiyanto (F - PDI Perjuangan), Siti Romlah (F-PD), Satya W. Yudha (F-PG), Markum Singodimejo (F-PG), Rofi Munawar (F-PKS), Totok Daryanto (F-PAN), Tommy Adrian Firman (F-PPP), Nur Yasin (F-PKB), dan Saifuddin Donodjoyo (F-Gerindra). (sc,iw,hr)


SOROTAN

“Untuk itu DPR perlu introspeksi dan evaluasi memasuki usia 68 tahun. Kalau usia manusia di zaman umat Nabi Muhammad SAW itu berkisar 60-63 tahun berarti DPR sudah dapat bonus 5 tahun. Usia yang matang dan dewasa,” kata mantan Ketua DPR Harmoko, saat diwawancarai Parlementaria di kediamannya kawasan Patra Kuningan, Jakarta.

D i l i n g k u n g a n t e m p a t n y a tinggalnya yang sejuk dan asri, Parlementaria diterima dengan penuh kehangatan. Meski usianya telah memasuki 75 tahun, tapi gaya bicaranya yang spontan, ceplas-ceplos, bersemangat dan kadang-kadang dibumbui canda ria yang menyegarkan.

Mantan Ketua DPR/MPR periode 1997-1999 ini berharap, agar DPR harus dikembalikan fungsinya kepada program-program yang benar-benar pro rakyat. Sekarang banyak UU yang dihasilkan tidak

pro rakyat, bahkan terbawa arus liberalisasi.

Untuk itu dia sarankan, agar kual i tas dit ingkatkan, di era globalisasi informasi, DPR harus kuat dan dibekali dengan nilai-nilai dasar kita pada falsafah dasar negara Pancasila dan UUD 45. Anggota Dewan yang direkrut seharusnya yang berbobot, artinya memiliki kualitas, ahli di bidangnya dan senantiasa terus dikembangkan sehingga citra DPR ikut terangkat.

Jangan sampai ada kesan peme-r int ah memperdayakan DPR . Contohnya kenaikan harga BBM bulan Juni lalu, seharusnya DPR menolak. Pengalaman bulan Mei 1998 lalu, kepada Presiden Soeharto yang juga Ketua DewanPembina Golkar dia berani mengatakan, “ Pak ini nggak benar, kondisi rakyat megap -megap. L alu Presiden minta dibicarakan dengan menteri-menteri, saat itu Menteri Kuntoro. Dan saya juga bicara sama Menteri Ginanjar, sudah cabut saja, tahun 1998 akhirnya DPR menolak kenaikan harga BBM,” ungkap dia.

Kembali kepada bobot anggota DPR sekarang ini, mantan Menpen yang dikenal kata-kata sesuai petunjuk Presiden ini mengaku sedih. “Memang harus diakui ada anggota DPR yang baik, itu juga harus kita hormati. Tetapi yang menonjol justru berita-berita yang negatif,” sambungnya.

Sesuai ketentuan UUD 45 keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga negara memang diperlukan, apapun yang terjadi harus tetap ada. DPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum mempunyai tugas dan membawa misi ikut merancang dan mensukseskan program-program pembangunan.

Pesan Harmoko


Menurut Harmoko, untuk mem-berdayakan DPR sehingga mampu menghasilkan kebijakan demi kepentingan bangsa dan negara maka setiap anggota DPR harus mempunyai kapabilitas dan keahlian. “Anggota DPR yang dipilih rakyat itu nggak main-main. Kadang-kadang tidak dihitung dengan cermat untuk menjadi anggota DPR tanpa melihat atau mempertimbangkan kualitasnya,” ia menjelaskan.

Saat disinggung apakah salah par tai atau salah rakyat yang me-milihnya sehingga ada anggota yang tidak memenuhi harapan rakyat, dia menegaskan, seharusnya ada pendidikan politik dari parpolnya- semacam pembekalan polit ik, seperti yang dilakukan pemerintah kepada anggota DPR hasil pemilu 1997 di Istana Bogor. Tidak hanya dilakukan oleh parpol untuk meraih suara terbanyak saja, tetapi bagi semua anggota atau caleg terpilih, bagaimana caranya meningkatkan kualitas anggota DPR. “ Ini penting, masa ada anggota DPR yang tidak menguasai dasar negara k ita Pancasila dan UUD 45, itu kan kebangetan. Kalau diberdayakan kan bagus, maka akan tampil anggota-anggota selain berkualitas juga memiliki integritas,” tandas Harmoko.

Kembali kepada masalah pembe-kalan caleg, menurut Harmoko, pendidikan politik seperti yang lalu bisa dilakukan. Langkah seperti itu tidak perlu dicurigai, baik eksekutif maupun legislatif untuk mengadakan penataran bersama, atau tepatnya istilah “ pembekalan bersama. Pembekalan bersama ini bukan “ digiring” untuk kepentingan politik tertentu, namun diarahkan semacam diskusi agar DPR ke depan menjadi lembaga yang kuat untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Pembekalan politik lanjutnya, termasuk mendatangkan ahli atau pakar diberikan kepada seluruh anggota DPR terpilih. “ Ini kan kebersamaan, ini penting dalam menentukan kualitas perjalanan

seseorang setelah mendapatkan masukan dan dari pakar dan ahli berbagai bidang,” katanya dengan m e n a m b a h k a n d i r i n y a j u g a mendapatkan pembekalan pada September 1997 sebelum dilantik menjadi anggota Dewan bulan Oktober pada tahun yang sama.

