svlk merge 1

8/18/2019 Svlk Merge 1

1/48

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANANNomor : P.6/VI-Set/2009

TENTANG

STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARIDAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DIREKTUR JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.38/Menhut-II/2009 tentang Standard Dan Pedoman PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi LegalitasKayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak, Standard danPedoman Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur

Jenderal;b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tentangStandard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo.Nomor 19 Tahun 2004;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang StandardisasiNasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. PeraturanPemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Hutan, serta PemanfaatanHutan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001tentang Komite Akreditasi Nasional;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang


2/48

~ 2 ~

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. /Menhut-II/2009 tentangStandard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANGSTANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

PERTAMA : 1. Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (PHPL), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

2. Standard dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu :

a. Yang Berasal Dari Hutan Negara (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK-RE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;

b. Yang Berasal Dari Hutan Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat(IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm), sebagaimana tercantum dalamLampiran 3;

c. Pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan, sebagaimana tercantum dalamLampiran 4;

d. Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana tercantum dalamLampiran 5; dan

e. Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana tercantumdalam Lampiran 6,

Peraturan ini.KEDUA : Standard dan Pedoman Penilaian kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu

sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA angka 1 dan angka 2digunakan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independent dalammelakukan penilaian kinerja pemegang IUPHHK atau verifikasi legalitas kayuatas pemegang IUPHHK, IPK, dan IUIPHHK serta IUI Lanjutan.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2009.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal : 15 Juni 2009

DIREKTUR JENDERALBINA PRODUKSI KEHUTANAN,


3/48

Lampiran 2 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi KehutananNomor : P.6/VI-Set/2009Tanggal : 15 Juni 2009Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN NEGARA (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-

HTI/HPHTI,IUPHHK RE)

Standar Verif ikasi Pedoman Verif ikasi

No Prinsip Kri teria Indikator Verif ier Metode Verif ikasi Norma Penilaian

1 2 3 4 5 6 7

1. P1. Kepastian arealdan hakpemanfaatan

K1.1 Areal unitmanaje-menhutan terletakdi kawasan

hutan produksi.

1.1.1 Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan Izin

UsahaPemanfaatanHasil HutanKayu (IUPHHK).

a. Dokumen SuratKeterangan HakPengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH,

IUPHHK- HTI/HPHTI,IUPHHK RE)

1. Periksa keabsahan dankelengkapan dokumen SKIUPHHK-HA/HPH,IUPHHK- HTI/HPHTI,

IUPHHK RE2. Periksa peta lampirannya.

3. Periksa peta kesesuaiankawasan dengan petakawasan hutan danperairan atau Tata GunaHutan Kesepakatan(TGHK).

Memenuhi:

Kelengkapan dan keabsahandokumen SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-

HTI/HPHTI, IUPHHK REdipenuhi seluruhnya.

b. Bukti pemenuhankewajiban Iuran Izin UsahaPemanfaatan Hasil HutanKayu (IIUPHHK).

1. Periksa surat perintahpembayaran (SPP)IIUPHHK.

2. Periksa bukti setor kerekening bank penerimasetoran IIUPHHK sesuaidengan SPP.

Memenuhi:

IIUPHHK telah dibayarkansesuai SPP.


4/48

- 2 -



1 2 3 4 5 6 7

a. Dokumen RKT/BaganKerja yang telah disahkanoleh yang berwenang.

Periksa keabsahan dokumenRKT/Bagan Kerja.

Memenuhi:

Kelengkapan dan keabsahandokumen RKT/Bagan Kerjadipenuhi seluruhnya.

b. Peta areal yang tidakboleh ditebang padaRKT/Bagan Kerja danbukti implementasi dilapangan

Periksa kesesuaian lokasi(menggunakan GPS atauperalatan yang sesuai) danbatas-batas areal yang tidakboleh ditebang:

− Zona penyangga dengankawasan hutan lindung,hutan konservasi ataubatas persekutuan yang

belum ditata batas.− Areal curam (kelerengan

>40% untuk hutan alamdan >25% untuk hutantanaman).

− Habitat satwa liar dan atautumbuhan dilindungi(kantong satwa dan arealplasma nutfah).

− Areal yang memiliki nilaireligi dan budaya (periksasilang kepadamasyarakat).

− Sempadan sungai, daerahseputar mata air, jurang,dan sebagainya.

Memenuhi:Tersedia peta lokasi yangtidak boleh ditebang yangdibuat dengan prosedur yangbenar dan terbuktikeberadaannya di lapangan.

2. P2. Memenuhisistem danprosedurpenebanganyang sah

K2.1 Pemegang izinmemilikirencanapenebanganpada areal

tebangan yangdisahkan olehpejabat yangberwenang.

2.1.1 Rencana KerjaTahunan (RKT/Bagan Kerja)disahkan olehyang berwenang.

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti

1. Periksa keabsahan blok

tebangan yang disetujuipada Peta LampiranRKT.

Memenuhi:

Peta blok tebangan disahkan(dicap), posisi blok tebanganbenar dan terbukti di


5/48


6/48

- 4 -



1 2 3 4 5 6 7

2.2.2 Semua peralatanyg dipergunakandalam kegiatanpemanenantelah memiliki

izin penggunaanperalatan dandapat dibuktikankesesuaian fisikdi lapangan

Izin peralatan dan mutasi Periksa kesesuaiandokumen izin peralatan danfisik di lapanganan.

Memenuhi:

Peralatan sesuai dengan izinyang diberikan.

2.3.1. Semua kayubulat yangditebang /

dipanen atauyang dipanen/dimanfaatkantelah di-LHP-kan

Dokumen LHP yang telahdisahkan oleh pejabat yangberwenang.

(1) Periksa silang dokumenLHP dan LHC.

(2) Uji petik antara LHP

yang disahkan denganfisik kayu.

Memenuhi:

a. LHP dan LHC sesuai

b. Fisik dengan LHP sesuai

K2.3 Pemegang izinmenjamin bahwasemua kayu yang

diangkut dariTempat PenimbunanKayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/ pasarmempunyai identitasfisik dan dokumen

yang sah 2.3.2. Semua kayu yangdiangkut keluarareal izindilindungi dengansurat keterangansah.

Surat keterangan sahnya hasilhutan (skshh) dan lampirannyadari Tempat Penimbunan Kayu(TPK) ke TPK Antara dan dariTPK Antara ke industri primerhasil hutan dan atau pedagangkayu bulat

(1) Periksa silang daftarpengangkutan kayubulat dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)ke TPK Antara dan dariTPK Antara ke industriprimer hasil hutan danatau pedagang kayubulat.

(2) Periksa silang dengandokumen pengangkutan

Memenuhi:

Daftar kayu yang diangkutdari Tempat PenimbunanKayu (TPK) ke TPK Antaradan dari TPK Antara keindustri primer hasil hutandan atau pedagang kayubulat.


7/48

- 5 -



1 2 3 4 5 6 7

lainnya

a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dariPemegang izin IUPHHK-

HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE

bisa dilacak balak.

Periksa tanda-tanda legalitashasil hutan kayu

Memenuhi :

Tanda-tanda legalitas hasilhutan kayu telah sesuai

dengan dokumen.

2.3.3 Kayu bulat (KB)dari Pemegangizin IUPHHK-

HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI,IUPHHK RE

b. Identitas kayu yangditerapkan secara

konsisten oleh pemegangizin.

Periksa penandaan kayubulat yang diterapkanpemegang izin yangmemungkinkan penelusuran

kayu hingga ke petaktebangan atau kelompokpetak untuk hutan rawa(paling tidak selama 1 tahunberjalan).

Memenuhi:

Ada sistem yang dapatditelusuri dan identitas kayuyang diterapkan secara

konsisten.

2.3.4 Pemegang izinmampumembuktikan

adanya catatanangkutan kayu keluar TPK

Pertinggal/arsip skshhdan Daftar Hasil Hutan(DHH) terlampir (untuk

hutan alam); faktur angkut(untuk hutan tanaman).

