smk3 pp no 50

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

1/43

SMK3 PP NO 50 2012

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Persyaratan PP No.50 Tahun 2012

NT!"P"!T#S K"T!"# #$%T SMK3 (&am'iran )

1 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

1.1 Kebijakan K3

Kriteria Audit Kriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait

1.1.1. Terdapat kebijakan K3 yang

tertulis, bertanggal,

ditandatangani oleh pengusaha

atau pengurus, secara jelas

menyatakan tujuan dan sasaran

K3 serta komitmen terhadap

peningkatan K3

Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis,

bertanggal dan isinya mencakup tujuan dan

pernyataan komitmen Perusahaan mengenai

pelaksanaan K3 di tempat kerja

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

2/43

1.1.!. Kebijakan disusun oleh

pengusaha dan/atau pengurus

setelah melalui proses

konsultasi dengan "akil tenaga

kerja

Proses konsultasi bisa dalam bentuk suatu

rapat yang membahas perumusan isi kebijakan

dimana peserta rapat bisa dari anggota P!K3

#"akil tenaga kerja$/"akil departemen dan atau

serikat pekerja. %ihat pada notulensi rapat pembahasan kebijakan ini.

1.1.3. Perusahaan

mengkomunikasikan kebijakan

K3 kepada seluruh tenaga kerja,

tamu, kontraktor, pelanggan,

dan pemasok dengan tata cara

yang tepat

&entuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa

melalui' penempelan, pembacaan saat brie(ing

pagi, kartu pengenal )isitor, lampiran dalam

kontrak, materi brie(ing bagi tamu, papan

pengumuman di pintu masuk, pelatihan

pengenalan #induction training$ dll

1.1.*. Kebijakan khusus dibuat untuk

masalah K3 yang bersi(at

khusus.

Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai dengan

kondisi tingkat risiko perusahaan atau terkait

dengan lintas departemen #tidak "ajib harus

ada$, contoh kebijakan mengenai penggunaan

bahan peledak, radiasi, alcohol+drugs, dll

1.1.. Kebijakan K3 dan kebijakankhusus lainnya ditinjau ulang

secara berkala untuk menjamin

bah"a kebijakan tersebut sesuai

dengan perubahan yang terjadi

dalam perusahaan dan dalam

peraturan perundang-undangan.

Ada mekanisme untuk meninjau ulang isikebijakan secara berkala misal melalui rapat

manajemen re)ie" meeting tahunan, rapat

P!K3 atau rapat lainnya. &ila ada perubahan

nama perusahaan, manajemen, )isi, dll maka

kebijakan juga harus dire)isi. ad"al "aktu

tinjauan sebaiknya dicantumkan

1.! Tanggung a"ab + e"enang 0ntuk &ertindak

Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

3/43

1.!.1. Tanggung ja"ab dan "e"enang

untuk mengambil tindakan dan

melaporkan kepada semua

pihak yang terkait dalam

perusahaan di bidang K3 telahditetapkan, diin(ormasikan dan

didokumentasikan.

Ada dokumen yang menjelaskan tanggung

ja"ab dan "e"enang seseorang yang disahkan

oleh manajemen perusahaan, seperti dalam hal

ini penunjukan manajemen representati)e #2$

untuk mengambil tindakan dan melapormengenai K3, salah satu bentuk dokumen yaitu

job description/ tanggung ja"ab K3 dalam

manual K3, dll. arus dipastikan personil yang

terkait mengetahui hal ini

1.!.!. Penunjukan penanggung ja"ab

K3 harus sesuai peraturan

perundang-undangan.

Ada beberapa Penanggung ja"ab K3 yang

sesuai peraturan perundangan yaitu' dokter

perusahaan #Permenaker 41/56/1789$,

Paramedis #Permenaker 41/56/ 1787$,:ekretaris P!K3 # Permenaker 4!/56/177!$,

regu tim tanggap darurat #Kepmenaker

1;9/1777$

1.!.3. Pimpinan unit kerja dalam

suatu perusahaan bertanggung

ja"ab atas kinerja K3 pada unit

kerjanya.

&isa dilihat dalam job description, bukti

keterlibatan misalnya turut andil dalam

penilaian kinerja unit K3, ikut serta rapat K3

unit dan memantau pencapaian kinerja unit K3

1.!.*. Pengusaha atau pengurus

bertanggung ja"ab secara

penuh untuk menjamin

pelaksanaan :K3.

%ihat tanggungja"ab K3 manajemen baik dari

kebijakan K3, manual :K3 atau job descnya.

&ukti pelaksaan dilihat pada kinerja 1.3.1

sampai 1.3.3 apakah sudah melaksanakan

tinjauan manajemen terkait dengan :K3

1.!.. Petugas yang bertanggung ja"ab untuk penanganan

keadaan darurat telah

ditetapkan dan mendapatkan

pelatihan.

Perusahaan bisa dilihat dari sertipikat pelatihan, dokumentasi latihan darurat, absensi

latihan.

1.!.9. Perusahaan mendapatkan saran-

saran dari para ahli di bidang

K3 yang berasal dari dalam

dan/atau luar perusahaan.

&isa berupa laporan kinerja K3 dari

konsultan/pega"ai penga"as #luar$ dan laporan

audit internal K3, inspeksi K3, laporan study

banding /bench marking, dll dari dalam

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

4/43

perusahaan

1.!.8. Kinerja K3 termuat dalamlaporan tahunan perusahaan

atau laporan lain yang

setingkat.

elas. Kinerja K3 misal meliputi angkakecelakaan #

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

5/43

1.*.1. Keterlibatan dan penjad"alankonsultasi tenaga kerja dengan

"akil perusahaan

didokumentasikan dan

disebarluaskan ke seluruh

tenaga kerja.

Ada dokumen tentang kegiatan konsultasitenaga kerja #bukan "akil tenaga kerja$ dan

"akil perusahaan contohnya bisa (orum serikat

pekerja yang salah satu agendanya mengenai K3

atau tenaga kerja dengan kepengurusan P!K3

yang me"akili perusahaan. Dokumentasi bisa

dalam bentuk notulensi kegiatan, jad"al atau

time table kegiatan. akil perusahaan adalah

personil yang ditunjuk oleh manajemen

perusahaan

1.*.!. Terdapat prosedur yang

memudahkan konsultasi

mengenai perubahan-perubahan

yang mempunyai implikasi

terhadap K3.

Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau

tata cara atau tahapan penyampaian

masalah/issue K3 akibat perubahan ditempat

kerja. Perubahan yang dimaksud bisa tempat

kerja, cara kerja, alat dan bahan yang dirasa

pekerja membahayakan dirinya

1.*.3. Perusahaan telah membentukP!K3 :esuai dengan peraturan

perundang-undangan.

&uktinya dapat berupa dokumen surat penunjukan/pengesahan P!K3 dari Dinas

Tenaga Kerja setempat

1.*.*. Ketua P!K3 adalah pimpinan

puncak atau pengurus.

:K penetapan sbg 2 atau dapat langsung

D>20T sbg ketua P!K3

1.*.. :ekretaris P!K3 adalah ahli K3sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

:ekretaris P!K3 harus ahli K3 sesuai denganPermenaker 4!/56/ 177!. %ihat pada

serti(ikasi dan surat penunjukan AK3 sebaiknya

ahli K3 0mum karena Ahli K3 umum

pelatihannya salah satunya mengenai peraturan

perundangan

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

6/43

1.*.9. P!K3 menitikberatkan kegiatan

pada pengembangan kebijakan

dan prosedur mengendalikan

risiko.

%ihat pada program-program K3 yang

direncanakan atau sedang dilaksanakan selama

ini. Apakah ada program mengenai

pengembangan atau peninjauan kebijakan dan

perbaikan/ pengembangan prosedur terkaitdengan pengendalian risiko terkait temuan dari

hasil penilaian risiko

1.*.8. :usunan pengurus P!K3


diin(ormasikan kepada tenaga

kerja.

Pengurus P!K3 ditempel dipapan in(ormasi atau

dapat diemail kepada para tenaga kerja

1.*.;. P!K3 mengadakan pertemuan

secara teratur dan hasilnya

disebarluaskan di tempat kerja.

inimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan

atau sesuai ketentuan dalam prosedur mengenai

P!K3. Perhatikan pada notulensi rapat P!K3

yang selama ini sudah berjalan.

1.*.7. P!K3 melaporkan kegiatannya

secara teratur sesuai dengan


:esuai peraturan Permenaker 4*/56/17;8

tiap 3 bulan sekali kegiatan P!K3 harus

dilaporkan ke Dinas setempat minimalmenggunakan (ormat pelaporan yang disediakn

sesuai dengan peratuturan perundangan

1.*.14

.