Menanggapi banyaknya anggota Dewan baik DPRD maupun DPR yang terlibat kasus-kasus pidana, dia mengatakan partainya harus tegas. Seperti salah satu pimpinan partai yang terlibat kasus korupsi, langsung diganti dan ditarik keanggotaannya di DPR. “ Ini langkah bagus,” ungkap dia.

Dikatakannya, anggota Dewan sekarang ini fasilitasnya sudah melimpah, ada staf ahli, ada staf pribadi, gaji yang tinggi sekitar 60 juta perbulannya. Di era dia, dulu gajinya hanya 3,5 juta dan kini menerima pensiun Ketua DPR sebesar 3,5 juta. Karena itu sambung Harmoko, tidak ada lagi alasan bagi anggota Dewan yang melakukan penyelewengan. “Sebagaimana diberitakan gaji anggota DPR menduduki rangking keempat tertritnggi di dunia, mengapa masih korupsi. Tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang,” ujarnya dengan bercanda.

S e b a g a i m ant an P imp in an DPR, Harmoko juga menyoroti tiga fungsi utama dewan yakni pengawasan, penyusunan APBN, dan pembentukan undang-undang. Dari sisi fungsi pengawasan dinilai masih kurang, contohnya selama masa reses, apa yang dilakukan para anggota DPR , sudahkah memperjuangkan kepentingan masyarakat seperti pengangguran, kemisk inan, lapangan ker ja , mahalnya harga sembako.

Sejak dirinya menjadi Ketua DPR, Harmoko menegaskan bah-wa anggota DPR mempunyai kedu dukan yang luar biasa karena dipilih langsung oleh rakyat, juga mendapatkan predikat anggota yang terhormat. Namun lanjutnya, dari tayangan TV terlihat masih ada yang hanya 5 D ( datang, duduk, dengar, diam dan duit). Rapat-rapat kelihatan sepi, sehingga citranya jelek di mata masyarakat karena ruang sidang kosong.“Di era saya, tidak suka DPR yang mengembangkan rapat-rapat di luar gedung DPR, rapat-rapat di hotel sebetulnya nggak perlu,” ia menegaskan.

Dikatakannya, banyak ruangan di lingkungan Gedung DPR yang tidak digunakan. Bahkan ibaratnya main futsal saja bisa, lantaran banyaknya ruangan.


SOROTAN

Lebih lanjut dikatakan, dalam pelaksanaan fungsi legislasi banyak UU yang kurang menyentuh kepentingan rakyat. Meski DPR memasuki usia 68 tahun, tetapi s e p e r t i t a m a n k a n a k- k a n a k sebagaimana pernah diucapkan mantan Presiden Gus Dur. “ Sedih saya melihat kondisi ini,” ujarnya prihatin.

Predikat seperti TK masih ada, c o n t o h n y a s a m p a i a n g g ot a berantem di Sidang Paripurna, banyaknya interupsi sampai ribut terus.

Di bidang penyusunan anggar-an, per lu d i tekankan bahwa penyusunan anggaran benar-benar yang pro rakyat. Di jamannya, lanjut Harmoko, penyusunan RAPBN belum mendetail sampai program dan proyek. “ Saya setuju kalau DPR dalam masalah anggaran bicara

garis besarnya saja tidak sampai mendetail, karena rencana anggaran sudah dibahas oleh pemerintah (eksekutif), mereka sudah mengolah dan memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap.

Harusnya anggota DPR peka m e l ih at ko n d i s i m as y ar ak at terutama di daerah-daerah. Beban biaya pendidikan yang tinggi sulit dijangkau , apalagi anak-anak petani bagaimana bisa menjadi dokter sebab ,harus bayar hingga ratusan

juta. “ Apalagi kalau sekolah swasta, bayarnya edan (gila-gilaan). Maka itulah, anggota DPR harus peka. Dan sekarang fasilitasnya sudah banyak, sampai ada anggota yang mengendarai mobil mewah Jaguar.

“ I tu boleh saja, tetapi kan nggak patut sebab dilihat rakyat. Patut dijaga betul,“ tegasnya. Ia membandingkan dengan anggota DPR Sayuti Melik beberapa waktu lalu, kalau berangkat ke DPR pakai bus umum. Ditanya Harmoko, Pak Sayuti ke DPR naik apa, dijawab pakai Mersi- meres sikil. (pakai kaki). Ini kisah nyata, sedih dari rumah ke DPR naik bus.

Stop Studi Banding

Ditanya mengenai kesan-kesan menarik selama menjadi Pimpinan Dewan, ia menyebutkan bahwa DPR punya cap anggota yang terhormat,

Predikat seperti TK masih ada, contohnya sampai

anggota berantem di Sidang Paripurna, banyaknya

interupsi sampai ribut terus.


tetapi tidak menyenangkan. Dia mengaku sedih kalau dilecehkan tidak hanya dari dalam negeri tetapi justru dari luar negeri, mengenai soal studi banding. “Menurut saya untuk sementara stop studi banding, gunakan dana itu untuk kepentingan rakyat banyak. Naggak ada studi banding yang hebat, apalagi teknologi informasi sangat maju dan semua data bisa diakses. Selain itu semua negara kita punya perwakilan dan Duta Besarnya, minta saja ke data dan informasi ke mereka,” ucap mantan Menteri Penerangan ini.