1. Periksa kelengkapandan keabsahan skshhuntuk pengangkutan

kayu dari pemegangizin.

2. Periksa kewenanganpetugas yang membuatdokumen tatausahakayu.

3. Periksa dokumen Berita Acara Pemeriksaan(BAP) kayu oleh

Petugas Penerbit SuratKeterangan Sah KayuBulat (P2SKSKB).

Memenuhi:

Kelengkapan dan keabsahandokumen skshh (dibuat oleh

petugas yang berwenang).


8/48


9/48

- 7 -



1 2 3 4 5 6 7

denganpenebangan

kungan(AMDAL) &melaksanakankewajibanyangdipersyaratkandalamdokumen AMDAL.

Lingkungan(ANDAL), RencanaKelola Lingkungan(RKL), danRencanaPemantauanLingkungan (RPL)yang telahdisahkan sesuaiperaturan yangberlaku meliputiseluruh arealkerjanya.

2. Periksa prosespenyusunan AMDAL

3. Periksa kualitas dokumen AMDAL.

a. Dokumen RKL dan RPL Periksa keabsahan dokumenRKL dan RPL dankonsistensinya dengandokumen perencanaandalam konteks keseluruhanaspek fisik-kimia, biologi dansosial.

Memenuhi:

Tersedia dokumen RKL danRPL yang disusun mengacukepada dokumen AMDALyang telah disahkan.

3.1.2 Pemegang izinmemiliki LaporanPelaksanaan RKLdan RPL yangmenunjukkanpenerapantindakan untukmengatasi dampaklingkungan danmenyediakanmanfaat sosial.

b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan dampak penting

Periksa pelaksanaanpengelolaan dampak pentingaspek fisik-kimia, biologi dansosial seperti:

− Terhadap hidroorologi

termasuk sarana danprasarana

Memenuhi:

Pengelolaan danpemantauan lingkungandilaksanakan sesuai dengan

rencana dan dampak pentingyang terjadi di lapangan.


10/48

- 8 -



1 2 3 4 5 6 7

pemantauannya.

− Pencemaran.

− Jenis dilindungi (uji silangdengan dokumen HasilInventarisasi satwa liardan tumbuhan dilindungi).

− Peningkatan dampakpositif sosial.

− Keberadaan sistem dansarana pencegahan danpengendalian kebakaranhutan.

Direktur JenderalBina Produksi Kehutanan,

ttd

Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA

NIP 19571020 198203 1 002


11/48


STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT

(IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)

Standard Verif ikasi Pedoman Verif ikasi


1 2 3 4 5 6 7

1. P1. Kepastianareal dan hakpemanfaatan

K1.1 Areal unitmanaje-menhutan terletakdi kawasanhutanproduksi.

1.1.1 Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan IzinUsahaPemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK).

a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm

1. Periksa keabsahan dankelengkapan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm

2. Periksa peta lampirannya.

3. Periksa peta kesesuaian

kawasan dengan petakawasan hutan danperairan atau Tata GunaHutan Kesepakatan(TGHK).

Memenuhi:

Kelengkapan dan keabsahan SKIUPHHK-HTR, IUPHHK- HKmdipenuhi seluruhnya.

b. Bukti pemenuhankewajiban Iuran IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IIUPHHK).

1. Periksa surat perintahpembayaran (SPP)IIUPHHK.

2. Periksa bukti setor IIUPHHKsesuai dengan SPP.

Memenuhi:

IIUPHHK telah dibayarkan sesuaiSPP.

2. P2. Memenuhisistem danprosedurpenebanganyang sah

K2.1 Pemegang izinmemilikirencanapenebanganpada arealtebangan yangdisahkan oleh

pejabat yangberwenang.

2.1.1 Rencana KerjaTahunan (RKT/Bagan Kerja)disahkan oleh yangberwenang.

a. Dokumen RKT/BaganKerja yang telahdisahkan oleh yangberwenang.

Periksa keabsahan dokumenRKT/Bagan Kerja.

Memenuhi:

Kelengkapan dan keabsahandokumen RKT/Bagan Kerja dipenuhiseluruhnya.


12/48

- 2 -



1 2 3 4 5 6 7

b. Peta areal yang tidakboleh ditebang padaRKT/Bagan Kerja danbukti implementasi dilapangan

Periksa kesesuaian lokasi(menggunakan GPS atauperalatan yang sesuai) danbatas-batas areal yang tidakboleh ditebang:

− Zona penyangga dengan

kawasan hutan lindung, hutankonservasi atau bataspersekutuan yang belumditata batas.

− Areal curam (kelerengan>40% untuk hutan alam dan>25% untuk hutan tanaman).

− Habitat satwa liar dan atautumbuhan dilindungi (kantong

satwa dan areal plasmanutfah).

− Areal yang memiliki nilai religidan budaya (periksa silangkepada masyarakat).

− Sempadan sungai, daerahseputar mata air, jurang, dansebagainya.

Memenuhi:

Tersedia peta lokasi yang tidakboleh ditebang yang dibuat denganprosedur yang benar dan terbuktikeberadaannya di lapangan.

c. Penandaan lokasi bloktebangan/ blok RKTyang jelas di peta danterbukti di lapangan

1. Periksa keabsahan blok

tebangan yang disetujuipada Peta Lampiran RKT.

2. Periksa kebenaran posisibatas-batas blok tebangandi lapangan menggunakanGPS atau peralatan yangsesuai.

3. Periksa kejelasan tandabatas blok tebangan di

lapangan mengikutipedoman yang berlaku.

Memenuhi:

Peta blok tebangan disahkan(dicap), posisi blok tebangan benardan terbukti di lapangan.


13/48

- 3 -



1 2 3 4 5 6 7

K2.2 AdanyaRencanaKerja yangsah

2.2.1 Pemegang izinhutan mempunyairencana kerja yangsah sesuai denganperaturan yangberlaku

a. Dokumen RencanaKerja UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses) denganlampiran-lampirannya

1. Periksa kelengkapan dankeabsahan dokumenRKUPHHK (bisa dokumendalam proses penyelesaian).

2. Periksa proses penyusunandan pengesahan RKUPHHK

yang menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Memenuhi:

Keabsahan dan kelengkapandokumen RKUPHHK dipenuhiseluruhnya.

b. Kesesuaian lokasi danvolume pemanfaatankayu hutan alam padaareal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.

1. Periksa lokasi dan volumepemanfaatan kayu hutanalam pada areal penyiapanlahan yang diizinkan dalamdokumen RKT IUPHHK-HTR,IUPHHK- HKm pada hutantanaman industri.

2. Periksa kebenaran lokasi danvolume pemanfaatan kayuhutan alam pada arealpenyiapan lahan yangdiizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.

Memenuhi:

Volume pemanfaatan kayu hutanalam dan lokasi penyiapan lahannyasesuai.

2.2.2 Semua peralatan

yg dipergunakandalam kegiatanpemanenan telahmemiliki izinpenggunaanperalatan dandapat dibuktikankesesuaian fisik dilapangan

Izin peralatan dan mutasi Periksa kesesuaian dokumen

izin peralatan dan fisik dilapanganan.

Memenuhi:

Peralatan sesuai dengan izin yangdiberikan.


14/48

- 4 -



1 2 3 4 5 6 7

2.3.1. Semua kayu bulatyang ditebang /dipanen atau yangdipanen/dimanfaatkan telahdi–LHP-kan

Dokumen LHP yang telahdisahkan oleh pejabatyang berwenang.

1. Periksa silang dokumenLHP dan LHC.

2. Uji petik antara LHP yangdisahkan dengan fisik kayu.

Memenuhi:

a. LHP dan LHC sesuai

b. Fisik dengan LHP sesuai

K2.3 Pemegang izinmenjamin bahwasemua kayu yangdiangkut dariTempatPenimbunan Kayu(TPK) ke TPK Antara dan dariTPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik danDokumen yang sah 2.3.2. Semua kayu yang

diangkut keluarareal izin

dilindungi dengansurat keterangansah.

