category archives perikanan
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
1/17
Category Archives: Kelautan danPerikananRevitalisasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan
MEI 28
Posted by hasitoan!"
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan bertujuan untuk pemanfaatan potensi
sumberdaya yang ada secara optimal, tetapi tetap mempertahankan kontinuitas
produksinya. Dengan perkataan lain, pendekatan pemanfaatan sumberdaya perikanan
kelautan dan perikanan dewasa ini harus menerapkan prinsip-prinsip revolusi biru
(sustanaible maritime economy), sehingga diperoleh manfaat optimal dalam jangka
panjang (beneft in the long term).
enurut hemat penulis, beberapa kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk
percepatan pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut !
". Penerapan Property Right
#ebagaimana dijelaskan dalam identi$kasi permasalahan sumberdaya bersifat pulih
di wilayah pesisir dan lautan, bahwa sumberdaya perikanan laut di %ndonesia
bersifat open access, walaupun dalam undang-undang dinyatakan sebagai milik &egara
(state property). 'kibat luasnya wilayah perairan laut %ndonesia, maka pengawasan
pemanfaatan sumberdaya perikanan laut adalah hal yang sulit dilakukan pemerintah,
sehingga sangat memungkinkan terjadinya eskploitasi sumberdaya perikanan secara
berlebihan dan illegal fshingoleh nelayan asing dan pada akhirnya menyebabkan
terjadinya deplesi sumberdaya perikanan.
ntuk mengatasi hal ini, maka salah satu kebijakan ekonomi sumberdaya yang
patut dikembangkan di %ndonesia dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya
perikanan laut adalah penerapanproperty right (hak pemanfaatan).Property
rightmenurut ess ("**+) adalah hak yang menyatakan tentang kepemilikan, hak
istimewa, maupun pembatasan dalam penggunaan sumberdaya alam.Dengan
mengetahui hak dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku manusia dalam
pemanfaatan sumberdaya alam, maka kebijakan pemerintah maupun alokasi pasar
dapat direncanakan. Dengan adanyapropertyrightyang jelas, maka dapat dilakukanpemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara e$sien dan berkelanjutan
(sustainability).
Penerapanproperty rightdalam pemanfaatan sumberdaya perikanan akan
memungkinkan terbentuknya sistem pengelolan sumberdaya perikanan, yakni ! ")
pengelolaan secara komunal (common property), ) pengelolaan oleh &egara (state
property), dan ) pengelolaan oleh swasta (private property).
Pengelolaan sumberdaya perikanan dengan hak pengelolaan pada suatu komunal di
wilayah pesisir, merupakan tipe pengelolaan sumberdaya yang sepenuhnya berada di
tangan masyarakat lokal. Pemberian hak seperti ini akan memungkinkan terkendalinyapemanfaatan sumberdaya perikanan melalui pengaturan jenis dan ukuran ikan yang
boleh ditangkap, alat yang digunakan, dan musim penangkapan. Dengan perkataan
lain, pemberian hak pengelolaan seperti ini akan menciptakan konservasi sumberdaya
perikanan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
. Pembatasan Penangkapan Ikan (Total Allowable Catch)
https://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/revitalisasi-kebijakan-kelautan-dan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/revitalisasi-kebijakan-kelautan-dan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/author/hasitopan64/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/revitalisasi-kebijakan-kelautan-dan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/author/hasitopan64/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/revitalisasi-kebijakan-kelautan-dan-perikanan/ -
7/26/2019 Category Archives Perikanan
2/17
#alah satu kelemahan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di %ndonesia adalah
belum adanya Perencanaan Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management Plant) yang
di dalamnya termasuk anajemen #tok %kan. Dalam hal ini dapat dikembangkan
konsep Total Allowable Catch('/) pada jenis-jenis ikan tertentu. ietenberg ("**0)
menjelaskan, untuk menerapkan '/ pada ikan #almon di 'merika #erikat, digunakan
beberapa metode, yakni ! peningkatan biaya penangkapan (raising the real cost o
fshing), pembebanan pajak kepada pengusaha perikanan (ta!es) dan pembatasan
kuota yang dapat dijual setiap nelayan (individual transerable "uotas).
ntuk masa sekarang ini, konsep ini tampaknya belum sepenuhnya bisa diterapkan
di %ndonesia, walaupun &o. +1 tahun 22* tentang perikanan pada dasarnya telah
mengakomodasi '/ tersebut. &amun alangkah baiknya jika dimulai dari sekarang
untuk mencapai pengelolaan sumberdaya perikanan yang rasional dan optimal di masa
mendatang khususnya pada wilayah perairan yang telah dinyatakan over $shing seperti
perairan #elat alaka dan Pantai tara 3awa.
Dalam penerapan '/ diperlukan data stok perikanan yang akurat. Data dan informasi
ini harus selalu diperbaharui secara periodik agar perubahan stok ikan akibat kegiatan
penangkapan dan pengaruh perubahan lingkungan perairan dapat diketahui oleh
pembuat kebijakan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir. 4leh sebab itu,
pengembangan #istem %nformasi Perikanan adalah landasan utama untuk menyusun
perencanaan '/.
. #. Perubahan Kuantitas Mena!i Kualitas
Dengan menerima kebenaran data-data perikanan sekarang ini bahwa padabeberapa kawasan perairan pesisir di %ndonesia, khususnya perairan laut teritorial (2 5
" mil laut) telah terjadi penangkapan ikan yang berlebihan, maka perlu adanya
perubahan kebijakan dari aspek kuantitas menjadi kualitas. Perubahan ini dimaksudkan
agar dicapai perikanan yang kompetitif di pasar internasional. Dengan perubahan ini,
produk perikanan akan mempunyai nilai tambah dan diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat nelayan dan memberikan efek multiplier terhadap perkem-
bangan sektor hulu dan hilir usaha perikanan.