Dibentuk kelompok-kelompok

kerja dan dipilih dari "akil-

"akil tenaga kerja yang

ditunjuk sebagai penanggung

ja"ab K3 di tempat kerjanya

dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan


&ila memang dibentuk, namun ini disesuaikan

lagi dengan kondisi didalam perusahaan terkait

dengan e(ekti(itas penerapan :K3 itu sendiri

khususnya dalam hal pembentukan tim tanggap

darurat disetiap unit/departemen dan bila

penerapan :K3 di lokasi terpisah misalnya bidang konstruksi

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

7/43

1.*.11. :usunan kelompok-kelompok

kerja yang telah terbentuk



kerja.

&ila dibentuk maka harus dicek ke pekerja

dengan "a"ancara apakah mereka tahu

mengenai struktur kelompok kerja ini

! Pembuatan dan Pendokumentasian 2encana K3

!.1 2encana strategi K3

Kriteria Audit Kriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait

!.1.1. Terdapat prosedur

terdokumentasi untuk

identi(ikasi potensi bahaya,

penilaian, dan pengendalian

risiko K3.

Terdapat Prosedur >2A2?

!.1.!. >denti(ikasi potensi bahaya,

penilaian, dan pengendalian

risiko K3 sebagai rencana

strategi K3 dilakukan oleh

petugas yang berkompeten.

Terdapat rencana atau program kegiatan untuk

mengendalikan risiko yang diidenti(ikasi di

!.1.1. Perhatikan detil rencana tersebut. &entuk

dokumen dapat berupa program/rencana K3 atau

manajemen program. 0ntuk melihat

penerapannya dapat dilihat dari

pemantauan/monitoring program kerja yang

berkaitan dengan pengendalian risiko teersebut

!.1.3. 2encana strategi K3 sekurang-

kurangya berdasarkan tinjauan

a"al, identi(ikasi potensi

bahaya, penilaian, pengendalian

risiko, dan peraturan

perundang-undangan serta

in(ormasi K3 lain baik dari

dalam maupun luar perusahaan.

Terdapat 2encana-rencana dan Program-

program K3 termasuk pemenuhan peraturan

perundangan

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

8/43

!.1.*. 2encana strategi K3 yang telah

ditetapkan digunakan untuk

mengendalikan risiko K3

dengan menetapkan tujuan dan

sasaran yang dapat diukur danmenjadi prioritas serta

menyediakan sumber daya.

Terdapat rencana atau program kegiatan untuk

mengendalikan risiko yang diidenti(ikasi di

!.1.1. Perhatikan detil rencana tersebut. &entuk

dokumen dapat berupa program/rencana K3 atau

manajemen program. 0ntuk melihat penerapannya dapat dilihat dari

pemantauan/monitoring program kerja yang

berkaitan dengan pengendalian risiko teersebut

!.1.. 2encana kerja dan rencana

khusus yang berkaitan dengan

produk, proses, proyek atau

tempat kerja tertentu telah

dibuat dengan menetapkantujuan dan sasaran yang dapat

diukur, menetapkan "aktu

pencapaian dan menyediakan

sumber daya.

Dilihat pada detil dari tiap rencana/program

K3 mencakup tujuan/sasaran, siapa

pelaksananya, jangka "aktu pelaksanaan,

sumberdaya #termasuk (asilitas$ serta prioritas

#dilihat dari hasil penilaian manajemen risiko$

!.1.9. 2encana K3 diselaraskan

dengan rencana sistem

manajemen perusahaan.

Terintegrasi dg sistem manajemen lain #menjadi

1 :istem terpadu$

!.! anual :K3


!.!.1. anual :K3 meliputikebijakan, tujuan, rencana,

prosedur K3, instruksi kerja,

(ormulir, catatan dan tanggung

ja"ab serta "e"enang

tanggung ja"ab K3 untuk

semua tingkatan dalam

perusahaan.

Dokumen berupa manual :K3 ataudokumen le)el >, yang mencakup kebijakan,

tujuan, rencana kerja #rencana terkini bisa dalam

bentuk terlampir$, prosedur K3 bisa dalam

bentuk matrik korelasi prosedur serta job decs

sesuai struktur organisasi yang tercantum

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

9/43

!.!.!. Terdapat manual khusus yang

berkaitan dengan produk,

proses, atau tempat kerja

tertentu.

Dokumen berupa manual khusus #misal

manual untuk pengelolaan &ahan Kimia,

%imbah, anual untuk 5rgonomi, manual

penanganan bahan peledak dll$

!.!.3. anual :K3 mudah didapat

oleh semua personil dalam

perusahaan sesuai kebutuhan.

anual disimpan pada lokasi yang mudah

diakses oleh personel perusahaan, untuk

membuktikannya dapat dilihat dari lembar

distribusi manual

!.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3


!.3.1. Terdapat prosedur yang


mengidenti(ikasi, memperoleh,

memelihara dan memahami

peraturan perundang-undangan,standar, pedoman teknis, dan

persyaratan lain yang rele)an

dibidang K3 untuk seluruh

tenaga kerja di perusahaan.

Prosedur Pengendalian Dokumen, Prosedur

Pengendalian rekaman, Prosedur Pemenuhan

Peraturan Perundangan

!.3.!. Penanggung ja"ab untuk

memelihara dan

mendistribusikan in(ormasi

terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman

teknis, dan persyaratan lain

telah ditetapkan

Terdapat :K PPD + orang tsb akti(

!.3.3. Persyaratan pada peraturan

perundang-undangan, standar,

pedoman teknis, dan

persyaratan lain yang rele)an di

bidang K3 dimasukkan pada

Didalam Prosedur atau instruksi kerja

memasukan 2e(erensi buku-buku perundangan,

pedoman teknis yg terkait

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

10/43

prosedur-prosedur dan

petunjuk-petunjuk kerja.

!.3.*. Perubahan pada peraturan

perundang-undangan, standar,

pedoman teknis, dan

persyaratan lain yang rele)an di

bidang K3 digunakan untuk

peninjauan prosedur-prosedur

dan petunjuk-petunjuk kerja.

Didalam Prosedur atau instruksi kerja

memasukan istrori Dokumen termasuk pd saat

perubahan peraturan perundangan

!.* >n(ormasi K3


!.*.1. >n(ormasi yang dibutuhkan

mengenai kegiatan K3

disebarluaskan secara sistematis

kepada seluruh tenaga kerja,tamu, kontraktor, pelanggan,

dan pemasok.

&entuknya bisa berupa papan pengumuman,

(oto-(oto, poster, )erbal dalam brie(ing/apel,

email,dll. Tata caranya dapat dilihat dari

prosedur komunikasi

3 Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak

3.1 Pengendalian Perancangan


3.1.1. Prosedur yang terdokumentasi

mempertimbangkan identi(ikasi

potensi bahaya, penilaian, dan

pengendalian risiko yang

dilakukan pada tahap

Terdapat dokumen tertulis berupa prosedur

perancangan yang didalamnya ada identi(ikasi

bahaya dan penilaian risiko# manajemen risiko$.

%ihat detil isi prosedurnya, bagaimana tahapan

manajemen risiko tersebut dimasukkan pada

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

11/43

perancangan dan modi(ikasi. tahap perancangan@

3.1.!. Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk,

pengoperasian mesin dan

peralatan, instalasi, pesa"at

atau proses serta in(ormasi

lainnya yang berkaitan dengan

K3 telah dikembangkan selama

perancangan dan/atau

modi(ikasi.

:aat perancangan dilakukan apakah juga telahdibuat >/prosedur khusus untuk

produk/sarana/proses yang dirancang atau

dirancang ulang berdasarkan rekomendasi dari

pengendalian risiko yang telah ditetapkan.

3.1.3. Petugas yang berkompeten

melakukan )eri(ikasi bah"a

perancangan dan/atau

modi(ikasi memenuhi

persyaratan K3 yang ditetapkan

sebelum penggunaan hasil

rancangan.

Ada personil yang ditunjuk untuk melakukan

)eri(ikasi aspek K3 telah dipenuhi dalam

rancangan#lihat dalam tahapan prosedur

perancangan prasyarat personil yang melakukan

perancangan$. Personil ini bisa internal #misal

ahli K3$ atau ekternal #misal petugas penga"as

K3, konsultasi atau perusahaan asa K3 yang

ditunjuk$

3.1.*. :emua perubahan dan

modi(ikasi perancangan yang

mempunyai implikasi terhadap

K3 diidenti(ikasikan,

didokumentasikan, ditinjau

ulang dan disetujui oleh petugas

yang ber"enang sebelum

pelaksanaan.

%ihat pada rekaman hasil

modi(ikasi/perancangan berupa catatan atau

notulensi re)i" perancangan, checklist

kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda

tangan pengesahan rancangan oleh petugas di

3.1.3

3.! Peninjauan Kontrak


8/17/2019 SMK3 PP NO 50

12/43

3.!.1 Prosedur yang terdokumentasi

harus mampu mengidenti(ikasi

bahaya dan menilai risiko K3

bagi tenaga kerja, lingkungan,

dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan

pada saat memasok barang dan

jasa dalam suatu kontrak.