Dubes itu kata dia, tugasnya memberi informasi menyangkut semua masalah, untuk keperluan semua Komisi di DPR itu ada. Bukankah studi banding diperlukan untuk m enamb ah wawas an, Harmoko menyebutkan, timingnya harus tepat. “Apakah tega, di saat rakyat megap-megap begini dililit kemiskinan, wakilnya jalan-jalan ke luar negeri,” tegasnya.

Diingatkan bahwa angka kemis-kinan rakyat kita cukup besar, mencapai 31 juta, belum termasuk p e n g a n g g u r d a n s e t e n g a h menganggur sekitar 60 juta. Hasil studi banding juga dinilai tidak jelas dan tidak sesuai dengan UUD 45, tetapi justru berbau liberal. “ Ini harus diubah. Ide ini sudah disampaikan kepada juniornya di DPR dan DPR harus peka,” katanya.

Di saat menjadi Ketua DPR, kisah Harmoko, dulu pernah distop. Pernah ada delegasi yang meminta ijin mau studi banding dengan tegas ditolaknya. “ Jangan lakukan, lebih baik beli sembako,” sebut Harmoko dengan menambahkan, akibat larangan studi banding itu menjadi ramai meski lebih mudah menyelesaikan karena DPR ketika itu hanya terdiri tiga fraksi.

Justru kalau mau studi banding ke negara-negara Afrika, Togo, Benin, Lagos. Kalau perlu ke Vietnam, sebab dulu negara itu studi banding ke Indonesia belajar soal pertanian sekitar tahun 1980 yang produksi

berasnya masih 5 juta ton. Begitu belajar ke Indonesia dalam tempo 5 tahun produksi berasnya mencapai 25 juta ton. “Jadi studi bandingnya berhasil, belajarnya ke Indonesia,” tegasnya.

Dulu pertanian kita didukung kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (Kelompencapir) hingga

produksi pertaniannya melimpah. Namun k ini kondis i berbal ik produski beras Vietnam di ekspor ke Indonesia, termasuk para pelajar dan mahasiswa Malaysia belajar ke Indonesia, sekarang banyak mahasiswa pelajar Indonesia yang

belajar ke Malayisa.

Satu hal menarik dari Harmoko m e n j a g a k e b u g a r a n n y a . I a mempunyai motto dan dipesankan kepada anak-anak muda : Jangan terlalu sering melihat kaca spion, nubruk nanti, lebih baik what next. Saya simpulkan begitu, ini pesan psikologis. Ini salah satu kunci

tetap segar, padahal usianya telah mencapai 75 tahun. Satu lagi yang rutin dilakukan, sehari dua kali minum madu Arab untuk menjaga kesehatan usus dan kejantanan…… bukan main. (mp,iky)

Satu hal menarik dari Harmoko menjaga kebugarannya. Ia mempunyai motto dan dipesankan kepada anak-anak muda : Jangan terlalu sering melihat kaca spion, nubruk

nanti, lebih baik what next.


Pada Edisi Khusus kali ini Parlementaria sengaja mengangkat Tantowi Yahya dan Dedy “Miing” Gumelar, dua “selebriti senayan” yang selain tersohor di jagad hiburan tanah air, juga terkenal vokal dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan 29 Ok-tober, 53 tahun silam ini

bersyukur kiprahnya sejak tahun 80-an di jagad hiburan tanah air ini diterima masyarakat luas. Titik awal Tanto, begitu ia biasa disapa, menjadi presenter terkenal dimulai

ketika ia dipercaya Ani Sumadi, TVRI untuk membawai kuis musik ber-genre remaja “Gita Remaja”.

Sejak saat itu terus menerus wajah Tanto menghiasi layar kaca lewat berbagai acara yang dibawakannya, diantaranya kuis

yang cukup fenomenal Who wants to be a millioner dan Deal or No Deal. Pengakuan dari masyarakat tersebut terbukti dengan pemberian The Most Favourite Television Quiz Host dalam ajang Panasonic Awards kepada kakak dari Helmy Yahya ini. Tidak tanggung-tanggung,

Masuk Politik Untuk Mengabdi TANTOWI YAHYA

SELEBRITIS


sejak tahun 2003 hingga 2005 secara berturut-turut ia memegang penghargaan di ajang yang sangat bergengsi di insan pertelevisian. Di tahun 2009 ia kembali meraih penghargaan serupa dengan kategori yang sama.

Sukses menjadi presenter, tak membuat Tantowi puas hanya mendalami satu profesi. Darah seni yang mengalir dari kedua orangtuanya begitu deras, dimana sang ayah HM Yahya Matusin ketika di Palembang berprofesi sebagai musisi, sedangkan sang bunda, Hj. Komariah Yahya penyanyi yang cukup disegani di daerahnya. Dari

sana, geliat Tanto untuk terjun ke blantika musik tanah air tak dapat terbendung.

Di Tahun 2000 lewat single Gone, Gone, Gone karya Rinto Harahap yang di re-arransemen menjadi country itu Tanto memperkenalkan diri sebagai penyanyi country. Ia kemudian melempar album perdananya, Country Breeze dengan lagu andalannya diantaranya

berjudul “Hidupku Sunyi” yang dulu pernah dilantunkan oleh Personel The Mercy’s, Charles Hutagalung dan lagu “Aryati” ciptaan Ismail Marzuki. Bahkan album kedua Tanto yang bertajuk Southern Dreams sempat meraih penghargaan AMI-Sharp Awards sebagai Best Ballad and Country singer.

