labora 10 maret 2011

LABORA, MARET 20112

“Give

the

labo

rer h

is w

age

befo

re h

is p

ersp

iratio

n be

dry

”(P

roph

et M

uham

mad

SAW

)

scen

icre

flect

ions

.com

KonfederasiDiterbitkan BerdasarkanUU Pers No 40/1999

PENANGGUNG JAWAB:Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

PEMIMPIN UMUM:Agus Barlianto

WAKIL PEMIMPIN UMUM:Dardo Pratistyo

PEMIMPIN REDAKSI:Andito Suwignyo

REDAKSI:Razan Respati, Irsan Husain, Karnali FaisalDina Nuriyati, Syukur Ahmad, M. Syahroel

PENGEMBANGAN USAHA & BISNIS:Karnali Faisal

SIRKULASI:Agus Duprihatno

DESAIN GRAFIS:B. Jagat Setiawan

SEKRETARIS REDAKSI/IKLAN:Ria Irawan

ALAMAT REDAKSI/SIRKULASI:Gedung SPSI. Lt. 4

Jl Raya Pasar Minggu KM. 17 No. 9 JAKARTA 12740

Telp/faks. 021-791907760818641626, 08111800723

Email: [email protected]

Redaksi menerima tulisan, artikel,gambar, foto yang belum pernah

dipublikasikan dalam media apapun,redaksi berhak mengubah tulisan/artikel

tersebut tanpa mengurangisubstansi dari isi tulisan.

Dalam melaksanakan tugasnya,Wartawan LABORA selalu

dilengkapi kartu pengenal dan tidakdiperkenankan menerima imbalan

dalam bentuk apapun.

(Foto Sampul: i.telegraph.co.uk)

JURNAL PEKERJA INDONESIA

Sebuah pernyataan menarik pernah diungkapkan salah seorang pengurus konfederasi serikat pekerja. Dia mengatakan jumlah konfederasi serikat pekerja saat ini

sudah kebanyakan. Dia mengusulkan semua konfederasi itu melebur jadi satu agar perjuangan bisa berjalan lebih efektif.

One for all. Mungkin istilah itu cukup tepat untuk menunjukkan niat sang pengurus konfederasi. Satu konfederasi untuk semua pekerja. Lalu bagaimana kalau more for all? Banyak konfederasi untuk semua pekerja.

Sejauh ini undang-undang tentang serikat pekerja membolehkan berdirinya konfederasi serikat pekerja selama memenuhi persyaratan (Pasal 7 Ayat 2 UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja). Bahkan pada tingkat perusahaan pun diperbolehkan adanya lebih dari satu serikat pekerja. Contohnya di pabrik-pabrik rokok dengan belasan ribu pekerja, serikat pekerja bisa lebih dari satu (Pasal 10). Pada gilirannya, serikat-serikat pekerja ini kemudian berhimpun dalam wadah federasi. Federasi-federasi selanjutnya bergabung dan membentuk konfederasi.

Jika kita mengacu pada aturan perundang-undangan dimaksud, maka jelaslah bahwa konfederasi bisa saja lebih dari satu seperti yang sekarang ini terjadi. Hanya tentu saja keberadaan konfederasi itu pun harus pula diikuti kiprahnya dalam memperjuangkan kepentingan pekerja pada tingkat nasional. Konfederasi harus bekerja pro aktif demi kepentingan pekerja. Selain kepentingan itu, tidak boleh.

Jika kepentingan pekerja yang diutamakan, kelak federasi-federasi yang ada pun akan melihat sejauh mana masing-masing konfederasi itu bekerja memperjuangkan kepentingan para pekerja. Konfederasi yang jumawa, egosentris, feodal, dan hanya menuntut mobilisasi anggotanya untuk bayar iuran dan aksi politik, siap-siaplah ditinggal pergi (federasi) serikat pekerja anggotanya.

Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa keberadaan konfederasi yang dibutuhkan pekerja bukanlah dari sisi kuantitas, namun dari sisi kualitas yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan pekerja. Itu saja sebenarnya.[]

Agus Barlianto

LABORA, MARET 2011 3

TAJU

K

FOKUS ...................................... 5> APA KABAR SPSI?

Potret ‘Perpecahan’ di Tubuh Konfederasi

WAWANCARA ........................... 8> SAIFUL DP:

SPSI Pecah Sejak Reformasi 1998> RIEKE DIAH PITALOKA (ANGGOTA KOMISI IX DPR-RI):

Konflik, Menjatuhkan Kewibawaan Organisasi> AHMAD ANSYORI, DIREKTUR OPERASI DAN PELAYANAN PT. JAMSOSTEK:

Yang Menentukan Pemegang Saham> SJUKUR SARTO (KOMISARIS PT. JAMSOSTEK):

Kami Sudah Lama Tawarkan Islah> EBEN ESER NAIBAHO, SH:

Kami Masih Komitmen Perjuangkan Pekerja> DR. MATHIAS TAMBING, SH, MSi (KETUA UMUM DPP KSPSI):

Mendesak, Penataan Manajemen Federasi

CELOTEH ................................ 11> SPSI DI HATIKU: Seberapa Pentingkah?

SEJARAH ................................ 20> Perjalanan Konflik KSPSI

NUSANTARA ........................... 22> Menagih Upah yang Dibayar Murah

SPEKTRUM ............................. 24> I U R A N

MANCANEGARA ..................... 26> Kartu PSK, Rekening dan Pengacara Wanita

MIGRAN ................................. 27> TKI Hamil dan Kekurangan PRT

KOLOM ................................... 28> Membangun Dialektika Gerakan Konfederasi

SEJARAH ................................ 29> Harpekindo, Pentingkah?

PERISTIWA ............................. 30> PERINGATAN HARPEKINDO KE-38:

Konsolidasi Internal dan Kerja Sama Eksternal

LABORA, MARET 20114

DAF

TAR

ISI

ksps

i-ber

.blo

gspo

t.com

Tak bisa dipungkiri, sejak era reformasi para pekerja khususnya yang bekerja di kawasan industri kian menyadari

pentingnya berhimpun dalam wadah serikat pekerja. Mereka pun membentuk serikat pekerja dan berafiliasi dengan berbagai organisasi serikat pekerja baik yang sudah ada sebelum reformasi maupun sesudahnya. Yang sudah ada sebelum reformasi sebut saja misalnya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Sedangkan yang lahir sesudah reformasi antara lain Serikat Pekerja Nasional, Serikat Pekerja Indonesia, KASBI, dan lainnya.

Selain sesuai dengan amanat un dang-

undang tentang serikat pekerja, bermun-cu lannya organisasi serikat pekerja yang men jadi embrio dari konfederasi itu tak lepas dari konfl ik yang muncul di organisasi pe-kerja tersebut. Yang paling baru, dualisme ke pengurusan KSPSI antara kelompok Sjukur Sarto dan Jacob Nuwa Wea. Masing-masing pihak mengklaim sebagai konfederasi yang mengemban amanat dari 7 juta pekerja yang menjadi anggotanya.

Jika menilik sejarah ke belakang, konfl ik yang terjadi di tubuh SPSI sebenarnya su-dah terjadi ketika reformasi baru bergulir. Te ngok saja penuturan Syaiful Daeng P. Me nurut Presiden FSPKEP-KSPI (FSP Ki-mia, Energi, Pertambangan, Minyak dan

Potret ‘Perpecahan’di Tubuh Konfederasi

Apa Kabar SPSI?

Sudah tiga tahun berturut-turut,

Mia dan kawan-kawannya pekerja pabrik di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) aktif meray-

akan May Day yang diperingati setiap tanggal 1

Mei. Karena May Day berbarengan

dengan hari kerja, mereka pun mera-yakannya dengan menggelar perte-

muan sesama ak-tivis pekerja. Ajang

itu pun menjadi momentum berbagi

informasi seputar strategi mereka

dalam memperju-angkan nasib.


FOKU

S

WAKTU ITU KITA SUDAH

PERINGATKAN. BAHWA SEHA-

RUSNYA SE-BAGAI SESAMA

PENGURUS SPSI JANGAN

GONTOK-GONTOKAN,

APALAGI SAM-PAI PECAH.

KITA HARUS UTAMAKAN

PROTEKSI BAGI ANGGOTA.

Gas Bumi) ini, pecahnya SPSI berawal dari ketidakmampuan pengurusnya pada waktu itu memperjuangkan kenaikan upah sebesar 30%. Di kalangan pekerja, angka ini terbilang wajar mengingat krisis ekonomi saat itu yang telah merontokkan nilai upah pekerja menjadi sangat rendah sedangkan harga-harga melonjak tak terkira.

Kekecewaan pekerja di tingkat bawah pun berujung pada Munaslub tahun 1998. Ke lom pok yang kecewa ini kemudian mende-klarasikan Presidium SPSI Reformasi. Pada Konvensi Nasional tahun 2003 SPSI Reformasi berganti nama menjadi Komite Serikat Pekerja Indonesia.