Terdapat prosedur tertulis yang mencakup

proses identi(ikasi potensi bahaya dan penilaian

risiko dilakukan pada kegiatan memasok barang

dan jasa dalam suatu kontrak. &entuk

rekamannya bisa hasil manajemen risiko padaakti(itas pemasokan barang dan jasa serta

muatan tentang kegiatan tersebut tercakup

dalam kontrak

3.!.!. >denti(ikasi bahaya dan

penilaian risiko dilakukan pada

tinjauan kontrak oleh petugas

yang berkompeten.

Persyaratan personil yang melakukan kegiatan

tersebut tercakup diatur didalam prosedur

tersebut, minimal telah mendapat pelatihan

manajemen risiko dan berpengalaman di

bidangnya.

3.!.3. Kontrak ditinjau ulang untuk

menjamin bah"a pemasok

dapat memenuhi persyaratan

K3 bagi pelanggan.

&ila 3.!.1 sudah ada dan diterapkan maka

kriteria ini tentunya otomatis akan dipenuhi.

Disini kita melihat apakah persyaratan K3 dari

pelanggan telah terpenuhi. 2ekamannya adalah

isi kontrak tersebut telah memuat aspek K3

didalamnya secara jelas sesuai dengan

spesi(ikasi pekerjaannya, seperti penyediaan

perlengkapan alat pelindung diri,tanggungja"ab dan gugat terhadap kecelakaan

kerja, asuransi kecelakaan dll.

3.!.* ?atatan tinjauan kontrak

dipelihara dan

didokumentasikan.

Dokumen berupa catatan re)ie"

kontrak/checklist pemenuhan persyaratan K3

dalam suatu kontrak

* Pengendalian Dokumen

*.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen


8/17/2019 SMK3 PP NO 50

13/43

*.1.1. Dokumen K3 mempunyai

identi(ikasi status, "e"enang,

tanggal pengeluaran dan

tanggal modi(ikasi.

Disini kita melihat dari acuan prosedur

pengendalian dokumen yang telah ditetapkan.

Dimana status dokumen bisa berupa tata cara

penomoran,"e"enang bisa berupa siapa

personil yang menyetujui dokumen, terdapattanggal pengeluaran dan modi(ikasi bila terjadi

perubahan

*.1.!. Penerima distribusi dokumen

tercantum dalam dokumen

tersebut.

Dalam dokumen tercantum kepemilikan

dokumen tersebut dengan mengacu pada da(tar

distribusi penerima dokumen.

*.1.3. Dokumen K3 edisi terbaru

disimpan secara sistematis pada

tempat yang ditentukan.

Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu

yang memudahkan untuk diakses.

*.1.*. Dokumen usang segera

disingkirkan dari

penggunaannya sedangkan

dokumen usang yang disimpan

untuk keperluan tertentu diberitanda khusus.

Perusahan harus memastikan bah"a dokumen

K3 yang sedang beredar adalah dokumen

terbaru/re)isi terakhir. &ila disimpan maka

diberi tanda misalkan obsoleteB

*.! Perubahan dan odi(ikasi Dokumen


*.!.1 Terdapat sistem untuk

membuat, menyetujui

perubahan terhadap dokumen

K3.

Terdapat prosedur pengendalian dokumen

yang mencakup tahapan proses pembuatan dan

persetujuan perubahan dokumen

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

14/43

*.!.!. Dalam hal terjadi perubahan

diberikan alasan terjadinya

perubahan dan tertera dalam

dokumen atau lampirannya dan

mengin(ormasikan kepada pihak terkait.

Pada dokumen yang telah berubah biasanya

dilampirkan keterangan/alasan perubahan yang

dilakukan, tgl modi(ikasi dan siapa yang

menyetujui perubahan tersebut atau da(tar

ri"ayat perubahan biasanya terletak didepanatau dibelakang dokumen terkait

*.!.3 Terdapat prosedur pengendalian

dokumen atau da(tar seluruh

dokumen yang mencantumkan

status dari setiap dokumen

tersebut, dalam upaya

mencegah penggunaan

dokumen yang usang.

Terdapat prosedur pengendalian dokumen

dimana didalamnya mempersyaratkan

pembuatan masterlist dokumen atau suatu da(tar

yang berisi semua judul dokumen K3 yang

dipergunakan termasuk statusnya #misalnya

re)isi terakhir beserta tanggal re)isinya$

Pembelian dan Pengendalian Produk

.1 :pesi(ikasi Pembelian &arang dan asa


.1.1. Terdapat prosedur yang

terdokumentasi yang dapat

menjamin bah"a spesi(ikasi

teknik dan in(ormasi lain yang

rele)an dengan K3 telah

diperiksa sebelum keputusan

untuk membeli.

Terdapat prosedur tertulis mengenai prosedur

pembelian barang dan jasa dimana ada spesi(ik

K3 dan in(ormasi lain yang terkait dicantumkan

dalam salah satu klausul prosedur tersebut

secara jelas, misalnya :D: untuk pembelian

bahan kimia, in(ormasi yang rele)an untuk

pemebelian alat pelindung diri

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

15/43

.1.! :pesi(ikasi pembelian untuk

setiap sarana produksi, Cat

kimia atau jasa harus dilengkapi

spesi(ikasi yang sesuai dengan

persyaratan peraturan perundang-undangan dan

standar K3.

Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria

.1.1. dimana perusahaan dapat menunjukkan

contoh catatan purchasing order yang

memasukkan item K3 saat pembeliannya secara

jelas

.1.3. Konsultasi dengan tenaga kerja

yang kompeten pada saat

keputusan pembelian,

dilakukan untuk menetapkan

persyaratan K3 yang

dicantumkan dalam spesi(ikasi pembelian dan diin(ormasikan

kepada tenaga kerja yang

menggunakannya.

Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan

dalam isi prosedur .1.1. dan ditunjukkan bukti

berupa notulensi meeting/input dari pihak user

kepada pembelian dan atau pengesahan dalam

Purchasing rder

.1.*. Kebutuhan pelatihan, pasokan

alat pelindung diri dan

perubahan terhadap prosedur

kerja harus dipertimbangkan

sebelum pembelian dan penggunaannya.

Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini bisa

disebutkan dalam prosedur pembelian dan dapat

dibuktikan berupa catatan purchase order yang

telah lengkap item K3nya. &entuk peninjauan

ulang dapat dalam bentuk pengesahan dalam purchasing order atau hasil penilaian produk

atau jasa yang baru sebelum pembelian,

misalnya penilaian dalam pembelian alat

pelindung diri dan lain-lain

.1.. Persyaratan K3 die)aluasi dan

menjadi pertimbangan dalam

seleksi pembelian.

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

16/43

diperiksa kesesuaiannya dengan

spesi(ikasi pembelian.

diperiksa sesuai dengan spesi(ikasi yang telah

disetujui sebelumnya. isalnyaGdokumen

persetujuan penerimaan barang oleh pihak

gudang

.3 Pengendalian &arang dan asa Fang Dipasok Pelanggan


.3.1. &arang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan

terlebih dahulu diidenti(ikasi

potensi bahaya dan dinilai

risikonya dan catatan tersebut

dipelihara untuk memeriksa

prosedur.

&arang dan jasa yang dipasok pelangganmaksudnya barang/jasa yang

dipergunakan/diproses ditempat kerja kita untuk

kemudian setelah selesai dikembalikan lagi

kepada pelanggan. &ukti penerapan kegiatan ini

bisa dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau

melalui rekaman kegiatan manajemen risiko

seperti pada !.1.1.

.* Kemampuan Telusur Produk


.*.1. :emua produk yang digunakan

dalam proses produksi dapat

diidenti(ikasi di seluruh tahapan

produksi dan instalasi, jikaterdapat potensi masalah K3.

>2A2D produk, dari Proses Persiapan,

Produksi sampai :elesai serta Packaging #jika

dipabrik$

.*.!. Terdapat prosedur yang


penelusuran produk yang telah

terjual, jika terdapat potensi

masalah K3 di dalam

penggunaannya.

Prosedur Kemampuan Telusur Produk yg telah

terjual telah aman dan memenuhi persyaratan

K3

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

17/43

9 Keamanan &ekerja &erdasarkan :K3

9.1. :istem Kerja

Audit Kriteria Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait

9.1.1. Petugas yang kompeten telah

mengidenti(ikasi bahaya,

menilai dan mengendalikan

risiko yang timbul dari suatu proses kerja.

Perusahaan telah menunjuk personil untuk

melakukan manajemen risiko. &ukti

penerapannya dapat dilihat dari catatan

manajemen risiko untuk setiap tahapan proseskerja. Kompetensi petugas ini dilihat dari

serti(ikat atau catatan pelatihan manajemen

risiko, job decs atau "e"enangnya atau dari

track record pengalaman serta catatan

manajemen risiko sesuai tata cara perhitungan

yang ditetapkan

9.1.!. Apabila upaya pengendalian

risiko diperlukan, maka upayatersebut ditetapkan melalui

tingkat pengendalian.