Jadi Politisi Karena Kepopuleran

Sukses di dunia hiburan, tentu tidak sulit bagi Tanto untuk bisa masuk ke ranah yang jauh berbeda dari dunianya selama ini. Dunia pol i t ik se jak lama membuka peluang bagi insan berpotensi

seperti Tantowi. Namun jelas, Tanto tidak ingin terjun hanya dengan modal kepopuleran dirinya sebagai public figure. Sedikit demi sedikit Tanto terlebih dahulu mempelajari dan memahami tentang dunia perpolitikan.

“Jauh sebelum saya terpilih men-jadi anggota DPR, saya mencoba mempelajari apa itu politik, selain tentunya meraba-raba mana partai

politik yang memiliki visi dan misi yang sama dengan saya. Dan akhirnya terpilihlah Partai Golkar,” papar Tantowi.

Bagi Tanto untuk merasakan “cukup” dalam hidup manusia itu tidak mudah. Kata cukup itu si-fatnya sangat relatif, tahap dimana sese or ang b is a menentukan ‘cukup’ itu tidak mudah. Dan Tanto berhasil mengatakan “cukup” ketika itu. Ia merasa sudah tiba saatnya baginya untuk mengabdi. Bentuk pengabdian yang dimaksud Tanto itu adalah melalui politik.

Menurut Tanto, Hakekat politik itu adalah pengabdian, pengabdian yang berarti melayani. Sehingga jika seorang manusia ingin mengabdi kepada orang atau pihak lain, artinya ada komponen – komponen tertentu dalam hidupnya yang harus dikorbankan, waktu dan perasaan misalnya. Lewat jalur politik itulah ia mencoba membuat sebuah perubahan. Dengan kata lain keterlibatannya di dunia politik itu, karena keinginan besarnya untuk mengabdikan apa yang diketahuinya kepada masyarakat luas. Sehingga tidak semata karena ikut-ikutan atau iming-iming suatu jabatan tertentu.

“Emang enak…setiap hari di-maki–maki orang. Walaupun kita kerjanya benar, tetap saja kita dicela orang. Ya, tapi itulah manifestasi pengorbanan dari apa yang kita sebut pengabdian tadi. Dan saya terpanggi l untuk melakukan p engab dian i tu. Pengab dian untuk rakyat, untuk Negara,” jelas Tantowi.

Hingga akhirnya niat mengabdi Tantowi untuk masyarakt dan Bangsa mendapat ridho Illahi, dalam Pemilu tahun 2009 lalu, Tanto mendapat dukungan yang t idak sedik it dari masyarakat Dapilnya. Dan akhirnya hal itulah yang kemudian mengantarkannya menjadi anggota dewan.

Sadar bahwa keterlibatannya di dunia politik, khususnya sebagai anggota dewan salah satunya berkat

SELEBRITIS


kepopulerannya sebagai artis di panggung hiburan tanah air, maka Tanto tidak “alergi” jika label artis masih terus melekat kendati dirinya sudah menjadi anggota dewan.

“Saya sih enggak masalah jika masih ada yang memanggil saya artis. Karena bagaimanapun juga saya besar dan dikenal masyarakat karena kiprah saya sebagai pekerja seni. Malah karena keartisan saya jugalah yang memudahkan saya melenggang ke parlemen,”aku Tantowi.

Ditambahkan Tantowi, baginya artis bukan sebuah profesi yang hina. Daripada disebut maling, koruptor, atau “anggota dewan yang kena kasus itu”, Tantowi malah lebih suka jika dikatakan “anggota dewan yang artis ”. Suami dari Dewi Handayari ini menyadari bahwa stigma artis di Indonesia itu memang kurang baik dalam konteks intelektualitas peran – peran yang dimainkan. Berbeda dengan di Negara lain, Amerika misalnya. Di Negara itu Tanto melihat artis begitu terhormat dan dihormati, seperti Clint Eastwood, Robert Redford dan Jack Nicholson. Mereka berdiri sama tinggi dengan para diplomat.

Apa yang membuat artis Indonesia mendapat stigma berbeda? Tanto menilai hal tersebut dikarenakan pertelevisian Indonesia masih berorientasi sebagai dagangan. S eh in gga p er an - p er an y an g dimainkan oleh ar tis kita itu, yah peran – peran yang tidak mendidik. Jadi artis di Indonesia yang sesungguhnya well educated tetapi karena perannya misalnya jadi pembantu jadi kelihatan tidak pintar dan persepsi itu nempel di masyarakat.

“Heboh” Pergi Ke Israel

Dalam melakoni perannya sebagai anggota dewan yang notabene menjadi wakil rakyat, Tanto memang tergolong cukup vokal dan berani dalam menyampaikan pandangan dan kritik pedasnya kepada peme-rintah. Namun belakangan yang

s e mp at h e b o h d i masyarakat adalah tentang keputusan T a n t o w i y a n g mengunjungi Negara I s r a e l , p a d a h a l I n d o n e s i a t i d a k memiliki hubungan diplomatik dengan Negara tersebut.

Untuk hal itu ayah d a r i M u h a m m a d Adjani Prasanna yahya ini memiliki alasan s e n d i r i . P e r t ama, T a n t o m e n g a k u bahwa kunjungan tersebut atas nama pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai a n g g o t a D P R R I . Tantowi diundang oleh salah seorang temannya, Dr. Colin Rubenstein yang menjadi Ketua Australian Jewish Association yang berpusat di Meulborne. Tanto mengenal Colin sejak tahun 2007 silam, jauh sebelum dirinya menjadi anggota DPR. Selain Tantowi, sebenarnya dalam rombongan itu juga ikut beberapa wartawan senior, tiga diantaranya adalah Pemimpin Redaksi Koran Tempo, Pemred Jakarta Post dan Wakil Pemred dari Kompas.