Hal serupa terulang di tahun 2008 lalu. Konfl ik di antara pengurus mengenai waktu penyelenggaraan kongres berbuah pada lahirnya kepengurusan kembar KSPSI. Kelompok Sjukur Sarto lebih dulu menyelenggarakan kongres dan memilihnya sebagai ketua umum. Begitu pun dengan kelompok pendukung Jacob Nuwa Wea yang juga menyelenggarakan kongres pada waktu yang berbeda dan memilih kembali mantan Menakertrans tersebut sebagai ketua umum.

ISLAHJika dilihat dari akar konfl ik, munculnya

dualisme kepengurusan KSPSI sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan pekerja. Yang terjadi hanya perbedaan pendapat dari masing-masing pengurus mengenai waktu penyelenggaraan kongres. Namun meski hal yang prinsip, hingga kini tampaknya belum ada tanda-tanda kedua pihak duduk bersama membicarakan persoalan ini.

Bahkan disebut-sebut pengurus KSPSI Pasar Minggu yang kini di bawah kendali Mathias Tambing sudah menutup pintu bagi kembalinya ‘si anak hilang’. Pengurus KSPSI Eben Ezer Naibaho, SH menyebutkan pihaknya sudah mengingatkan sejak awal.

“Waktu itu kita sudah peringatkan. Bahwa seharusnya sebagai sesama pengurus SPSI jangan gontok-gontokan, apalagi sampai pecah. Kita harus utamakan proteksi bagi anggota. Dalam kerangka itu, pada saat itu Sjukur Sarto dan kawan-kawan sudah kita beri waktu 3 X 24 jam untuk tidak memisahkan diri, dari KSPSI (Pasar Minggu),

tetapi mereka tidak merespon. Sehingga, pada kongres SPSI tahun 2008 memutuskan tidak ada pintu islah bagi Sjukur Sarto dan kawan-kawan,” katanya.

Di lain pihak, Sjukur Sarto mengaku pihaknya sudah menawarkan islah KSPSI pimpinan Jacob Nuwa Wea yang saat ini berganti pimpinan kepada Mathias Tambing. “Konsep Islah yang saya maksud secara struktur kepengurusan DPP KSPSI. Misalnya begini, untuk tahap awal Islah Ketua Umum dari KSPSI saya, kemudian Sekretaris Jenderalnya

LABORA, MARET 20116

FOKU

S

LABO

RA

dari KSPSI Pasar Minggu. Atau sebaliknya, kita bisa di posisi Sekjen sementara Ketua Umumnya dari DPP KSPSI Pasar Minggu. Setelah DPP KSPSI Kalibata dan Pasar Minggu bersatu secara struktural maka kita bikin kongres bersama untuk menentukan kembali siapa Ketua Umum DPP KSPSI,” katanya.

Klaim masing-masing pihak tentang siapa yang paling berhak mengatasnamakan KSPSI sejatinya tidak berdampak positif terhadap pe kerja. Karena itu, demi kepentingan ju taan pekerja yang menjadi anggotanya, su dah

selayaknya para pihak tersebut duduk ber-sama membicarakan agenda yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Kalau saja menjelang May Day 2011 ini pengurus KSPSI berhasil mengubur ke pen tingan masing-masing dan bersatu memperjuangkan nasib pekerja, perayaan hari buruh bagi Mia dan kawan-kawan pekerja di Kawasan Berikat Nusantara itu pasti akan lebih bermakna. Dan itu juga berarti kabar baik bagi seluruh pekerja Indonesia. [Karnali Faisal]


FOKU

S

Saiful DP: SPSI Pecah

LABORA berkesempatan mewawancarai Syaiful Daeng P, Presiden FSPKEP-KSPI (FSP Kimia, Energi, Pertam-

ba ngan, Minyak dan Gas Bumi), salah satu tokoh penting serikat pekerja yang dinilai tahu banyak cikal bakal berdirinya SPSI. Berikut petikan wawancaranya:

Tanya: Sejak kapan pergerakan buruh/pekerja mulai muncul di Indonesia?

Jawab: Seingat saya, pergerakan pe ker ja di negeri ini mulai nampak setelah pe milu 1955, yaitu saat para pekerja aktif mem-per juangkan aspirasi mereka melalui par-tai politik. Namun suaranya belum banyak terdengar. Pasca G.30.S/PKI (Gestok), kelas pekerja anti-PKI sempat membentuk KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia).

Pada awal kepemimpinan Presiden Soe-harto, pemerintah juga meminta duku ngan politik kepada kalangan pekerja untuk pe-nyelesaian masalah Irian Jaya. Saat itu Sekber

(Sekretariat Bersama) sudah terbentuk dan beralamat

di Depnakertrans Jl. Gatot Subroto. Sekber Buruh te rus mem per-juang kan hak-hak pekerja se-luruh In do ne sia. Misalnya ter ha-dap masalah PHK (pemutusan hu-

bungan kerja) yang diper juangkan agar

tidak terjadi.Seiring dengan perjalanan waktu, mun-

cullah serikat-serikat pekerja di Nusantara, namun tetap dibawah koordinasi Sekber Buruh. Pada masa Menaker Mursalin, di-bentuklah MPBI (Majelis Permusyawaratan Bu ruh Indonesia) yang terdiri dari 10 orga-nisasi pekerja di Sekber. MPBI pernah mela-porkan pemerintah ke ILO atas tinda kannya menarik seluruh pegawai negeri keluar dari MPBI.

Adakah intervensi penguasa saat itu? Bagaimanakah bentuknya?

Menjelang Pemilu 1971, partai politik mencari dukungan dari kalangan pekerja sehingga kepemimpinan MPBI menjadi rebutan. Pada salah satu se minar di era itu, Agus Sudono, Ketua umum Gasbindo (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia) mengatakan bahwa gerakan serikat pekerja di MPBI masih terpecah-pecah. Dari sisi keuangan organisasi tidak mandiri, daya juangnya bernuansa politik dan struktur organisasi masih beraneka ragam. Namun situasi terus memanas hingga pasca Pemilu 1971.

Ali Murtopo memanggil para pimpinan serikat, antara lain Utoyo Usman (Golkar), Sukiyat (Golkar), Sukomo (Golkar), Sarbumusi (Su tanto), KBM (Sutan Rasyid Raja Mas) dan Agus Sudono (Gasbindo). Ali berhasil mengondisikan forum rapat untuk menyepakati seluruh serikat pekerja berfusi kedalam FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) pada tanggal 20 Februari 1973, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pekerja Nasional.

Pada Kongres Nasional II FBSI tahun 1985, FBSI berubah menjadi Serikat Pe-kerja Seluruh Indonesia, mengubah ben-

tuk Federasi menjadi unitaris, dan Imam Soedarwo (Ketua DPP Golkar) meng-gantikan Agus Sudono yang telah men-

SPSI pernah men-jadi organisasi

pekerja terbesar se-Indonesia saat sentralisme Orde Baru. Pemerintah

tidak mengakui organisasi pekerja

diluar SPSI me-lalui Permenaker

No. 3 tahun 1993 tentang Pendaf-

taran Serikat Pekerja. Meskipun

demikian, pe-ngurus SPSI turut memperjuangkan hak-hak normatif

dan kesejahte-raan pekerja

dengan caranya masing-masing.

(Sekretaaaaaariat Bersama) sudah terbentuk dan beralamat

di Depnakertrans Jl. Gatot Subroto. Sekber Buruh te rus mem per-juang kan hak-hak pekerja se-luruh In do ne sia. Misalnya ter ha-dap masalah PHK (pemutusan hu-

bungan kerja) yang diper juangkan agar

keuangjuangnorganissituasi 1971.

Ali serikatSukiyaSarbumRaja MberhasimenyepkedalaIndoneyang kPekerja

Pad1985, Fkerja

tuk FSoegan

LABO

RA

LABORA, MARET 20118

WAW

ANC

ARA

DENGAN KE-LUARNYA UU NO 21 TAHUN 2000 TENTANG SERI-KAT PEKERJA, STRUKTUR SPSI BERUBAH KEMBALI DARI FE DERASI MENJADI KON-FEDERASI DAN SERIKAT PE-KERJA SEKTOR SERTA SERIKAT-SERIKAT PEKER-JA SUB SEKTOR MENJADI FE-DERASI.

dok.pribadi

Sejak Reformasi 1998jabat Ketua Umum FBSI selama 12 tahun. Menaker Sudomo senang dengan perubahan istilah “buruh” menjadi “pekerja”.