Terdapat dokumen tertulis prosedur/> di

tempat kerja. 0ntuk ijin kerja misalnya hot "ork permit, con(ined space permit, ketinggian,

penggalian/kedalaman, radiasai dll tergantung

dari proses yang ada di tempat kerja

9.1.3. Terdapat prosedur atau

petunjuk kerja yang


mengendalikan risiko yang

teridenti(ikasi dan dibuat atasdasar masukan dari personil

yang kompeten serta tenaga

kerja yang terkait dan disahkan

oleh orang yang ber"enang di

perusahaan.

Terdapat prosedur/> secara tertulis yang

sudah mempertimbangkan (aktor K3 seperti

berdasarkan job sa(ety analysis. Terutama

prosedur/> yang dipersyaratkan dalam

pengendalian risiko sebagai pengendalianadministrasi control harus dapat ditunjukkan

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

18/43

9.1.*. Kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, standar

serta pedoman teknis yang

rele)an diperhatikan pada saat

mengembangkan ataumelakukan modi(ikasi atau

petunjuk kerja.

&ila ada pengembangan dan atau perubahan

terhadap prosedur/> maka mengacu pada

peraturan, standar atau ketentuan lainnya yang

terkait. &iasanya pada prosedur/> dapat kita

temukan pada kolom re(erensi, dimana dalamre(erensi tersebut dicantumkan section

standar/acuan/peraturan yang diacu

9.1. Terdapat sistem iCin kerja untuk

tugas berisiko tinggi.

Terdapat pembatasan area-area tertentu dg

menyediakan sistem :urat >jin Kerja:pt.panas,

ramai, ketinggian, radiasi, kedalaman, ba"ah

tanah, ruang tertutup

9.1.9 Alat pelindung diri disediakan

sesuai kebutuhan dan

digunakan secara benar serta

selalu dipelihara dalam kondisi

layak pakai.

5)aluasi Kebutuhan APD setiap :ite

disesuaikan dg jenis pekerjaan personil tsb,

tatacara pemeliharaannya dan inspeksi APD

secara periodik

9.1.8 Alat pelindung diri yang

digunakan dipastikan telahdinyatakan layak pakai sesuai

dengan standar dan/atau

peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Kesesuaian APD dengan standar/Per 00

dilihat pada spesi(ikasi teknis dari pihak supplier berdasarkan in(ormasi brosur mauapun serti(ikat

uji kelayakan yang supplier kirimkan. ereka

mengacu ke standar mana@ Atau mungkin lihat

serti(ikasi produk misal :6>, &:, >:, dll dari

APD tsb. %ihat Permenaker 4; tahun !414

9.1.; 0paya pengendalian risiko

die)aluasi secara berkala

apabila terjadi ketidaksesuaianatau perubahan pada proses

kerja.

Terkait dengan 9.1.1. dimana pengendalian

resiko yang telah dilaksanakan ditinjau kembali

apabila terjadi perubahan pada proses kerja

9.! Penga"asan


8/17/2019 SMK3 PP NO 50

19/43

9.!.1. Dilakukan penga"asan untukmenjamin bah"a setiap

pekerjaan dilaksanakan dengan

aman dan mengikuti prosedur

dan petunjuk kerja yang telah

ditentukan.

Ada kegiatan penga"asan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja. &iasanya

menjadi tanggung ja"ab super)isor atau yang

setingkat. %ihat pada uraian tanggung ja"abnya.

&ukti dokumen bisa berupa catatan/log inspeksi

harian

9.!.!. :etiap orang dia"asi sesuai

dengan tingkat kemampuan dan

tingkat risiko tugas.

%ihat kembali pada uraian tanggungja"ab

pada 9.!.1 atau adanya kegiatan pemantauan

bagi karya"an baru atau program on the jobtraining

9.!.3. Penga"as/penyelia ikut serta

dalam identi(ikasi bahaya dan

membuat upaya pengendalian.

>dem dengan 9.!.1. liat job decsnya. &ukti

penerapan berupa laporan inspeksi/laporan

sumber bahaya atau lainnya.

9.!.*. Penga"as/penyeliadiikutsertakan dalam

melakukan penyelidikan dan

pembuatan laporan terhadap

terjadinya kecelakaan dan

penyakit akibat kerja serta

"ajib menyerahkan laporan dan

saran-saran kepada pengusaha

atau pengurus.

Penga"as terlibat dalam kegiatan pelaporandan penyelidikan kecelakaan dan penyakit

akibat kerja. %ihat pada prosedur pelaporan dan

penyelidikan kecelakaan kerja #elemen ;$ dan

item pada 9.!.1. #uraian job desc$. %ihat juga

pada dokumen pelaporan dan hasil penyelidikan

kecelakaan yang pernah terjadi

9.!.. Penga"as/penyelia ikut serta

dalam proses konsultasi.

Proses konsultasi disini bisa berupa

keterlibatan penga"as dalam rapat yang

membahas masalah-masalah K3 dalam area

penga"asannya.

9.3 :eleksi dan Penempatan Personil

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

20/43


9.3.1. Persyaratan tugas tertentutermasuk persyaratan kesehatan

diidenti(ikasi dan dipakai untuk

menyeleksi dan menempatkan

tenaga kerja.

Perusahaan menetapkan syarat kesehatandalam penerimaan pega"ai. %ihat pada prosedur

penerimaan pega"ai dan data-data akti(itas

pemeriksaaan kesehatan karya"an selama ini.

9.3.!. Penugasan pekerjaan harus

berdasarkan kemampuan dan

keterampilan serta ke"enangan

yang dimiliki.

>dem dengan 9.3.1. dan terdapat job

Huali(ication untuk setiap jabatan yang

mencakup minimal platihan dan latar belakang

pendidikan serta pengalaman

9.*. Area Terbatas


9.*.1. Pengusaha atau pengurus

melakukan penilaian risiko

lingkungan kerja untuk

mengetahui daerah-daerah yang

memerlukan pembatasan iCin

masuk.

Adanya dokumen atau da(tar daerah-daerah

ditempat kerja yang memerlukan ijin masuk.

Atau cek langsung ke lapangan atau dapat juga

dilihat dari catatan manajemen risiko yang telah

dilakukan

9.*.!. Terdapat pengendalian atas

daerah/tempat dengan pembatasan iCin masuk.

Pada daerah-daerah tersebut dilakukan

pengendalian yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-rambu dll

9.*.3. Tersedianya (asilitas dan

layanan di tempat kerja sesuai

dengan standar dan pedoman

teknis.

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

21/43

9.*.*. 2ambu-rambu K3 harus

dipasang sesuai dengan standar

dan pedoman teknis.

2ambu K3 #:a(ety sign, "arning sign, poster,

rambu APD, rambu APA2 dll$ dan tanda pintu

dipasang sesuai standar berdasarkan pedoman

teknis/:6>, mempunyai sinyal penerangan min

14 luI dan ber"arna hijau serta tulisan putihserta mempunyai tanda bertulis keluarB atau

eIitB diatasnya dan menghadap koridor

9. Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan :arana Produksi

Kriteria Audit Pemenuhan/Dokumen terkait

9..1 Penjadualan pemeriksaan dan

pemeliharaan sarana produksi

serta peralatan mencakup

)eri(ikasi alat-alat pengaman

serta persyaratan yang

ditetapkan oleh peraturan


dan pedoman teknis yang

rele)an.

Perusahaan mempunyai dokumen berupa

jad"al pemeliharaan sarana produksi yang

dipergunakan ditempat kerja mencakup sa(ety

de)ice atau alat-alat pengaman. Eeri(ikasi

mencakup alat pengaman dapat dilihat dari

checklist pemeriksaan masing-masing sarana

produksi

9..!. :emua catatan yang memuat

data secara rinci dari kegiatan

pemeriksaan, pemeliharaan,

perbaikan dan perubahan yang

dilakukan atas sarana dan

peralatan produksi harus

disimpan dan dipelihara.

Perusahaan menyimpan catatan-catatan

pemeliharaan yang dilakukan, berbentuk da(tar

ri"ayat pemeriksaan alat baik dalm bentuk so(t

copy atau hard copy

9..3. :arana dan peralatan produksi

memiliki serti(ikat yang masih

berlaku sesuai dengan

persyaratan peraturan

perundang-undangan dan

standar.