Meski demikian Tantowi sadar bahwa profesinya sebagai pejabat negara seperti sekarang ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi, antara Tantowi Yahya sebagai pribadi dengan Tantowi Yahya sebagai anggota dewan. Dikatakannya, selama menjadi anggota Komisi II, ia sudah dua kali berkunjung ke Palestina, jadi sempat bertemu dengan otoritas disana mulai dari PLO kemudian Hamas dan Fatah.

Dari per temuan itu Tantowi mengetahui bahwa sebenarnya perspektif mereka itu kurang lebih sama dengan harapan kita semua. Mereka ingin hidup berdampingan secara bersahabat dan saling menghormat i dengan warga Palestina. Pihak-pihak itulah yang

menjadi modal buat Indonesia untuk meyakinkan Pemerintah Israel bahwa solusi hidup berdampingan dalam satu tanah itu merupakan solusi yang tepat.

Lebih dari itu Tanto berkeinginan untuk mengetahui apa yang sesung-guhnya terjadi disana. Selain itu ia ingin agar Indonesia memiliki peran lebih daripada posisi sekarang yang hanya sebagai observer semata. Indonesia kalau ingin menjadi tokoh perdamaian Israel – Palestina, itu tidak bisa lagi dalam posisi seperti sekarang ini. Indonesia harus maju sebagai juru runding.

Tantowi b er key ak inan j i k a Indonesia menjadi juru runding pendamping, maka perdamaian itu akan lebih cepat diraih. Hal itu mengingat posisi Indonesia sangat strategis, dimana mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah terbesar di dunia, hal itu memungkinkan Indonesia untuk bisa diterima dengan baik oleh seluruh negara Arab. Sementara bagi Israel sendiri posisi Indonesia juga dianggap sebagai Negara yang netral untuk menjadi juru runding.


Terlahir dengan nama lengkap Tubagus Dedy Suwendi Gumelar. Namun masyarakat malah lebih mengenalnya dengan nama Miing “Bagito”. Bagito merupakan grup lawak yang digawangi oleh Dedy, Didin Pinasti (adik kandung Dedy) dan Yanto Stuck on You yang kemu-dian memilih bersolo karir dan akhirnya posisinya digantikan oleh Unang.

Hal itu menjadi titik balik bagi Dedy untuk mengambil keputusan akan perjalanan karirnya. Hingga kemudian Dedy memutuskan untuk keluar dari statusnya sebagai pegawai negeri, dan berkonsentrasi menjadi stasiun manager Radio SK (Suara Kejayaan) Jakarta. Di sinilah Dedy alias Miing mulai mematangkan konsep lawakannya. Hingga kemudian RCTI memperlebar peluang bagi Bagito dengan me-

ngontraknya untuk sebuah program acara bertajuk “Ba-Show” yang merupakan kepanjangan dari Bagito Show.

Entah karena potensi dan keunikan yang dimiliki Bagito, atau timing yang tepat dimana RCTI ketika itu menjadi stasiun tivi swasta baru yang memerlukan acara unik dan mampu menyedot pemirsa. Dan ketika itu Bagito menjadi satu-satunya grup lawak yang cukup settle tampil di TVRI. Sehingga ketika Dedy meminta nilai kontrak 1 miliar untuk satu tahun, pihak RCTI langsung menyanggupinya. Angka yang sangat fantastis untuk ukuran grup komedi.

Bagito semakin intens bergelut dengan hiburan lawak yang berisi kritik sosial-politik. Seperti dampak SDSB, kenaikan tarif tol, hingga

penggusuran. Hal itulah yang membedakan Bagito dengan grup lawak lainnya. Itu dimungkinkan karena banyolan Bagito pada dasarnya dekat dengan jenis komedi satire. Disinilah Bagito berupaya untuk berperan sebagai mediator antara masyarakat dan penguasa. Tak jarang bagi penguasa, lawakan Bagito sangat memerahkan telinga.

Bahkan di medio tahun 80-an, konon Bagito sempat mengalami pencekalan yang membuat mereka tidak lagi dapat tampil di TVRI selama hampir tiga bulan. Meski pencekalan itu tidak benar-benar terbukti namun adanya isu “pencekalan” itu justru menjadi angin surga bagi Bagito. Mereka muncul bak oase di padang pasir. Bagito menjadi martir atas kebebasan menyuarakan kritik terhadap ketidak beresan di tengah masyarakat. Hal ini melambungkan citra mereka sebagai grup komedi yang kritis. Bagito sebagai penghibur kritis mendapat pengakuan publik ket ika ter l ibat dalam sebuah talkshow radio yang digagas oleh PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia).

Lebih Senang disapa “Miing”

Seperti halnya Tantowi Yahya, kapasitas dan kemampuan yang dimiliki Dedy membuat berbagai Parpol tertarik untuk meminangnya menjadi kader partainya. Bahkan alm Taufik Kiemas sempat melakukan pendekatan dan mengajak Dedy untuk menjadi Bupati Lebak. Namun ketika itu Miing menolaknya.

“Saat itu saya merasa belum memiliki pengalaman politik praktis dan tidak memahami birokrasi,” ujar

SELEBRITIS

Jangan Seperti Kacang Lupa KulitnyaDEDY “MIING” SUWENDI GUMELAR


pria kelahiran Leuwidamar, Lebak 27 April 1958 ini.