Pengadaan pabrik es, cold storage dan teknologi pengolahan lainnya diharapkan
dapat berkembang dengan perubahan kebijakan ini. /ontohnya, hailand sangat
inovatif dalam peningkatan nilai tambah melalui teknologi pengelolaan ikan tuna,
seperti produk $ashimi, %oin, Fish Cake, $urimi, Canning, Fish &il, $alted Fish, Fish Meal,
Fish 'all, Tuna $ausage, Tuna (am dan Fish Crackers . #elama produk perikanan tidak
kompetitif di pasar domestik dan internasional, maka kontribusi sektor perikanan
terhadap penerimaan negara akan sulit signi$kan. Dengan hanya mengadalkan
peningkatan produksi dengan jenis-jenis ikan yang dominan untuk kebutuhan domestik,
maka pendapatan nelayan tidak dapat diharapkan akan mengalami peningkatan secara
signi$kan, terlebih-lebih adanya gejala penurunan hasil tangkapan di perairan pesisir di
berbagai kawasan di %ndonesia (/P6 semakin kecil), maka kehidupan nelayan akan
sulit terangkat dari kondisi kemiskinan.
+. Peningkatan "istem Pengawasan
#istem pengawasan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan di %ndonesia
secara nyata masih lemah. 7egiatan illegal fshing(pencurian ikan dan perikanan
destruktif) tidak mungkin dapat diatasi tanpa adanya pengendalian terpadu oleh
berbagai pemangku kepentingan. 7arena luasnya perairan %ndonesia, maka 77P harus
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
3/17
melibatkan berbagai sektor terkait termasuk masyarakat desa pantai untuk melakukan
pemantauan (monitoring), pengawasan (controlling) dan pengendalian (survailance)
praktekillegal fshingini.
Di atas kertas, praktek /# terpadu ini dengan #4P-nya mudah dibuat, namun
implementasinya di lapangan tidak mudah dilakukan karena membutuhkan sarana dan
prasarana /# yang memadai, dan biaya operasional yang cukup besar. 4leh sebab itu,
pemerintah pusat harus mensupport pemerintah daerah untuk melakukan /# ini
karena keterbatasan 'P8D. Dengan perkataan lain, bila /# terpadu ini ingin
dilaksanakan secara efektif, maka sarana dan prasarana pengawasan ini harus
dilengkapi pemerintah, agar kerugian negara dari illegal fshingini dapat ditekan
seminimal mungkin.
7enyataan anggaran pemerintah masih terbatas dan luasnya perairan laut %ndonesia,
maka perlu dikembangkan siste# enga$asan berbasis #asyarakat(Community
'ased Controlling). /ukup besar jumlah desa pantai di %ndonesia, seyogianya
pemerintah dapat membuat suatu kebijakan, sehingga setiap desa pantai memilikikelembagaan pengawasan berbasis masyarakat. Dalam revitalisasi peran Pokmaswas
desa pantai, maka 77P harus bekerjasama dengan 7emendagri dalam rangka
penguatan kelembagaan tersebut di struktur pemerintahan desa pantai. #emoga
terwujud, dan %ndonesia menjadi negeri bahari yang maju.
(Penulis a!alah #uru $esar Ilmu Perikanan !an Kelautan %ni&ersitas 'K$P
ommensen Me!an).
Ditulis dalam 7elautan dan Perikanan
eninggalkan komentar
%trategi Pengendalian Illegal &ishing
MEI 28
Posted by hasitoan!"
Presiden 3oko 9idodo menginginkan ada tindakan tegas dan memberikan efek jera bagi
kapal asing yang mencuri ikan di wilayah %ndonesia, termasuk meneng-gelamkan kapal
itu bila diperlukan. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa masalah pencurian
ikan di perairan %ndonesia sudah sangat serius, dan memerlukan tindakan pengendalian
yang konprehensif
araknya praktek penangkapan ikan secara illegal di perairan laut %ndonesia
disinyalir banyak terkait dengan sistem peri:inan kapal penangkap dan usaha perikanan
yang diselewengkan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan ditengah lemahnya
sistem pengawasan. enteri 7elautan dan Perikanan #usi Pudjiastuti menyatakan akan
melakukan moratorium pemberian i:in kapal penangkap ikan khususnya lebih dari 2
; yang bertujuan untuk pembenahan sistem peri:inan kapal penangkap ikan dan
sekaligus upaya peningkatan penerimaan negara bukan pajak (P&8P).
Praktek illegal fshingyang marak terjadi di perairan laut %ndonesia terdiri dari jenis,
yakni ! ") praktek pencurian ikan oleh nelayan asing, dan ) praktek penangkapan ikanyang bersifat destruktif oleh nelayan lokal. 7asus pencurian ikan merupakan kisah lama
yang tidak pernah tuntas di %ndonesia dan bahkan sudah menimbulkan kerugian negara
mencapai triliunan rupiah per tahunnya. 8erdasarkan estimasi dari
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
4/17
ikan ini sekitar p 2 triliun per tahun. #ungguh angka yang fantastis, dan kasus illegal
$shing ini harus menjadi program prioritas bagi 7ementerian 7elautan dan Perikanan
(77P).
8erbagai upaya telah dilakukan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian
#umberdaya 7elautan dan Perikanan (P#D7P), namun belum membuahkan hasil yang
signi$kan. 8eberapa upaya yang telah dilakukan seperti patroli reguler besama &% 'A
dan Polisi 'ir, pemasangan B# ()essel Monitoring $ystem), penataan i:in usaha
perikanan dan lain-lain, tetapi hasilnya belum nyata. 8ahkan DP sudah
mempertanyakan hal ini kepada pemerintah, karena praktek pencurian ikan ini sudah
memasuki perairan teritorial " mil sebagaimana banyak dilaporkan nelayan di
berbagai daerah.
