Finance and Economic Development: The Role of Government

Oleh: Andi Muhammad YuqbalFirstha Greacean GultomMaman AbdurohmanRoland Fernando

Dua pandangan mengenai peranan sektor finansial dalam pertumbuhan ekonomi1. Peneliti terkemuka percaya bahwa sektor finansial hanya merupakan respon terhadap pertumbuhan ekonomi, menyesuaikan terhadap sektor riil (Robinson, 1952; Lucas, 1988). 2. Peneliti lainnya percaya bahwa financial system memiliki peran krusial dalam mengurangi friksi pasar sehingga mempengaruhi savings rate, investasi, inovasi teknologi dan akhirnya akan berpengaruh juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (Schumpeter, 1912; Gurley dan Shaw, 1955; Goldsmith, 1969; McKinnon, 1973; Miller 1998).Sektor finansial berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan tidak secara langsung dapat dilihat, akan tetapi kegagalan sektor finansial dapat secara langsung terlihat. Kesuksesan dan kegagalan sebagian besar berasal dari lingkungan kebijakan, sehingga menerapkan keputusan kebijakan yang penting secara tepat selalu menjadi tantangan dalam mengembangkan sektor finansial.Levine, 1997 and 2000; Merton and Bodie, 2004, meskipun rapuh, institusi keuangan mendukung kemakmuran ekonomi. Pasar dan institusi finansial muncul untuk meminimalkan dampak dari informasi dan biaya transaksi yang mencegah direct pooling dan investasi tabungan masyarakat. Ketika beberapa model teoritis menekankan pentingnya bentuk institusional yang berbeda yang dapat digunakan dalam suatu sistem keuangan, lebih penting untuk mengetahui bagaimana bentuk institusional itu bekerja. Sistem keuangan membantu memobilisasi dan mengumpulkan simpanan, menyediakan layanan pembayaran yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, memproduksi dan memproses informasi mengenai investor dan proyek investasi yang memungkinkan efisiensi alokasi dana, memantau investasi dan mengerahkan tata kelola perusahaan setelah dana tersebut dialokasikan, dan membantu diversifikasi, mengubah dan mengelola risiko.Sebagian besar literatur empiris terhadap financial and development menyatakan bahwa sistem finansial yang dibangun dengan baik memainkan peran independen dan kausal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bukti terbaru juga menunjukkan peran sektor keuangan dalam memfasilitasi pertumbuhan pendapatan masyarakat miskin yang tidak proporsional, yang menunjukkan bahwa financial development membantu masyarakat miskin untuk mengejar masyarakat dengan tingkatan ekonomi di atasnya. Temuan penelitian-penelitian ini berperan dalam mendorong negara berkembang untuk mempertajam fokus kebijakan mereka pada sektor keuangan. Jika finance penting untuk perkembangan, mengapa sistem keuangan beberapa negara mampu mendorong pertumbuhan sedangkan yang negara lain tidak? Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan sistem keuangannya?

II. Finance and Economic Development EvidenceLevine, 1997 and 2005 menyatakan terdapat bukti yang luas yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem keuangan yang baik mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Bukti terkini juga menunjukkan bahwa perkembangan keuangan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan distribusi pendapatan. Bagian berikut ini memberikan review singkat mengenai literatur ini dan temuan-temuan, juga membahas kritik utama, yaitu masalah identifikasi, masalah yang terkait dengan pengukuran dan nonlinierities, serta tandingan potensial dan outlier.

II.a. Finance and GrowthBerbagai studi yang dilakukan menyatakan bahwa perkembangan finansial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, akan tetapi menghadapi masalah-masalah identifikasi selalu sangat sulit dengan data aggregate. Masalah yang luas termasuk heterogenitas dampak antar negara, kesalahan pengukuran, menghilangkan variabel penjelas yang relevan, dan endogenitas, yang semuanya cenderung membuat dampak yang diperkirakan terhadap variabel yang diikutsertakan menjadi bias. Meskipun studi yang dikutip dalam paper ini telah berusaha untuk menangani masalah ini dengan menggunakan instrumen dan memanfaatkan metodologi dynamic panel estimation, pertanyaan tetap muncul. Oleh karena itu, para peneliti menggunakan data mikro dan mencoba untuk mengeksploitasi perbedaaan tingkatan perusahaan dan sektoral untuk melampaui aggregate. Studi ini membahas isu-isu kausalitas dengan mencoba untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan atau sektor yang lebih mungkin untuk terkena dampak dari terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan melihat bagaimana pertumbuhan perusahaan-perusahaan dan sektor dipengaruhi di negara-negara dengan tingkat perkembangan keuangan yang berbeda-beda. Demirguc-Kunt dan Maksimovic (1998) dan Rajan dan Zingales (1998) adalah dua contoh awal dari pendekatan ini.Kedua studi tersebut dimulai dengan mengamati keterbelakangan keuangan mencegah perusahaan (industri) untuk berinvestasi pada peluang pertumbuhan yang menguntungkan, keterbelakangan tersebut tidak akan membatasi semua perusahaan secara sama. Perusahaan yang mampu membiayai dirinya sendiri melalui modalnya, atau industri yang secara teknis tidak bergantung pada pembiayaan eksternal tidak akan terlalu terpengaruh, sedangkan perusahaan atau industri yang kebutuhan pembiayaannya melebihi sumber daya internalnya akan terpengaruh secara signifikan.Secara spesifik Demirguc-Kunt and Maksimovic (1998) menggunakan data dari 8500 perusahaan besar di 30 negara dan sebuah model perencanaan keuangan untuk memprediksi seberapa cepat perusahaan-perusahaan tersebut tumbuh jika mereka tidak memiliki akses kepada pembiayaan eksternal. Hasilnya adalah pada setiap negara semakin tinggi proporsi perusahaan yang tumbuh lebih cepat daripada tingkat ini, semakin tinggi financial development dan kualitas penegakan hukum di negara tersebut.Rajan and Zingales (1998) menggunakan industry level data pada 36 sektor dan 41 negara dan menunjukkan bahwa industri-industri yang secara alami bergantung pada pembiayaan eksternal lebih diuntungkan secara tidak proporsional dari financial development yang lebih besar dibandingkan dengan industri lainnya.Informasi tambahan yang diperoleh dengan menggunakan data perusahaan antar negara atau industry-level data mungkin tidak cukup. Meskipun pengukuran pembiayaan eksternal oleh Demirguc-Kunt and Maksimovic tidak membutuhkan asumsi bahwa kebutuhan modal eksternal pada setiap industri adalah sama di seluruh negeri, juga lebih endogen karena bergantung pada karakteristik perusahaan. Dan meskipun analisis Rajan and Zingales dapat mengurangi kritik karena variabel yang dikurangi, asumsi mendasar yang utama bahwa ketergantungan eksternal suatu industri ditentukan oleh perbedaan teknologi bisa saja tidak akurat. Bagaimanapun, dua perusahaan dengan modal teknologi yang sama, dapat memiliki kebutuhan pembiayaan yang berbeda karena kemampuan mereka untuk menciptakan arus kas internal bergantung pada kekuatan pasar yang mereka miliki atau permintaan yang mereka hadapi. Selain itu, tingkat kompetisi yang dihadapi oleh perusahaan dapat bergantung pada perkembangan financial system, memunculkan endogenitas yang lebih.Beck, Demirguc-Kunt, Laeven dan Levine (2006) menggunakan pendekatan Rajan dan Zingales (1998) untuk menyoroti efek distribusi: Mereka menemukan bahwa industri yang secara alami terdiri dari perusahaan kecil tumbuh lebih cepat di negara maju secara finansial, hasil yang menyediakan bukti tambahan bahwa pembangunan keuangan secara tidak proporsional mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Beck, Demirguc-Kunt dan Maksimovic (2005) juga menyoroti efek ukuran, tetapi menggunakan data survei perusahaan: mereka menunjukkan bahwa perkembangan keuangan memudahkan kendala yang dihadapi perusahaan untuk tumbuh lebih cepat, dan bahwa efek ini lebih kuat terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil. Lebih banyak bukti survei terbaru juga menunjukkan bahwa akses ke pembiayaan dikaitkan dengan tingkat inovasi yang lebih cepat dan dinamisme perusahaan konsisten