Sayangnya, sistem unitaris ber jalan lam bat. Maka pada Kongres Na sional III ta hun 1990 memutuskan mengembangkan departemen men jadi sektor. Pada Muspim tahun 1994, SPSI kembali ke bentuk federasi dan mengubah sektor menjadi Se rikat Pekerja dengan AD/ART masing masing dalam koridor SPSI. Tapi peningkatan pemogokan pekerja di era 90-an membuat pemerintah mengubah kembali struktur SPSI kedalam Federasi pada tahun 1996.

Bagaimanakah nasib SPSI pasca Orde Baru?

Menaker Fahmi Idris menerbitkan Permenaker No. 5 tahun 1998 ten tang Kebe-basan Berserikat, yang membuka peluang munculnya se ri kat-serikat pekerja baru. Kon-sekuensinya, SPSI bukan lagi satu-satunya wadah bagi pekerja. AS Datuk Bagindo selaku Ketua Umum DPP SPSI sempat menolak permenaker itu. Tetapi serikat pe kerja baru terus bermunculan. Ba nyak diantaranya yang tidak me ngakui 20 Februari sebagai Hari Pe-kerja Nasional. Boleh dikatakan inilah awal mula pecahnya SPSI.

Dengan keluarnya UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, struktur SPSI berubah kembali dari Federasi menjadi Konfederasi dan Serikat Pekerja Sektor serta Serikat-Serikat Pekerja Sub Sektor menjadi Federasi.

Saat pergantian kepemimpinan nasional dari Soeharto ke BJ Habibie, yang kemudian diikuti pergantian Menteri Tenaga Kerja dari Theo L. Sambuaga kepada Fahmi Idris, tri-partit sepakat untuk tidak sepakat terhadap permintaan kenaikan UMP sebesar 30 persen. Pemerintah me nolak karena nilai infl asi tinggi, nilai tukar rupiah mencapai Rp15 ribu / US$1.

Bagaimanakah reaksi pekerja selanjutnya?

Arus bawah SPSI protes dan ke cewa besar, yang berujung pada Munaslub tahun 1998. Kelompok yang kecewa ini kemudian men de klara sikan Presidium SPSI Reformasi dengan Ketua Umum Hartono dan Sekjen M Rojak sekaligus menyata kan keluar dari SPSI pada 24 Agus tus 1998. Namun, satu bulan kemu dian Hartono mengundurkan diri dan kembali ke SPSI.

Menjelang Munas SPSI Refor masi, M Rojak tidak mau mengadakan Munas dengan alasan pribadi. Sontak saja 9 SPA dari SPSI Reformasi me milih Tim 7 yang kemudian mem bentuk Komite Serikat Pekerja Indo-nesia (KSPI). Pada Konvensi Na sional tahun 2003 SPSI Reformasi berganti nama menjadi Komite Serikat Pekerja Indonesia.

Di tubuh SPSI sendiri, DPP se gera mengadakan Muspim FSPSI pada September 1998 untuk meng agendakan Munas di-percepat. Munas V yang berlangsung pada Februari 1999 akhirnya menjadi saksi kem-balinya 19 tokoh pendukung FSPSI Reformasi ke SPSI. [syahroel]


WAW

ANC

ARA

Konflik, Menjatuhkan Kewibawaan Organisasi

Rieke Diah Pitaloka (Anggota Komisi IX DPR-RI):

Organisasi harus bertindak tegas dan melarang rangkap jabatan agar tidak ada konfl ik kepentingan. Berikut

petikan wawancara dengan Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi IX DPR-RI:

Bagaimanakah konflik internal konfederasi?

Konfl ik organisasi, berantem terus dan saling klaim (antar DPP) merupakan bentuk persaingan tak sehat. Konfl ik kepemimpinan di DPP KSPSI akan menjatuhkan kewibawaan organisasi pekerja secara nasional dan di mata internasional. Selain itu, kepengurusan kembar akan membingungkan para anggota-nya di daerah. Lalu, kapan mereka punya wak tu untuk urus pekerja tingkat nasional? Ke pentingan memperjuangkan hak-hak pekerja terabaikan.

Apa efeknya? Dalam kondisi yang demikian,

bukan tidak mungkin ada oknum pengurus yang mencari-cari

‘ke sempatan’ untuk menjual nama orga nisasi ke-pada pemerintah atau pengusaha. Mereka berebut ke-

kuasaan dan jabatan di institusi pemerintah, pengusaha dan partai politik.

Bagaimana sikap organisasi seha-rusnya?

Mestinya para pengurus DPP KSPSI dari dua kubu dilarang rangkap jabatan. Mereka harus memilih salah satu saja, jangan kedua-keduanya, apakah mau duduk di organisasi pekerja ataukah menjabat sebagai komisaris BUMN? Silakan. Tidak boleh sebagai komi saris BUMN sekaligus ketua umum di orga nisasi pekerja sebelumnya. Sebab kalau itu terjadi maka yang ada adalah konfl ik ke pentingan dengan teman-teman pengurus DPP lainnya.

Diakui atau tidak, di semua konfederasi yang ada saat ini, tak sedikit pengurus DPP-nya yang direkrut oleh PT Jamsostek, Pe-nga dilan Hubungan Industrial, bahkan jadi Menteri Tenaga Kerja.

Apakah ada aturan organisasi yang perlu disempurnakan?

Aturan (organisasi pekerja) relatif sudah baik. Yang belum (bagus) itu dari internal organisasi sendiri. Misalnya, apakah iuran anggota sudah jalan? Dipakai untuk apa saja? Bagaimana akuntabilitasnya? Yang kedua, bagaimana orang mau masuk KSPSI dan rajin membayar iuran, kalau dinilai KSPSI-nya tidak bisa memperjuangkan hak-haknya buruh.

Harapan anda?KSPSI harus menjadi teladan bagaimana

serikat pekerja skala nasional yang solid. KSPSI masih menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan serikat pekerja se-Indonesia. Segera tuntaskan konfl ik ini dan kembali bersatu untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. Kalau masih ada dualisme maka bisa diartikan pengurus DPP KSPSI selama ini hanya mengutamakan kepentingan pribadi. [syahroel]

Perselisihan organisasi pe-kerja di tingkat

konfe derasi yang berlarut-larut

hanya mengun-tungkan segelintir

orang dan me-ngorbankan

kepentingan (or-ganisasi) pekerja

dibawahnya.

Ke pentingan memperjuangkan hak-hak pekerja terabaikan.

Apa efeknya? Dalam kondisi yang demikian,

bukan tidak mungkin ada oknumpengurus yang mencari-cari

‘ke sempatan’ untuk menjualnama orga nisasi ke-pada pemerintahatau pengusaha.Mereka berebut ke-

kuasaan dan jabatandi institusi pemerintah,pengusaha dan partaipolitik.

Aper

AbaikorgaangBagbagamembisa

HK

seriKSPkebSegberskepduaKSPkep

kam

pung

tki.c

om

LABORA, MARET 201110

WAW

ANC

ARA

KALAU KEPEN-TINGAN PRIBADI YANG DIKEDE-PANKAN, MAKA YANG TERJADI PERTARUNGAN ANTAR INDIVIDU-INDIVIDU DI TINGKAT ELIT (ORGANISASI), YANG UJUNG-UJUNGNYA ME-NGORBANKAN KEPENTINGAN MAYORITAS ANGGOTANYA.

Seberapa Pentingkah?SPSI DI HATIKU:

SECARA umum, dualisme KSPSI me-rugikan anggota organisasi itu sen diri, sebab ketika ada persoalan yang dialami anggota SPSI, menjadi tidak fokus. DPP kedua KSPSI itu cenderung mengurus dirinya sendiri ketimbang mem perhatikan nasib anggotanya dibawah.

Cek saja bagaimana akuntabilitas iuran ang gota yang mereka (pimpinan pusat) raup dari daerah-daerah. Apakah iuran ang go ta benar-benar masuk ke rekening orga ni sasi, ataukah masuk kantong pribadi?

Menurut saya, arus bawah pekerja di DKI tidak terlalu memperhatikan kasus dua lis-me di KSPSI. Mereka cenderung me nilainya sebagai masalah internal saja, tidak penting untuk ikut-ikutan atau campur tangan.

Selama ini KSPSI Pasar Minggu atau KSPSI Kalibata ‘kurang perhatian’ terha-dap aspirasi pekerja DKI. Misalnya, desa-kan kepada pemerintah agar upah di DKI sesuai Kebutuhan Hidup Layak, atau me-nolak pekerjaan outsourcing, terasa kurang kuat.[]

» ILHAMSYAH, KETUA SBTPISerikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia:

KONFLIK KARENA KEPENTINGAN PRIBADI

» JOKO WAHYUDIForum Buruh DKI Jakarta:

TIDAK PERHATIAN TERHADAP NASIB ANGGOTA

KONFLIK di tu buh KSPSI tidak lepas dari sejarahnya sebagai organisasi pekerja bentukan rezim Orde Baru. Hingga saat ini, bu daya organisasi KSPSI masih berbau Orde Baru. Ini bukan rahasia lagi. Masyarakat luas tahu betul bagaimana budaya organisasi KSPSI.