Perusahaan memiliki serti(ikat sarana produksi

yang masih berlaku. &eberapa sarana produksi

tsb antara lain bejana tekan #permenaker

41/56/17;!$, pesa"at angkat dan angkut

#permenaker 4/56/17;$, %i(t #Permenaker

43/56/1777$, Pesa"at 0ap #Peraturan 0ap

tahun 1734$. 0ntuk tepatnya m,engacu pada

lembar obyek penga"asan dan terdapat jad"al

monitoring penjad"alan terhadap peralatan

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

22/43

perusahaan yang masuk dalam obyek

penga"asan termasuk jad"al kadaluarsa

serti(ikasi tsb beserta jad"al reserti(ikasi

9..*. Pemeriksaan, pemeliharaan,

pera"atan, perbaikan dan setiap

perubahan harus dilakukan

petugas yang kompeten dan

ber"enang.

%ihat kompetensi personil yang melakukan

kegiatan pera"atan sarana produksi tsb.

#serti(ikat, lisensi, pengalamannya$, jika

dilakukan oleh pihak ke 3 dapat menunjukan

?E beserta serti(ikat pelaksana berdasarkan

proposal yang dikirimkan kemudiandibandingkan dengan laporan/berita acara

penyelesaian pekerjaan apakah sama@

9... Terdapat prosedur untuk

menjamin bah"a ika terjadi

perubahan terhadap sarana dan

peralatan produksi, perubahan

tersebut harus sesuai dengan

persyaratan peraturan perundang-undangan, standar

dan pedoman teknis yang

rele)an.

Terdapat Prosedur Pemenuhan Peraturan

Perundangan. 0ntuk detailnya dapat dilihat pada

isi peraturan perundangan. Atau tanyakan

apakah pernah ada perubahan yang dilakukan@

9..9. Terdapat prosedur permintaan

pemeliharaan sarana dan

peralatan produksi dengan

kondisi K3 yang tidak

memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.

Terdapat tahapan prosedur mengenai kegiatan

pemeliharaan dan pemeriksanaan sarana

produksi. ?ontoh rekaman misalnya ork rder

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

23/43

9..8. Terdapat sistem untuk

penandaan bagi peralatan yang

sudah tidak aman lagi untuk

digunakan atau sudah tidak

digunakan.

Penandaan pada mesin/sarana produski yang

sedang diperbaiki atau rusak ini dapat

dituangkan dalam prosedur pemeliharaan yang

mencakup %ock ut dan Tag ut #%T$ atau

prosedur %T bila terpisah. %ihat rekaman penandaan yang ada bandingkan dengan

prosedurnya.

9..;. Apabila diperlukan dilakukan

penerapan sistem penguncian

pengoperasian #lock out

system$ untuk mencegah agar

sarana produksi tidak

dihidupkan sebelum saatnya.

Terdapat mekanisme penguncian #lihat

bentuk/sistem penguncian yang digunakan$

terkait dengan prosedur pemeliharaan/perbaikan

atau prosedur %T bila terpisah. 2ekaman

dapat dilihat pada da(tar pelaksanaan %ock ut

dan bandingkan dengan prosedurnya

9..7. Terdapat prosedur yang dapat

menjamin keselamatan dan

kesehatan tenaga kerja atau

orang lain yang berada didekat

sarana dan peralatan produksi

pada saat proses pemeriksaan,

pemeliharaan, perbaikan dan

perubahan.

Didalam prosedur proses pemeriksaan,

pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana

dan peralatan produkis terdapat unsur-unsur K3

yang memenuhi peraturan perundangan

9..14

.

Terdapat penanggung ja"ab

untuk menyetujui bah"a sarana

dan peralatan produksi telah

aman digunakan setelah proses

pemeliharaan, pera"atan,

perbaikan atau perubahan.

engacu pada prosedur permintaan

pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana

yang diperbaiki sudah aman. 0ntuk digunakan

kembali. &ukti rekamannya adalah "ork order

(orm yang telah ditandatangani oleh user setelah

proses perbaikan selesai dan bentuk pencabutan

%T dari personil yang berhak

9.9. Pelayanan


8/17/2019 SMK3 PP NO 50

24/43

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

25/43

9.8.! Penyediaan alat/sarana dan

prosedur keadaan darurat

berdasarkan hasil identi(ikasi

dan diuji serta ditinjau secara

rutin oleh petugas yang berkompeten dan ber"enang.

Prosedur tsb harus dilakuakan simulasi untuk

mengetahui sesuai atau e(ekti( diterapkan.

ad"al simulasi paling tidak dilakukan 1 I

dalam setahun atau mengacu pada (rekuensi

pelaksanaan dalam prosedur KD itu sendiri.Prosedur KD die)aluasi/ditinjau ulang oleh

petugas yang kompeten #bisa bagian K3 atau

pihak luar misal kerjasama dengan dinas

kebakaran jika berhubungan dengan kebakaran$.

5)aluasi mencakup kesesuaian terhadap

skenario prosedur, kesiapan peralatan dan target

kecepatan dan ketepatan untuk setiap prosedur

KD.

9.8.3. Tenaga kerja mendapat

instruksi dan pelatihan

mengenai prosedur keadaan

darurat yang sesuai dengan

tingkat risiko.

Perusahaan telah membuat instruksi keadaan

darurat dan telah diin(ormasikan kepada seluruh

karya"an dan memberkan pelatihan dalam

bentuk e)akuasi Drill. &ukti rekaman adalah

catatan e)akuasi drill untuk setiap tenaga kerja

mengacu kepada prosedur KD yang sesuai

dengan tingkat risiko

9.8.*. Petugas penanganan keadaandarurat ditetapkan dan

diberikan pelatihan khusus serta

diin(ormasikan kepada seluruh

orang yang ada di tempat kerja.

Khusus petugas darurat telah diberi pelatihanspesi(ik darurat sesuai degan peran dan

tugasnya. 2ekaman dapat berupa da(tar hadir

dan atau serti(ikat pelatihan serta catatan

pelatihan terkait. 0ntuk tim kebakarandapat

mengacu ke Kepmenaker 1;9/56/1777.

:truktur rganisasi Tim Tanggap Darurat

ditempel dipapan in(ormasi dan media lainnya

9.8.. >nstruksi/prosedur keadaandarurat dan hubungan keadaan

darurat diperlihatkan secara

jelas dan menyolok serta

diketahui oleh seluruh tenaga

kerja di perusahaan.

elas. Eeri(ikasi dilakukan dengan melihatkondisi dilapangan bukti rekaman yaitu >K, peta

e)akuasi, terdapat arah panah menuju pintu

keluar terdekat dan aman menuju titik

berkumpul terlihat jelas dan terang pada jarak

!4 mempunyai penerangan min 14 luI.

Dimana instruksi tsb jelas, singkat, terlihat pada

jarak !4 dan semua tenaga kerja

memahaminya. Dan hubungan KD #6omor

kontak KD terpampang jelas$ dan diketahui oleh

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

26/43

seluruh tenaga kerja

9.8.9. Peralatan, dan sistem tanda

bahaya keadaan darurat

disediakan, diperiksa, diuji dan

dipelihara secara berkala sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan, standar dan pedoman

teknis yang rele)an.

%ihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian

dan serti(ikasi hasil pengujian dan laporan

maintenancenya beserta penjad"alannya.

:eperti peralatan hydrant, sprinkle, detektor, (ire

alarm, APA2, pompa ydrant, emergency lamp,

emergency sho"er, breathing apparatus dll

9.8.8. enis, jumlah, penempatan dan

kemudahan untuk mendapatkan

alat keadaan darurat telah

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan atau

standar dan dinilai oleh petugas

yang berkompeten dan

ber"enang.

enis, umlah dan Posisi alat darurat #APA2,

hidran, spill kit, sho"er, kotak P3K, dll$ jelas

dilihat, tidak terhalang dan bertanda jelas oleh

karya"an. Termasuk ketepatan dalam spesi(ikasi

alat KD yang disediakan berdasarkan potensi

bahayanya.

9.; Pertolongan Pertama Pada Kecelakan


9.;.1. Perusahaan telah menge)aluasi

alat P3K dan menjamin bah"a

sistem P3K yang ada memenuhi

peraturan perundang-undangan,

standar dan pedoman teknis.

Ada kegiatan penegecekan terhadap kondisi isi

dari kotak P3K biasanya menggunakan checklist

tentang kelenhkapan obat, jumlah pemakaian,

penggantian dll. :esuai dengan Permenaker no

1 tahun !44;.

9.;.!. Petugas P3K telah dilatih dan

ditunjuk sesuai dengan

peraturan perundangan-

Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas ini

bisa dari karya"an atau petugas medis diklinik

yang ditunjuk sebagai petugas P3K. Pelatihan

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

27/43

undangan. P3K bagi petugas yang ditunjuk sesuai dengan

Permenaker no 1 tahun !44;.

9.7 2encana dan Pemulihan Keadaan Darurat


9.7.1. Prosedur untuk pemulihan

kondisi tenaga kerja maupun

sarana dan peralatan produksiyang mengalami kerusakan

telah ditetapkan dan dapat

diterapkan sesegera mungkin

setelah terjadinya kecelakaan

dan penyakit akibat kerja.