dengan yang ditemukan dalam penelitian lintas negara bahwa keuangan mendorong pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas (Ayyagari, Demirguc-Kunt dan Maksimovic, 2007b).Menyampingkan dimensi lintas negara dan berfokus pada masing-masing negara sering meningkatkan kepercayaan dalam hasil dengan mengurangi potensi bias karena kesalahan pengukuran dan mengurangi kekhawatiran tentang variabel dihilangkan dan endogenitas. Dalam sebuah studi dari masing-masing wilayah Italia, Guiso, Sapienza dan Zingales (2002) menggunakan household dataset dan menguji pengaruh perbedaan dalam perkembangan keuangan daerah pada kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Mereka menemukan bahwa pengembangan keuangan daerah meningkatkan probabilitas seorang individu memulai suatu bisnis, meningkatkan persaingan industri, dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dan hasil ini lebih kuat untuk perusahaan-perusahaan kecil yang tidak dapat dengan mudah mengumpulkan dana di luar daerah setempat. Contoh lain adalah perbandingan sejarah perkembangan industri dan pasar modal di Brasil, Meksiko dan Amerika Serikat antara 1830 dan 1930 yang dilakukan oleh Haber (1997). Dia menggunakan data tingkat perusahaan untuk menggambarkan bahwa perbedaan internasional dalam pengembangan keuangan secara signifikan mempengaruhi tingkat ekspansi industri.Mungkin salah satu cara paling baik untuk mengatasi masalah identifikasi adalah fokus pada perubahan kebijakan tertentu di negara tertentu dan mengevaluasi dampaknya. Salah satu contoh dari pendekatan ini adalah investigasi Jayaratne dan Strahan (1996) tentang dampak reformasi cabang bank di masing-masing negara bagian di Amerika Serikat. Sejak awal 1970-an, negara bagian AS melonggarkan percabangan intrastate mereka. Menggunakan metodologi difference-in-difference, Jayaratne dan Strahan memperkirakan perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi setelah reformasi cabang relatif terhadap kelompok kontrol negara yang tidak reformasi. Mereka menunjukkan bahwa reformasi cabang bank meningkatkan kualitas pinjaman bank dan meningkatkan tingkat pertumbuhan per kapita riil. Dalam studi lain Bertrand, Schoar dan Thesmar (2004) memberikan bukti level perusahaan dari Perancis yang menunjukkan dampak dari deregulasi 1985 yang menghilangkan intervensi pemerintah dalam keputusan pemberian kredit bank mendorong kompetisi yang lebih besar di pasar kredit, mendorong peningkatan efisiensi alokasi di seluruh perusahaan. Tentu saja berfokus pada kasus masing-masing negara sering menimbulkan pertanyaan bagaimana hasilnya dalam pengaturan negara yang berbeda. Namun demikian, analisis tingkat negara yang telah dilakukan dengan cermat, meningkatkan kepercayaan diri kami dalam hubungan antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan yang disarankan oleh penelitian lintas-negara.Sayangnya banyak faktor penyebab kepentingan pembangunan yang potensial tidak berbeda jauh dalam suatu negara, dan perubahan kebijakan eksogen tidak terjadi cukup sering. Misalnya, selain perdebatan tentang peran keuangan dalam pembangunan ekonomi, ekonom memperdebatkan kepentingan relatif dari sistem keuangan berbasis bank dan berbasis pasar untuk waktu yang lama (Golsdmith, 1969; Boot dan Thakor, 1997; Allen dan Gale, 2000 ; Demirguc-Kunt dan Levine, 2001). Temuan penelitian di daerah ini telah menetapkan bahwa perdebatan penting jauh lebih sedikit daripada yang diperkirakan sebelumnya, dan bahwa layanan keuangan itu sendiri yang lebih penting daripada bentuknya. Struktur keuangan tidak berubah selama pengembangan, sistem keuangan menjadi lebih berbasis pasar selama perkembangan suatu negara (Demirguc-Kunt dan Levine, 1996). Tapi mengendalikan pengembangan keuangan secara keseluruhan, perbedaan struktur keuangan per se tidak membantu menjelaskan tingkat pertumbuhan. Namun demikian, studi ini tidak selalu berarti bahwa struktur kelembagaan tidak penting untuk pertumbuhan, lebih karena tidak ada satu struktur kelembagaan yang optimal cocok untuk semua negara setiap saat. Bauran pasar dan perantara yang mendorong pertumbuhan kemungkinan akan ditentukan oleh hukum, peraturan, politik, kebijakan dan faktor-faktor lain yang belum memadai dimasukkan ke dalam analisis atau indikator yang digunakan dalam literatur mungkin tidak cukup menangkap peran komparatif bank dan pasar.Pengembangan keuangan juga telah dibuktikan memainkan peran penting dalam meredam dampak guncangan eksternal terhadap perekonomian domestik (Beck, Lundberg dan Majnoni, 2006; Raddatz, 2006), meskipun krisis keuangan yang terjadi di negara maju dan berkembang sama (Demirguc- Kunt dan Detragiache, 1998 dan 1999; Kaminsky dan Reinhart, 1999). Memang, sistem keuangan yang lebih dalam tanpa pengembangan kelembagaan yang diperlukan telah terbukti menyebabkan penanganan yang buruk atau bahkan perbesaran risiko daripada mitigasinya. Sebagai contoh, ketika sistem perbankan tumbuh terlalu cepat, booming yang pasti diikuti oleh kegagalan, di mana ukuran kasus dan kedalaman sebenarnya mencerminkan distorsi kebijakan bukan pembangunan seperti dalam banyak studi kasus negara dibahas dalam Demirguc-Kunt dan Detragiache (2005).Selain masalah identifikasi, masalah yang terkait dengan pengukuran dan non-linearities juga wabah literatur. Sebagai contoh, di bawah tingkat tertentu perkembangan, perbedaan kecil dalam pengembangan keuangan tampaknya tidak membantu pertumbuhan (Rioja dan Valev, 2004). Membedakan antara jangka pendek dan efek jangka panjang dari pembangunan keuangan juga penting. Loayza dan Ranciere (2005) memperkirakan kedua efek menggunakan pooled berarti kelompok estimator. Sementara mereka mengkonfirmasi efek positif-menjalankan panjang, mereka juga mengidentifikasi efek jangka pendek yang negatif, di mana jangka pendek lonjakan pinjaman bank benar-benar dapat sinyal on-set krisis keuangan seperti yang dibahas di atas. Juga, pengembangan keuangan dapat meningkatkan pendapatan dan memungkinkan negara-negara berkembang mengejar ketinggalan, tetapi tidak menyebabkan peningkatan dalam tingkat pertumbuhan jangka panjang. Aghion, Howit, dan Mayer-Foulkes (2005) mengembangkan model yang memprediksi bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dengan perkembangan keuangan yang rendah akan terus tertinggal sisanya, sedangkan yang mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pengembangan keuangan akan bertemu. Hasil empiris mereka mengkonfirmasi bahwa pengembangan keuangan membantu perekonomian berkumpul lebih cepat, tapi itu tidak ada efek pada pertumbuhan mapan.Tantangan lain untuk literatur keuangan dan pertumbuhan datang dalam bentuk outlier masing-masing negara. Sebagai contoh, Cina sering disebut sebagai contoh terbalik temuan dalam literatur keuangan dan pertumbuhan karena meskipun kelemahan dalam sistem perbankan formal, Cina adalah salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia (Allen, Qian, dan Qian 2005). Jadi, apakah penekanan pada pengembangan sistem keuangan formal salah tempat? Dapatkah sistem informal menggantikan sistem formal? Memang, di Cina, perbedaan antarprovinsi dalam tingkat pertumbuhan sangat berkorelasi dengan utang perbankan, tetapi berkorelasi secara negatif (Boyreau-Debray dan Wei, 2005). Ini menekankan pentingnya fokus pada alokasi kredit ke sektor swasta, sebagai lawan semua intermediasi perbankan. Oleh karena itu, memobilisasi dan menuangkan dana ke bagian menurun dari sistem BUMN China, seperti yang dilakukan oleh bank China, belum mendorong pertumbuhan. Namun, dengan fokus pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah - yang menjelaskan bagian yang paling dinamis dari ekonomi China - menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerima kredit perbankan dalam beberapa tahun terakhir memang cenderung tumbuh lebih dibandingkan dengan mereka yang menerima dana dari sumber-sumber informal (Ayyagari, Demirguc- cepat Kunt dan Maksimovic, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mekanisme informal untuk menggantikan sistem keuangan formal cenderung dilebih-lebihkan.