Surat keterangansahnya hasil hutan(skshh) dan

lampirannya dariTempat PenimbunanKayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan danatau pedagang kayubulat

1. Periksa silang daftarpengangkutan kayu bulatdari Tempat Penimbunan

Kayu (TPK) ke TPK Antaradan dari TPK Antara keindustri primer hasil hutan(IPHH) dan atau pedagangkayu bulat.

2. Periksa silang denganDokumen pengangkutanlainnya

Memenuhi:

Daftar kayu yang diangkut dariTempat Penimbunan Kayu (TPK) ke

TPK Antara dan dari TPK Antara keindustri primer hasil hutan (IPHH)dan atau pedagang kayu bulat.

a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dariPemegang izin SKIUPHHK-HTR,

IUPHHK- HKm bisa

dilacak balak.

Periksa tanda-tanda legalitashasil hutan kayu

Memenuhi :Tanda-tanda legalitas hasil hutankayu telah sesuai denganDokumen.

2.3.3 Kayu bulat (KB)dari Pemegang izin SK IUPHHK-HTR,IUPHHK- HKm

b. Identitas kayu yang

diterapkan secarakonsisten olehpemegang izin.

Periksa penandaan kayu bulat

yang diterapkan pemegang izinyang memungkinkanpenelusuran kayu hingga ke

Memenuhi:

Ada sistem yang dapat ditelusuri danidentitas kayu yang diterapkansecara konsisten.


15/48

- 5 -



1 2 3 4 5 6 7

petak tebangan atau kelompokpetak untuk hutan rawa (palingtidak selama 1 tahun berjalan).

2.3.4 Pemegang izinmampumembuktikan

adanya catatanangkutan kayu keluar TPK

Pertinggal/arsip FAKB 1. Periksa kelengkapan dankeabsahan dokumen FAKBuntuk pengangkutan kayu

dari pemegang izin.2. Periksa kewenangan

petugas yang membuatdokumen tatausaha kayu.

3. Periksa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP)kayu oleh Petugas PenerbitFaktur Angkutan KayuBulat.

Memenuhi:

Kelengkapan dan keabsahandokumen FAKB (dibuat oleh petugas

yang berwenang).

K2.4 Pemegangizin telahmelunasikewajibanpungutanpemerintahyang terkaitdengan kayu

2.4.1 Pemegang izinmenunjukkan buktipelunasan ProvisiSumberdaya Hutan(PSDH).

(a)

Dokumen SPP (SuratPerintah Pembayaran)telah diterbitkan dandibayar lunas

Periksa dan bandingkanrealisasi pembayaran PSDHdengan dokumen SPP(kelompok jenis, volume dantarif)

Memenuhi:

Realisasi pembayaran PSDHdengan Dokumen SPP

b. Bukti Setor PSDH 1. Periksa keabsahan dankesesuaian Bukti SetorPSDH dengan SPP PSDH.

2. Bandingkan SPP PSDHterhadap buktipembayaran/setor dan atauperjanjian pelunasantunggakan.

Memenuhi:

PSDH telah dibayarkan sesuai SPP.

c. Kesesuaian tarif PSDH 1. Periksa ukuran kayu bulatkecil (KBK) yang berdiameter≥30cm, dan ukuran

Memenuhi:Kayu yang digolongkan sebagaiKBK sesuai dengan persyaratan


16/48

- 6 -



1 2 3 4 5 6 7

panjangnya harus ≤130cm.

2. Periksa kesesuaianpembayaran tarif PSDHdengan bukti pembayaranKBK.

ukuran dan dibayar sesuai dengantarif.

3. P3. Pemenuhan

aspeklingkungandan sosialyang terkaitdenganpenebangan

K3.1 Pemegang izin

telah memiliki AnalisaMengenaiDampakLing-kungan(AMDAL) &melaksanakan kewajibanyang

dipersyaratkan dalamDokumen AMDAL.

3.1.1 Pemegang izin telah

memiliki Dokumen AMDAL meliputi Analisa DampakLingkungan(ANDAL), RencanaKelola Lingkungan(RKL), dan RencanaPemantauanLingkungan (RPL)

yang telah disahkansesuai peraturanyang berlakumeliputi seluruhareal kerjanya.

Dokumen AMDAL

(ANDAL, RKL dan RPL).

1. Periksa kelengkapan dan

keabsahan Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL,RPL) dan catatan temuanpenting.

2. Periksa proses penyusunan AMDAL.

3. Periksa kualitas Dokumen AMDAL.

Memenuhi:

Tersedia Dokumen AMDAL yang,lengkap dan telah disahkan.

a. Dokumen RKL danRPL

Periksa keabsahan DokumenRKL dan RPL dankonsistensinya dengan

Dokumen perencanaan dalamkonteks keseluruhan aspekfisik-kimia, biologi dan sosial.

Memenuhi:

Tersedia Dokumen RKL dan RPLyang disusun mengacu kepada

Dokumen AMDAL yang telahdisahkan.

3.1.2 Pemegang izinmemiliki LaporanPelaksanaan RKL

dan RPL yangmenunjukkanpenerapan tindakanuntuk mengatasidampak lingkungandan menyediakanmanfaat sosial.

b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan dampakpent ing

Periksa pelaksanaanpengelolaan dampak pentingaspek fisik-kimia, biologi dansosial seperti:

− Terhadap hidroorologi

termasuk sarana danprasarana pemantauannya.

− Pencemaran.

Memenuhi:

Pengelolaan dan pemantauanlingkungan dilaksanakan sesuaidengan rencana dan dampakpenting yang terjadi di lapangan.


17/48

- 7 -



1 2 3 4 5 6 7

− Jenis dilindungi (uji silangdengan Dokumen HasilInventarisasi satwaliar dantumbuhan dilindungi).

− Peningkatan dampak positifsosial.

− Keberadaan sistem dan

sarana pencegahan danpengendalian kebakaranhutan.

Direktur Jenderal

Bina Produksi Kehutanan,

ttd


NIP 19571020 198203 1 002


18/48


STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK DAN IUI LANJUTAN


Prinsip Kri teria Indikator Verif ier Metode Verif ikasi Norma Penilaian

1 2 3 4 5 6

(a) Akte PendirianPerusahaan

(1) Periksa keabsahan dankelengkapannya.

(2) Jika terjadi pergantianpemilik, periksa keabsahandan kelengkapannya.

Memenuhi:Kelengkapan dan keabsahanterpenuhi.

(b) Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP).

Periksa Izin Usaha yangdiberikan serta masa berlakuusahanya.

Memenuhi:

Izin Usaha yang masih berlakusesuai dengan kegiatan

usahanya.(c) Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Periksa keabsahan. Memenuhi:

TDP yang sah tersedia.

(d) NPWP Nomor PokokWajib Pajak(NPWP)


NPWP pelaku usaha tersedia.

(e) AMDAL/Upaya

PengelolaanLingkungan (UKL) –Upaya PemantauanLingkungan (UPL)/Surat PernyataanPengelolaanLingkungan (SPPL).

Periksa keabsahan dan

kelengkapan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dancatatan temuan penting,termasuk dokumenperubahannya.

Memenuhi:

Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL yang telah disahkanoleh pejabat yang berwenangtermasuk perubahannya.

P1. IndustriPengolahan HasilHutan Kayumendukungterselenggaranyaperdagangankayu sah.

K1.1 Unit usaha:(a) Industripengolahan, dan(b) Eksportir

produk olahan,memiliki izin

yang sah

1.1.1 Industripengolahanmemiliki izinyang sah

(f) Izin Usaha Industri

(IUI) atau TandaDaftar Industri (TDI)

Periksa keabsahan dankelengkapannya (instansipemberi izin, tahun penerbitan,izin pembaharuan, jenis usaha

Memenuhi:

IUI atau TDI sesuai dengankegiatan usaha dan kapasitasyang dilakukan dan instansi yang


19/48

- 2 -



1 2 3 4 5 6industri). berwenang memberikannya.