Di sisi lain, kegiatan penangkapan ikan yang bersifat destruktif (destructive fshing)
seperti penggunaan bom ikan dan racun, juga marak terjadi di perairan kita. /ara-rara
penangkapan ikan seperti ini secara nyata telah merusak habitat ikan, seperti
kerusakan habitat terumbu karang yang sudah mengkhawatirkan di %ndonesia. enurutkajian dari /%/ A%P% (22C), terumbu karang yang rusak di %ndonesia telah mencapai
+",C0 =, sedangkan kondisi baik hanya sebesar ,C = dan sangat baik tinggal >,2
=. Dari kondisi tersebut, terumbu karang di kawasan perairan %ndonesia barat memiliki
kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan terumbu karang di kawasan timur
%ndonesia. al ini menggambarkan bahwa kegiatan illegal $shing lebih banyak terjadi di
kawasan perairan %ndonesia bagian barat ketimbang perairan %ndonesia timur. Perlu
diketahui bahwa perairan yang memiliki ekosistem terumbu karang yang sehat, mampu
menghasilkan ikan sebanyak 2 ton?km?tahun.
8erdasarkan fakta di atas, terjadinya deplesi sumberdaya perikanan di beberapa
kawasan perairan %ndonesia diduga terkait dengan praktek illegal $shing ini, bukansemata-mata karena meningkatnya jumlah kapal penangkap ikan oleh nelayan yang
menyebabkan menurunnya /P (catch per unit e*ort). 4leh sebab itu, perlu dicermati
apakah kawasan perairan yang dinyatakan sudah over fshinghanya karena
kebanyakan kapal penangkap ikan, atau karena sumberdaya ikan sudah mengalami
deplesi akibat kegiatan perikan dekstruktif E
Pengendalian Illegal &ishing
Peneraan MC% 'eradu 7egiatan illegal $shing (pencurian ikan dan perikanan destruktif) tidak mungkin
dapat diatasi tanpa adanya pengendalian terpadu oleh berbagai pemangku
kepentingan, yakni ") 7ementerian 7elautan dan Perikanan, ) Dinas Perhubungan Aaut
dan #yahbandar, ) Direktorat igrasi Departemen enaga 7erja, dan +) %nstitusi
Penegak ukum (&% 'A, Polisi 'ir, 8ea /ukai). &amun, karena luasnya perairan
%ndonesia, maka 7ementerian 7elautan dan Perikanan (77P) sudah saatnya melibatkan
masyarakat desa pantai untuk melakukan pemantauan (monitoring), pengawasan
(controlling) dan pengendalian (survailance) praktek illegal fshingdi perairan
%ndonesia.
Di atas kertas, praktek /# terpadu ini dengan #4P-nya mudah dibuat, namun
implementasinya di lapangan tidak mudah dilakukan karena membutuhkan sarana dan
prasarana /# yang memadai, dan biaya operasional yang cukup besar. 4leh sebab itu,
pemerintah pusat harus mensupport pemerintah daerah untuk melakukan /# ini
karena keterbatasan 'P8D. Dengan perkataan lain, bila /# terpadu ingin dilaksanakan
secara efektif, maka sarana dan prasarana pengawasan ini harus dilengkapi
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
5/17
pemerintah, agar kerugian negara dari illegal fshingini dapat ditekan seminimal
mungkin.
7enyataan anggaran pemerintah masih terbatas dan luasnya perairan laut
%ndonesia, maka perlu dikembangkan siste# enga$asan berbasis
#asyarakat(Community 'ased Controlling). /ukup besar jumlah desa pantai di
%ndonesia, seyogianya pemerintah dapat membuat suatu kebijakan, sehingga setiap
desa pantai memiliki kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat. ntuk langkah
awal, 77P melalui program pengelolaan dan rehabi-litasi terumbu karang (/oremap)
telah membentuk lembaga pengawasas tingkat desa dan jumlahnya relatif sedikit.
isalnya untuk wilayah pesisir Propinsi #umatera tara, baru terdapat pada * desa
pantai yang merupakan lokasi implementasi program /oremap. #eyogianya hal seperti
ini dapat dikembangkan untuk setiap desa pantai secara nasional.
Pe#benahan %iste# Peri(inan
8ila dikaji lebih dalam, terjadinya praktek illegal $shing juga terkait dengan ulah
oknum pejabat yang bermain mata dengan pengusaha perikanan domestik dan ma$a
peri:inan kapal ikan asing. indakan penyelewengan hukum ini meliputi permainan
dalam penerbitan peri:inan kapal dan alat tangkap, dimana pihak asing bekerjasama
dengan pengusaha lokal dengan mengubah penampilan kapal ikan menyerupai kapal
ikan lokal (pengecatan, modi$kasi, dan nama lokal). #elain itu, peri:inan kapal tidak
sesuai dengan tonase kapal, misalnya dalam surat i:in " unit kapal ikan 2 ;, ternyata
kapalnya bertonase *2 ; dan kapalnya beberapa unit. 7emudian dalam hal peri:inan
tenaga kerja asing di bidang perikanan, juga menjadi celah-celah yang bisa
dipermainkan.
#istem peri:inan usaha perikanan dan kapal penangkap ikan secara hukum
telah diatur dalam 7eputusan enteri 7elautan dan Perikanan &o. "ahun 2"2,
dimana untuk kapal ikan ukuran "2 5 2 ;, maka i:innya dikeluarkan oleh Dinas
7elautan dan Perikanan 7abupaten, sedangkan kapal-kapal ikan F 2 ;, #urat %:in
Penangkapan %kan (#%P%) dikeluarkan 7ementerian 7elautan dan Perikanan (pusat).
7apal-kapal di atas 2 ; umumnya merupakan kapal ikan perusahaan domestik atau
kapal asing yang mampu beroperasi di laut lepas di atas " mil laut. ;olongan kapal
inilah yang disinyalir banyak melakukan penyelewengan peri:inan dengan berbagai
modus di tengah lemahnya sistem pengawasan kita. 4leh sebab itu, tidaklah berlebihan
bila enteri 7elautan dan Perikanan, #usi Pudjiastuti mencanangkan moratoriumpemberian i:in kapal ikan di atas 2 ;, yang sekaligus bertujuan untuk memveri$kasi
i:in yang sudah dikeluarkan dengan karakteristik kapal-kapal ikan yang sesungguhnya.