II.b Keuangan, Distribusi Pendapatan dan KemiskinanJika keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam jangka panjang, pengembangan finansial juga seharusnya dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Namun, apakah penduduk miskin memang memperoleh keuntungan dengan adanya pengembangan finansial? Apakah bisa terjadi perluasan ketimpangan pendapatan dengan adanya pendalaman sistem keuangan? Dan seberapa pentingkah akses langsung terhadap layanan keuangan dalam hal ini?Beberapa teori menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Sebagian teori menyatakan bahwa pengembangan finansial seharusnya membawa manfaat bagi warga miskin karena adanya asimetri informasi menimbulkan penghalang bagi warga miskin untuk memperoleh pinjaman. Warga miskin kesulitan untuk membuka usaha dan mendanai investasinya sendiri atau berinvestasi dalam pendidikan disebabkan keterbatasan mereka dalam perolehan sumber daya serta akses terhadap pembiayaan (Banerjee dan Newman, 1993; Galor dan Zeira, 1993; Aghion dan Bolton, 1997). Beberapa teori ekonomi politik juga menyatakan bahwa sistem finansial yang berfungsi lebih baik dapat menghasilkan layanan keuangan untuk cakupan masyarakat yang lebih luas, tak hanya terbatas pada kalangan yang memiliki koneksi politik (Rajan dan Zingales, 2003; Morck, Wolfezon, dan Young, 2005). Namun, teori lain berpendapat bahwa akses keuangan, khususnya pinjaman, hanya menguntungkan para orang kaya dan mereka yang memiliki koneksi, khususnya pada tahap awal pengembangan ekonomi, dan selanjutnya, walaupun pengembangan finansial mungkin mendorong tingkat pertumbuhan, dampaknya terhadap distribusi pendapatan masih belum jelas.Jika akses terhadap pinjaman berkembang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi secara agregat dan lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan formal, hubungan antara pembangunan finansial dan distribusi pendapatan dapat bersifat non-linear, dengan efek negatif pada tahap awal serta efek positif setelah titik tertentu. Dengan demikian, sebenarnya, memperluas akses terhadap pembiayaan dapat meningkatkan ketimpangan karena pengusaha-pengusaha baru yang dapat membiayai investasinya sendiri, akan memperoleh pendapatan yang fluktuatif. Penurunan pada ketimpangan pendapatan baru terlihat hanya setelah dampak dari tenaga kerja dan produk pada pasar memiliki efek yang signifikan sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan gaji bagi warga miskin (Gine dan Townsend, 2004).Selain teori-teori yang dikemukakan di atas, terdapat penelitian mengenai dampak adanya akses keuangan untuk warga miskin dalam literatur keuangan mikro (Armendariz de Aghion dan Morduch, 2005). Namun bukan hal mudah untuk mengidentifikasi apakah akses keuangan tersebut timbul begitu saja atau disebabkan karena adanya perubahan lingkungan di mana klien-klien keuangan mikro beroperasi. Pitt dan Khandker (1998) menemukan bahwa terdapat dampak yang signifikan dalam penggunaan pembiayaan bagi kesejahteraan rumah tangga penduduk. Di lain sisi, Morduch (1998) dan Khandker (2003), dengan penelitian yang menggunakan analisis yang lebih hati-hati terhadap pengidentifikasian masalah, menemukan bahwa efek tersebut ternyata kecil atau tidak signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bukti dari penelitian empiris terhadap manfaat dari keuangan mikro, belum dapat disimpulkan (Cull, Dermiguc-Kunt dan Morduch, 2008).Untuk mengevaluasi dampak dari pembiayaan terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan, kita tidak bisa melihat dampak langsungnya terhadap rumah tangga. Teori-teori yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa dampak yang dihasilkan merupakan dampak tidak langsung dari pengembangan keuangan melalui tenaga kerja dan produk. Dengan demikian, dampak-dampak ini tidak dapat dianalisis melalui keuangan mikro sehingga diperlukan pendekatan yang lebih bersifat makro. Sebagai contoh, Beck, Dermiguc-Kunt dan Levine (2007) melakukan penelitian mengenai hubungan antara perkembangan keuangan dan perubahan dalam tingkat kemiskinan absolut serta distribusi pendapatan. Mereka mengunakan regresi antar negara dengan data dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2005. Mereka menemukan bahwa sistem keuangan yang mendalam tidak hanya mempercepat pertumbuhan nasional melainkan juga mempercepat peningkatan bagian pendapatan dari kelompok termiskin. Mereka juga menemukan hubungan negatif antara pengembangan finansial dan tingkat pertumbuhan dari koefisien Gini yang berarti bahwa pembiayaan mengurangi ketimpangan pendapatan. Walaupun penelitian tersebut dapat menangkap efek secara makro, penelitian tersebut masih memiliki kendala dalam hal yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu masalah identifikasi. Namun demikian, hasil penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian yang menggunakan model general equilibrium yang menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang, pengembangan finansial berhubungan dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.Pengembangan finansial mendorong tingkat pertumbuhan dan meningkatkan distribusi pendapatan, dengan demikian seharusnya pengembangan finansial juga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian Beck, Dermiguc-Kunt, dan Levine (2007) menemukan bahwa pembiayaan berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Negara-negara dengan tingkat pengembangan finansial yang lebih tinggi mengalami penurunan yang lebih cepat dalam angka populasi penduduk yang memiliki pendapatan di bawah satu dolar per hari selama tahun 1980-an dan 1990-an. Honohan (2004) juga menemukan bahwa bahkan pada tingkat pendapatan rata-rata yang sama, ekonomi dengan sistem keuangan yang lebih dalam memiliki lebih sedikit penduduk miskin.Selain penelitian-penelitian di atas, Beck, Levine, dan Levkov (2007) juga melakukan penelitian mengenai dampak perubahan kebijakan dalam sistem keuangan terhadap ketimpangan pendapatan. Mereka meneliti perubahan regulasi bank US dan menemukan bahwa terjadi penurunan koefisien Gini yang kecil namun secara statistik signifikan jika dibandingkan dengan negara bagian lain serta sebelum adanya regulasi tersebut. Mereka juga menemukan bahwa penyebab utama penurunan koefisien Gini tersebut bukan disebabkan oleh meningkatnya kewirausahaan melainkan oleh efek tidak langsung dari kenaikan permintaan tenaga kerja dan upah yang lebih tinggi. Burgess dan Pande (2005) juga telah melakukan penelitian serupa mengenai kebijakan penambahan cabang bank yang dilakukan oleh Pemerintah India. Mereka menemukan bahwa ekspansi bank-bank tersebut mengurangi 60% kemiskinan di pedesaan, kebanyakan melalui peningkatan aktivitas non-pertanian khususnya peningkatan dalam aktivitas manufaktur yang dilakukan secara informal. Namun demikian, kebijakan tersebut juga mengakibatkan kerugian besar yang ditimbulkan oleh bank dengan adanya tingkat bunga yang disubsidi dan kerugian terkait pinjaman yang tinggi yang berdampak pada biaya jangka panjang yang signifikan.Walaupun sebagian besar bukti menunjukkan bahwa pengembangan finansial mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, kita masih belum