(g) RencanaPemenuhan BahanBaku Industri(RPBBI) untukIndustri Primer HasilHutan (IPHH).

Periksa kelengkapan dankesesuaiannya dengan dokumenyang dilaporkan ke instansi yangberwenang.

Memenuhi:

RPBBI telah dilaporkan keinstansi yang berwenang.


(1) Periksa keabsahan dankelengkapannya.

(2) Jika terjadi pergantianpemilik, periksa keabsahandan kelengkapannya.

Memenuhi:

Kelengkapan dan keabsahanterpenuhi.

(b) Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP).

Periksa izin usaha yang diberikanserta masa berlaku usahanya.

Memenuhi:

Izin Usaha yang masih berlakusesuai dengan kegiatan

usahanya.

(c) Tanda DaftarPerusahaan (TDP)



(d) NPWP NomorPokok Wajib Pajak(NPWP)



(e) AMDAL/Upaya

PengelolaanLingkungan (UKL) –Upaya PemantauanLingkungan (UPL)/Surat PernyataanPengelolaanLingkungan (SPPL).


kelengkapan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dancatatan temuan penting,termasuk dokumenperubahannya.

Memenuhi:

Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL yang telah disahkanoleh pejabat yang berwenangtermasuk perubahannya.

1.1.2 Eksportirproduk hasilkayu olahanadalah eksportirprodusen yangmemiliki izinsah.

(f) Izin Usaha Industri(IUI) atau Tanda

Daftar Industri (TDI)

Periksa keabsahan dankelengkapannya (instansi

pemberi izin, tahun penerbitan,izin pembaharuan, jenis usaha

Memenuhi:

IUI atau TDI sesuai dengankegiatan usaha dan kapasitas


20/48

- 3 -



1 2 3 4 5 6industri). yang dilakukan dan instansi yang

berwenang memberikannya

(g) RencanaPemenuhan BahanBaku Industri(RPBBI) untukIndustri Primer Hasil

Hutan (IPHH).

Periksa kelengkapan dankesesuaiannya dengan dokumenyang dilaporkan ke instansi yangberwenang.

Memenuhi:


(h) Berstatus EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK).

Periksa keabsahan,kelengkapan dankesesuaian dengan produkyang tertera di ETPIKdengan perizinan lainnya.

Periksa kesesuaiankelompok industri/produkETPIK dengan fisik di

lapangan.

Memenuhi:

Izin usaha harus sesuai denganlokasi dan jenis usaha yangdiberikan.

(a) Dokumen jual belidan atau kontraksuplai bahan baku

Periksa keabsahan dankelengkapannya.

Memenuhi:

Dokumen jual beli harus sesuaidengan fisik kayu yang diperjualbelikan atau dokumen skshh.

(b) Berita acara serahterima kayu


Memenuhi:

Seluruh kayu dilengkapi dengan

dokumen skshh dan telahdimatikan oleh petugas yangberwenang.

P2. Unit usahamempunyai danmenerapkansistempenelusuran kayuyang menjaminketerlacakan kayu

dari asalnya.

K2.1 Keberadaandan penerapansistempenelusuranbahan baku dan hasilolahannya

2.1.1 IPHH danindustripengolahankayu lainnyamampumembuktikanbahwa bahan

baku yangditerima berasaldari sumberyang sah. (c) Kayu impor

dilengkapi dokumenPemberitahuanImpor Barang (PIB) dengan keteranganasal usul kayu.

Periksa keabsahan, kelengkapandan kesesuaian antar dokumenmencakup:

(1) Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dari Ditjen Bea danCukai.

(2) Packing List (P/L).

Memenuhi:

Dokumen impor harusmengikutsertakan daftar kayuimpor dan keterangan asal usulkayu.


21/48

- 4 -



1 2 3 4 5 6(3) Bill of Lading (B/L).

(4) Dokumen lain dari asalnegara seperti CoO(Certificate of Origin).

(d) SKSKB dan atauFAKB dan atauSKAU atau

FAKO/Nota atauSurat AngkutanLelang (SAL)

Periksa kebenaran dokumenPUHH sesuai dengan ketentuanyang berlaku. (untuk dokumen

SAL diperlakukan tersendiri).

Memenuhi:

Dokumen SKSKB dan atau

FAKB dan atau SKAU atauFAKO/Nota atau Surat AngkutanLelang (SAL) yang sah.

(e) DokumenLMKB/LMKBK

Periksa kebenaran dan kesuaiandokumen LMKB/LMKBK dengandokumen pendukung lainnya.

Memenuhi :

Dokumen sesuai dengandokumen pendukung.

(f) Dokumenpendukung RPBBI

(SK RKT)

Periksa pelaporan dokumenRPBBI.

Memenuhi:


(a) Tally sheetpenggunaan bahanbaku dan hasilproduksi.

Periksa keberadaan dankelengkapannya.

Memenuhi:

Dapat ditelusuri ke tahapansebelumnya.

(b) Laporan produksihasil olahan.

Periksa keberadaan dankelengkapannya.

Memenuhi:

Realisasi produksi didukung

dengan pasokan bahan bakuyang legal sehingga didapathubungan logis antara input-output, rendemen.

2.1.2 IPHH danindustripengolahankayu lainnyamenerapkansistempenelusurankayu

(c) Produksi industritidak melebihikapasitas produksiyang diizinkan.

Periksa dan bandingkan realisasiproduksi dengan kapasitasproduksi yang diizinkan olehinstansi yang berwenang.

Memenuhi:

Realisasi produksi tidak melebihikapasitas produksi yangdiinginkan.


22/48

- 5 -



1 2 3 4 5 6(a) SIUP Periksa izin usaha yang diberikan

serta masa berlaku usahanya.Memenuhi:

Izin usaha sesuai dengankegiatan usaha yang dilakukan.



Memenuhi:

Keabsahan dan kelengkapandipenuhi seluruhnya.

(b) TDP Periksa keabsahan. Memenuhi:


(c) NPWP Periksa keabsahan. Memenuhi:


3.1.1 Pelaku usahayangmengangkuthasil hutanantar pulaumemilikipengakuansebagai

Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar(PKAPT).

(d) Dokumen PKAPT Periksa keabsahan dankelengkapannya.

Memenuhi:

Izin usaha sesuai dengankegiatan usaha yang dilakukan.

(a) Dokumen yang

menunjukanidentitas kapal.


kelengkapannya yangmenunjukan sebagai kapalberbendera Indonesia.

Memenuhi:

Setiap kapal pengangkut kayuadalah kapal berbenderaIndonesia.

P3. Keabsahanperdaganganataupemindahtanganan kayu olahan.

K3.1 Pengangkutandanperdaganganantar pulau.

3.1.2 Pengangkutankayu atau hasilolahan kayuyangmenggunakankapal harusberbenderaIndonesia danmemiliki izin

yang sah.

(b) Identitas kapalsesuai dengan yang

tercantum dalamSKSKB dan atauFAKB dan atauSKAU atauFAKO/Nota atauSurat AngkutanLelang (SAL)

Periksa kesesuaian identitaskapal dengan yang tercantum

dalam skshh. (untuk dokumenSAL diperlakukan tersendiri).

Memenuhi:

Identitas kapal sesuai dengan

yang tercantum dalam skshh.


23/48

- 6 -



1 2 3 4 5 6

(a) SKSKB dan atauFAKB dan atauSKAU atauFAKO/Nota atauSAL

Periksa keabsahan dankelengkapannya (untuk dokumenSAL diperlakukan tersendiri).

Memenuhi:

Jenis, jumlah, volume, asal dantujuan kayu sesuai denganskshh dan DHH.

3.1.3 PKAPT mampumembuktikanbahwa kayuyangdipindahtangankan berasal darisumber yang

sah (b) Identitas permanenbatang (apabiladalam bentuk kayubulat)


Memenuhi:Kayu bulat yang diangkutmemiliki ciri fisik dan sesuaidengan dokumen angkutan.