Tahun 2006, PDI yang telah b e r ub ah nama m e nja d i P D I Perjuangan itu kembali mena-warkannya untuk maju men jadi calon Wakil Gubernur Banten mendampingi Ratu Atut Chosiyah. Lagi-lagi Dedy menampik tawaran tersebut. Dikatakannya, sebelum ia menduduki jabatan tertentu, ia ingin terjun ke dalam politik praktis terlebih dahulu dengan menjadi anggota partai. Barulah dua tahun berikutnya, 2008 ia memproklamirkan dir i secara resmi masuk menjadi anggota PDI Perjuangan.

Dan disaat pemilu 2009 silam, Dedy mendapat dukungan penuh dari masyarakat Banten untuk mewakili Provinsi Banten, hingga kemudian Dedy dapat melenggang ke Senayan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga saat ini.

Menjadi anggota Dewan, tidak lantas nama “Miing” hilang dalam diri anak ke tujuh dari sepuluh bersaudara pasangan Edi Syadeli dan Siti Djulaeha ini. Tidak jarang dalam gedung parlemen ia masih kerap disapa “Mas Miing”. Hal serupa pun sempat ia temui ketika ia turun ke masyarakat yang menjadi daerah pemilihannya (Dapil). Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Dedy. Ia malah heran jika ada rekan seprofesinya yang enggan disebut atau disapa artis ketika duduk di kursi dewan. Baginya hal itu malah memudahkan Dedy untuk bertemu dan menjaring aspirasi dari masyarakat.

“Yah, jangan seperti kacang lupa sama kulitnya lah. Yang harus diingat, kita itu bisa duduk di DPR ini salah satunya karena profesi lama kita sebagai artis, pelawak atau pekerja seni lainnya. Saya sih enggak masalah jika disebut pelawak atau disapa “Miing”,”ungkap Dedy.

Dilanjutkan Dedy, sebenarnya tidak semua masyarakat berstigma atau memandang rendah profesi artis. Namun hal itu juga diakuinya tidak dapat disalahkan begitu saja. Karena memang tidak semua artis yang berkiprah di DPR juga memperlihatkan kinerja dalam hal kemampuan dan kapasitas politiknya. Disini tentu bertumpu pada artis tersebut, motif dan orientasinya masuk ke DPR untuk apa?.

“Secara normatif ar tis sama dengan warga Negara lain yang memiliki hak menjadi anggota dewan, bahkan menjadi presiden. Akan tetapi hak yang sama tersebut alangkah indahnya jika dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi dirinya masing-masing, Minimal dia memahami fungsi politik itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau hanya sekedar menjadi vote get ter kemudian duduk, dan menjadi anggota DPR yang hanya mendengarkan saja, saya kira parlemen itu kan Parle yang artinya bicara. Masa sih satu periode, lima tahun enggak pernah ngomong sama sekali. Mending ngomong salah, dari pada tidak sama sekali. Karena dari kesalahan itulah kita bisa belajar,”papar Dedy.

Dedy mengatakan menjadi ang-gota DPR ibadahnya lebih banyak. Karena lewat kewenangan anggota dewan lah ia bisa membangun 1.200 sekolah setiap tahun untuk seluruh pelosok negeri. Sementara ketika menjadi pelawak atau komedian hal itu tidak bisa dilakukannya.

Menuju Pilkada Kota Tangerang

Sementara itu diakui Dedy, hingga kini ia masih merasa rindu dengan panggung hiburan yang telah dilakoninya selama lebih dari 30 tahun lamanya. Bahkan ia berjanji bahwa kelak ia akan kembali lagi ke dunia yang telah membesarkan namanya itu.

“Sebenarnya tidak ada larangan dan tidak diatur dalam Tatib DPR, maupun UU MD3 bahwa Anggota DPR tidak boleh menjadi pelawak atau menjadi pekerja seni juga. Tapi jujur karena, pertama waktunya tidak ada, kedua secata etika juga tidak baik. Kita sudah berkomitmen urus rakyat dan Negara, masa sih kita masih sibuk ketawa-ketiwi lagi di layar kaca. Itu kembali lagi kepada motivasi awal menjadi anggota DPR. Kalau motivasinya ekonomi, saya rasa pelawak jauh lebih besar, lebih bebas, malah tidak takut ditangkap KPK karena hasil yang didapatnya,” ungkapnya.

Tanggal 31 Agustus 2013 menda-tang, Miing beserta Suratno akan bersaing dengan incumbent Wakil Walikota Tangerang Arief yang berpasangan dengan Sachrudin untuk mengikuti Pilkada Tangerang. Miing yakin masyarakat Tangerang sangat cerdas dalam memilih calon pemimpinnya. Meski ada yang menganggap Miing sebagai orang baru di Tangerang Kota.

“Jokowi saja orang baru di Jakarta bisa menjadi pemimpin untuk masyarakat ibukota. Ya, tidak salah juga kan mengikuti hal yang positif. Apalagi demi rakyat, bangsa dan negara saya,” aku Dedy. (Ayu)


Agustus menjadi bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ya, di bulan Agustus, enam puluh delapan tahun silam itulah bangsa Indonesia dengan segala perjuangannya selama bertahun-tahun akhirnya dapat merebut kemerdekaan. Dan bersamaan dengan itu, di bulan Agustus jualah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memperingati hari jadinya yang ke-68 tahun.