dapat melihat dengan jelas bagaimana proses terjadinya dampak tersebut. Sebagai contoh seberapa pentingkah penyediaan pinjaman secara langsung bagi warga miskin? Apakah lebih penting untuk meningkatkan fungsi sistem keuangan sehingga dapat memperluas akses terhadap perusahaan dan rumah tangga yang sudah ada atau lebih penting untuk memperluas akses bagi mereka yang belum tersentuh oleh sistem keuangan tersebut? Pada sebagian besar negara, peningkatan efisiensi memerlukan akses yang lebih luas melebihi kebutuhan yang ada saat ini. Penelitian empiris lainnya dengan menggunakan data mikro dan metodologi yang berbeda diperlukan untuk memahami mekanisme pengaruh pembiayaan terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan.Bukti-bukti empiris yang diuraikan di atas menyatakan bahwa negara-negara dengan pengembangan sistem keuangan yang lebih baik, tumbuh lebih cepat dan pertumbuhan ini secara tidak proporsional menguntungkan kalangan miskin. Oleh karena itu, penetapan pengembangan finansial sebagai prioritas oleh para pengambil kebijakan, merupakan keputusan yang logis. Akan tetapi, pengembangan finansial berbeda-beda di berbagai negara. Apakah yang menyebabkan sebagian negara mengembangkan sistem keuangan yang mendorong pertumbuhan sementara sebagian negara lain tidak dapat melakukannya? Jika pembiayaan penting bagi pengembangan ekonomi, apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memastikan adanya sistem keuangan yang berfungsi dengan baik? Bagian selanjutnya akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

III. Pilihan Kebijakan Keuangan: Peran Pemerintah dalam Membuat Keuangan BekerjaPemerintah memiliki peran yang penting dalam mendorong sistem keuangan yang berfungsi secara baik. Berikut ini diuraikan beberapa kebijakan pemerintah serta pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut.III.a Lingkungan Makroekonomi dan PolitikWalaupun faktor-faktor historis menguntungkan bagi pengembangan finansial, goncangan politik dapat berdampak pada ketidakstabilan makroekonomi dan penurunan pada kondisi bisnis. Perang dan perselisihan yang terjadi di masyarakat menghancurkan infrasturktur dan modal serta menimbulkan perampasan yang berujung pada kudeta militer. Pada kondisi seperti itu, korupsi dan kriminalitas tumbuh subur, menyebabkan meningkatnya biaya dalam menjalankan bisnis dan menciptakan ketidakpastian akan hak milik. Penelitian Detragiache, Gupta, dan Tressel (2005) menunjukkan bahwa pada negara-negara dengan tingkat pendapatan yang rendah, ketidakstabilan politik dan korupsi memiliki dampak yang merugikan bagi pengembangan finansial. Sedangkan penelitian Ayyagari, Demirguc-Kunt, dan Maksimovic (2005) menemukan bahwa ketidakstabilan politik merupakan kendala yang signifikan bagi pertumbuhan perusahaan, khususnya di Afrika dan negara-negara transisi. Lebih lanjut, Beck, Demirguc-Kunt, dan Maksimovic (2005) menunjukkan bahwa efek negatif dari korupsi terhadap pertumbuhan perusahaan lebih dirasakan pada perusahaan kecil.Pada sistem politik yang stabil, sistem keuangan yang berfungsi dengan baik juga memerlukan kedisiplinan fiskal dan kebijakan makroekonomi yang stabil sebagai bagian dari pemerintahan. Kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi perpajakan terkait perantara keuangan dan penyediaan layanan keuangan (Bencivenga dan Smith, 1992; Roubini dan Sala-i-Martin, 1995). Persyaratan pembiayaan dari pemerintah yang terlalu banyak dengan meningkatkan tingkat pengembalian/imbalan yang disyaratkan pada saham-saham pemerintah serta menyerap simpanan yang dikelola oleh sistem keuangan, seringkali membuat investor swasta menarik investasinya keluar dari negara tersebut. Bank tidak menanggung kerugian dengan adanya persyaratan tingkat pengembalian yang tinggi tersebut namun kemampuan untuk mengalokasikan sumberdaya menjadi sangat dibatasi. Studi empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat inflasi yang lebih rendah mengalami perkembangan perbankan dan pasar saham yang lebih tinggi (Boyd, Levine dan Smith, 2001) sedangkan tingkat inflasi dan tingkat bunga riil yang tinggi memiliki dampak terhadap kemungkinan krisis perbankan yang bersifat sistemik (Demirguc-Kunt dan Detragiache, 1998 dan2005).III.b Infrastuktur Informasi dan HukumAgar berfungsi dengan baik, sistem keuangan memerlukan adanya hukum dan infrastuktur informasi yang memadai. Kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendanaan eksternal dalam sistem keuangan formal cukup terbatas jika hak-hak investor luar tidak dilindungi. Investor luar enggan menginvestasikan dananya jika mereka tidak dapat memaksimalkan tata kelola perusahaan dan melindungi investasi mereka dari pemegang saham mayoritas/pemilik atau manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak milik dan penegakan kontrak yang efektif merupakan elemen yang penting dalam pengembangan sistem keuangan.Beberapa bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pada negara-negara dengan penegakan hukum yang kuat, perusahaan dapat mengakses pendanaan eksternal (La Porta et al., 1997; Demirguc-Kunt dan Maksimovic, 1998; Beck, Demirguc-Kunt dan Maksimovic, 2005) dan perlindungan yang lebih baik terhadap kreditur meningkatkan pinjaman ke sektor swasta (Djankov, McLiesh dan Shleifer, 2007). Sistem hukum yang lebih efektif memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih fleksibel sehingga meningkatkan akses perusahaan terhadap pendanaan (Djankov et al., 2007; Beck, Demirguc-Kunt dan Levine, 2005). Di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih efektif, sistem keuangannya lebih efisien dan memiliki tingkat bunga yang lebih rendah (Demirguc-Kunt, Laeven dan Levine, 2004).Ketersediaan informasi yang berkualitas dan tepat waktu juga penting karena hal tersebut membantu mengurangi asimetri informasi antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pemerintah dapat memainkan peran yang penting dalam proses penyediaan informasi ini. Pengembangan register kredit publik dapat menurunkan masuknya pihak swasta, namun di sisi lain, hal tersebut justru mendorong masuknya sektor swasta untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif. Pemerintah juga berperan dalam menciptakan dan mendukung adanya sistem hukum yang diperlukan untuk mengatasi konflik yang timbul, pelaksanaan kontrak, serta penguatan infrastruktur akuntansi guna memungkinkan adanya pengembangan finansial.Penelitian empiris menunjukkan bahwa volume kredit bank, lebih tinggi secara signifikan pada negara-negara dimana berbagi informasi lebih sering dilakukan (Jappelli dan Pagano, 2002; dan Djankov, McLeish dan Shleifer, 2007). Perusahaan-perusahaan juga melaporkan bahwa hambatan pendanaan lebih rendah dengan adanya informasi kredit yang lebih baik (Love and Mylenko, 2003). Detragiache, Gupta dan Tressel (2005) menemukan bahwa akses terhadap informasi yang lebih baik dan pelaksanaan kontrak yang lebih cepat berpengaruh terhadap terciptanya sistem keuangan yang lebih dalam. Dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi, pada negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah, faktor informasi lebih berperan daripada penegakan hukum (Djankov et al., 2007).

