KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATANOLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Dr Hj Alma Lucyati MKes, MSi, MHuk Kes PADA : Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Program Pelatihan Kesehatan 2010 dan Perencanaan Pelatihan Tahun 2011 Batam, 17-19 Maret 2010

VISI VISI PEMERINTAH PROV. JABAR TAHUN 2008-2013 2008DALAM TAHAPAN KEDUA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROV. JABAR ADALAH :

TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA

MISI1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing. 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal 3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah 4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan 5. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

STRATEGI DAN KEBIJAKANMisi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing Tujuan : 1. 2. Mendorong tingkat pendidikan, kesehatan, kompetensi , kerja masyarakat Jabar Menjadikan masyarakat Jabar yang Sehat, berbudi , pekerti luhur serta menguasai iptek.

Strategi dan Kebijakan Bid. Kesehatan : a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak b. Mengembangkan sistem kesehatan c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, melalui : Pendidikan berkelanjutan : Bea siswa untuk pendidikan D1 ke D3 bagi 1000 bidan di desa. Diklat/pelatihan : Teknis Fungsional Diklatpim BPTKM Bandiklat Prov. Jabar

BALAI PELATIHAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT (BPTKM) DINKES PROV JABAR, sebagai UPTD Dinkes Prov. Jabar, berdasarkan : Jabar, Keputusan Gubernur No. 50/2002 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Pada UPTD dilingkungan Dinkes Prov. Jabar TUPOKSI : MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TENAGA KESEHATAN DAN MASYARAKAT.

PP 38 TAHUN 2007 KEPMENKES RI NO 725/MENKES/SK/V/2003 KEPMENKES RI NO 922/MENKES/SK/X/2008 PERDA JABAR NO 10 TAHUN 2009 PERGUB JABAR NO 32 TAHUN 2009

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENPEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DIBIDANG KESPEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA

URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

RINCIAN URUSAN PROVINSISub Bidang3. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sub-sub Bidang1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan

URUSAN BERDASAR PERDA 101. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi.

3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.

Pengelolaan Diklat fungsional dan teknis skala provinsi(Perda Jabar no 10 tahun 2009)

Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional standar nasional dan lokal. Pembinaan diklat teknis dan fungsional. Pengendalian diklat teknis dan fungsional melalui akreditasi pelatihan. Evaluasi diklat tingkat provinsi.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Diklat :1. PP 101/2000 : Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Terakreditasi. 2.Kep. Ka LAN RI 193/2001 Penyelenggaraan diklat fungsional diatur dalam pedoman penyelenggaraan yg ditetapkan oleh instansi jabatan fungsional dan diselenggarakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi

Penyelenggaraan diklat teknis diatur dalam pedoman penyelenggaraan yg ditetapkan oleh instansi pembina jabatan teknis dan diselenggarakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi. 3.Kepmenkes 725/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan ditetapkan bahwa pelatihan di bidang kesehatan diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan.

4. Pergub No. 52/2005 tentang Jejaring Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Balai pelatihan pada dinas di lingkungan prov. Jabar, sesuai dgn tupoksi berwenang melaksanakan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dgn kewenangannya. SKPD selain Bandiklat dan Balai Pelatihan sesuai dgn tupoksinya dapat melaksanakan kegiatan peningkatan aparatur di lingkungan masing-masing melalui kegiatan orientasi, sosialisasi, lokakarya, seminar dan bimbingan teknis. STTPP bagi diklat yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan yg terakreditasi ditandatangani oleh instansi Pembina teknis dan Kepala Balai.

KEGIATAN DIKLAT BIDANG KESEHATAN DILINGKUNGAN DINKES PROV. JABAR: BIDANG/SEKSI/PROGRAM BERSAMA BPTKM MELAKSANAKAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT BIDANG BERSAMA BPTKM MELAKSANAKAN PENYUSUNAN PRIORITAS DIKLAT PELATIHAN DILAKSANAKAN OLEH BPTKM FASILITATOR : WI BPTKM, PEJABAT STRUKTURAL, PROGRAMER KESEHATAN PROV. JABAR SERTIFIKASI DIKLAT OLEH BPTKM

1. 2. 3. 4. 5.

SOTK DINAS KESEHATANPERDA NO 21 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA BARATKepala DinasSekretariat Kelompok Jabatan Fungsional

Subag Perencanaan & Program

Subag Umum & kepeg

Subag Keuangan

Bidang Regulasi dan Kebijakan Kesehatan

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

Bidang Bina Penyehatan Lingkungan & Pengendalian Penyakit

Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan

Seksi Akreditasi Sarana Kesehatan Seksi Akreditasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan

Seksi yankesdas dan khusus Seksi Kesga dan Gizi

Seksi Penyehatan Lingkungan Seksi Pengendalian PenyakitSeksi pengamatan, pencegahan peny dan matra

Seksi Farmasi, kosalkes dan mamin Seksi Promkes dan pemb masy Seksi Teknologi Informasi dan surveilance kes UPTD JAMKESDA

Seksi Legislasi & kebijakan kesehatanUPTD GUDANG fARMASI

Seksi Rumah Sakit

UPTD BKKM

UPTD BPLK

UPTD BPTKM

rkk_dinkesjabar

16

SEKSI-SEKSI PD BIDANG RKK SEKSI LEGISLASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN (LEGISJAKES) SEKSI AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN (DITGUNAKES) SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN (DITSARKES)rkk_dinkesjabar 17

PERGUB JABAR NO 32 TAHUN 2009(TUPOKSI SEKSI AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN DIKLAT)

Melaksanakan fasilitasi pendidikan tenaga kesehatan Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan bagi tenaga kesehatan

KEBIJAKAN DIKLAT JABARALUR PERENCANAAN, PENGANGGARAN,KEGIATAN & PELAKSANATRAINING NEED ASSESMENTUSULAN

REKAP, ANALISA & PEMILAHAN

KEGIATAN

PELAKSANA

DIKLAT TEKNIS BPTKM

PROGRAMDIKLAT FUNGSIONAL PROGRAM

PROGRAM PENYUSUNAN PROGRAM PROGRAMAKREDITASI PELATIHAN DITGUNAKES PEMBINAAN DIKLAT ORPROF

BPTKMEVALUASI DIKLAT

KEBIJAKAN DIKLAT JABARALUR PEMBIAYAANSUMBER BIAYA JENIS PELATIHAN KEGIATAN PELAKSANA

BPTKM DIKLAT TEKNIS

APBN

TOPDOWNDIKLAT FUNGSIONAL PROGRAM

APBD USULAN PROGRAM PHLNPEMBINAAN DIKLAT AKREDITASI PELATIHAN EVALUASI DIKLAT

ORPROF

DITGUNAKES