Bisa jadi, adanya dominasi ’kepentingan pribadi’ di tubuh KSPSI, hingga berujung pada terjadinya dualisme itu. Kepentingan pribadi pasti ada disetiap organisasi ma-napun, tetapi kembali pada bagaimana me letakkan kepentingan pribadi di atas ke pentingan bersama. Kalau kepentingan pribadi yang dikedepankan, maka yang terjadi pertarungan antar individu-individu di tingkat elit (organisasi), yang ujung-ujungnya mengorbankan kepentingan mayoritas

anggotanya.Lihat saja kiprah KSPSI hingga saat ini.

Tidak ada perubahan yang signifi kan dari organisasi KSPSI baik kubu Pasar Ming-gu maupun kubu Kalibata untuk betul-betul berpihak pada kepentingan seluruh anggotanya.

Bukti lainnya terkait dengan peno la kan revisi UU 13/2003 tentang ketenaga kerjaan. DPP KSPSI awalnya, diduga, tidak akan memberikan sikap menolak. Tetapi karena diancam oleh salah satu DPC KSPSI, akhirnya DPP KSPSI menolak revisi itu.

Nah, dari kedua contoh kasus ini, sudah terbukti bahwa pola atau budaya kerja KSPSI masih belum berubah. Mereka belum berpihak kepada kepentingan pekerja anggotanya.[]


CEL

OTE

H

Yang Menentukan Pemegang Saham

Ahmad Ansyori, Direktur Operasi dan Pelayanan PT. Jamsostek:

Di situs resmi Jamsostek, dikatakan bahwa jabatan tersebut telah dipe-gang nya sejak 2001, tepatnya di

posisi anggota Komite Pengarah Nasional tentang Restrukturisasi dan Reformasi Jamsostek. Berikut wawancara dengan Ahmad Ansyori, Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek:

Mengapa Sjukur Sarto terpilih sebagai komisaris PT Jamsostek?

Itu kewenangan pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN. Kami tidak tahu alasan, mekanisme dan dasar ketentuan yang

menjadikan Sju kur Sarto dipilih kem bali sebagai ang gota

Komisaris PT Jamsostek. Tetapi yang saya tahu, pe me gang saham me-nunjuk kembali Sju kur Sarto menjadi ang gota Komisaris Jam sostek karena dipandang sebagai repre sen tasi

dari organisasi pekerja sehingga dipilih kembali.

Kalau tidak salah, saat ini merupakan

tahun yang keempat untuk periode yang kedua kali bagi Sjukur Sarto menjabat sebagai anggota Komisaris Jamsostek. Seperti kita ketahui berdasarkan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN masa jabatan Komisaris itu selama 5 tahun dan untuk selanjut nya dipilih kembali.

Bagaimana kinerja Sjukur Sarto selama ini?

Kalau dilihat dari prestasi, Pak Sjukur Sarto saya lihat sebagai sosok yang mau bekerja, setiap hari dan bahkan sampai malam hari. Ketika ada komplain dari pekerja terhadap cabang Jamsostek, Pak Sjukur sarto langsung menangani, tanpa mem-buang waktu. Bahkan dia sendiri yang turun melakukan tindakan. Bahkan tak ja rang Pak Sjukur sarto memberikan peringatan dua atau tiga kali terhadap Jamsostek cabang yang tidak peduli dengan pekarja. Dan kalau kantor cabang itu tidak menggubris maka diserahkan kepada saya, untuk segera diselesaikan.

Mengapa PT Jamsostek juga beker-jasama dengan KSPSI pimpinan Sjukur Sarto?

PT Jamsostek berhak melakukan kerja sama dengan serikat pekerja manapun, termasuk dengan KSPSI pimpinan Pak Sjukur Sarto. Yang kami nilai dalam hal kerja sama ini bukan karena bantuan yang didapat oleh PT Jamsostek, tetapi bagaimana kita memberikan pengayoman kepada seluruh

pekerja Indonesia terutama kepada pekerja yang sudah menjadi anggota

Jamsostek. [Syahroel]

menjadikan Sju kur Sarto dipilih kem bali sebagai ang gota

Komisaris PT Jamsostek.Tetapi yang saya tahu, pe me gang saham me-nunjuk kembali Sju kur Sarto menjadi ang gota Komisaris Jam sostek karena dipandang sebagai repre sen tasi

dari organisasi pekerjasehingga dipilih kembali.

Kalau tidak salah, saatini merupakan

terhadsarto lbuang wmelakuSjukuratau tigyang tkalau kmaka ddiselesa

MenjasamaSarto?

PT Jsama dtermasSjukur sama inoleh PTmembe

pekepe

J

Meskipun penga-dilan memutus-kan bahwa DPP KSPSI pimpinan

Mathias Tambing adalah pemilik sah logo SPSI,

Sjukur Sarto melenggang be-

bas di deretan komi saris PT Jamsostek.

dok.

prib

adi


WAW

ANC

ARA

Kami Sudah Lama Tawarkan IslahSjukur Sarto (Komisaris PT. Jamsostek):

Konsep Islah yang saya maksud adalah islah secara struktur kepengurusan DPP KSPSI. Misalnya begini, untuk tahap awal Islah Ketua Umum dari KSPSI saya, kemudian Sekretaris Jenderalnya dari KSPSI Pasar Minggu. Atau sebaliknya, kita bisa di posisi Sekjen sementara Ketua Umumnya dari DPP KSPSI Pasar Minggu. Setelah DPP KSPSI Kalibata dan Pasar Minggu bersatu secara struktural maka kita bikin kongres bersama untuk menentukan kembali siapa Ketua Umum DPP KSPSI.

Tetapi kalau hingga saat ini dan kedepan KSPSI pasar Minggu bersikeras tidak mau islah, ya biarkan saja, nanti mereka itu akan habis sendiri. Sebab bukannya apa-apa, saat ini KSPSI yang saya pimpin masih didukung oleh 29 DPD dan 300 DPC, sehingga saya optimis KSPSI yang saya pimpin itulah yang layak bagi anggota SPSI. [Syahroel]

SEJAK awal kami tidak menginginkan adanya perpecahan di DPP KSPSI,

apalagi menjalar sampai ke pengurus di daerah. Kami sadari betul, KSPSI ‘kembar’ menjadi sorotan anggota SPSI beberapa tahun belakangan ini. Karenanya sekitar Mei 2009 kami telah menawarkan Islah ke-pada KSPSI pimpinan Jacob Nuwa

Wea yang saat ini berganti pimpinan kepada Mathias Tambing. Konsep

ini kami sampaikan pula kepada pemerintah dalam hal ini Men-teri Tenaga Kerja yang waktu itu masih dijabat Erman Su-parno. Namun kenyataannya pimpinan DPP KSPSI di Pasar Minggu tidak bisa mengambil keputusan karena gengsi, merasa benar sendiri.

KATA Kepala Badan Pusat Sta-tistik, Rusman Heriawan, selama ta hun 2010, sejumlah 60% mayoritas penduduk Indonesia masih memiliki penghasilan dibawah pendapatan per kapita (12/2/2011). Saat ini baru 40 persen masyarakat yang mam pu memiliki penghasilan diatas penda-patan per kapita.

Income per kapita nasional sekitar USD 3000/tahun atau Rp 27 juta/tahun. Bila jumlah rakyat Indonesia 235 juta, maka setidaknya ada 141

juta rakyat yang pendapatannya dibawah Rp 27 juta/tahun.

Data tersebut merujuk dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukannya pada tahun lalu. Berdasarkan hasil survei, selama 2010, perekonomian di Indonesia tumbuh sebesar 6,1 persen, jauh lebih tinggi dibanding tahun 2009 yang hanya tumbuh 4,5 persen. Pertumbuhan itu menyebabkan pen-da patan per kapita masyarakat me-ningkat, dari Rp 23,9 juta menjadi Rp

27 juta. Meski demikian, mayoritas masyarakat masih memiliki peng-hasilan dibawah Rp 27 juta dalam setahun.

Sekitar 7% penduduk Indonesia masih berpenghasilan kurang dari US$ 1/day, kira-kira Rp 270.000/bulan pada kurs US$1 = Rp 9.000.

Rusman mengakui, perekonomian di Indonesia belum tumbuh secara merata. Kesenjangan per e konomian tersebut dihitung menggunakan indeks. [monitoringindonesia]

Kepala BPS: 60 Persen PendapatanPenduduk RI Masih di Bawah Perkapita

EKONOMI

dok.p

ribad

i


WAW

ANC

ARA

Kami Masih Komitmen Eben Eser Naibaho, SH:

Banyak kalangan menyoroti dualisme di KSPSI?