III.c Pengaturan dan PengawasanSelama ada bank, pemerintah juga ada untuk mengatur mereka. Sebagian besar ekonom sepakat bahwa ada peran pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan sistem keuangan, tingkat keterlibatan ini menjadi masalah yang aktif diperdebatkan (Barth, Caprio dan Levine, 2006). Salah satu pandangan ekstrim adalah laissez-faire atau pendekatan tangan tak terlihat, di mana tidak ada peran pemerintah dalam sistem keuangan, dan pasar diharapkan dapat memantau dan mendisiplinkan lembaga keuangan. Pendekatan ini telah dikritik karena mengabaikan kegagalan pasar sebagai depositor, terutama depositor kecil, seringkali merasa terlalu mahal untuk melakukan monitor yang efektif.Hal yang ekstrem lainnya adalah pendekatan intervensionis, di mana peraturan pemerintah dipandang sebagai solusi untuk mengatasi kegagalan pasar (Stigler, 1971). Menurut pandangan ini, pengawas yang kuat diharapkan dapat memastikan stabilitas sistem keuangan dan membimbing bank dalam membuat keputusan bisnis mereka melalui pengaturan dan pengawasan. Para pejabat umumnya memiliki pengetahuan yang terbatas dan keahlian dalam membuat keputusan bisnis dan terkait dengan politik dan peraturan, pendekatan ini mungkin tidak efektif (Becker dan Stigler, 1974;. Haber et al 2003).Diantara dua ekstrim terletak pandangan pemberdayaan swasta terkait regulasi keuangan. Pandangan ini sekaligus mengakui pentingnya potensi kegagalan pasar yang memotivasi intervensi pemerintah, dan kegagalan politik / peraturan, yang menyatakan bahwa lembaga pengawas tidak perlu memiliki insentif untuk mengurangi kegagalan pasar. Fokusnya adalah pada pasar, di mana ada peran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan insentif dari pihak swasta untuk mengatasi informasi dan biaya transaksi, sehingga investor swasta dapat mengerahkan tata kelola yang efektif atas bank. Akibatnya, pandangan pemberdayaan swasta berusaha untuk menyediakan pengawas dengan tanggung jawab dan wewenang untuk mendorong bank untuk mengungkapkan informasi yang akurat kepada publik, sehingga agen-agen swasta dapat lebih efektif memantau bank (Barth, Caprio dan Levine, 2006).Bukti empiris sangat mendukung pandangan pemberdayaan swasta. Meskipun ada sedikit bukti bahwa memberdayakan regulator dapat meningkatkan stabilitas perbankan, ada bukti bahwa peraturan dan praktik pengawasan yang memaksa pengungkapan informasi yang akurat dan mempromosikan pemantauan sektor swasta dapat meningkatkan tingkat keseluruhan dari sektor perbankan dan pengembangan pasar saham (Barth, Caprio dan Levine, 2006).Beck, Demirguc-Kunt dan Levine (2006) menunjukkan bahwa praktik pengawasan bank yang memaksa keakuratan keterbukaan informasi mengurangi kendala pendanaan eksternal perusahaan, sementara negara-negara yang memberdayakan pengawas resmi membuat kendala pembiayaan eksternal yang lebih parah dengan meningkatkan tingkat korupsi dalam pinjaman bank. Konsisten dengan temuan ini, Demirguc-Kunt, Detragiache dan Tressel (2008) melakukan penyelidikan sesuai dengan Peraturan dan pengawasan Basel Core Principles dan menunjukkan bahwa aturan pengungkapan informasi hanya memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Akhirnya, Detragiache, Gupta dan Tressel (2005) menemukan dampak yang sedikit signifikan dari praktek pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan keuangan negara-negara berpenghasilan rendah. Dimana ada signifikansi, kekuasaan pengawasan yang lebih besar terlihat negatif terkait dengan krisis keuangan.Terkait dengan perdebatan tentang pendekatan yang berbeda untuk pengaturan dan pengawasan, adalah debat yang penting tentang apakah regulasi dan keselamatan yang dirancang untuk negara-negara maju dapat berhasil dipindahkan ke negara-negara berkembang. Untuk negara-negara berkembang, hasil ini memiliki implikasi penting untuk aspek-aspek dari perjanjian Basel II (yang dirancang untuk dan oleh regulator di negara maju) untuk mengadopsi dan atas periode waktu apa. Secara khusus, aturan dan prosedur untuk menentukan kecukupan modal bank dan tata kelola kondisi sama sekali tidak ada di sebagian besar negara berpenghasilan rendah. Caprio, Demirguc-Kunt dan Kane (2008) membahas bagaimana krisis keuangan baru-baru ini mengalami kelemahan yang mendasar dalam pendekatan Basel dan berpendapat bahwa reformasi pengaturan dan pengawasan harus meningkatkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan dan industri.Demikian pula, penelitian telah mempertanyakan masalah pengamanan, khususnya penerapan penjaminan simpanan di negara-negara dengan menyoroti potensi biaya skema eksplisit-disiplin pasar yang lebih rendah, kerapuhan keuangan yang lebih tinggi, dan pengembangan keuangan yang lebih rendah - di negara-negara di mana lembaga-lembaga pendukung yang tidak cukup kuat untuk menjaga biaya ini di bawah kontrol (Demirguc-Kunt dan Kane, 2002; Demirguc-Kunt dan Detragiache, 2002; Demirguc-Kunt dan Huizinga, 2004; Cull, Senbet dan Sorge, 2005). Temuan ini sangat penting bagi negara-negara berpenghasilan rendah dengan lembaga terbelakang. Sebagai contoh, Detragiache, Gupta dan Tressel (2005) juga menemukan bahwa kehadiran sistem penjaminan simpanan eksplisit tidak menyebabkan mobilisasi deposito yang lebih di negara-negara berpenghasilan rendah; sebaliknya hal ini terkait dengan rendahnya tingkat deposito. Demirguc-Kunt, Kane dan Laeven (2008) merangkum bukti lintas negara tentang dampak asuransi deposito dan menilai komplikasi kebijakan yang muncul di negara-negara berkembang dengan meninjau pengalaman individu-negara dengan DI: termasuk isu yang diangkat oleh direktif Penjamin Simpanan Uni Eropa, reformasi perbankan di Rusia, dan upaya kebijakan untuk melindungi depositor di Cina.

III.d adanya persaingan dan EfisiensiPara pembuat kebijakan di seluruh dunia sering mengungkapkan keprihatinan tentang apakah kebijakan persaingan perbankan negara mereka secara tepat dirancang untuk menghasilkan bank yang berfungsi dengan baik dan stabil. Globalisasi dan konsolidasi mengakibatkan perbankan selanjutnya tertarik dalam masalah ini, yang mengarah ke debat kebijakan publik yang aktif. Kebijakan persaingan di perbankan mungkin melibatkan trade-off yang sulit. Sementara kompetisi yang lebih besar dapat meningkatkan efisiensi bank dengan implikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi, persaingan yang lebih besar juga dapat menggoyahkan bank dengan dampak yang mahal bagi perekonomian.Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional, trade-off yang berlebihan pada kompetisi perbankan. Kompetisi yang lebih besar - seperti hambatan masuk yang rendah, pembatasan peraturan yang lebih sedikit pada aktivitas bank, kebebasan perbankan yang lebih besar, dan pengembangan kelembagaan yang lebih baik secara keseluruhan - baik untuk efisiensi, baik untuk stabilitas, dan baik untuk akses perusahaan terhadap keuangan (lihat Berger et al. 2004). Memang, peraturan yang mengganggu kompetisi membuat bank kurang efisien, lebih rapuh, dan mengurangi akses perusahaan terhadap keuangan. Dengan demikian, tampaknya menjadi ide yang baik bagi pemerintah untuk mendorong persaingan di bidang perbankan dengan mengurangi hambatan yang tidak perlu masuk dan aktivitas pembatasan. Demikian pula, memperbaiki lingkungan kelembagaan dan memungkinkan kebebasan yang lebih besar di bidang perbankan dan perekonomian pada umumnya akan menyebabkan hasil yang diinginkan.