Ka#anye Anti Produk Perikanan Ilegal
Dalam rangka pengendalian illegal $shing, 7ementerian 7elautan dan Perikanan
haruslah menargetkan kapan+ero llegal Fishing dapat dicapai. al ini penting untuk
dapat menyusun langkah stategis dalam kampanye anti produk illegal $shing dalam
skala nasional dan internasional.
paya kampanye anti produk tangkapan ikan ilegal mencakup aspek pencurian ikan
(llegal fshing), produk tangkapan tidak dilaporkan kepada instansi terkait alias jual beliikan di laut (-nreported Fishing) dan kapal penangkap serta daerah penangkapan yang
melanggar aturan (-nregulated Fishing) seperti penyalahgunaan i:in kapal penangkap,
pelanggaran aturan :onasi penangkapan, dan praktek perikanan destruktif. al ini perlu
disosialisasikan pemerintah kepada seluruh stakeholder perikanan dan kelautan secara
berkelanjutan, sehingga seluruh pemangku kepentingan ikut berperan aktif dalam
pengendalian produk perikanan ilegal ini.
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
6/17
Pada asyarakat ni 6ropa (66) misalnya, telah menerapkan Catch
Cerfcationterhadap produk perikanan hasil kegiatan illegal fshingsejak 3anuari 2"2.
'rtinya, produk perikanan yang ditangkap dengan cara-cara ilegal tidak diperbolehkan
masuk ke pasar produk perikanan di ni 6ropa. %nformasi ini perlu disosialisasikan dan
disebarkan ke masyarakat luas, sehingga pelaku illegal $shing akan semakin tertekan.
#elain itu, pemerintah %ndonesia perlu membuat perjanjian dengan negara-negara
tetangga, yang ditenggarai sering melakukan praktek illegal $shing di perairan
%ndonesia. Perjanjian tersebut mencakup penyelesaian hukum unit penangkap ikan yang
memasuki perairan %ndonesia secara ilegal. al ini menjadi pekerjaan rumah bagi 77P
ke depan.
Perluasan )ilayah Konservasi *aut
paya pengendalian illegal $shing secara simultan juga dapat dilakukan melalui
pengembangan kegiatan konservasi laut di %ndonesia. Pada kawasan konservasi laut,upaya pengelolaan telah dilakukan secara terintegrasi antara pengawasan oleh instansi
pemerintah (P) dan pengawasan berbasis masyarakat dalam kegiatan pengendalian
illegal $shing. #ayangnya, jumlah kawasan konservasi di %ndonesia masih terbilang
sedikit, pada hal laut kita sangat luas dengan karakteristik ekosistem yang beragam
antar wilayah. isalnya untuk wilayah perairan laut #umatera tara, 7awasan
7onservasi Aaut Daerah (77AD) hanya terdapat 77AD, yakni 77AD Pulau-Pulau 8atu
seluas 1>.222 hektar, 77AD Aahewa seluas +.222 hektar, dan 77AD Pulau ursala
seluas 0.222 hektar.
Pengendalian illegal $shing juga dapat dilakukan melalui pengembangan DaerahPerlindungan Aaut (DPA) di desa-desa pantai, dengan sistem pengawasan berbasis
masyarakat. Dapat dibayangkan jumlah desa pantai di seluruh %ndonesia, bila
seluruhnya memiliki 7elompok asyarakat Pengawas (Pokmaswas), penulis
berkeyakinan kegiatan illegal $shing termasuk perikanan destruktif seperti penggunaan
bom ikan dan racun ikan akan berkurang signi$kan. Dalam revitalisasi peran
Pokmaswas desa pantai, maka 77P harus bekerjasama dengan 7emendagri dalam
rangka penguatan kelembagaan tersebut di struktur pemerintahan desa pantai.
#emoga terwujud.
(Penulis a!alah #uru $esar Ilmu Perikanan !an Kelautan %ni&ersitas 'K$P
ommensen Me!an).
GGG222GGG
Ditulis dalam 7elautan dan Perikanan
eninggalkan komentar
Pro Kontra Kebijakan Perikanan
MEI 28
Posted by hasitoan!"
enteri 7elautan dan Perikanan #usi Pudjiastuti telah mengeluarkan beberapa kebijakan
yang HmengggigitI untuk mendukung implementasi %ndonesia sebagai poros maritim
dunia, mulai dari moratorium i:in penangkapan ikan untuk pengendalian illegal $shing,
larangan transhipment (alih muatan) di tengah laut, pembatasan penyaluran 88
https://hasitopan64.wordpress.com/category/kelautan-dan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/strategi-pengendalian-illegal-fishing/#respondhttps://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/pro-kontra-kebijakan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/pro-kontra-kebijakan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/author/hasitopan64/https://hasitopan64.wordpress.com/category/kelautan-dan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/strategi-pengendalian-illegal-fishing/#respondhttps://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/pro-kontra-kebijakan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/pro-kontra-kebijakan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/author/hasitopan64/ -
7/26/2019 Category Archives Perikanan
7/17
bersubdisi kepada kapal penangkap ikan, dan pembatasan penangkapan lobster serta
pelarangan alat tangkap pukat tarik (cantrang) pada wilayah pengelolaan perikanan
laut %ndonesia. enteri #usi bersedia dicopot dari jabatannya jika kebijakannya
dianggap tidak berpihak kepada nelayan kecil.
7ebijakan ini sontak menimbulkan reaksi di masyarakat pesisir dan nelayan, ada yang
mendukung dan ada yang protes. 7elompok yang kontra menilai berbagai kebijakan ini
otoriter sehingga menimbulkan protes keras dari asosiasi perikanan %ndonesia seperti
impunan &elayan #eluruh %ndonesia (%), dan 7esatuan &elayan radisional
%ndonesia (7&%) dan bahkan telah memicu demontrasi masyarakat nelayan di berbagai
daerah di tanah air. etapi kelompok masyarakat yang pro kebijakan ini khususnya dari
#erikat &elayan #eluruh %ndonesia, mengemukakan sumberdaya perikanan harus
dilestarikan, karena sekarang ini hasil tangkapan nelayan sudah sangat merosot akibat
teknologi penangkapan ikan yang eksploitatif dan tidak selektif yang dimilki para
pengusaha penangkapan ikan.