Terdapat Prosedur Pasca terjadinya keadaan

darurat #Kecelakaan + PAK$ untuk mencegah

kejadian berulang.

8. :tandar Pemantauan

8.1 Pemeriksaan &ahaya


8.1.1. Pemeriksaan/inspeksi terhadap

tempat kerja dan cara kerjadilaksanakan secara teratur.

Ada jad"al reguler kegiatan inspeksi ini. &isa

dilihat pada tabel jad"al atau prosedur inspeksiatau hasil laporan inspeksi yang telah dilakukan

beberapa "aktu sebelumnya. >nspeksi cara kerja

dapat mengacu kepada job sa(tety analysis dan

inspeksi tempat kerja dapat mengacu kepada

housekeeping

8.1.!. Pemeriksaan/inspeksi

dilaksanakan oleh petugas yang

berkompeten dan ber"enang

>nspeksi dilakukan secara bersama oleh "akil

pengurus dan "akil karya"an dengan syarat

telah mengikuti pelatihan identi(ikasi potensi

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

28/43

yang telah memperoleh

pelatihan mengenai identi(ikasi

bahaya.

bahaya. &ukti dapat dilihat dari rekaman hasil

inspeksi siapa yang melakukan dan posisinya

8.1.3. Pemeriksaan/inspeksi mencari

masukan dari tenaga kerja yang

melakukan tugas di tempat

yang diperiksa

elas. >nspeksi bukan saja hanya mengacu

pada checklist tapi juga memberi ruang masukan

diluar checklist. %ihat dari catatan inspeksi

apakah terdapat masukan dari petugas yang

melakukan tugas ditempat yang berbeda

8.1.*. Da(tar periksa #check list$

tempat kerja telah disusununtuk digunakan pada saat

pemeriksaan/inspeksi.

-elas. Dokumen berupa checklist inspeksi

tempat kerja sesuai dengan kondisi tempatkerjanya.

8.1.. %aporan pemeriksaan/inspeksi

berisi rekomendasi untuk

tindakan perbaikan dan

diajukan kepada pengurus dan

P!K3 sesuai dengan kebutuhan.

%ihat tembusan laporan inspeksi dengan

mengacu pada prosedur inspeksi #terdapat

rencana tindakan perbaikannya$

8.1.9. Pengusaha atau pengurus telah

menetapkan penanggung ja"ab

untuk pelaksanaan tindakan

perbaikan dari hasil laporan

pemeriksaan/inspeksi.

Penetapan tim >nspeksi dan jad"al >nspeksi

rutin diarea kerja yang mempunyai tingkat

potensi bahaya dan program perbaikannya

8.1.8. Tindakan perbaikan dari hasillaporan pemeriksaan/inspeksi

dipantau untuk menentukan

e(ekti(itasnya.

Terdapat catatan monitoring status penyelesaian terhadap tindakan koreksi dari

temuan-temuan inspeksi dan kemudian tindakan

perbaikan yang telah dilakukan telah dinilai

kee(ekti(annya dalam arti tidak menimbulkan

bahaya baru

8.! Pemantauan/Pengukuran %ingkungan Kerja

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

29/43


8.!.1. Pemantauan/pengukuranlingkungan kerja dilaksanakan

secara teratur dan hasilnya

didokumentasikan, dipelihara

dan digunakan untuk penilaian

dan pengendalian risiko.

Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauana lingkungan kerja. >nter)al "aktu

pelaksanaannya disesuaikan dengan

ketentuan/standar yang berlaku dapat melihat

pada 0K% dan 0P%.

8.!.!. Pemantauan/pengukuran

lingkungan kerja meliputi

(aktor (isik, kimia, biologi,ergonomi dan psikologi.

%ihat pada Kepmenaker 1/56/1777

tentang 6ilai Ambang &atas nspeksi lingkungan Kerja$

8.3 Peralatan Pemeriksaan/>nspeksi, Pengukuran dan Pengujian

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

30/43


8.3.1. Terdapat prosedur yangterdokumentasi mengenai

identi(ikasi, kalibrasi,

pemeliharaan dan penyimpanan

untuk alat pemeriksaan, ukur

dan uji mengenai K3.

Ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut.Alat ukur disini misalnya nanometer

#kebisingan$, luImeter#pencahayaan$, gas

detector #gas-gas kimia$dll. &ila alat-alat

disediakan dari pihak luar maka

mereka/supplier/kontraktor harus dapat

menunjukkan hasil pengujiannya. al ini bisa

diidenti(ikasi pada saat tahap kontrak dan

pembelian jasa mereka.

8.3.! Alat dipelihara dan dikalibrasi

oleh petugas atau pihak yang

berkompeten dan ber"enang

dari dalam dan/atau luar

perusahaan.

elas. %ihat kuali(ikasi petugas yang

melakukan kalibrasi alat tersebut atau catatan

pelatihannya.

8.* Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja


8.*.1. Dilakukan pemantauan

kesehatan tenaga kerja yang

bekerja pada tempat kerja yang

mengandung potensi bahaya

tinggi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai

kegiatan pemantauan kesehatan tenaga kerja.

Terutama pemeriksaaan kesehatan khusus

misalnya pengecekan darah untuk melihat

kontaminasi bahan kimia, audiometri untuk

kebisingan, rontgen untuk penyakit saluran pernapasan dll.

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

31/43

8.*.!. Pengusaha atau pengurus telah

melaksanakan identi(ikasi

keadaan dimana pemeriksaan

kesehatan tenaga kerja perlu

dilakukan dan telahmelaksanakan sistem untuk

membantu pemeriksaan ini.

asil identi(ikasi dalam bentuk da(tar program

pemeriksaan kesehatan karya"an yang

dilakukan dan tata cara atau prosedur untuk

pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja ini.

8.*.3. Pemeriksaan kesehatan tenaga

kerja dilakukan oleh dokter

pemeriksa yang ditunjuk sesuai


Dokter perusahaan yang sesuai dengan

Permenaker 41/56/1789 tentang ke"ajiban

latihan hyperkes bagi dokter perusahaan dan

mendapat surat penunjukan.

8.*.*. Perusahaan menyediakan

pelayanan kesehatan kerja

sesuai peraturan perundang-

undangan.

Detil pelayanan kesehatan yang diberikan

mengacu pada Permenaker 43/56/17;!

tentang pelayanan kesehatan TK

8.*.. ?atatan mengenai pemantauan

kesehatan tenaga kerja dibuat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

elas. Di"ajibkan untuk memberikan laporan

setiap akti(itas pemeriksaan kesehatan

mengacu Per.4!/56/17;4

;. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

;.1. Pelaporan &ahaya


;.1.1. Terdapat prosedur pelaporan

bahaya yang berhubungan

dengan K3 dan prosedur ini

diketahui oleh tenaga kerja.

Perusahaan mempunyai prosedur pelaporan

sumber bahaya dan tenaga kerja tahu tata cara

pelaporan tersebut. Dokumen berupa prosedur

pelaporan, (ormulir pelaporan

bahaya/ketidaksesuaian

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

32/43

;.! Pelaporan Kecelakaan


;.!.1. Terdapat prosedur

terdokumentasi yang menjamin

bah"a semua kecelakaan kerja,

penyakit akibat kerja,

kebakaran atau peledakan serta

kejadian berbahaya lainnya di

tempat kerja dicatat dan

dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dokumen berupa prosedur tata cara pelaporan

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

;.!.!. Kecelakaan dan penyakit akibat

kerja dilaporkan sebagaimana

ditetapkan oleh peraturan

perundangan

Ada dokumen pelaporan kecelakaan kerja dan

atau penyakit akibat kerja kepada disnaker

setempat atau dalam laporan tri"ulan P!K3

perusahaan ke Disnaker. Ketentuan ini diatur

dalam Permenaker6o.43/56/177; tentang

tata cara palaporan dan pemeriksaan Kecelakaan

;.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan


;.3.1. Tempat kerja/perusahaanmempunyai prosedur

pemeriksaan dan pengkajian

kecelakaan kerja dan penyakit

akibat kerja.

Dokumennya sama dengan ;.!.1 dimana bisadijadikan satu prosedur yaitu pelaporan dan

penyelidikannya

;.3.!. Pemeriksaan dan pengkajian

kecelakaan kerja dilakukan oleh

petugas atau Ahli K3 yang

ditunjuk sesuai peraturan

Perusahaan telah menetapkan personil

perusahaan perusahaan akan melakukan

penyelidikan.

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

33/43

perundang-undangan atau pihak

lain yang berkompeten dan

ber"enang.

;.3.3. %aporan pemeriksaan dan

pengkajian berisi tentang sebab

dan akibat serta

rekomendasi/saran dan jad"al

"aktu pelaksanaan usaha

perbaikan.

Perusahaan telah menetapkan personil

perusahaan yang akan melakukan penyelidikan.

Kompetensinya bisa dilihat pada pelatihan atau

serti(ikasi pelatihan yang telah dimilikinya.