III.e Kepemilikan Pemerintah atas Lembaga KeuanganKepemilikan adalah dimensi penting lainnya dari persaingan di perbankan. Para pembuat kebijakan di banyak negara merasa perlu untuk mempertahankan kepemilikan publik dari bank. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah atas bank mana pun, terutama di negara-negara berkembang, menyebabkan tingkat yang lebih rendah dari perkembangan keuangan, pinjaman lebih terkonsentrasi dan pertumbuhan ekonomi lebih rendah, dan kerapuhan sistemik yang lebih besar (La Porta et al., 2002). Alokasi kredit yang tidak efisien oleh bank-bank BUMN untuk politik dan proyek komersial unviable sering membutuhkan biaya rekapitalisasi yang mahal (Cole, 2005; Dinc, 2005). Bahkan di bidang akses ke layanan keuangan, bukti terbaru menunjukkan bahwa nasabah bank menghadapi hambatan yang lebih tinggi untuk layanan kredit dalam sistem perbankan yang didominasi milik pemerintah (Beck, Demirguc- Kunt, Martinez Peria 2007). Baru-baru ini beberapa lembaga keuangan pemerintah sudah pindah dari kredit, dan berkembang menjadi penyedia jasa keuangan yang lebih kompleks, masuk ke dalam kemitraan publik-swasta untuk mengatasi kegagalan koordinasi dan disinsentif penggerak pertama (De la Torre, Gozzi dan Schmukler, 2008) . Namun, akhirnya, tanpa kehadiran lembaga negara inisiatif ini bisa saja dilakukan oleh sektor swasta, tetapi negara memiliki peran yang berguna dalam memulai inisiatif ini. Secara keseluruhan, bukti empiris menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan keuangan adalah area di mana sektor publik cenderung tidak memiliki keunggulan komparatif; kepemilikan tersebut melemahkan sistem keuangan dan perekonomian.Namun demikian, privatisasi juga membawa risiko dan kebutuhan desain yang cermat. Studi proses privatisasi menyarankan strategi pilihan yang bergerak perlahan, sambil mempersiapkan bank-bank pemerintah untuk dijual dan mengatasi kelemahan dalam lingkungan insentif secara keseluruhan. Rata-rata, privatisasi perbankan cenderung untuk meningkatkan kinerja melalui kepemilikan negara yang berlanjut, ada keuntungan untuk privatisasi penuh daripada privatisasi parsial, dan dalam lingkungan kelembagaan yang lemah ke investor strategis dan mengundang minat asing untuk berpartisipasi dalam proses meningkatkan keuntungan (lihat Clarke, menyisihkan, Shirley, 2005, untuk gambaran). Privatisasi, bagaimanapun, bukan obat mujarab, dan privatisasi bank tanpa mengatasi kelemahan dalam lingkungan insentif yang mendasari dan struktur pasar tidak akan menyebabkan sistem keuangan yang lebih dalam dan lebih efisien.

III.f Liberalisasi KeuanganDibandingkan dengan skala keuangan global, sistem keuangan di negara-negara berkembang individu seringkali sangat kecil. Sistem keuangan kecil kurang tampil karena mereka menanggung risiko, tidak dapat memanfaatkan skala ekonomi dan lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Secara teoritis, negara-negara ini jatuh dari skala efisien minimum dan memiliki banyak keuntungan dengan liberalisasi dan sumber beberapa layanan keuangan mereka dari luar negeri.Ada banyak literatur terkait isu-isu keuangan makroekonomi dan internasional yang berada di luar cakupan makalah ini. Dalam bagian ini saya membatasi diskusi saya menjadi review yang singkat tentang dampak liberalisasi keuangan pada pengembangan keuangan dan pentingnya liberalisasi bertahap dan reformasi kelembagaan; dan dampak masuknya pihak asing dalam pengembangan keuangan.Liberalisasi keuangan, pengembangan keuangan dan tahapan reformasi. Banyak negara telah meliberalisasi sistem keuangan mereka pada 1980-an dan 1990-an dengan hasil yang beragam. Liberalisasi, termasuk deregulasi suku bunga dan kebijakan masuk, sering menyebabkan perkembangan keuangan yang signifikan, terutama di negara-negara di mana ada tekanan yang signifikan, namun antusiasme di mana liberalisasi keuangan diadopsi di beberapa negara karena tidak adanya atau lambatnya pelaksanaan dari pembangunan kelembagaan juga meninggalkan banyak sistem keuangan yang rentan terhadap krisis sistemik (Demirguc-Kunt dan Detragiache, 1999). Tahapan yang kurang dari liberalisasi keuangan dalam kontrak yang kurang dipersiapkan dengan baik dan lingkungan pengawasan berkontribusi terhadap ketidaksolvabilitasan Bank sebagai bank yang dilindungi secara implisit dan eksplisit oleh jaminan pemerintah untuk mengambil keuntungan dari peluang baru untuk meningkatkan risiko, tanpa keterampilan pinjaman yang diperlukan. Krisis perbankan di Argentina, Chile, Meksiko dan Turki pada 1980-an dan 1990-an telah dikaitkan dengan faktor-faktor ini (Demirguc-Kunt dan Detragiache, 2005).Di sisi lain, banyak negara Sub-Sahara Afrika yang juga telah meliberalisasi suku bunga dan alokasi kredit dan privatisasi lembaga mereka dengan memungkinkan masuknya bank asing terkemuka yang tidak menderita ketidakstabilan tapi dari intermediasi yang lebih rendah dan dalam beberapa kasus akses yang lebih rendah terhadap layanan keuangan. Beberapa hal ini disebabkan karena tidak adanya kerangka kontrak dan informasi yang efektif (Honohan dan Beck, 2007). Hal ini juga mengakibatkan klaim atas liberalisasi yang gagal di negara-negara tersebut dan menyerukan intervensi pemerintah yang lebih besar di sektor keuangan. Kedua pengalaman ini dengan liberalisasi keuangan menggarisbawahi pentingnya liberalisasi bertahap dan perbaikan kelembagaan.Dampak masuknya asing. Dengan liberalisasi keuangan, negara-negara berkembang semakin banyak memungkinkan masuknya lembaga keuangan asing. Sementara pemerintah khawatir tentang apakah bank asing yang mengambil kepemilikan saham besar dalam sistem perbankan dapat merusak kinerja keuangan dan ekonomi, sebagian besar penelitian empiris di daerah ini, terutama mengambil pengalaman negara-negara Amerika Latin dan Eropa Timur, menunjukkan bahwa memfasilitasi lembaga asing terkemuka untuk pasar lokal harus dilakukan. Kedatangan atau ekspansi bank-bank asing juga dapat mengganggu berdasarkan pengalaman India menunjukkan bukti cream-skimming oleh bank asing (Gormley, 2004). Bahkan ada, dalam tahun-tahun masuk berikutnya, bank asing sudah mulai memperluas basis pelanggan mereka. Secara keseluruhan, bukti menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu bank asing masuk membawa persaingan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas infrastruktur keuangan dan memperluas akses (Claessens, Demirguc-Kunt dan Huizinga, 2001; Clarke, Cull dan Martinez Peria 2001).Namun, berdasarkan pengalaman Afrika dibahas di atas menggambarkan, masuknya bank asing tidak dapat menjamin perkembangan keuangan yang cepat tanpa adanya kontrak dan kelemahan informasi. Kelemahan tersebut dapat mencegah negara-negara berpenghasilan rendah dari menuai keuntungan penuh dari membuka pasar mereka untuk penyedia jasa keuangan asing, dan berpotensi