Saya luruskan dulu pertanyaan anda. Sejak dulu hingga kini hanya ada satu KSPSI yang berkantor di Jalan Raya Pasar

Minggu KM. 17 No. 9 Jakarta Selatan. Tidak ada KSPSI

yang lain dan tidak ada dualisme di tubuh DPP KSPSI. Bisa saja ada oknum yang memakai logo dan mengatasnamakan KSPSI bahkan mengambil keuntungan dari klaim tersebut.

Perlu kami beritahukan bahwa Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat telah mengeluarkan

keputusan No. 34/MEREK/2009/PN.NIAGA/

JKT.PST mengenai hak cipta logo

SPSI setelah pengadilan menghadirkan 5 saksi tergugat yang juga pelaku sejarah SPSI. Saat itu Syukur Sarto mempersoalkan logo yang diklaim ‘milik’ DPP KSPSI versi Syukur Sarto sehingga menggugat DPP KSPSI Jacob Nuwa Wea yang juga menggunakan logo tersebut. Jadi, hanya ada satu DPP KSPSI dan tidak pernah ada dualisme kepemimpinan di KSPSI.

Tapi Syukur Sarto masih menggunakan logo SPSI di situsnya?

Kami sedang menyiapkan gugatan baru terhadap situs Flexi SPSI yang ia gunakan semena-mena (program Flexi SPSI dilaunch pada 14 Januari 2010). Sayangnya soliditas di internal kita lemah sehingga kegiatan illegal tersebut tidak segera kita sikapi. Ada beberapa pengurus yang tanpa koordinasi ikut nimbrung dalam urusan ini. Tidak masalah, selama mereka mau bekerja all out. Lagipula tidak ada uang dalam urusan (konfl ik) ini. Saya sudah punya lahan diluar SPSI. Hendaknya mereka pun demikian. Hingga sekarang blunder, tidak ada strategi yang jelas. Kita menang secara de jure, tapi lemah dalam action, terutama pencitraan di media massa. Fenomena ini dimanfaatkan oleh Syukur Sarto untuk klaim sana sini di media massa padahal tidak punya anggota yang riil.

Ada isu SPSI menyimpangkan dana Jamsostek?

Itu tidak benar. Dana pekerja langsung disetor ke PT Jamsostek sebagai pengelola dana pekerja seluruh Indonesia dalam bentuk premi. Yang menyetorkan dana

Selatan. Tidak ada KSPSI yang lain daan tidak ada

dualisme di tubuhDPP KSPSI. Bisa saja ada oknum yang memakai logo dan mengatasnamaakak n KSPSI bahkan mengambil keuntungan dari klaim tersebut.

Perlu kami beritahukan bahwa Pengadilan Niaga

Jakarta Pusattelah mengeluarkan

keputusan No. 34/MEREK/2009/PN.NIAGA/

JKT.PST mengenai hak cipta logo

yang juJadi, hapernahKSPSI.

Tapmengg

Kambaru tegunakaSPSI diSayangsehinggsegera yang tadalam umerekatidak aini. SaySPSI. HHinggastrategjure, tapencitrdimanfklaim stidak p

AdaJamso

Itu tdisetor dana pebentuk

dok.

prib

adi


WAW

ANC

ARA

Perjuangkan PekerjaKITA MENANG SECARA DE JURE, TAPI LE-MAH DALAM AC-TION, TERUTAMA PENCITRAAN DI MEDIA MASSA. FENOMENA INI DIMANFAATKAN OLEH SYUKUR SARTO UNTUK KLAIM SANA SINI DI MEDIA MASSA PADA-HAL TIDAK PU-NYA ANGGOTA YANG RIIL.

pekerja ke Jamsostek itu anggota-anggota kita yang tergabung didalam Serikat Pekerja yang ada di tingkat perusahaan tempat mereka bekerja. Kalau anggota (pekerja) dari kubu SPSI Syukur Sarto, sebenarnya sudah tidak punya. Buktinya, ketika ILO melakukan survey (beberapa waktu yang lalu), mereka (Tim ILO) menyimpulkan bahwa posisi Syukur Sarto, sudah sangat sulit. Artinya, dia sudah tidak punya basis anggota.

Mungkin yang anda maksud adalah sharing dana Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Jamsostek dan DPP KSPSI yang ditandatangani pada 10 November 2009. Pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh kanwil/cabang

Jamsostek dengan DPD/DPC SPSI di semua daerah.

Apakah masih ada peluang islah dengan Syukur Sarto?

Tidak ada. Sebab waktu itu kita sudah peringatkan. Bahwa seharusnya sebagai sesama pengurus SPSI jangan gontok-gonto-kan, apalagi sampai pecah. Kita ha rus utama-kan proteksi bagi anggota. Dalam kerang ka itu, pada saat itu Syukur Sarto dan kawan-kawan sudah kita beri waktu 3 X 24 jam untuk tidak memisahkan diri, dari KSPSI (Pasar Minggu), tetapi mereka tidak meres -pon. Sehingga, pada kong res SPSI ta hun 2008 memutuskan tidak ada pintu islah bagi Syukur Sarto dan kawan-kawan. [syahroel]

ppfspkep-spsi.blogspot.com


WAW

ANC

ARA

Jam 5 SoreJam lima sore. Waktu kerja di pabrik-pabrik berakhir. Perempuan-perempuan pe-kerja berhamburan. Menuju gerbang keluar. Melalui lo-rong sempit berhimpitan. Di sepotong jalan raya. Bercam-pur dengan kemacetan.

Jam lima sore. Meninggal-kan si Mbok penjaga warung langganan. Yang menjajakan makanan pengganjal perut sekadarnya. Dan abang pen-jual gorengan. Setiap hari tak pernah terlewatkan. Murah. Seperti upah yang ditetapkan pemerintah.

Jam lima sore. Berjalan kaki, naik angkot atau metromini. Atau ojek yang setia menanti. Menuju rumah-rumah petak kontrakan. Sejenak beristi-rahat melepas lelah. Tuk menjalani rutinitas keeso-kan hari. Di pabrik-pabrik de ngan udara pengap ber-campur polusi.

Jam 5 sore. Pekerja-pekerja perempuan melepaskan se-gala beban. Dan penatnya kehidupan.

(Foto dan teks: Karnali Faisal)


MO

MEN


MO

MEN

SPSI PASCA REFORMASIPada masa Orde Baru, SPSI adalah orga-

nisasi pekerja terbesar. Efek Reformasi dan keluarnya Permenaker No 5/1998 membuat anggota SPSI terpecah belah, tidak lagi utuh. Kita belum siap menerima keterbukaan ini karena keterbatasan SDM kita. Seharusnya reformasi tidak boleh langsung jadi (berjalan)

begitu saja. Harus ada langkah-langkah pembelajaran kepada

masyarakat pekerja bahwa reformasi dan demokrasi bu kan segala-galanya, bu kan asal kelompok kita. Reformasi harus di atur agar tidak kebablasan. Li hat saja kondisi serikat se ka rang, jumlahnya

ba nyak tapi kua-litas nya tidak

terukur/

teruji.Bila hanya ada satu PUK di satu peru-

sahaan, tidak ada rebutan klaim antar serikat. Perusahaan yang karyawannya sejak awal sudah bergabung ke SPSI biasanya menolak ke hadiran serikat lain. Tapi perusahaan baru yang tidak tahan dengan pressure dari se rikat baru ti dak bisa me no lak. Akhirnya ter ja dilah gesekan antar serikat. Bah kan kini mu lai terang-terangan.

Pada saat yang sama pengaturan soal serikat pekerja dipegang pemerintah. Pesan per aturan dan tataran pelaksanaannya ti-dak imbang. Pendirian serikat pekerja yang terlalu mudah, tapi disisi lain ada ke ter ba-tasan yang dimiliki serikat pekerja. Si tua si inilah yang sering dimanfaatkan oleh pe-ngu saha. Misalnya soal usulan revisi UU 13/2003 oleh Apindo pada Oktober 2010. Sebenarnya UU 13/2003 tidak bermasalah, na mun pengawasan soal pelaksanaannya ini-lah yang sering tidak be nar. Misalnya praktik outsourcing yang se ram pa ngan. Pada awal-nya pekerja bekerja ka rena ingin bekerja dan men dapat penga laman. Pe rusahaan tidak boleh memakai standar ini yang minimal

dan tanpa tunjangan untuk pekerja yang sudah mulai berpengalaman

ANTISIPASISebagai langkah utama an-

ti sipasi, kita harus mandiri da-lam segala hal. Kita ha rus

mengondisikan agar setiap PUK mem-

Mendesak, Penataan Manajemen Federasi

DR. Mathias Tambing, SH, MSi (Ketua Umum DPP KSPSI):

Tantangan KSPSI kedepan cukup berat karena mereka kini bukan lagi satu-satunya organisasi pekerja Indonesia. Ada banyak persiapan dan langkah untuk mempertahankan keberadaan KSPSI. DR. Mathias Tambing, Ketua Umum DPP KSPSI, mengutarakannya kepada LABORA. Berikut petikannya:

LABO

RA


WAW

ANC

ARA

punyai pendamping dalam masalah hukum. Ini bagian dari solusi konfederasi atas per-soalan ketenagakerjaan di lapangan. Selain itu kita harus meningkatkan pelatihan untuk federasi anggota.