8ila dicermati lebih dalam, sesungguhnya kebijakan itu tidak ada yang salah dan
bahkan sudah selaras dengan misi Presiden 3oko 9idodo untuk mewujudkan %ndonesia
sebagai poros maritim dunia. Dengan berbagai kebijakannya itu, enteri #usi bahkan
telah ditetapkan sebagai enteri &omor " dalam program kerja "22 hari 7abinet 7erja
3oko 9idodo.
entu timbul pertanyaan, mengapa para asosiasi perikanan itu protes keras E enurut
hemat penulis disebabkan bahwa dalam penetapan kebijakan belum memperlihatkan
keseimbangan aspek ekologi dan ekonomi yang menyangkut hajat hidup nelayan dan
masyarakat pesisir. Dalam hal ini, 7ementerian 7elautan dan Perikanan (77P)
tampaknya tidak melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menetapkan
kebijakan itu, dan tidak tersosialisasi dengan baik, terutama dalam pembatasan
penangkapan lobster yang menjadi mata pencaharian nelayan kecil dan pembudidaya
laut, pelarangan alat tangkap cantrang di area perairan neritik yang selama ini menjadi
lokasi operasi kegiatan nelayan tradisional.
#ering timbulnya masalah dalam penerapan kebijakan pelestarian sumberdaya
perikanan dan kelautan tidak terlepas dari tarik menarik kepentingan ekologi
(konservasi) di satu pihak dan kepentingan ekonomi di pihak lain. Pemerintah dalam hal
ini 77P memandang bahwa sumberdaya perikanan harus dapat dimanfaatkan secara
berkelanjutan (sustainability) baik untuk memenuhi kebutuhan masa kini maupun untuk
kebutuhan masa mendatang sehingga tidak boleh dikuras habis-habisan sesuai amanat
dari PP &o. >2 ahun 22C tentang 7onservasi #umberdaya %kan, sedangkan para pelaku
usaha perikanan memandang bahwa sumberdaya perikanan harus dimanfaatkan secara
maksimal dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimum (maJimum pro$t).
ntuk menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi, sesungguhnya dapat
dilakukan dengan menerapkan kebijakan :onasi pemanfaatan (utili:ation :onation)
perairan laut dan pelaksanaan jeda penangkapan jenis ikan tertentu, yang bertujuan
untuk kelestarian sumberdaya perikanan. Dengan kebijakan ini, maka di satu sisi daerah
penangkapan nelayan tradisional untuk setiap wilayah perairan 7abupaten?7ota dapat
diatur berdasarkan potensi sumberdaya perikanan yang ada, dan di sisi lain daerah
perairan laut yang dinilai sudah mengalami tangkap lebih dapat dilakukan jeda
penangkapan pada periode waktu tertentu. Dengan cara seperti ini, maka kegiatan
nelayan kecil tetap berlangsung, dan melalui sosialisasi yang baik maka nelayan dapat
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
8/17
menerima jeda penangkapan ikan dalam jangka waktu tertentu untuk konservasi
sumberdaya ikan.
Dalam kaitannya dengan :onasi pemanfaatan laut, kebijakan yang dikeluarkan 77P baru
pada wilayah pengelolaan sumberdaya perikanan yang terdiri dari "" wilayah
pengelolaan yang bersifat umum, dengan cakupan area perairan laut yang sangat luas.
4leh sebab itu, sudah saatnya dilakukan :onasi wilayah pemanfaatan yang lebih rinci
pada wilayah perairan kabupaten?kota, sehingga nelayan kecil dan pembudidaya ikan
tradisional dapat terlindungi dan tetap beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan
keluarganya.
Konasi perairan tersebut terdiri dari Kona Pemanfaatan (utili:ation :one) yakni wilayah
pemanfaatan perairan untuk kegiatan penangkapan, budidaya ikan dan wisata, Kona
Penyangga (buLer :one) yakni wilayah pemanfaatan perairan untuk kegiatan riset dan
konservasi, dan Kona %nti (no activity :one) yakni wilayah perairan yang khusus
diperuntukkan untuk perlindungan habitat bagi pemijahan ikan (spawning ground).
Kona ini relatif mudah dibuat di wilayah perairan neritik (pantai) dengan cakupan
wilayah pengelolaan laut untuk kabupaten?kota antara 2 5 + mil laut sesuai dengan
&omor * ahun "*** tentang 4tonomi Daerah. 8erdasarkan informasi dari 77P masih
banyak kabupaten?kota yang belum menetapkan :onasi pemanfaatan perairan laut,
pada hal :onasi perairan adalah dasar dari perencanaan pemanfaatan sumberdaya
perikanan dan kelautan termasuk pengelolaan wilayah pesisir.
Penetapan :onasi perairan bukanlah hal yang sulit dilakukan, karena penulis
berkeyakinan 77P telah memiliki data dasar tentang potensi lestari perikanan laut untuk
setiap kabupaten?kota. 8ahkan dugaan stok jenis ikan ekonomis penting juga sudah
diketahui, sebagaimana halnya jenis Aobster yang sudah diketahui mengalami deplesi
populasi di perairan laut khususnya di habitat perairan berkarang (coral reef
ecosystem).
Proses penetapan :onasi perairan laut haruslah melibatkan berbagai pemangku
kepentingan (stakeholders), sehingga bila kebijakan itu diimplemen-tasikan di lapangan,
dipastikan tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat pesisir?nelayan. Proses
pelibatan masyarakat pesisir?nelayan dalam penetapan kebijakan adalah hal yang
mendasar, karena mereka secara langsung terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya
perikanan dan kelautan.
ntuk menjamin kebijakan :onasi perairan dapat dilaksanakan secara konsisten, maka
dibutuhkan pengawasan dari Dinas 7elautan dan Perikanan. &amun dengan menyadari
bahwa kemampuan pemerintah relatif terbatas dalam pengawasan sumberdaya
perikanan dan kelautan, akibat terbatasnya anggaran dan sarana pengawasan, maka
perlu dikembangkan sistem pengawasan berbasis masyarakat. #istem pengawasan ini
dinilai lebih efektif karena mereka berada di wilayah pesisir yang setiap hari dapat
memantau kondisi di lapangan. Dalam hal ini pemerintah lebih berperan sebagai
fasilitator dengan menyediakan sarana pengawasan, sedangkan 7elompok asyarakat
Pengawas (Pokmaswas) menjadi ujung tombak pelaksana di lapangan. #emogaterwujud.MMM
(Penulis adalah ;uru 8esar %lmu Perikanan dan 7elautan di niversitas &ommensen
edan).