dapat menjelaskan temuan bahwa penetrasi bank asing lebih besar dikaitkan dengan rendahnya tingkat perkembangan keuangan (Detragiache, Tressel, Gupta, 2006). Sebagai contoh, sementara di beberapa negara seperti Pakistan, bank asing telah terbukti untuk meminjamkan lebih sedikit peminjam karena mereka bergantung pada informasi (Mian, 2006), bukti dari Eropa Timur telah menunjukkan bahwa bank asing akhirnya meningkatkan pinjaman usaha kecil (De Haas dan Naaborg, 2005). Secara keseluruhan, mengatasi kelemahan institusional memungkinkan bank-bank asing untuk bertindak sebagai katalis penting untuk jenis pembangunan keuangan yang mendorong pertumbuhan.III.g. Memfasilitasi AksesBeberapa tahun terakhir, akses kepada jasa keuangan telah mendapat perhatian dan penekanan yang lebih besar serta menjadi fokus dari agenda pembangunan secara keseluruhan. Beberapa alasannya adalah:(1) Teori pembangunan modern melihat bahwa kurangnya akses atas pembiayaan (finance) memicu terciptanya ketimpangan pendapatan yang persisten, serta pertumbuhan yang lebih lambat.(2) Usaha Kecil dan Rumah Tangga Miskin, berdasarkan pengamatan, menghadapi hambatan yang lebih besar dalam kemampuannya untuk mengakses pembiayaan di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang.Akses yang luas kepada jasa keuangan menyiratkan tidak adanya hambatan yang bersifat harga dan non-harga. Termasuk di dalam dimensi akses tersebut adalah ketersediaan biaya, dan jangkauan serta kualitas layanan yang ditawarkan. Beberapa Penelitian menggunakan data survey perusahaan menunjukkan hasil sebagai berikut:(1) Hambatan pembiayaan merupakan hambatan yang paling berpengaruh di antara hambatanhambatan pertumbuhan yang lain (Ayyagari, Demirguc-Kunt and Maksimovic, 2005).(2) Hambatan pembiayaan juga terbukti merupakan penghambat utama pertumbuhan perusahaan kecil (Beck, Demirguc-Kunt and Maksimovic, 2005)(3) Pada tingkat rumah tangga, kurangnya akses atas kredit terlihat menjadi bentuk pengabadian kemiskinan karena rumah tangga miskin mengurangi pendidikan anak-anak mereka (Jacoby and Skoufias, 1997)(4) Tingkat pekerja anak lebih tinggi di negara-negara dengan sistem keuangan yang belium berkembang. (Deheika and Gatti, 2003)Pemahaman yang lebih baik tentang apa yang menjadi hambatan utama dan akses untuk jenis jasa keuangan apa yang memiliki dampak lebih besar pada pengurangan kemiskinan dan mampu mendorong pertumbuhan, diperlukan ketersediaan data yang lebih baik dan analisis pada area ini. Terdapat berbagai alasan mengapa masyarakat miskin tidak memiliki akses pembiayaan, seperti pinjaman, tabungan, dan jasa asuransi, beberapa di antaranya adalah:(1) Jarak sosial maupun fisik dari sistem keuangan formal, masyarakat miskin mungkin tidak memiliki siapa pun dalam jaringan sosial mereka yang mengetahui berbagai layanan yang tersedia bagi mereka. Lembaga keuangan juga cenderung berada pada lingkungan yang lebih kaya.(2) Kurangnya pendidikan dapat membuat sulit bagi masyarakat miskin untuk mengatasi masalah pengisian aplikasi pinjaman, cenderung kecilnya jumlah transaksi mereka membuat petugas pinjaman berpikir tidak sebanding dengan upaya mereka. Akses ke layanan kredit setidaknya memiliki dua masalah penting:Pertama, masyarakat miskin tidak memiliki agunan dan tidak dapat meminjam terhadap pendapatan masa depan mereka karena mereka cenderung tidak memiliki pekerjaan tetap atau aliran pendapatan yang jelas. Kedua, berurusan dengan transaksi kecil adalah mahal untuk lembaga keuangan. Lembaga Microfinance, yang khusus melayani masyarakat miskin, mencoba mengatasi masalah ini dengan cara yang inovatif. Petugas pinjaman berasal dari status sosial yang sama seperti peminjam dan mendatangi masyarakat miskin, bukannya menunggu. Skema Pinjaman Kelompok tidak hanya melibatkan insentif pembayaran dan monitoring melalui hubungan antar rekan (peer), Namun juga merupakan cara membangun jaringan dukungan dan sebagai upaya mendidik peminjam. Microfinance memungkinkan masyarakat miskin untuk memiliki akses lebih langsung,Namun perkembangan microfinance di berbagai negara tidaklah seragam. Tingkat penetrasi yang signifikan hanya dalam beberapa negara seperti Bangladesh, Indonesia, dan Thailand (Honohan, 2004). Secara keseluruhan, sektor microfinance sangat bergantung pada hibah dan subsidi. Skeptis mempertanyakan apakah microfinance adalah cara terbaik untuk memberikan subsidi tersebut dan menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan yang utama meruapakan cara yang lebih menjanjikan untuk menjangkau masyarakat miskin dan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Terdapat pula alasan ekonomi politik yang baik mengapa kita tidak harus fokus pada masyarakat miskin dan bertanya bagaimana kita bisa membuat microfinance lebih layak, melainkan bertanya bagaimana kita bisa membuat jasa keuangan dapat dibuat agar tersedia untuk semua kalangan (Rajan, 2006). Beberapa alasan yang patut diperhatikan, yaitu: (1) Masyarakat miskin tidak memiliki kekuatan politik untuk menuntut layanan yang lebih baik(2) Subsidi dapat merusak budaya kredit. Dengan mendefinisikan masalah lebih luas dimana kelas menengah yang sering juga kekurangan akses, akan membuatnya lebih mungkin bahwa promosi mengenai penilaian keuangan akan menjadi prioritas. Banyak kebijakan yang direkomendasikan di atas untuk meningkatkan pengembangan keseluruhan sektor keuangan juga akan membantu meningkatkan akses. Namun, tumpang tindih yang tidak sempurna, dan prioritas eksplisit akses juga penting. Misalnya, peraturan tertentu yang ditujukan untuk stabilitas keuangan atau memerangi terorisme dapat membatasi akses perusahaan kecil dan rumah tangga miskin. Atau berfokus pada pengembangan pusat-pusat keuangan off-shore untuk mengekspor jasa keuangan grosir dapat menyebabkan mengabaikan infrastruktur keuangan on-shore yang diperlukan untuk akses perusahaan kecil dan individu. Juga, penting untuk menetapkan tujuan yang realistis; tidak semua peminjam potensial kredit, dan banyak krisis perbankan yang diendapkan oleh kebijakan kredit yang terlalu santai, termasuk krisis terbaru dari sekuritisasi terstruktur.Pertama dan terpenting, pemerintah dapat membuat akses yang lebih dengan membuat dan mendorong perbaikan infrastruktur. Namun, memprioritaskan upaya reformasi yang berbeda adalah penting dan penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah meningkatkan infrastruktur informasi tampaknya menghasilkan manfaat akses yang lebih cepat daripada reformasi hukum (Djankov et al., 2007). Reformasi kelembagaan adalah proses jangka panjang dan tindakan kebijakan tertentu dapat membantu meningkatkan akses cepat. Ada berbagai tindakan tersebut, yaitu:(1) undang-undang khusus untuk mendukung intermediasi nonblank termasuk leasing dan anjak piutang;(2) teknologi berbasis pada internet dan ponsel;(3) pengembangan pendaftar kredit;(4) perlindungan terhadap pencucian uang dan terrorist finance tanpa membahayakan akses rumah tangga dan lain-lain.Sebagai contoh:(1) Tingkat rumah tangga Memberikan setiap individu nomor identifikasi nasional dan menciptakan pendaftar kredit di mana pemberi pinjaman berbagi informasi tentang catatan pembayaran klien mereka akan membantu karena semua peminjam kemudian bisa meminjam menggunakan akses masa depan mereka kredit sebagai jaminan (Rajan, 2006). Pemerintah juga dapat berperan dalam memfasilitasi teknologi inovatif untuk meningkatkan akses.