Dalam waktu dekat ini, kita akan menga-dakan rakernas. Salah satu agendanya adalah merespon aspirasi-aspirasi daerah untuk merangkul dan me ne rima kembali mereka per nah berseberangan de ngan DPP KSPSI. Hal ini butuh keputusan bersama. Menurut saya, konfl ik ini berada di pusat, sehingga kita tidak boleh mengorbankan anggota-anggota kita di bawah. Mereka perlu diakomodir se-panjang memenuhi syarat. Anggap saja me-reka kem bali ke rumah keluarga besar SPSI.

Salah satu masalah yang berhasil kita selesaikan adalah soal status gedung KSPSI di Pasar Minggu. Gedung ini memang hi-bah untuk SPSI. SPSI memang berhak memiliki gedung ini. Masalah ini sudah clear. Bahkan Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga telah meminta secara ter-buka di panggung Ultah SPSI ke-38 soal ke salahpahaman ini. Tentu saja tuntutan kon deferasi lain untuk mendapat pembagian gedung atau jatah yang sama tidaklah relevan

sebab usia organisasi mereka masih sangat muda dan kontribusi konfederasi mereka tidak sebesar SPSI yang telah berdiri 38 tahun. Realistis saja.

KINERJADua tahun ini SPSI mengalami banyak

kemajuan, terutama dalam hal kerjasama dengan ILO. Pada masa sebelumnya ILO hanya mau bekerjasama dengan LSM. Setelah Shigeru Wada duduk di ILO Asia Pasifi k, barulah ada perubahan kerjasama yang cukup berarti.

Kedepan SPSI harus menata kembali manajemen administrasi federasi sehingga turut memperkuat pondasi konfederasi. Federasi harus kuat dari sisi manajemen dan kualitas SDM-nya. Mereka juga harus mempunyai database sehingga klaim orga-nisasi sesuai dengan fakta. Tidak boleh ada lagi ada orang mengaku-aku punya anggota sekian tapi kenyataannya berbeda.

Pada saat yang ber samaan, pembinaan ang gota harus terus dila kukan. Bila ke-semua hal ini berjalan dengan baik, saya yakin tidak lama lagi SPSI mampu mengi-kuti jejak The National Trades Union Congress (NTUC), Konfederasi Serikat Pe-kerja Singa pura yang mempunyai ke ra jaan bisnis di bidang transportasi, perda gangan, dan sa ham. Tentu saja semua dila kukan bertahap.

Saya masih memandang optimis masa depan SPSI. Sejelek-jeleknya kon fe derasi ini, ia ma sih so lid se-bab meka nis me organi-sasi masih lengkap dari tingkat pusat, dae rah, cabang, hingga PUK. Tinggal kita mem be-nahi federasi ang gota bahwa mereka ha rus mempunyai lem baga ad-vokasi dan mengadakan pe la tihan-pelatihan, ter uta ma bagaimana ber negosiasi, menata ma na jemen organisasi, me nyiap kan administrasi kasus. Tiga poin ini yang mesti di miliki federasi anggota. [dit]

”SAYA MASIH MEMANDANG OPTIMIS MASA DEPAN SPSI. SEJELEK-JELEKNYA KONFEDERASI INI, IA MASIH SOLID SEBAB MEKANISME ORGANI SASI MASIH LENGKAP DARI TINGKAT PUSAT, DAE-RAH, CABANG, HINGGA PUK”

asi ng mestia. [dit]

LABORA


WAW

ANC

ARA

kspsi-art.blogspot.com

Perjalanan Konflik KSPSI

Kongres VI KSPSI di Tretes, Jawa Timur pada 2005, Sjukur Sarto kalah telak atas Jacob Nuwa Wea dalam pemilihan ketua KSPSI.

DPP KSPSI telah memecat dengan tidak hormat 6 orang pengurus DPP KSPSI sebagai tindak lanjut Kongres yang dilakukan kelom-pok Sjukur Sarto, yaitu: Drs. Sjukur Sarto MSi, Hikayat Atika Karwa, Drs. M.Ch David, Buyung Marizal SH, H.Kasiran SH dan Yenni Amir. Surat pemecatan itu dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2007 dengan Nomor: 1588/KEP/DPP-KSPSI/VIII/2007.[]

Konsolidasi DPP, DPD, dan Federasi Anggota KSPSI. Semua DPD K-SPSI yang hadir dalam rapat DPP KSPSI memutuskan tidak mengakui

Sjukur Sarto sebagai ketua umum DPP KSPSI karena kongres yang dilakukannya sepihak (Agustus 2007) bertentangan dengan konsitusi organisasi (15/9/2007). Mereka bertekad tetap menegakkan konstitusi or-ga nisasi dengan mendukung pelaksanaan kongres KSPSI ke-7 pada Februari 2008 sesuai keputusan Rakernas SPSI Februari 2007. Rapat yang dipimpin Jacob Nuwa Wea, dihadiri 5 pengurus DPP, 15 ketua DPD dari 28 DPD KSPSI serta 11 ketua dari 18 Federasi anggota KSPSI. Ketua DPD lainnya dari luar Jawa berhalangan hadir karena kesulitan transportasi, tapi menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Jacob Nuwa Wea hingga Kongres KSPSI pada Februari 2008.[]

Sjukur Sarto mempercepat Kongres VII di Cempaka Putih, Jakarta pada Agustus 2007 dari jadwal yang

Konflik di KSPSI cukup meriah,

meskipun diingkari oleh beberapa elit

organisasinya. Bermula dari curi start pelaksanaan

Kongres VII, pemecatan,

rebutan klaim dan pencitraan

di media massa, hingga nyawa melayang sia-sia. Tentu saja

dibalik semua itu ada kapital dan

kedudukan yang diincar. Apapun

alasannya, tetap saja anggota

menjadi korban.


SEJ

ARAH

ksps

i-gal

.blo

gspo

t.com

sesungguhnya Februari 2008 sesuai dengan keputusan Rakernas KSPSI. Dari 33 DPD hanya hadir 5 DPD KSPSI. Dengan demikian kongres Sjukur Sarto itu tidak memenuhi kuorum dan cacat hukum.[]

KSPSI melaksanakan Kongres VII di Caringin, Bogor pada 18-20 Februari 2008 sesuai keputusan Rakernas KSPSI. Pada kongres tersebut, Jacob Nuwa Wea terpilih secara aklamasi menjadi Ketua KSPSI Periode 2008-2011. Kongres ini juga membahas program kerja, penyempurnaan AD/ART dan pemilihan pengurus baru DPP KSPSI periode 2008-2013. Kongres dihadiri 22 dari 31 DPD di tingkat provinsi dan 220 dari 310 DPC di tingkat kabupaten/kota.[]

DPP KSPSI mendapatkan surat pendaftaran cip-taan logo SPSI dari Depar-temen Hukum dan HAM. Surat pen daftaran itu ditandatangani Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Ansori Sinungan,

tertanggal 24 Januari 2008 dengan nomor dan tanggal pendaftaran 035963, 15 Januari 2008.[]

Ironisnya Depkumham juga mengeluarkan surat pendaftaran ciptaan untuk kelompok Sjukur Sarto dengan nama pencipta dan alamat yang sama, yakni KSPSI Jalan Raya Pasar Minggu, dengan nomor pen daftaran 035394, tertanggal 11 September 2007. Pengesahan yang ditandai dengan keluarnya sertifi kat itu tertanggal 21 Agustus 2009. Pada-hal Sjukur Sarto dipecat dari DPP KSPSI sejak 22 Agustus 2007.[]

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan DPP KSPSI versi Sjukur Sarto menge nai hak cipta logo SPSI. Keputusan No. 34/MEREK/2009/PN.NIAGA/JKT.PST ini mengakhiri dualisme kepemimpinan organisasi pekerja terbesar di Indonesia (10/10/2009). Sebelumnya Sjukur Sarto pernah mempersoalkan logo yang diyakini “milik” DPP KSPSI Sjukur Sarto sehingga menggugat DPP KSPSI Jacob Nuwa Wea yang juga menggu-

nakan logo tersebut.[]