(a) Pengakuan sebagaiEksportir TerdaftarProduk IndustriKehutanan (ETPIK).


Memenuhi:

Eksportir memiliki izin sebagaiETPIK.

(b) PEB Periksa keabsahan dankelengkapannya.

Memenuhi:Kesesuaian dokumen PEBdengan dokumen ekspor lainnya.

(c) Packing list Periksa keberadaan dankelengkapannya.

Memenuhi:

Kesesuaian dokumen P/Ldengan dokumen ekspor lainnya.

(d) Invoice Periksa keberadaan dankelengkapannya

Memenuhi:

Kesesuaian dokumen Invoicedengan dokumen ekspor lainnya.

(e) B/L Periksa keabsahan dankelengkapannya.

Memenuhi:

Perusahaan angkutan lautdilengkapi dengan Bill of Lading.

(f) FAKO/Nota atauSAL

Periksa keabsahan dankelengkapannya (untuk dokumenSAL diperlakukan tersendiri)..

Memenuhi:

Kesesuaian dokumen Fakturdengan dokumen ekspor lainnya.

K3.2 Pengapalanhasil olahankayu untukeksport.

3.2.1 Pengapalanhasil olahankayu untukekspor harus

memenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEkspor Barang(PEB)

(g) Bukti pembayaranPungutan Ekspor


Memenuhi:Telah membayar kewajiban PE


24/48

- 7 -



1 2 3 4 5 6(PE) bila terkenaPE.

untuk ekspor produk kayutertentu/yang dikenakan PE.

(a) Dokumen yangmenyatakan jenisdan produk kayu(Endorsement danHasil VerifikasiTeknis)

Periksa realisasi ekspor denganketentuan pengaturan jenis atauproduk yang dilarang untukekspor.

Memenuhi:

Tidak melakukan ekspor untuk jenis dan produk yang dilarang.

3.2.2 Jenis dan produkkayu yangdiekspormemenuhiketentuan yang

berlaku(b) Dokumen lain yang

relevan(diantaranya:CITES) untuk jeniskayu dibatasiperdagangannya.


Memenuhi:

Melengkapi dokumen CITESatau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yangdibatasi perdagangannya.

Direktur Jenderal


ttd


NIP 19571020 198203 1 002


25/48


STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN HAK


No. Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verif ikasi Norma Penilaiaan

1.1.1 Pemilikhutan hakmampumenunjukkankeabsahanhaknya.

(a) Dokumenkepemilikan lahanyang sah (alastitle/dokumen yanglain yang diakui)

(b) Peta areal hutanhak dan batas-batasnya dilapangan

Periksa Sertifikat HakMilik, Leter C, Leter B,Girik; serta SertifikatHak Guna Usaha (HGU)atau Hak Pakai; ataupunbukti kepemilikanlainnya yang sah

Periksa keberadaanpeta lokasi.

Periksa kejelasan tandabatas areal hutan.

Memenuhi:

Dokumen tersedia, lengkap, danabsah (dapat berupa SertifikatTanah, Leter C, Leter B, Girik,Sertifikat HGU atau HakPakai,ataupun bukti kepemilikanlainnya yang sah Sertifikat HGU atauSertifikat HGU atauSerti fikat HGU atau

Sertifikat HGU atau Hak PakaiSertifikat HGU atau Hak PakaiSertifikat HGU atau Hak Pakai).

Memenuhi:Peta lokasi tersedia.

Memenuhi:

Tanda-tanda jelas (dapat berupapatok, ataupun pematang, atautanaman pagar).

1. P1. Kepemilikan kayudapat dibuktikankeabsahannya

K1.1 Keabsahanhak milikdalamhubungannyadengan areal,kayu danperdagangan-nya.

1.1.2 Unit kelolamasyarakatmampumembuktikan dokumenangkutankayu yangsah.

(a) Dokumen SKAUatau SKSKB CapKR

Periksa keabsahanSKSKB dipetani/pedagang dankantor Dinas Kabupatensetempat.

Periksa keabsahan

dokumen SuratKeterangan Asal Usul

Memenuhi:SKSKB yang diberi cap Kayu Rakyat

(KR) dan diterbitkan oleh pejabatyang berwenang.

Memenuhi:

(a) Penerbit dokumen SKAU adalahKepala Desa/Lurah atau pejabatyang setara dimana kayu


26/48

- 2 -


No. Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verif ikasi Norma Penilaiaan

(b) Faktur/kwitansipenjualan

(SKAU) di

petani/pedagang dankantor Kepala Desauntuk jenis kayutertentu.

Periksa kesesuaianrekapitulasi izin tebangdengan skshh

Periksa keabsahan dankesesuaian dokumenfaktur /kwitansi yangmenyertai perjalanankayu.

tersebut akan diangkut.

(b) Jenis kayu dalam dokumen SKAUsesuai dengan jenis yangditetapkan dengan PeraturanMenteri Kehutanan yang berlaku.

Memenuhi:

Rekapitulasi izin tebang sesuai

dengan SKSKB Cap KR ataupunSKAU

Memenuhi:

(a) Dokumen faktur/kwitansidikeluarkan oleh pihak pemilikkayu.

(b) Dokumen faktur/kwitansi sesuai

dengan fisik kayu demikian jugasebaliknya.

(c) Dokumen faktur/kwitansi memuattujuan pengiriman secara jelas.

Direktur Jenderal

Bina Produksi Kehutanan,ttd


NIP 19571020 198203 1 002


27/48


STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU BAGI PEMEGANG IPK


No. Prinsip Kri teria Indikator Verif ier Metode Verif ikasi Norma Penilaian

K1.1 Izinpemanfaatanhasil hutan kayupadapenggunaankawasan untukkegiatan non-kehutanan yang

tidak mengubahstatus hutan.

1.1.1 Pelaku usahamemiliki IzinLainnya yangSah (ILS) / IPKpada arealpinjam pakaiyang terletak dikawasan hutan

produksi.

(a) ILS/IPK pada arealpinjam pakai

(b) Peta lampiran ILS/IPKpada areal izin pinjampakai (dilampiri izinpinjam pakai danpetanya)

Periksa keabsahan dankelengkapan ILS.

Periksa keabsahan dankelengkapan peta lampiranILS.

Memenuhi:

ILS terletak pada areal yang telahdisetujui dan disahkan sebagaikawasan pinjam pakai.

Memenuhi:

Letak lokasi ILS sesuai denganlokasi izin kawasan pinjam pakai.

1. P1. Izin lain yangsah padapemanfaatanhasil hutan kayu.

K1.2 Izinpemanfaatanhasil hutan kayu

padapenggunaankawasan untukkegiatan non-kehutanan yangmengubahstatus hutan

1.2.1 Pelaku usahamemiliki IPKpada areal

konversi yangberada dalamkawasan HPK

(a) Izin usaha dan lampiranpetanya (bagi pemegangijin IPK sama dengan

pemegang ijin usaha)

Periksa keabsahan dankelengkapan dokumen:

1. Izin usaha non

kehutanan2. Izin pelepasan kawasan

di areal kawasanbudidaya non kehutanan.

Peta lampiran menunjukanlokasi yang diminta terletakdi kawasan budidaya nonkehutanan

Memenuhi:

Izin pelepasan kawasan hutansesuai dengan izin yang

diberikan dan dilampiri peta yangsudah disahkan.

2


28/48

- 2 -



(b) IPK pada areal konversi

(c) Peta lampiran IPK

(d) Dokumen sah memuatperubahan statuskawasan (bagipemegang ijin IPKsama denganpemegang ijin usaha)

Periksa keabsahan dankelengkapan IPK

Periksa keabsahan dankelengkapan peta lampiran

IPK

Periksa keabsahan dankelengkapan dokumenperubahan status kawasanserta tahapan prosespelepasannya. Dokumenyang harus diperiksa adalahSK pelepasan kawasan.