(2) Tingkat perusahaan kecilNafin, bank pembangunan pemerintah, memungkinkan banyak pemasok kecil untuk menggunakan piutang mereka dari pembeli kredit layak besar untuk menerima pembiayaan modal kerja (Klapper, 2006). Jenis pembiayaan perdagangan disebut anjak terbalik dan efektif memungkinkan perusahaan kecil untuk meminjam berdasarkan kelayakan kredit dari pembeli mereka, yang memungkinkan mereka untuk meminjam lebih dengan harga lebih murah.Peraturan Pemerintah yang juga dapat membantu adalah penghapusan interest ceilings, atau hukum riba, akan memungkinkan lembaga-lembaga untuk mengisi harga yang mereka butuhkan untuk menjadi menguntungkan dan meningkatkan akses. Peraturan ini berakhir dengan menyakiti orang yang sangat miskin. Anti-predatory lending or truth-in-lending requirement juga sangat penting karena rumah tangga juga dapat dipaksa over-pinjaman oleh pemberi pinjaman yang tidak bermoral. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa peraturan kompleks lainnya seperti peraturan Basel II yang dimaksudkan untuk membantu bank-bank meminimalkan kegagalan bank tidak sengaja menghukum peminjam kecil dan melukai akses dengan tidak membuat penyisihan penuh untuk potensi portofolio kecil dan pinjaman perusahaan menengah untuk mencapai penyatuan risiko. Peraturan keuangan juga dapat mencegah munculnya lembaga lebih cocok untuk kebutuhan rumah tangga berpenghasilan rendah atau perusahaan yang lebih kecil. Aturan penyewaan kaku, persyaratan kecukupan modal yang tinggi, persyaratan akuntansi yang sangat ketat dapat mengurangi kemampuan lembaga untuk melayani segmen yang lebih miskin dari masyarakat. Seperti banyak rumah tangga yang tertarik dengan layanan tabungan tetapi tidak dalam layanan kredit, mempertimbangkan dan mengatur pemisahan mobilisasi tabungan dari layanan kredit dapat juga membantu (Claessens, 2005).Pemerintah juga dapat memilih untuk merangsang akses lebih langsung. Transfer Account Elektronik AS Treasury (ETA) untuk meningkatkan penggunaan rekening bank, US Komunitas Reinvestasi Act (CRA) untuk meningkatkan akses ke layanan kredit, langkah hukum yang diadopsi oleh Inggris, Perancis, Swedia, dan Irlandia antara lain, adalah contoh tersebut. Namun, ada sedikit konsensus tentang keberhasilan skema tersebut (Claessens, 2005), dan apakah mereka dapat direplikasi di negara-negara berkembang. Pengalaman dengan penyaluran kredit, terutama untuk memperbaiki struktur jatuh tempo utang dan mencapai UKM, yang luas di kedua negara maju dan berkembang. Seperti yang sudah dibahas di atas, intervensi melalui kepemilikan lembaga pemerintah juga belum berhasil, secara keseluruhan. Terakhir, pemerintah dapat meningkatkan akses dengan meningkatkan persaingan di sektor keuangan. Lembaga keuangan yang menyadari bahwa bisnis tradisional mereka berada di bawah kompetisi, mereka kemudian mencari jalur baru dari peluang yang menguntungkan, termasuk pinjaman kepada UKM dan kaum miskin. Mengingat insentif yang tepat, sektor swasta dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi baru - seperti penilaian kredit - untuk mencapai segmen yang belum terlayani. KesimpulanSepanjang ditulisnya paper ini, krisis keuangan yang bermula sebagai keruntuhan bangunan instrumen sekuritas pada summer tahun 2007 di US dan UK, telah begitu cepat menyebar luas dan menjelma menjadi krisis keuangan total. Dalam usahanya untuk menahan krisis agar tidak menyebar, otoritas US dan banyak negara Eropa mengambil langkah-langkah yang benar-benar baru dengan menyediakan likuiditas, memberi penjaminan bagi bank depositor dan kreditor yang masuk dalam blanket guarantees, menyusun program bail-out yang didalamnya termasuk mengambil alih kepemilikan di institusi keuangan, sebagai tambahan untuk membangun program untuk penyediaan langsung kredit bagi isntitusi non keuangan. Kebijakan-kebijakan yang merespon atas krisis ini, telah mengguncang kepercayaan dari negara-negara maju dan berkembang yang secara blue print sektor keuangannya memiliki banyak kemiripan.Demirguc-Kunt dan Seven (2008) membuktikan bahwa nasihat kebijakan sektor keuangan dalam paper ini masih valid dengan mengambil bukti atas ekonomi global dan bukti empirik negara-negara. Sebagian besarnya, kebingungan muncul karena tak dapat mengenali konflik insentif dan trade off inherent dalam respon jangka pendek dan jangka panjang atas krisis sistemik. Kebijakan yang diterapkan untuk mencegah krisis sering diambil terburu-buru untuk membangun ulang kepercayaan dan dengan pertimbangan biaya jangka panjang yang tidak memadai- sebaiknya tidak ditafsirkan sebagai deviasi permanen dari pososo kebijakan yang dibangun dengan baik. Kenyataan bahwa pemerintah bisa saja berhenti menyediakan blanket guarantees atau mengambil alih sektor keuangan dalam usahanya mencegah krisis tidaklah berlawanan dengan fakta bahwa jaminan umum atas jangka panjang sangat mungkin berimbas sebaliknya ataupun bahwa pemerintah telah bertindak gagal sebagai banker.Sebagai kesimpulan, haruskah semua negara mengikuti rekomendasi yang disajikan dalam paper ini? Pesan umumnya tidak akan berbeda, petunjuk dimana sektor keuangan butuh untuk dikembangkan di berbagai negara akan berdasar atas kondisi awal mereka (World bank, 2001 and 2007). Lebih jauh lagi, pembuatan kebijakan yang baik menyedot input dari pelbagai sumber, serta riset hanyalah bagian kecil saja dari input tersebut. Implementasi dari kebijakan memerlukan penggabungan antara hasil analisisi riset dan pengalaman para praktisi, yang karena itu menyifati dan membuat nasihat ini untuk sesuai dengan situasi masing-masing negara. Umumnya, reformasi-reformasi ini seakan paling menantang bagi negara berpendapatan rendah, dimana warisan tekanan keuangan dan kepemilikan negara telah menghambat perkembangan dari sistem keuangan private yang kuat, dimana hukum yang mendasari dan infrastruktur informasi amat lemah dan mencapai skala efisien minimum akan sulit.Dibalik kerapuhannya, sistem keuangan mendukung pembangunan ekonomi. Tantangan kebijakan sektor keuangan adalah untuk menyelaraskan insentif pribadi dengan kepentingan umum tanpa mengenakan pajak atau menyediakan subsidi pengambilan risiko. Tugas ini menjadi semakin kompleks untuk semua negara dalam sistem keuangan yang lebih terintegrasi dan global.