Sjukur Sarto atas nama DPP KSPSI menan da-tangani kerja sama dengan Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di sela peluncuran Flexi-SPSI di Cilegon, Banten, Kamis (14/1/2010). Flexi-SPSI merupakan paket “bundling” Kartu Perdana Flexi dan terminal CDMA yang di dalamnya berisikan konten dan aplikasi meliputi infor masi ketenagakerjaan seperti informasi upah minimum, penyelesaian perse-lisihan, Jamsosteknas hingga TKI. Sjukur Sarto mengklaim, anggotanya saat ini mencapai sekitar lima juta orang, dengan anggota aktif sekitar 3,9 juta. []

Sosialisasi Flexi-SPSI melalui Lomba Gerak Jalan Flexi-SPSI di Silang Monas, Minggu, 28 Maret 2010, yang dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Executive General Manager Telkom Flexi Triana Mulyatsa, Ketua Umum SPSI Sjukur Sarto, Direktur PHI Depnakertrans Andi Syahrul, Direktur Operasi Jamsostek Ansori, serta lebih dari 2.800 anggota SPSI.[]

Satu Tewas, Dua Kritis. Bentrok antar dua kubu di KSPSI berakhir dengan korban jiwa dan dua kritis. Kantor SPSI yang dikomandoi Muhamad Gunawan dihancurkan kubu lainnya, (Kamis, 29/4/2010). Peristiwa bentrokan dipicu dari SPSI Fuad Ahmad yang merasa diambil alih SPSI Muhammad Hendra Gunawan yang baru saja terbentuk. Perseteruan langsung memuncak dan ratusan massa SPSI Fuad Ahmad menyerang kantor SPSI Gu-na wan sehingga bentrok fi sik terjadi di lokasi yang mengakibatkan satu korban tewas ditempat, dua luka kritis dan lima luka ringan.[]


SEJ

ARAH

Menagih Upah yang

BURUH JATIM TOLAK PENANGGUHAN UMK

SEBANYAK 9.000 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur mendesak Gubernur Jatim untuk menolak permohonan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang diajukan pengusaha (10/1/2011).

Proses pengajuan penundaan UMK 2011 dari perusahaan di Gresik, Lumajang, dan Kota Kediri sudah sampai pada tahap verifi kasi oleh Disnaker Jatim.

Mekanisme penangguhan UMK memang diatur dalam Kepmenaker 231 Tahun 2003 yaitu perusahaan yang tidak mampu me-ngajukan kepada Gubernur melalui Disnaker Provinsi selambat-lambatnya 10 hari sebelum pemberlakuan UMK disertai kesepakatan tertulis Pengusaha dengan pekerja/serikat.

Padahal, menurut ABM, UMK yang ditetapkan masih jauh dari layak, belum memperhitungkan biaya hidup pekerja yang berkeluarga, serta belum memperhitungkan melambungnya harga barang di pasaran.

ABM Jatim mencatat hingga batas waktu

pengajuan penangguhan 22 Desember 2010 ada 29 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK bagi sekitar 9.000 pe-kerja yakni 27 perusahaan di Gresik, satu perusahaan di Lumajang, dan satu peru-sahaan di Kota Kediri). Artinya, ribuan pe-ker ja tersebut akan dibayar jauh dibawah UMK Kabupaten Gresik Rp 1.133.000, UMK Kabupaten Lumajang Rp740.700, dan UMK Kota Kediri Rp 975.000.

Oleh karena itu, ABM Jatim menuntut kepada Gubernur Jatim untuk menolak seluruh penangguhan UMK tahun 2011, mengefektifkan Pengawasan Ketenaga-kerjaan, terutama mengawasi secara ke tat terhadap pemenuhan upah di 29 perusa haan, serta membuat kebijakan untuk mening-katkan kesejahteraan buruh. [kompas.com]

PEKERJA ROKOK BELUM TERIMAUMK RP 840.000

PEKERJA rokok yang bekerja di bebe-rapa perusaahaan rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, belum menerima baya ran sesuai dengan upah minimum kabu paten (UMK) 2011 sebesar Rp 840.000 per bulan. Aliansi Serikat Buruh dan Elemen Masyarakat Peduli Buruh Kudus menuduh mereka telah melanggar SK Gubernur Jateng Nomor 561.4/69/2010 tentang UMK 2011 (24/1/2011).

www.kompas.com

stat

.k.k

idsk

lik.c

om


NU

SAN

TAR

A

Dibayar MurahUMK diberlakukan untuk semua pekerja

yang memiliki masa kerja minimal kurang dari setahun. Status pekerja borongan, harian atau bulanan hanyalah klasifi kasi cara pengupahannya. Alasan penghasilan pekerja borong ditentukan oleh satuan hasil kerja, tidak bisa dijadikan.

Berdasarkan ketetapan Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK), standar atau kecepatan pekerja giling bersama pekerja batil rokok yang bekerja selama satu hari kerja yakni tujuh jam kerja, rata-rata pekerja tersebut bisa menghasilkan 4.000 batang rokok. Jika diakumulasi, dalam sehari mereka mendapatkan upah Rp 54.000, yang dibagi secara proporsional untuk pekerja giling rokok Rp 32.400 per hari dan pekerja batil Rp 21.600 per hari.

Kepala Dinsosnakertrans Pemerintah Kabupaten Kudus, Noor Yasin, tidak mem-berikan tanggapan ketika ditanya soal upah yang diterima pekerja giling dan batil yang masih dibawah UMK. [kompas.com]

PENOLAKAN KESEPAKATAN UPAH PEKERJA PERKEBUNAN

FORUM Pekerja/Buruh Perkebunan Sumatera Utara mengeluarkan resolusi peno lakan terhadap “Kesepakatan Bersama Mengenai Upah Pekerja Perkebunan pada Perusahaan Perkebunan Swasta Anggota BKS-PPS di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2011” (27/2/2011).

BKS-PPS adalah semacam Apindo untuk perkebunan swasta yang ada di Sumatera. “Kesepakatan bersama” tersebut dibuat secara sepihak oleh BKS-PPS dengan Pengurus Daerah FSP Pertanian dan Perkebunan KSPSI Sumut, tanpa koordinasi dan diskusi dengan serikat pekerja perkebunan lain yang ada di Sumut.

Inti kesepakatan tersebut menyatakan bahwa upah minimum pekerja perkebunan Sumut adalah Rp 1.090.425,-/bulan, atau lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Sumut sebesar Rp 1.156.000,- (Kab. Batu Bara) dan Rp1.170.000,- (Deli Serdang). Kesepakatan ter se but juga dihasilkan tanpa melalui proses survey maupun prosedur melalui Dewan Pengupahan disana. Praktik upah murah ini sudah berlangsung lama bagi pekerja perkebunan. Konon telah diterapkan sejak kebijakan upah minimum itu sendiri.

Tidak mudah proses bagi pekerja perkebunan di Sumut yang seringkali menga-la mi intimidasi luar biasa. Tidak hanya dari pengusaha namun, sayangnya, juga dari pe rang kat organisasinya sendiri. Oligarki serikat pekerja yang menolak melaksanakan fungsi sesungguhnya serikat pekerja untuk mem perjuangkan anggotanya.

Resolusi bersama ini menjadi sinyal penting persatuan pekerja perkebunan di Sumut, dan menjadi langkah awal perjuangan hukum pekerja perkebunan meraih hak-hak hukumnya yang telah dirampas sekian lamanya. [Surja Tjandra]

www.

anta

ra-s

umba

r.com


NU

SAN

TAR

A

I U R A NOleh Karnali Faisal

“Kagak lebaran, kagak musim paceklik, yang hajatan banyak aja. Yang kawinanlah, yang nyunatinlah,” Bang Jali menggerundel.

“Namanya juga orang hidup, Bang. Lagian kan, udah tradisi.” Timpal Rohim yang rambutnya kayak jarum sehingga dimusuhi 9 dari 10 penjual balon di Tanjung Priok.

“Tradisi sih, tradisi. Cuman kalo keba nyakan yang hajatan, gua bisa babak belur. Gaji kagak nambah, pengeluaran terus-terusan. Pada kagak tau apa utang gua ke koperasi juga blom lunas.”

“Jiah, Abang. Pan nyang hajatan juga kagak minta disumbang, kita udah dateng ke tempat dia aja udah seneng…”

“Pala lu bau menyan! Lu kagak pernah baca surat undangan ya? Noh sampe ada yang tega nulis tidak menerima kado atau karangan bunga. Terus kalo kagak terima kado atau karangan bunga maksudnya apa? Datang doang gitu?” Bang Jali sewot.

Lagi rebutan omong gitu, Jono muncul.

“Ngapa sih, pada ribut-ribut?” tanya Jono.

“Kita lagi ngomongin orang hajatan nih.” Rohim menjawab.

“Bukannya itu bagus kalau kita datang. Paling kagak ada perbaikan gizi.” Jono senyum.

“Buat lu yang tiap hari makan tahu tempe, iya. Tapi buat gua sih, kagak. Kalo sebulan sekali yang

ngundang sih wajar. Lah, ini sampe ada 10 orang, lu hitung aja berapa duit harus gua keluarin buat biaya kondangan.”