Memenuhi:IPK terletak pada areal yangtelah disetujui dan disahkansebagai kawasan budidaya nonkehutanan

Memenuhi:

Letak lokasi IPK sesuai denganlokasi izin pelepasan

Memenuhi:

SK pelepasan kawasan melaluiproses sesuai aturan yangberlaku dan ditanda tangani olehpejabat yang berwenang.

2. 2.1.1 IPK/ILSmempunyairencana kerjayang telahdisahkan.

(a) Dokumen rencanaIPK/ILS (survey potensi)

(b) Ijin peralatan yang masihberlaku

Periksa keabsahan dankelengkapan rencanaIPK/ILS (rencana kerjapembukaan hutan).

Periksa dokumen registrasidan kesesuaian denganalatnya di lapangan.

Memenuhi:

Rencana IPK/ILS sesuai denganlokasi izin yang diberikan.

Memenuhi:

Dokumen registrasi sesuai

dengan fisik peralatan dilapangan.

P2. Kesesuaiandengan sistemdan prosedurpenebangansertapengangkutankayu

K2.1 Kesesuaianrencana danimplemetasiIPK/ILS denganperencanaanperuntukanlahan.

2.1.2 Pelaku usahamampumenunjukkanbahwa kayubulat yangdihasilkan dari

IPK/ILS dapatdilacak

(a) Dokumen potensitegakan pada arealkonversi

Periksa kelengkapan,keabsahan dan keberadaandokumen hasil samplingpotensi.

Memenuhi:

Dapat ditunjukan hasilpelaksanaan dan perhitunganpotensi tegakan

3


29/48

- 3 -



keabsahannya (b) Dokumen produksi kayu(LHP)

Periksa kelengkapan,keabsahan dan keberadaandokumen hasilproduksi/tebangan.

Memenuhi:

Laporan Hasil Produksi (LHP)telah diverifikasi oleh petugasyang berwenang.

2.2.1 Pelaku usahamenunjukkanbukti pelunasan

pungutanpemerintahsektorkehutanan

(a) Bukti pembayaran DRdan PSDH

Periksa kelengkapan,keabsahan dan keberadaanbukti pembayaran DR dan

PSDH

Memenuhi:

UM dapat menunjukan bukti setorPSDH dan DR sesuai dengan

tagihan/SPP

2.2.2 PemegangIPK/ILS harusmampumembuktikandokumen

angkutan kayuyang sah.

(a) FAKB dan lampirannyauntuk KBK

Periksa kelengkapan,keabsahan dan keberadaandokumen faktur angkutan

Memenuhi:

Seluruh pengangkutan KBKdilengkapi dengan faktur angkut

K2.2 Memenuhikewajibanpembayaran

pungutanpemerintah dankeabsahanpengangkutankayu

(b) SKSKB dan lampirannyauntuk KB

Periksa keabsahan dankelengkapan skshh.

Memenuhi:

Seluruh skshh dilengkapi denganDHH.

Direktur Jenderal


ttd


NIP 19571020 198203 1 002


30/48

2


31/48

- 2 -

STANDAR PENILAIAN PEDOMAN PENILAIAN

PANDUAN PENILAIAN *)No

KRITERIA INDIKATOR PENGERTIAN ALAT PENILAIAN METODE PENILAIAN

NILAI URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

payau/ mangrove,hutan rawa airtawar/ dll.

3. Cek dampak peng-

gunaan di luarsektor kehutanan(termasukdampak), bila ada.

Baik Terdapat pernyataan secaratertulis untuk melakukan PHPL didalam visi dan misi perusahaandan secara nyata melakukankegiatan-kegiatan penataankawasan, perencanaan,pembinaan hutan, perlindunganhutan, pengelolaan lingkungan,dan pembinaan SDM.

1.2. KomitmenPemegangIzin(IUPHHK-

HA/HT/HTI)

Pernyataan visi, misi dantujuan perusahaanpemegang ijin, sertaimplementasinya oleh

pemegang IUPHHK-HA/HT/HTI untukmelaksanakan pemanfaatanhutan secara lestari selamamasa kegiatan ijinusahanya.

1. Keberadaandokumen visi, misidan tujuanperusahaan yang

sesuai dengan PHL.2. Sosialisasi visi, misi

dan tujuanperusahaan.

3. Kesesuaian visi, misidengan implementasiPHL.

1. Pemeriksaankebenaran isidokumen

2. Pengecekan

lapangan jikaperlu.

Buruk Terdapat pernyataan secaratertulis untuk melakukan PHPL didalam visi dan misi perusahaantetapi tidak ada kegiatan-kegiatan yang nyata untukmelakukan penataan kawasan,perencanaan, pembinaan,perlindungan hutan, pengelolaanlingkungan & pembinaan SDM.


32/48

- 4 -


33/48

4



KRITERIA INDIKATOR PENGERTIAN ALAT PENILAIAN METODE PENILAIANNILAI URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Buruk Tersedia sebagian kelengkapanperaturan dan persyaratan yangdiacu oleh pemegang ijin danimplementasi teknis kelola hutan

di lapangan kurang sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Areal kerja mempunyai potensitegakan kurang dari standarminimal sesuai peraturan yangberlaku.

Baik Terdapat tenaga profesional dan

teknis bidang perencanaan,pembinaan, perlindungan hutan,produksi, pengelolaanlingkungan, pengembanganSDM, dan penelitian dengan jumlah yang memadai.

1.5. Jumlah &

kecu-kupantenagaprofessionalterlatih dantenagateknis padaseluruhtingkatanuntuk

mendukungpemanfaatan,implementasi, penelitian,pendidikandan latihan;

Untuk menjamin kelestarian

usaha dan sumber dayahutan dalam IUPHHK-HA/HT/HTI, diperlukantenaga perencanaanproduksi, pembinaan hutandan atau pengadaan danpemeliharaan tanaman,perlindungan hutan danmanajemen bisnis yang

profesional dan mencukupi.

1. Keberadaan tenaga

profesional dantenaga teknis dilapangan pada setiapbidang kegiatanpengelolaan hutan.

2. Upaya peningkatankompetensi SDM.

3. Ketersediaandokumen

ketenagakerjaan.

1. Pemeriksaan

dokumen;2. Wawancara dengan

staf

Buruk Jumlah tenaga profesional danteknis bidang perencanaan,

pembinaan, perlindungan hutan,produksi, pengelolaanlingkungan, pengembanganSDM, dan penelitian tidakmemadai, namun tidak adaupaya untuk meningkatkankompetensi SDM.

- 5 -


34/48



KRITERIA INDIKATOR PENGERTIAN ALAT PENILAIAN METODE PENILAIANNILAI URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Baik Ada perangkat pemantauinformasi, organisasi, dantindakan (SOP), serta dapatdikontrol oleh SPI, namun

perangkat SIM dapatdimanfaatkan oleh tingkat jabatan tertentu.

1.6. Kapasitasdanmekaknismeuntuk

perencanaan,pelaksanaan,pemantauanperiodik,evaluasi,danpenyajian

umpan balikmengenaikemajuanpencapaianIUPHHK -HA/HT/HTI

Kebijaksanaan manajerialIUPHHK-HA/HT/HTI dalammenuju kelestarianproduksi dapat

teridentifikasi dari semuaperangkat Sistem InformasiManajemen yang dimilikidan didukung oleh SDMyang memadai.

Ketersediaan sistempemantauan danmanajemen yangproporsional terhadap luas

areal IUPHHK-HA/HT/HTIdan kejelasan mekanismepengambilan keputusandapat mensinkronkankeputusan dalam setiapsatuan organisasi(perencanaan, produksidan pembinaan, sertasatuan kerja pendukung).

1. Efektivitas unit kerjaperencanaan.

2. Keberadaanperangkat Sistem

InformasiManajemen, tenagapelaksana.

3. Keberadaan SPIdan efektifitasnya.

4. Keterlaksanaantindak koreksimanajemenberbasis hasilmonitoring danevaluasi.

1. Pemeriksaandokumen

2. Wawancara.

Buruk

Ada perangkat pemantauinformasi, organisasi, dan

tindakan, namun SPI kurangberfungsi dan perangkat SIMtidak dapat dimanfaatkan padasemua tingkat jabatan.