;.3.*. Penanggung ja"ab untukmelaksanakan tindakan

perbaikan atas laporan

pemeriksaan dan pengkajian

telah ditetapkan.

%ihat pada dokumen laporan kecelakaan siapa penanggung ja"ab tindakan perbaikan tsb@

Apakah beliau sudah diin(ormasikan mengenai

tanggungja"abnya ini@

;.3.. Tindakan perbaikan


kerja yang bekerja di tempat

terjadinya kecelakaan.

Eeri(ikasi dilakukan dengan melihat proses

saat penyelidikan dilakukan. Apakah melibatkan

tenaga kerja saat mengumpulkan in(ormasi atau

saat mendiskusikan tindakan perbaikan yangakan dilakukan@ ?ross check dengan pekerja

yang terkait atau sertakan tandatangan peserta

;.3.9. Pelaksanaan tindakan perbaikan

dipantau, didokumentasikan

dan diin(ormasikan ke seluruh

tenaga kerja.

Perusahaan melakukan )eri(ikasi terhadap

tindakan perbaikan yang diusulkan dalam

laporan kecelakaan. &entuknya dapat berupa

status laporan #closed$ atau para( pada tindakan

perbaikan yang selesai. Diin(ormasikan melalui

media email atau papan in(ormasi kpd semua pekerja

;.* Penanganan asalah


8/17/2019 SMK3 PP NO 50

34/43

;.*.1. Terdapat prosedur untuk

menangani masalah

keselamatan dan kesehatan

yang timbul dan sesuai dengan

peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Ada prosedur penyampaian masalh-masalah

K3 ditempat kerja. asalah ini bisa berupa hal-

hal sepertiG %ingkungan kerja yang kurang

nyaman dan aman, cara kerja, kessehatan dalam

bekerja atau keluhan-keluhan lainnya.

7 Pengelolaan aterial dan Perpindahannya

7.1 Penanganan :ecara anual dan ekanis


7.1.1. Terdapat prosedur untuk

mengidenti(ikasi potensi

bahaya dan menilai risiko yang

berhubungan dengan

penanganan secara manual dan

mekanis.

Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur

manajemen risiko seperti !.1.1 dan 9.1.1. tetapi

kriteria ini lebih (okus pada kegiatan

penanganan bahn secara manual dan mekanis.

&ukti penerapan hasil laporan risk assesment

pada kegiatan yang dimaksud ini.

7.1.!. >denti(ikasi bahaya dan

penilaian risiko dilaksanakan

oleh petugas yang berkompeten

dan ber"enang.

Eeri(ikasi petugas yang melakukan risk

assesment

7.1.3. Pengusaha atau pengurusmenerapkan dan meninjau cara

pengendalian risiko yang

berhubungan dengan

penanganan secara manual atau

mekanis.

Eeri(ikasi ke lapangan apakah rekomendasitindakan pengendalian risiko dari laporan risk

assesment diterapkan di tempat kerja. &ukti

rekaman yaitu terdapat monitoring dari program

kerja dari pengendalian risiko yang diambil

7.1.*. Terdapat prosedur untuk

penanganan bahan meliputi

metode pencegahan terhadap

Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan

terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

35/43

kerusakan, tumpahan dan/atau

kebocoran.

dan kebocoran

7.! :istem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan


7.!.1. Terdapat prosedur yang

menjamin bah"a bahan

disimpan dan dipindahkandengan cara yang aman sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan.

:emua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan

suatu prosedur dan penerapannya mengenai

penanganan bahan agar teratur dan rapi dalam penyimpanan #house keeping$, prosedur tsb

mencakup penanganan terhadap si(at bahan

khususnya kadaluarsa bahan seperti pengaturan

penegeluaran dan pencatatan masa kode bahan,

penempatan bahan sesuai dengan si(at bahn,

bahan dalam kondisi siap pakai serta bila tidak

dipakai akan dibuang dengan cara yang aman

bagi lingkungan berikut juga limbahnya dibuang

dengan cara yang aman seperti untuk

pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke

penampung yang mempunyai ijin dan limbahcair ke PP%> dan lainnya. &ukti pelaksanaan

pembuangan dilihat dari mani(estnya

7.!.!. Terdapat prosedur yang

menjelaskan persyaratan

pengendalian bahan yang dapat

rusak atau kadaluarsa.

&ahan-bahan yang ditangani sesuai dengan

peraturan perundangan seperti penyimpanan

bahan peledak, penyimpanan gas-gas dengan

tabung atau bejana bertekanan yang bersigat

reakti( (lammability dll

7.!.3. Terdapat prosedur yang

menjamin bah"a bahan

dibuang dengan cara yang aman

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Terdapat :ubkon atau pihak yang menampung

atau proses pembuangan sudah mendapat iCin

dari instansi setempat

7.3 Pengendalian &ahan Kimia &erbahaya #&K&$

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

36/43


7.3.1. Perusahaan telah

mendokumentasikan dan

menerapkan prosedur mengenai

penyimpanan, penanganan dan

pemindahan &K& sesuai

dengan persyaratan peraturan


dan pedoman teknis yangrele)an.

Ada prosedur tertulis mengenai kegiatan-

kegiatan tersebut untuk bahan berbahaya. &isa

berupaprosedur atau instruksi kerja terkait

dengan penggunaan bahan kimia tsb. Peraturan

yang mengatur tentang &3 yaitu PP no. 8* tahun

!441 tentang Pengendalian &ahan Kimia di

tempat kerja

7.3.!. Terdapat %embar Data

Keselamatan &K& #aterial

:a(ety Data :heets$ meliputi

keterangan mengenai

keselamatan bahan

sebagaimana diatur pada

peraturan perundang-undangandan dengan mudah dapat

diperoleh.

:D: #aterial :a(ety Data :heet$ :eharusnya

tempat kerja mempunyainya dan bisa

didapatkan dari pihak supplier bahan kimia.

#Dipersyaratkan pada elemen dalam

pembelian bahan$. 2ekaman :D: ini

ditemukan baik ditempat yang menyimpan

maupun menggunakan. :D: ini sebaiknya bersi(at komunikati( artinya dimengerti oleh

semua pihak.

7.3.3. Terdapat sistem untuk

mengidenti(ikasi dan pemberian

label secara jelas pada bahan

kimia berbahaya.

Ada pelabelan pada "adah bahan kimia. Fang

penting label ini diketahui oleh para user bahan

kimia. &uktinya semua "adah bahan kimia

mempunyai label yang jelas yaitu nama Cat, si(at

bahaya/rambu bahaya dan tindakan bila keadaan

darurat

7.3.*. 2ambu peringatan bahaya

terpasang sesuai dengan

persyaratan peraturan

perundang-undangan dan/atau

standar yang rele)an.

2ambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari

bahan kimia yang ada ditempat kerja. isalnyaG

rambu si(at bahan tsb, rambu peringatan seperti

(lammable, eIplosi)e, poison dll

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

37/43

7.3.. Penanganan &K& dilakukan

oleh petugas yang berkompeten

dan ber"enang.

Pihak user telah mendapatkan pelatihan

mengenai bahaya bahan kimia serta tat cara

pemakaian yang aman dari bahan tersebut. %ihat

pada catatan pelatihan atau serti(ikat pelatihan.

14. Pengumpulan Dan Penggunaan Data

14.1 ?atatan K3


14.1.1

.

Pengusaha atau pengurus telah


menerapkan prosedur

pelaksanaan identi(ikasi,

pengumpulan, pengarsipan,

pemeliharaan, penyimpanan

dan penggantian catatan K3.

Perusahaan telah menetapkan prosedur yang

mengatur pengelolaan terhadap catatan-catatan

K3 tsb. &ukti rekamananya yaitu prosedur

pengendalian catatan dimana aplikasinya adalah

terdapat masterlist catatan K3 yang minimal

mencakup masa simpan dan lokasi

penyimpanan. Dimana de(inisi catatan K3 ini

berupa (ormulir K3 yang sudah terisi misal (ormkecelakaan, inspeksi, 6?2 audit, dll

14.1.!

.

Peraturan perundang-undangan,

standar dan pedoman teknis K3

yang rele)an dipelihara pada

tempat yang mudah didapat.

Tercakup didala prosedur pengendalian

dokumen yaitu mengenai pengendalian

dokumen eksternal, dimana aplikasinya terdapat

datar 0ndang-0ndang, peraturan, standar da

pedoman teknis yang rele)an diaman selalu

diupdate untuk mengetahuinya dapat dilihat dari

tanggal penerbitan dan juga pada da(tar tersebutdicantumkan lokasi penyimpanannya

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

38/43

14.1.3

.

Terdapat prosedur yang

menentukan persyaratan untuk

menjaga kerahasiaan catatan.