Berkaitan dengan hal itu, DPR RI menggelar agenda rutinnya yang dilakukan tepat satu hari sebelum berlangsungnya HUT Kemerdekaan RI, berupa Sidang Bersama DPR-DPD yang agenda utamanya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden R I , Susi lo Bambang Yudhoyono (SBY) atas Rancangan Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2014 beserta nota keuangannya.

Bertepatan dengan itu juga, 16 Agustus 2013 DPR akan memulai masa persidangan I tahun sidang 2013-2014, setelah reses sejak 12 Juli silam. Menurut May Kurniawan, salah satu staff bagian Gedung dan pertamanan DPR RI, program berbenah dan mempercantik diri itu sebenarnya bukan hanya untuk

persiapan menyambut pidato presiden saja, melainkan merupakan program perawatan rutin dan berkala.

“Dilakukan di masa reses agar tidak mengganggu aktivitas para anggota DPR,” jelas May.

Perawatan dan Penataan Ulang Area Gedung DPR

Kolam air mancur utama yang berada tepat di muka gedung bulat DPR RI misalnya, sejak bulan Juni silam sudah mulai dibersihkan dan dicat ulang. Pipa dan Instalasi di dalam kolam termasuk dengan lampu-lampu yang jika dilihat malam hari sangat indah itu juga sudah mulai diperbaiki.

Menurut Marjan, salah satu petugas pembersih kolam utama, perawatan kolam dengan cara dikuras dan dibersihkan lantainya ini dilakukan paling lama setiap sebulan sekali. Namun khusus untuk pengecatan ulang lantai kolam dilakukan sekitar enam bulan sekali.

Pengecatan kolam dilakukan agar terlihat lebih indah dan lebih matching dengan pemandangan sekitarnya, karena setiap tiang bendera dan berbagai ruas jalan di

area kompleks DPR juga dilakukan pengecatan ulang.

Selain kolam, proses perawatan juga pada seluruh taman di kompleks parlemen. Penataan ulang dan penggantian tanaman dan rumput yang mati dilakukan beberapa minggu sebelum berlangsungnya sidang bersama DPR RI dan DPD RI.

Bunga atau kembang kertas yang awalnya ikut menghiasi taman utama kompleks DPR, karena sudah tidak terlihat subur dan indah, terpaksa digantikan dengan tanaman Kastuba. Penanaman kastuba warna merah dan putih terlihat mulai dari halaman depan kompleks gedung DPR RI hingga menuju Gedung Nusantara atau Gedung bulat, tempat dimana akan dilakukan sidang bersama dan pidato kenegaraan presiden. Jika dilihat dari jauh deretan bunga kastuba merah putih itu, bak bendera sang merah putih yang dikibarkan di taman, indah, penuh dengan semangat kemerdekaan.

Perawatan khusus ini tidak hanya dilakukan pada area luar gedung DPR, melainkan juga pada bagian dalam gedung yang luasnya mencapai 80 ribu m² ini. Salah satunya dengan pengecatan ulang dan pembersihan ruangan dan meja pimpinan tempat berlangsungnya sidang paripurna MPR dan sidang bersama DPR RI.

Sejarah dan Filosofi Gedung DPR

Berbicara tentang sejarah gedung DPR RI ini berawal ketika Presiden Per tama RI, Soekarno pada 8 Maret 1965 berniat menggelar CONEFO (Conference of the New Emerging Forces), suatu konferensi yang bertujuan untuk menandingi organisasi PBB yang ketika itu dianggap sebagai sebuah symbol dari kekuatan kapitalis.

Disain gedung ini dirancang oleh seorang arsitek Soejoedi

PERNIK


Wirjoatmodjo. Dari lantai dasar sampai atap memiliki tinggi men-capai seratus meter dan terbagi menjadi dua puluh empat lantai. Sedang total luas bangunan gedung ini mencapai delapan puluh ribu meter persegi.

Seperti diketahui bersama, ke-unik an gedung ini terdapat pada bagian atap atau puncaknya, yang menyerupai tempurung kura-kura yang terbelah menjadi dua bagian. Sejak awal dibangun hingga kini, warna dari atap gedung DPR ini tidak berubah, yaitu berwarna hijau. Dan di tengahnya melengkung ke arah bawah semacam sabuk berwarna abu-abu. Sabuk berjumlah dua buah ini membelah dan menjuntai ke bawah kemudian membentuk ruang kosong. Ruang kosong inilah yang kemudian digunakan membuat tangga yang akan menjadi akses untuk masuk ke dalam ruangan yang berada di lantai atas.

Tangga ini mempunyai ukuran yang sangat besar, lebar dan panjang. Meski memiliki konsep berundak namun dibuat menjadi berapa bagian. Dan setiap bagian memiliki kemiringan yang berbeda. Ini bertujuan agar orang yang ingin naik ke lantai atas tidak mudah lelah. Namun di bagian tengah dari tanda ini dibuat tidak berundak melainkan dibuat bidang datar yang miring, tujuan dari pembuatan tangga datar ini konon dikhususkan bagi para pengunjung difable atau cacat tubuh yang membutuhkan kursi roda.