- 5 -


35/48


PANDUAN PENoKRITERIA INDIKATOR PENGERTIAN ALAT PENILAIAN METODE PENILAIAN

NILAI U1 2 3 4 5 6 7

Baik Terdapat kesesudengan implemeperencanaan terhkompartemenisahasil.

2 PRODUKSI 2.1. Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaanhutan lestari

Penataan areal efektif untukproduksi ke dalam blok danpetak tebangan/tanaman sesuaidengan sistem silvikultur yangdigunakan, denganmempertimbangkan kelestarianaspek ekologi dan aspek sosial.

1. Keberadaan dokumenRKU yang telah disetujuioleh pejabat yangberwenang, meliputi :

a. Dokumen RKUPHH& lampirannya yangdisusun berdasarkanIHMB dan dilaksana-kan oleh GanisPHPL – Canhut.

b. Peta rencanapenataan areal kerjayang dibuat olehGanis PHPL-Canhut.

2. Implementasi penataan

areal kerja di lapangansesuai denganRKUPHHK.

3. Pemeliharaan batas blokdan petak tebang.

Uji petik secara purposifatas batas blok RKTberdasarkan petadeliniasi/penataan arealyang telahdisetujui/disahkandengan sasaran :

a. Blok RKT yang telahdilakukanpenebangan.

b. Blok RKT yang belumdilakukanpenebangan.

c. Petak tebangan.

Buruk Terdapat ketidakperencanaan denkegiatan penataabagian hutan, ko

pengaturan hasil

Baik Pengukuran perttelah dilakukan, ndigunakan sebagmenyusun renca

2.2. Tingkatpemanenanlestari untuksetiap jenis

hasil hutankayu utama dannir kayu padasetiap tipeekosistem

Untuk mempertahankankelestarian hutan, pengaturanpemanenan harus sesuaidengan riap tegakan atau

sesuai dengan daur tanamanyang telah ditetapkan

1. SOP pembuatan PUPdan pengukuran riap.

2. Keberadan PUP padasetiap tipe ekosistem.

3. Implementasipengukuran PUP setiaptahun.

4. Dokumen data riaptegakan setiapekosistem.

5. AAC pada dokumen RKTyang disusun

Melakukan pengecekandokumen RKT dan PUP,meliputi :

a. Potensi hasil hutankayu berdasarkanvolume dan jenisyang dirinci per kelasdiameter.

b. Potensi hasil hutankayu berdasarkanvolume dan jenis.

c. Potensi flora dan

fauna endemic/

Buruk Pengukuran perttidak dilakukan dsebagai dasar darencana pemane

- 6 -


36/48



NILAI U1 2 3 4 5 6 7

berdasarkan growth andyield tegakan pada hutanalam bekas tebanganatau hutan tanaman

dilindungi dan tidakdilindungi.

Baik Terdapat SOP da jenis kegiatan dadi lapangan.

2.3. Pelaksanaanpenerapantahapan s istemsilvikulturuntukmenjaminregenerasihutan

Tahapan pelaksanaan silvikultursesuai prosedur yang benardapat menjamin regenerasihutan dan meminimalisirkerusakan akibat kegiatanpemanenan

1. Ketersediaan SOPseluruh tahapan kegiatansistem silvikultur,termasuk teknikpenebangan ramahlingkungan (RIL).

2. Implementasi SOPseluruh tahapan kegiatansistem silvikultur.

3. Dokumen yang sah untukpemanfaatan jenistermasuk AppendixCITES.

4. Tingkat kerusakantegakan tinggal.

5. Tingkat kecukupantegakan tinggal

1. Pemeriksaankebenaran isi SOPdenganimplementasi dilapangan.

2. Menilai efektivitaspelaksanaan SOP/setiap kegiatanpengelolaan di

lapangan.3. Membandingkan

intensitaspelaksanaanpemeliharaantegakan sisa danpermudaan terhadapstandar baku yangtelah ditetapkan.

4. Pengecekanlapangan terhadaptegakan sisa danluasan tingkatkerusakan.

5. Pengamatan danpengambilangambar strukturtegakan pada

Buruk Terdapat SOP nadiimplementasika

- 7 -


37/48



NILAI U1 2 3 4 5 6 7

beberapa petak/blokyang telah dilakukanpemeliharaan danmempunyai umurtebang yangberbeda-beda.

Baik Tersedia prosedteknologi tepat gpemanenan, serfaktor eksploitasdilaksanakan se

2.4. Ketersediaandan penerapanteknologi tepatguna untukmenjalankanPHPL

Ketersediaan dan penerapanRIL dalam pengelolaan hutanakan meningkatkan efektifitas,efisiensi dan ramah lingkunganmengacu pedoman RIL yangditetapkan Dephut.

1. Penerapan teknologitepat guna.

2. Ketersediaan prosedurRIL.

3. Penerapan RIL dalam.PWH dan pemanenan

4. Pemanfaatan jenis.

5. Faktor eksploitasi.

1. Menilai faktoreksploitasipemanfaatan limbahdan pemanfaatan

jenis.

2. Identifikasi kegiatandan dampak yangtimbul terhadap

lingkungan.3. Analisis hasil

pemantauanlingkungan (AMDAL)dan upayapengendaliannya.

4. Pengamatan saranadan prasarana RILdi lapangan.

Buruk Tersedia prosedteknologi tepat gpemanenan, serfaktor eksploitastidak dilaksanak

2.5 KesehatanfinansialPemegang Ijin

Kinerja unit manajemen yangmendukung PHPL yangditunjukkan dengankemampuan finansial dalammemenuhi kewajiban jangka

1. Kesesuaian laporankeuangan dengan PSAK32.

2. Likuiditas.

Pengecekan lapanganuntuk melihatkesesuaian denganlaporan akuntan publik.

Baik Likuiditas ≥ 100 –rentabilitas > suk

- 8 -


38/48



NILAI U1 2 3 4 5 6 7

pendek (likuiditas), jangkapanjang (solvabilitas) danmerupakan usaha yangmenguntungkan secaraekonomi (rentabilitas).

3. Solvabilitas.

4. Rentabilitas.Buruk Likuiditas < 100%

rentabilitas < suk

Baik Produksi hasil hdengan rencanayang telah ditetamempertimbanglingkungan setepasar.

2.6. Realisasipenebangansesuai denganrencana kerjapenebangan/pemanenan/pemanfaatanpada arealkerjanya

Kelestarian produksi akan dapattercapai apabila jumlah volumetebangan tahunan sesuaidengan rencana pengaturanhasil yang disusun berdasarkansumber data dan peta dasaryang valid.

1. Keberadaan dokumenRKT yang disusunberdasarkan RKU dandisahkan oleh pejabatyang berwenang atauyang disahkan secara selfapproval.

2. Keberadaan peta kerjasesuai RKT/BKU, meliputi

: a. Peta kerja yang

menggambarkanareal yang bolehditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara besertaareal yang ditetapkansebagai kawasan

lindung (untukkonservasi/ bufferzone/pelestarianplasmanutfah/religi/budaya/sarana prasarana danlitbang).

b. Implementasi petakerja berupa

penandaan batas

1. Analisa kesesuaian AAC dengan realisasiproduksi hasil hutandan luasan yangdipanen.

2. Membandingkanrealisasi pelaksanaanterhadap pedomanpelaksanaan.

3. Wawancara denganpetugas lapangan.

Buruk Produksi hasil hsesuai dengan r

hasil, dimana darencana tidak mfaktor-faktor lingkondisi pasar.

- 9 -


39/48



NILAI U1 2 3 4 5 6 7

bloktebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara besertaareal yang ditetapkansebagai kawasanlindung (untuk

konservasi/bufferzone/ pelestarianplasmanutfah/religi/budaya/sarana prasarana danlitbang).