&uktinya dapat kita lihat pada prosedur

pengendalian catatan apakah terdapat klausul

yang mempersyaratkan kerahasiaan catatan,

seperti bagaimana prosedur mengaksesnya,

menyimpan dan memusnahkannya. ?ontohcatatan yang bersi(at rahasia yaituG edical

?heck 0p

14.1.*

.

?atatan kompensasi kecelakaan

dan rehabilitasi kesehatan

tenaga kerja dipelihara.

?atatan kompensasi kecelakaan seperti

asuransi dan rehabilitasi kesehatan yaitu catatan

berupa catatan penyembuhan dari sakit baik

akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat

kerja termasuk rekomendasi pemindahan

ketempat kerja lain untuk sementara "aktu atautetap bila disarankan pleh personalia

14.! Data dan %aporan K3


14.!.1

.

Data K3 yang terbaru

dikumpulkan dan dianalisa.

Data-data K3 perusahaan dapat berupaG data-

data kecelakaan kerja minimal

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

39/43

11. Pemeriksaan :K3

11.1 Audit >nternal :K3


11.1.1. Audit internal :K3 yang

terjad"al dilaksanakan untuk

memeriksa kesesuaian kegiatan

perencanaan dan untukmenentukan e(ekti(itas kegiatan

tersebut.

Perusahaan memiliki jad"al kegiatan audit

internal :K3 dan telah dilaksanakan sesuai

jad"al tsb mengacu kepada prosedur audit

internal. %ihat pada laporan audit internal yangada. &uktinya harus dapat dipastikan 199

kriteria ini telah diaudit dalam setahun, untuk

melihat e(ekti(itasnya dapat dilihat dari

presentasinya secara kuantitati(

11.1.!. Audit internal :K3 dilakukan

oleh petugas yang independen,

berkompeten dan ber"enang.

Petugas/auditor internal :K3 harus

kompeten yakni telah dibekali dengan

pemahaman mengenai isi :K3 dan standar

audit :K3 ini. %ihat pada catatanlatihan/serti(ikat pelatihan audit internal atau

pada contoh hasil laporannya selama ini.

>ndependen yakni ia tidak mengaudit bagiannya

sendiri. :esuai dengan Permenaker no 1; tahun

!44;

11.1.3. %aporan audit didistribusikan

kepada pengusaha atau

pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau

untuk menjamin dilakukannya

tindakan perbaikan.

%ihat pada laporan ketidaksesuaian/6?2 audit

apakah ada tanda penegesahan/persetujuan

bah"a tindakan perbaikan telah selesaidilaksanakan. Prioritas temuan audit juga dapat

kita lihat pada lembar monitoring rekapitulasi

tindakan perbaikan hasil audit apakah tindakan

perbaikan sesuai dengan date line atau tidak,

kemudian lihat keterangannya jika belum

terlaksana atau ditutup

1! Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

40/43

1!.1 :trategi Pelatihan


1!.1.1

.

Analisis kebutuhan pelatihan

K3 sesuai persyaratan peraturan

perundang-undangan telah

dilakukan.

Terdapat T6A #Training need analysis$ yang

mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3.

%ihat pada matriks training

1!.1.!

.

2encana pelatihan K3 bagi

semua tingkatan telah disusun.

%ihat pada program pelatihan tahunan

perusahaan kemudian komposisi peserta

pelatihannya.

1!.1.3

.

enis pelatihan K3 yang

dilakukan harus disesuaikandengan kebutuhan untuk

pengendalian potensi bahaya.

%ihat kembali pada matriks pelatihan K3

dengan disesuaikan dengan job Huali(ikasinyadan disesuaikan dg potensi bahaya tempat

bekerja. Perhatian khusus untuk pelatihan yang

dipersyaratkan oleh per 00 seperti operator

(orkli(t crane, regu kebakaran dan akli K3.

1!.1.*

.

Pelatihan dilakukan oleh orang

atau badan yang berkompeten

dan ber"enang sesuai peraturan

perundang-undangan.

Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang

digunakan jasanya untuk mengadakan pelatihan.

al ini diatur dalam

Permenaker6o.4*/56/177* tentangPerusahaan asa K3. Kesesuaian ini bisa

dipastikan dalam kontrak pembelian jasa.

1!.1.

.

Terdapat (asilitas dan sumber

daya memadai untuk

pelaksanaan pelatihan yang

e(ekti(.

Perusahaan menyediakan (asilitas #kelas,

board, P, %?D dll$ dan sumber daya #trainer,

dana$ untuk kegiatan pelatihan #khususnya bila

pelatihan bersi(at internal$

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

41/43

1!.1.9

.

Pengusaha atau pengurus


menyimpan catatan seluruh

pelatihan.

?atatan pelatihan seperti da(tar hadir, jad"al

dll disimpan dan di(ile termasuk da(tar ri"ayat

pelatihan per karya"an

1!.1.8

.

Program pelatihan ditinjau

secara teratur untuk menjamin

agar tetap rele)an dan e(ekti(.

Pada prosedur pelatihan ada tahapJan dimana

semua program pelatihan selama setahun

die)aluasi untuk menentukan apakah masih

rele)an atau perlu peningkatan lebih lanjut.

Termasuk prosentasi keberhasilan pelatihan

yang telah diikuti.

1!.! Pelatihan &agi anajemen dan Penyelia


1!.!.1

.

Anggota manajemen eksekuti(

dan pengurus berperan serta

dalam pelatihan yangmencakup penjelasan tentang

ke"ajiban hukum dan prinsip-

prinsip serta pelaksanaan K3.

anajemen senir terlibat dalam kegiatan

pelatihan K3. Terlibat disini termasuk ikut serta

dalam pelatihan, minimal pelatihan penjelasantentang ke"ajiban hukum dan prinsip-prinsip

serta pelaksanaan K3. Dokumen yang dilihat

yaitu catatan pelatihan, serti(ikat #jika ada$ atau

kegiatan yang diikuti seperti seminar dll

1!.!.!

.

anajer dan penga"as/penyelia

menerima pelatihan yang sesuai

dengan peran dan tanggung

ja"ab mereka.

Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3

sesuai dengan peran dan tugasnya namun juga

berhubungan dengan kompetensi pekerjabya.

Kesesuaian dapat dilihat pada job Huali(ikasinyadan atau amatrik pelatihan mereka. &uktinya

lihat rekaman pelatihan dari serti(ikat atau da(tar

ri"ayat pelatihan mereka

1!.3 Pelatihan bagi Tenaga Kerja


8/17/2019 SMK3 PP NO 50

42/43

1!.3.1. Pelatihan diberikan kepadasemua tenaga kerja termasuk

tenaga kerja baru dan yang

dipindahkan agar mereka dapat

melaksanakan tugasnya secara

aman.

:etiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan bagaimana bekerja dengan aman

termasuk pengenalan mengenai K3 begitupula

tenaga kerja yang dipindah ke bagian yang baru.

%ihat pada prosedur pelatihan, catatan pelatihan.

1!.3.!

.

Pelatihan diberikan kepada

tenaga kerja apabila di tempat

kerjanya terjadi perubahansarana produksi atau

proses.perubahan sarana

produksi atau proses

Perubahan sarana produksi atau proses dapat

menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja

harus diin(ormasikan mengenai bahaya ini.

1!.3.3

.

Pengusaha atau pengurus

memberikan pelatihan

penyegaran kepada semua

tenaga kerja.

Pelatihan penyegaran ini tergantung

kebutuhan/persyaratan yang ada. isalnya

pelatihan tanggap darurat 1 tahun sekali,

pelatihan P3K, pelatihan &3 dll

1!.* Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan 0ntuk Pengunjung dan Kontraktor


1!.*.1.

Terdapat prosedur yangmenetapkan persyaratan untuk

memberikan taklimat #brie(ing$

kepada pengunjung dan mitra

kerja guna menjamin K3.

Ada program pelatihan pengenalan K3 bagitenaga kerja. %ihat pada materi pelatihan, jad"al

pelatihan dan absensi pelatihan pengenalan K3

1!. Pelatihan Keahlian Khusus

8/17/2019 SMK3 PP NO 50

43/43


1!..1. Perusahaan mempunyai sistemyang menjamin kepatuhan

terhadap persyaratan lisensi

atau kuali(ikasi sesuai dengan

peraturan perundangan untuk

melaksanakan tugas khusus,

melaksanakan pekerjaan atau

mengoperasikan peralatan.

Pelatihan melakukan identi(ikasi terhadapkebutuhan pelatihan yang memang

dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.

%ihat pada T6A atau matriks pelatihan yang

ada. &eberapa pelatihan tsb yaitu G Ahli K3 G

Permenaker 4!/56/177!, Dokter perusahaan G

Permenaker 41/56/1789, perator 0ap G

Permenaker 41/56/177;, perator angkat

angkut G Permenaker 47/56/!414, 2egu

Kebakaran G Kepmenaker 1;9/56/1777, Ahli

Kimia K3, uru %as, perator alat angkat

angkut, Paramedis

smk3 pp no 50

Documents