Konon, selain makna tersebut, gedung DPR ini memiliki makna filosofi yang cukup dalam. Jika Tugu Monas yang bentuknya menjulang ke atas ditambah dengan letaknya yang berdekatan dengan istana Presiden dan istana Negara yang notabene sebagai pihak eksekutif itu dianalogikan sebagai simbol kemaskulinan

Sementara gedung DPR RI yang memilik i ukuran cukup besar dan tinggi tapi bagian atasnya tetap landai atau tidak menjulang

tinggi seperti monas itu konon dimak sudkan sebagai s imbol feminimisme, atau seorang wanita (ibu) yang secara politisi bertindak sebagai legislatif. Artinya, melalui rahim ibulah tempat dilahirkan anak-anak, dalam hal ini Undang-undang. Tentu terciptanya Undang-undang itu atas kerjasama dengan sang ayah (eksekutif). Disini jelas terlihat harapan dari para pendahulu kita dimana untuk mencipatakan seorang anak yang baik, undang-undang dan bangsa yang baik, perlu kerjasama antara legislatif dan eksekutif.

Pohon Kelapa di Gedung Bulat

Selain bentuk dan warna yang tidak pernah berubah ini, ada sebuah realita yang kerap disambungkan dengan sebuah mitos. Salah satunya pohon kelapa yang berada di depan gedung bulat atau gedung nusantara. Pohon dan tanaman lain di sekitar area komplek boleh berganti jenis, namun tidak dengan pohon kelapa tersebut. Pohon ini tumbuh sejak gedung bulat itu berdiri. Dan pohon kelapa yang berjumlah tujuh buah itu tidak pernah sekalipun ditebang atau diganti. Konon, ada yang menganggap pohon kelapa itu menjadi sebuah tonggak kebijaksanaan dan kekuasaan DPR yang tidak boleh dihilangkan.

Lepas dari itu, buah kelapa dan pohonnya sendiri memiliki makna

filosofi yang sangat baik. Dimana kelapa hampir tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari baik sebagai bahan baku masakan sampai untuk menopang bangunan yang ada di sekitar kita. Segudang manfaat yang dimiliki oleh pohon kelapa. Hal itu bermakna harapan pada DPR agar selalu bermanfaat untuk masyarakat luas.

Selain itu betapa kokohnya konstruksi buah kelapa.Buah ini termasuk buah dengan “sistem pertahanan” paling kuat. Bahkan buah durian saja, kalah sempurna dari sisi pertahanan dirinya. Buah kelapa tak akan bisa dibuka dengan pisau, dengan palu, bahkan sulit dibuka dengan gergaji. Alat yang lazim digunakan untuk membuka buah kelapa ialah golok, kapak, atau tonggak tajam yang ditancap di atas tanah. Alat standarnya golok, baik untuk menghilangkan bagian sabut maupun membuka batok kelapanya.

Hal tersebut dimaksudkan bahwa kekuasaan DPR itu bukan sesuatu yang mudah diraih. Ia tak akan bisa didapat dengan usaha yang setengah-setengah dan santai. Siapapun yang berhajat pada kekuasaan di DPR harus menyediakan “golok ” atau kemampuan yang tinggi serta pengalaman untuk bisa membuka buah kelapa atau hasil yang akan dibagikan kepada masyarakat luas. (Ayu/Rizka)


“A lhamdul i l l ah s ay a mas ih sehat,” jawabnya hangat. Tokoh yang sudah memasuki usia 75 tahun ini masih bisa menjabat erat tangan para tetamu yang datang menyambanginya. Bertempat di ruang perpustakaan pribadi yang masih menyimpan buku koleksi lamanya ia mulai bercerita tentang kesibukannya.

“Saya masih rutin berolah raga, jalan kaki, berenang. Kalau dulu saya suka tenis lapangan sekarang masih olah raga raket yaitu squash,” paparnya. Ups, masih bisa lincah mengejar bola squash pak? Ia terkekeh menjawab pertanyaan Parle. “Mau nyoba...,” tantangnya.

Cerita yang tidak kalah meng-ejutkan Parle adalah mantan Menteri Penerangan yang terkenal dengan “atas petunjuk bapak presiden” ini ternyata masih rajin wisata kuliner. Salah satu langganan favoritnya adalah aneka sajian kambing di Jalan Biak, Roxy, Jakarta Pusat. Ia lancar menyebutkan aneka menu di restoran Dudung, Sudi Mampir atau Oong Junaidi.

“Saya masih makan kambing, kepala kambing juga masih suka,” katanya tersenyum. Wah, wah... itukan makanan super kolesterol. Jangan-jangan setelah makan sedia pil anti kolesterol, Pak. Ia menggeleng.

Dengan lancar ia bercerita ten-tang sejumlah menu favorit lain yang dinikmatinya beberapa waktu terakhir. Ada pecel Madiun, buntil dan Kupat Tahu Magelang, sate Mak Syukur atau aneka hidangan Padang lain. “Gulai kapalo ikan, itu juga lamak bana tuh,” lanjutnya.

Salah satu rahasia sehat lain yang dibaginya kepada Parle adalah rajin minum madu. “Pagi dan menjelang tidur masing-masing satu sendok makan madu,” ungkapnya sambil mengangkat jempol. (iky)

Harmoko Masih Hobi Wisata Kuliner

POJOK PARLE

Apa kabar Pak Harmoko? Wah rasanya pertanyaan itu masih kurang untuk mengungkap keingintahuan tentang kabar terkini mantan Ketua DPR/MPR RI periode 1997-1999, Harmoko. Parle berkesempatan bersilaturrahim, berbincang hangat di kediamannya, sekitar kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.


POJOK PARLE

DIRGAHAYU DPR RI 68

DPR RI ke-68

Semoga Semakin Amanah Perjuangkan Suara Rakyat

edisi 105 th. xliii, 2013

Documents