Baik Tersedia alokasi penyediaanya lan

2.7. Tingkatinvestasi danreinvestasi

yang memadaidan memenuhikebutuhandalampengelolaanhutan,administrasi,penelitian danpengembang-

an, sertapeningkatankemampuansumberdayamanusia

Dalam mewujudkan kelestarianpemanfaatan sumber dayahutan, diperlukan pendanaan

yang cukup untuk perencanaan,perlindungan, pembinaanhutan, pengadaan sarana-prasarana dan peralatan kerja,penelitian pengembangan sertapengembangan SDM.

1. Realisasi alokasi danayang cukup.

2. Realisasi alokasi danayang proporsional.

3. Realisasi pendanaanyang lancar.

1. Menilai laporankeuangan tahunanpemegang izin.

2. Menilai rencanakegiatan dananggaran pemegangizin.

3. Akuntansi publik.

4. Investigasilapangan.

Buruk Alokasi dana yancukup.


40/48

- 11 -


41/48



NILAI 1 2 3 4 5 6 7

pelaksana, yang terdiri dariprosedur yang berkualitas,sarana prasarana, SDM dandana yang memadai.

5. Pengamatanlapangan

Baik 1. Terdapat pros

2. Implementastetapi di bebeterjadi pemadtanah

3. Pertumbuhan

3.3 Pengelolaan

danpemantauandampakterhadaptanah dan airakibatpemanfaatanhutan

Kegiatan pemanfaatan hasil

hutan hutan (PWH,pemanenan) harusmempertimbangkanpenanganan dampaknegatifnya terhadap tanah danair sesuai dengan tipeekosistemnya. Dampaknegatif dapat berupapenurunan kualitas fisik dankimia tanah, peningkatan

erosi, subsidensi, sedimentasi,debit sungai dan penurunankualitas air.

Penanganan dampak negatifperlu didukung adanya unitkerja pelaksana, yang terdiridari prosedur yang berkualitas,sarana prasarana, SDM dandana yang memadai.

Tersedianya prosedur operasistandar penilaian perubahankualitas air untuk mengetahuibesar dan pentingnya dampaknegatif permanen dapatmemberikan informasi dinimengenai potensi konflik yangmungkin yang terjadi.

1. Ketersediaan prosedur

pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah danair.

2. Sarana pengelolaan danpemantauan dampak terhadaptanah dan air.

3. SDM pengelolaan danpemantauan dampak terhadaptanah dan air;

4. Rencana dan implementasipengelolaan dampak terhadaptanah dan air (teknis sipil danvegetatif).

5. Rencana dan implementasipemantauan dampak terhadaptanah dan air.

6. Dampak terhadap tanah danair

7. Laporan pelaksanaan usahapencegahan erosi danlimpasan permukaan melaluiteknik konservasi tanah ataupenanaman di daerahterbuka/mudah tererosi sertamelakukan pengukuran erosidan limpasan permukaanmelalui SPAS dan bak erosi

1. Pemeriksaan

dokumen SOP.2. Pemeriksaan

laporan kegiatan.

3. Wawancaradengan staf untukmengetahuiadanya pelatihan-pelatihan, dankegiatan

pengendalian erosidi lapangan

4. Pengamatanlapangan.

Buruk 1. Tidak terdapa

2. Implementasbaik, sehinggmasih terjadi tanah yang m

terganggunyapada lahan bdan lahan lainalat-alat bera


42/48


43/48

- 14 -


44/48



NILAI 1 2 3 4 5 6 7

terancampunah danendemik

penting dalam pengambilankeputusan IUPHHK untukmengurangi dampak kelolaproduksi terhadap keberadaanspesies.

dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punahdan endemik.

5. Laporan dan SOP pembuatankoridor satwa untuk homerange untuk satwa dilindungi.

mengetahuiadanya upaya-upayaperlindungan danpelestarian faunalangka, jarang,terancam.

- 15 -


45/48



NILAI 1 2 3 4 5 6 7

Baik Batas kawasanmasyarakat admasyarakat sepelaksanaan bkeluhan serta tpenyelesaiann

4 SOSIAL 4.1. Kejelasan luasdan batas dengankawasanmasyarakathukum adatdan/ataumasyarakat

setempat yangtelah mendapatpersetujuan parapihak

Hak adat dan legal darimasyarakat hukum adatdan atau masyarakatsetempat untuk memiliki,menguasai danmemanfaatkan lahankawasan dan sumberdaya

hutan harus diakui dandihormati. PengelolaanSDH harus mengakomodirhak-hak dasar masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setempat (hakhidup, pemenuhan pangan,sandang, papan danbudaya).

1. Kejelasan luas dan bataskawasan/areal kerja IUPHHKdengan masyarakat.

2. Data dan informasi masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setempat yangterlibat, tergantung, terpengaruh

oleh aktivitas pengelolaansumber daya hutan.

3. Mekanisme dan implementasipembuatan batas kawasansecara parsitipatif danpenyelesaian konflik bataskawasan.

4. Persetujuan para pihak atas luasdan batas areal kerja IUPHHK.

1. Survey/observasibatas kawasan.

2. Cek dokumen yangada;

3. Overlayrekonstruksi peta/

kawasan konsensi;4. Wawancara dengan

pihak terkait. Buruk 1. Batas antakawasan h

jelas.

2. Terdapat kodengan ma

3. tidak terdappenyelesai

4.2 Jenis dan jumlahperjanjian yangmelibatkanmasyarakathukum adat danatau masyarakatsetempat dalam

kesetaraantanggung jawab

Pemberian konsesi kepadaIUPHHK dari pemerintahyang terletak di kawasanhutan memberikankonsekwensi kepadaIUPHHK untukmenyertakan masyarakat

hukum adat dan ataumasyarakat setempat

1. Keberadaan dokumen yangmenyangkut tanggung jawab hakdan kewajiban IUPHHK terhadapmasyarakat di dalam mengelolaSDH.

2. Sosialisasi pemahamanmasyarakat terhadap hak dan

kewajiban IUPHHK terhadapmasyarakat dalam mengelola

1. Survey .

2. Wawancara/FGD.

3. Pengecekanperjanjian diinstitusi setempat.

4. Data dapat

diperoleh dari unitpengelolaan.

Baik Pemegang ijin mekanisme/promengimplemenpenyelesaian khak kesetaraanadat dan atau mdalam pengelo

- 16 -


46/48



NILAI 1 2 3 4 5 6 7

pengelolaanbersama.

.

secara adil dan setaradalam pengelolaankawasan hutan yangmemperhatikan hak dankewajiban para pihaksecara proporsional danbertanggung jawab.

SDH.

3. Tersedianya mekanisme danimplementasi pemenuhankewajiban dan tanggung jawabterhadap masyarakat.

4. Realisasi pemenuhan kewajibandan tanggung jawab terhadap

masyarakat.

Buruk Pemegang ijin mekanisme/propenyelesaian khak kesetaraanadat dan atau mdalam pengelotidak diimpleme

Baik 1. Adanya metentang dispara pihak

2. Terdapatnypada para terdokumekesepakata

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasidistribusi manfaatyang adil antarpara pihak

Ketersediaan mekanismedistribusi insentif sertapembagian biaya danmanfaat yang adil danmerata secara proporsionalantara para pihak, dandiimplementasikan secarakonsisten.

1. Keberadaan dokumen legalIUPHHK yang menjaminterlaksananya distribusi insentifserta pembagian biaya danmanfaat pada para pihak.

2. Tersedianya identifikasi manfaat,distribusi insentif sertapembagian biaya dan manfaatpada para pihak.

3. Mekanisme pendistribusianmanfaat pada para pihak yangtepat sasaran.

4. Terselesaikannya klaim yangmenyangkut distribusi insentifserta pembagian biaya danmanfaat

1. Verifikasi datasekunder.

2. Wawancaradengan tokohmasyarakat danpetrugas terkait

Buruk 1. Adanya memanfaat patidak diimp

2. Adanya komanfaat.


47/48


48/48

svlk merge 1

Documents