Ditulis dalam 7elautan dan Perikanan
https://hasitopan64.wordpress.com/category/kelautan-dan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/category/kelautan-dan-perikanan/ -
7/26/2019 Category Archives Perikanan
9/17
eninggalkan komentar
+ak Pengelolaan %u#berdaya *aut
&E, -.
Posted by hasitoan!"
;ebrakan enteri 7elautan dan Perikanan, #usi Pudjiastuti untuk memberantas kegiatan
illegal $shing di perairan laut %ndonesia patut diapresiasi. &amun dengan menyadari
bahwa kemampuan pemerintah relatif terbatas dalam pengawasan illegal $shing
(praktek pencurian ikan dan perikanan destruktif) dan karena perairan laut kita yang
sangat luas, dan terbatasnya anggaran untuk meyediakan sarana dan prasarana /#(monitoring, controlling, survailance), maka sudah saatnya dikembangkan sistem
pengawasan berbasis masyarakat (community based controlling) secara nasional. 8ila
ingin dikembangkan sistem pengawasan berbasis masyarakat, maka harus jelas hak
pengelolaan masyarakat desa pantai yang berada di wilayah pesisir. ntuk memperjelas
hak pengelolaan tersebut, maka konsep Property ight (P) sumberdaya kelautan dan
perikanan harus dapat diimplementasikan di lapangan.
7ebijakan nerapan P ini di satu segi akan mendorong ke arah pemanfaatan
sumberdaya kelautan secara berkelanjutan (sustainability) dan di sisi lain dapat
memaksimalkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (maJimum social welfare)
yang di dalammnya terlaksana sistem pengawasan sumberdaya kelautan secara
simultan.
Dalam bukunya &atural esource 6conomic and Policy, ietenberg ("**0) menjelaskan
bahwa Property ight (P) adalah hak yang menyatakan tentang pengelolaan, hak
istimewa, maupun pembatasan dalam penggunaan sumberdaya alam. Dengan
mengetahui hak dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku manusia dalam
pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka kebijakan pemerintah maupun
alokasi pasar dapat direncanakan. Dengan adanya P yang jelas, maka pemanfaatan
sumberdaya hayati laut akan lebih e$sien dan berkelanjutan, karena seluruh biaya yang
timbul dalam pengelolaan sumberdaya hayati tersebut menjadi tanggungjawab pemilik
P tersebut.
'gar P itu dapat berjalan efektif dalam implementasinya, haruslah dipenuhi + kriteria
berikut, yaitu ! ") hak pengelolaan harus dapat dinyatakan secara spesi$k (universality),
) semua manfaat dan biaya sebagai konsekuensi dari hak pengelolaan sumberdaya
laut tersebut menjadi tanggungjawab pemilik P (eJclusivity), ) hak pengelolaan laut
dapat ditransfer kepada pihak lain tanpa adanya paksaan (transferability), dan +) hak
https://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/pro-kontra-kebijakan-perikanan/#respondhttps://hasitopan64.wordpress.com/2015/02/10/hak-pengelolaan-sumberdaya-laut/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/02/10/hak-pengelolaan-sumberdaya-laut/https://hasitopan64.wordpress.com/author/hasitopan64/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/05/28/pro-kontra-kebijakan-perikanan/#respondhttps://hasitopan64.wordpress.com/2015/02/10/hak-pengelolaan-sumberdaya-laut/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/02/10/hak-pengelolaan-sumberdaya-laut/https://hasitopan64.wordpress.com/author/hasitopan64/ -
7/26/2019 Category Archives Perikanan
10/17
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan harus terjamin keamanannya dari
perampasan dan gangguan pihak lain (enforceability). 8agaimanakah hak pengelolaan
ini dapat diterapkan di %ndonesia E
#esuai dengan &omor * ahun "*** tentang 4tonomi Daerah, khususnya Pasal
dan "2 yang menyatakan bahwa kewenangan propinsi dalam pengelolaan laut adalah +
5 " mil laut, dan kabupaten?kota 2 5 + mil laut, maka penerapan P ini lebih baik
diserahkan kepada daerah (desentralisasi kebijakan), sedangkan untuk wilayah perairan
Kona 6konomi 6ksklusif (K66), P ini sebaiknya diberikan oleh pemerintah pusat karena
menyangkut hak dan kewajiban hukum laut internasional (&/A4#).
ndang-undang Perikanan % &o. +1 ahun 22* tentang perikanan khusunya Pasal C
telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam penerapan P ini. 'gar sistem dan
kebijakan P ini dapat diimplementasikan lebih cepat, maka seyogianya pemerintah
dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang ak Pengelolaan Aaut yang di
dalamnya mengatur secara detail mengenai P tersebut.
Dalam penerapan P tersebut, kita tidak perlu berprasangka buruk bahwa wilayah lautakan dikapling-kapling. Dalam hal ini, wilayah laut tetap milik negara (state property)
sesuai D "*+1, tetapi hak (i:in) pengelolaan diberikan kepada suatu kelompok
masyarakat atau kepada pihak swasta. al seperti ini telah lama berlangsung di 3epang,
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
11/17
Ditulis dalam 7elautan dan Perikanan
" 7omentar
Me#bangun Ekono#i Mariti#
&E, -
Posted by hasitoan!"
#alah satu gagasan Presiden 3oko 9idodo dalam membangun sektor kelautan dan
perikanan adalah menjadikan %ndonesia sebagai poros maritim dunia. ;agasan poros
maritim dunia pada dasarnya adalah bagian integral dari pembangunan ekonomi
maritim atau konsep revolusi biru. Nang menjadi pertanyaan, bagaimana strategi yang
harus dilakukan %ndonesia khususnya 7ementerian 7elautan dan Perikanan (77P) agar
gagasan presiden tersebut dapat terwujud E
ntuk menjawab hal itu, maka penulis mengemukakan pendekatan yang harus
dilakukan, yakni pendekatan berbasis sumberdaya (resource based approach),
pendekatan kuantitas menjadi kualitas (added value approach), dan pendekatan
kemitraan global (global partnership approach). Pendekatan berbasis sumberdaya pada
dasarnya kita harus bertitik tolak dari potensi sumberdaya kelautan kita, baik hayati,
non hayati dan jasa lingkungan laut. #edangkan pendekatan kuantitas menjadi kualitas
bermakna pengembangan industri pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan
nilai tambah sesuai standar internasional, dan pendekatan kemitraan global bermakna
kerjasama antar negara dalam investasi baik untuk infrastruktur kelautan maupun
industri sarana produksi.
/ ,erbasis su#berdaya
8ila dilihat dari potensi kelautan secara nasional, sungguh merupakan modal yang
besar dalam pembangunan. Perairan nasional dengan luas ," juta km dan panjang
garis pantai 0".222 km, mempunyai potensi perikanan lestari sebesar >,+ juta ton?tahun
atau sekitar # @ "1 milyar?tahun, potensi budidaya laut (marine culture) seluas + juta
hektar dengan potensi produksi +>,C juta ton?tahun atau sekitar # @ +>,C milyar?tahun,
dan potensi budidaya air payau *".222 hektar dengan produksi sekitar " juta
ton?tahun dengan nilai sekitar # @ "2 milyar?tahun, sehingga total potensi perikanan
https://hasitopan64.wordpress.com/category/kelautan-dan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/02/10/hak-pengelolaan-sumberdaya-laut/#commentshttps://hasitopan64.wordpress.com/2015/02/01/membangun-ekonomi-maritim/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/02/01/membangun-ekonomi-maritim/https://hasitopan64.wordpress.com/author/hasitopan64/https://hasitopan64.wordpress.com/category/kelautan-dan-perikanan/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/02/10/hak-pengelolaan-sumberdaya-laut/#commentshttps://hasitopan64.wordpress.com/2015/02/01/membangun-ekonomi-maritim/https://hasitopan64.wordpress.com/2015/02/01/membangun-ekonomi-maritim/https://hasitopan64.wordpress.com/author/hasitopan64/ -
7/26/2019 Category Archives Perikanan
12/17
sekitar # @ C" milyar?tahun. Dari total potensi sumberdaya perikanan tersebut, yang
sudah digali baru sekitar # @ "C,> milyar?tahun atau +,1 persen.
Disamping itu sektor kelautan juga memiliki potensi energi dari gelombang laut, pasang
surut, 46/ (4cean hermal 6nergy /onvertion), produk bioteknologi laut, pariwisata
bahari, industri maritim, jasa transportasi laut, bahan tambang dan mineral di dasar laut
serta harta karun di dasar laut, sehingga total potensi kelautan kita mencapai sekitar #
@ C1 milyar?tahun. 8ila kita lihat data tersebut, sungguh laut kita menyimpan kekayaan
yang sangat besar, dan layak dijadikan sebagai penggerak ekonomi nasional dan
andalan utama (leading sector) untuk mewujudkan pembangunan %ndonesia berbasis
maritim.
/ Kuantitas #enjadi kualitas
Pedekatan yang kedua yang patut dikembangkan 77P adalah perubahan kebijakan dari
peningkatan produksi menjadi peningkatan kualitas produk perikanan. 8ila tujuan kitahanya meningkatkan produksi perikanan segar dan beku, maka nilai ekspor perikanan
nasional tidak dapat mengalami peningkatan secara signi$kan karena harganya relatif
lebih rendah. #angat berbeda bila produk perikanan dapat diolah menjadi bahan bernilai
ekonomis tinggi dan berstandar internasional, dipastikan nilai ekspor perikanan akan
meningkat signi$kan. 8erdasarkan data 77P, ekspor perikanan nasional tahun 2"
hanya +," miliar dollar '#, dan bila dilakukan pengolahan produk perikanan, 7adin
%ndonesia memperkirakan nilai ekpor perikanan akan meningkat empat kali lipat atau
sekitar "> miliar dollar '# pada tahun 2">, dan menjadi +2 miliar dollar '# tahun
2"*.
8erdasarkan hal ini, sudah saatnya %ndonesia menyiapkan diri menjadi pusat
pengolahan perikanan dunia, dan menerapkan standarisasi seluruh produk perikanan,
sehingga produk perikanan %ndonesia dikenal di berbagai pasar dunia. al inilah yang
dilakukan hailand dengan teknologi pengolahan inovatif menghasilkan produk olahan
ikan bernilai ekonomis tinggi dan berstandar internasional (%#4) seperti produk #ashimi,
Aoin,
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
13/17
antar negara memungkinkan %ndonesia dapat menjadi pusat bisnis produk perikanan,
dengan alasan rasional kita memiliki berbagai jenis ikan ekonomis penting (bahan
baku), dan teknologi pengolahan diintroduksi negara lain, maka kemitraan ini
memberikan peluang dan harapan %ndonesia menjadi pusat pengolahan perikanan
dunia yang memberikan efek multiplier beragam terhadap berbagai subsektor kegiatan
ekonomi maritim lainnya termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.
7emitraan global ini akan mudah dilakukan pada negara-negara yang tingkat konsumsi
ikan per kapitanya sudah relatif tinggi, seperti 3epang, iongkok, dan negara-negara
6ropa. 'rtinya, negara-negara tersebut memiliki potensi pasar yang tinggi terhadap
produk perikanan, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Dengan demikian
kemitraan global dalam pembangunan ekonomi maritime akan memberikan manfaat
ganda bagi %ndonesia, yakni di samping mengakselerasi pemanfaatan sumberdaya
kelautan, juga mempercepat alih teknologi perikanan dan kelautan bagi masyarakat
%ndonesia.MMM
(Penulis adalah ;uru 8esar %lmu Perikanan dan 7elautanniversitas 78P &ommensen edan).
Anatomi Permasalahan Illegal Fishing dan Solusinya
by on Oct 9th, 2012 Comments &*
0leh
Pro1 3r Ir Rokh#in 3ahuri4 M%
;uru 8esar
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
14/17
9acana tentang illegal *shingmuncul bersama-sama dalam kerangka I%%(Illegal %nreporter!
an! %nregulate!)*shing practicespada saat diselenggarakannya forum CCAM+R(Commision
,or Conser&ation o, Atlantic Marine +i&ing Resources5pada C 4ktober 5 C &opember "**C.
Pada saat itu dibahas mengenai kerugian akibat praktek penangkapan ikan yang dilakukan oleh
negara bukan anggota CCAM+R. Dari forum ini kemudian masalah illegal *shingini dijadikan isu
utama di tingkat global oleh
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
15/17
yang dimiliki dan mengatur pemanfaatannya dengan baik. al ini dapat mengancam kelestarian
sumberdaya ikan.
Penyebab I%% ishing
erdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktek -- fshingdi %ndonesia,
beberapa diantaranya adalah sebagai berikut !
". erjadinya overfshing(tangkap lebih) di negara-negara tetangga yang kemudian mencari
daerah tangkapan di %ndonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasarannya.
eskipun, beberapa stok ikan di beberapa wilayah perairan (Pantai tara 3awa, sebagian #elat
alaka, Pantai #elatan #ulawesi, dan #elat 8ali) telah mengalami over$shing. etapi, masih cukup
banyak wilayah laut %ndonesia lainnya yang masih memiliki sumberdaya ikan cukup besar, seperti
&atuna dan K66% (Kona 6konomi 6ksklusif %ndonesia) di Aaut /ina #elatan, Aaut 'rafura, Aaut
#ulawesi, K66% di #amudera Pasi$k, K66% di #amudera india, dan wilayah laut perbatasan.
%ndonesia dengan potensi produksi lestari (aJimum #ustainable Nield G #N) ikan laut sebesar
>,1 juta ton?tahun merupakan salah satu negara dengan potensi ikan laut terbesar di dunia. #N
ikan laut dunia sekitar *2 juta ton?tahun (
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
16/17
*shingseperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah harus melaksanakan dua strategi secara
simultan, yaitu strategi ke dalam (internal strategy) dan strategi keluar (e2ternal strategy).
#trategi ke dalam terdiri dari empat strategi. Pertama, penyempurnaan sistem dan mekanisme
peri:inan perikanan tangkap. 3umlah kapal penangkapan ikan yang dii:inkan beroperasi di suatu
daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (02= #N) agar
usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari. #elain itu secara
bertahap paling lambat pada tahun 2" (pada saat kemampuan armada kapal ikan %ndonesia dapat
menangkap seluruh sumberdaya di K66%), tidak ada lagi i:in penangkapan bagi 7%' (kapal ikan asing)
di perairan K66%. Dan yang paling penting adalah prosedur pengurusan peri:inan secara transparan
dan cepat.
Ke!ua,pengembangan dan penguatan kamampuan pengawasan (penegakan hukum) dilaut.
Pengembangan dan penguatan kamampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal
yaitu 7a5pemberlakuan sistem /# (Monitoring Control an! "ur&eillance) di mana salah satunya
adalah dengan menggunakan B# (3essel Monitoring "ystems) seperti yang direkomendasikan
pula oleh
-
7/26/2019 Category Archives Perikanan
17/17
#elain itu, tersebut juga menegaskan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan
tanpa kehadiran terdakwa. akim juga harus sudah menjatuhkan putusan paling lama 2 hari
terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum. 3angka waktu
yang sama berlaku pula bagi hakim pengadilan tinggi serta ahkamah 'gung dalam memutuskan
permohonan banding dan kasasi. Dengan kata lain penanganan pengadilan perikanan dapat dilakukan
secara cepat dan e$sien mengingat karakteristik komoditas perikanan yang cepat busuk. Dengan
pengadilan ad-hoc ini diharapkan nilai ikan yang dapat diselamatkan dapat meningkat sekaligus
membantu mengurangi kerusakan kapal asing yang dijadikan bahan sitaan, yang bisa disumbangkan
kepada nelayan nasional. 'danya perikanan ini harus didukung oleh para aparat penegak hukum di
laut, dengan armada yang tangguh serta mental dan semangat untuk menegakan hukum merupakan
kunci utama implementasi perikanan guna mengatasi permasalahan illegal *shing.
Keempat,yaitu penguatan (moderenisasi) armada perikanan tangkap nasional. #alah satu penyebab
maraknya praktek illegal *shingdi K66% adalah sedikitnya armada kapal ikan %ndonesia yang
beroperasi di daerah K66% dikarenakan kemampuan armada kapalnya yang rendah (kemampuan
jangkauan pendek dan waktu berlayar singkat). al ini menyebabkan para nelayan asing dengan
leluasa menangkap ikan di wilaya K66%. Dengan kata lain, kita harus menjadikan nelayan kita sebagai
tuan rumah di lautnya sendiri.
#edangkan strategi keluar (e2ternal strategy) terkait dengan pentingnya kerjasama regional
maupun international khususnya yang terkait dengan negara tetangga. Dengan meningkatkan peran
ini ada manfaat sekaligus yang diperoleh. Pertama, %ndonesia dapat meminta negara lain untuk
memberlakukan sangsi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan %ndonesia seperti
yang diuraikan di atas. Dengan menerapkan kebijakan anti I%% *shingsecara regional, upaya
pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin. al ini misalnya telah dilakukan
dalam bentuk5oint Commission "ub Committee o, isheries Cooperationantara %ndonesia
dengan hailand dan