“Mestinya lu bersyukur, Bang. Kalau banyak yang ngundang lu berarti lu masih dianggap sebagai teman atau tetangga. Coba, kalo ada tetangga hajatan terus lu ka-gak diundang, apa kagak merasa dilecehkan? Persoalan lu mau nyum-bang ato kagak itu urusan bela-kang. Nyumbang ya bagus, ka gak nyumbang ya, kebangetan, hehehe” Rohim asal jeplak.

“Oh pantesan, bulan kemarin lu pada kredit baju batik. Jadi, itu alasannya?” Bang Jali nyindir.

“Eit dah, jangan dibuka kartunya dong, Bang. Lagian itu masa lalu…” Rohim ketawa asem.

“Betul, Bang. Rohim itu dulu kalo berangkat kerja didalam tasnya pasti ada baju batik. Gua pernah tanya ke dia, buat apa tuh batik. Eh dia jawab, ‘Kalo pas pulang kerja kita lewat gedung yang ada janur kuningnya, kita bisa mampir dulu. Kan ngirit tuh makan gratis. Toh, orang-orang di situ juga pasti nyangka kita tamu orang hajatan itu. Hehehe” Jono menjelaskan.

“Beuh. Bisa aja lu ngarang. Ada juga lu kali yang begituan mah.” Rohim sewot. Bang Jali sama Jono teretawa ngakak.

“Tapi ngomong-ngomong konda-ngan, gua jadi inget iuran.” Bang Jali mengalihkan pembicaraan.

“Iuran apaan, Bang?” Tanya Ro-

him sama Jono hampir berbarengan.“Iuran buat serikat pekerja. Udah

hampir 3 taun ini kagak naek-naek. Pegimana kita bisa jalanin semua program yang udah kita susun kalo kagak ada biaya?” Bang Jali jawab.

“Kalau dari survey yang udah gua lakukan, temen-temen sih sebe-narnya mau iuran dinaikin. Cuma mereka bilang banyak program yang


SPE

KTR

UM

matrixplan.com.au

belum bisa kita jalankan.” kata Jono serius.

“Nah ini namanya lingkatan setan. Kagak tau ujungnya. Kita pe-ngen iuran dinaikin, biar kita bisa jalanin program yang udah kita bikin. Temen-temen nunggu program dijalanin ampe berhasil baru iuran naek. Padahal kan, yang namanya berjuang, itu pasti butuh biaya. Kita

dapet biaya darimana kalau bukan dari iuran temen-temen,” Bang Jali menjelaskan.

“Gua ada usul Bang…” kata Rohim.

“Usul apaan?” Bang Jali penasaran.

“Begini. Gimana kalo kita bikin selebaran aja terus kita tempel di papan-papan pengumuman. Isinya ngejelasin program-program yang mau kita lakukan. Dari program-program yang udah kita paparkan itu kita bilang aja kalo semua butuh duit. Iuran temen-temen tiap bulan cuma bisa biayai beberapa program aja, kagak bisa semuanya…”

“Wah, usul yang bagus tuh..” “Bener Bang. Kita bikin selebaran

kayak gitu aja…”Rohim yang merasa usulnya

kepake, langsung bangir hidungnya.“Kita undang secepatnya temen-

temen pengurus biar selebaran ini dike tahui mereka dan segera dibi-kin,” kata Bang Jali.

“Siap kumendan. Lapan anam…” Rohim berdiri sambil menghormat.

“Gaya lu kayak kuya batok, Him..” Jono nyengir.

Keesokan harinya, brosur yang udah dibikin itu ditempel di papan-papan pengumuman. Isinya persis seperti usul Rohim. Ada 9 program yang mau mereka jalanin, mulai dari tunjangan bini lahiran sampai bonus akhir tahun. Mereka yakin semua pekerja di pabrik tempatnya bekerja bakal menyetujui kenaikan iuran itu.

Benar saja. Brosur itu mendapat tanggapan yang beragam dari pe-kerja. Yang setuju langsung men-datangi kantor SP dan tanda tangan,

sedangkan yang skeptis, kagak nga-sih tanggapan.

Namun sebelum diproses lebih lanjut, pihak manajemen sudah ke-buru mengeluarkan surat edaran pem beritahuan kepada seluruh pe-kerja di pabrik itu. Isinya bikin mere-ka kaget.

“….Kepada Para Pekerja PT Cha Pe Dong kami beritahukan bahwa mulai bulan depan ekspor kita ke Ero pa dan Amerika dihentikan. Pi-hak buyer membatalkan order yang sudah mereka lakukan. Manajemen peru sahaan sampai saat ini masih melakukan negosiasi agar produksi bisa terus kita lakukan. Terima kasih atas kerja samanya.”

Rohim dan kawan-kawannya yang membaca pengumuman itu kontan lemas. Sudah bermimpi iuran naik dan program bisa dijalankan, yang ada malah pengurangan produksi gara-gara buyer membatalkan order.

“Terus gimana Bang?” Rohim nanya Bang Jali.

“Ya, kagak gimana-gimana. Kon-di sinya emang begini, mau diapain lagi. Yang ada kita kudu siap-siap..”

“Siap-siap apa, Bang?”“Siap-siap angkat kaki dari sini.

Kalau kagak produksi lagi, berarti perusahaan bangkrut. Dan kita diPHK semua...” Bang Jali cemas.

Rohim tampak sedih. Ingat jan-ji nya bulan Rajab mau melamar Hadijah anaknya Haji Marzuki ban-dar jengkol di kampungnya.

“Honey, doain Mas Rohim ya. Biar semua rencana kita bisa berjalan…” Rohim mengetik SMS di hapenya. Sayangnya SMS pun tak terkirim, pulsanya keburu habis. Duh...![]


SPE

KTR

UM

fem

inis

tsfo

rcho

ice.

com

www.

thee

poch

times

.com

oppo

rtuni

ty.or

g

Kartu PSK, Rekeningdan Pengacara Wanita

KARTU PSK UNTUKPEKERJA SEKS DI BELANDA

PEMERINTAH Belanda mewajibkan pe-kerja seks komersial (PSK) memakai kartu prostitusi untuk memerangi perdagangan perem puan dan praktik prostitusi secara paksa. (7/1/2011). Kartu prostitusi itu wajib ditunjukkan oleh PSK kepada pelanggan mereka.

Prostitusi sudah legal di Belanda sejak 2000. PSK, pelanggan dan pekerja sosial menentang peraturan tersebut. Mereka kha-watir kartu itu hanya akan menyebabkan ile-ga litas, demikian Radio Nederland. [rnw.nl]

PENGACARA WANITABOLEH IKUT SIDANG

ARAB SAUDI berencana mengesahkan undang-undang baru yang membolehkan pengacara prempuan melakukan pembelaan

kasus-kasus mereka di ruang pengadilan untuk pertama kalinya (21/02/2010). Un-dang-undang ini membolehkan pengacara prempuan hadir di pengadilan dalam kasus-kasus keluarga, termasuk perceraian dan hak asuh anak. Wanita akan bisa menyelesaikan prosedur awal mereka bersama notaris dengan hanya menunjukkan kartu identitas mereka.

Saat ini para pengacara wanita Saudi hanya boleh bekerja di belakang layar di kan tor-kantor pemerintah dan pengadilan. [Arab News]

MALAWI ATASI‘PEKERJA SILUMAN’ LEWAT BANK

Pemerintah Malawi mewajibkan semua pegawai negeri sipil agar membuka rekening di bank demi mencegah “pekerja siluman” di negara itu, yaitu pegawai yang tidak pernah bekerja tapi selalu digaji (2/2/2011). PNS yang terlambat membuka rekening selambat-lambatnya tanggal 1 Februari tidak akan digaji tiap akhir bulan.

Para PNS yang bekerja di kota hampir se muanya sudah punya rekening bank, tetapi PNS di daerah pedesaan, pegawai rendahan dan pesuruh kantor biasanya dibayar dengan uang tunai.

Banyak diantara mereka yang tidak suka dengan sistem baru ini karena antrian yang panjang di bank dan potongan pajak oleh bank. Apalagi sebagian PNS yang bekerja di daerah sangat terpencil tidak punya layanan bank.[]


MAN

CAN

EGAR

A

tripu

jiast

uti.f

iles.

word

pres

s.co

m

tuc.

org.

uk

TKI Hamildan Kekurangan PRT

MALAYSIA KEKURANGAN PRT

HAMPIR dua juta orang asing, sebagian besar dari Indonesia, terdaftar bekerja di rumah-rumah, toko, pabrik, dan perkebunan Malaysia, dan banyak lagi tak terdaftar. Hal itu membuat Malaysia menjadi salah satu pengimpor terbesar tenaga kerja di Asia.

PRT dari Indonesia diupah sebesar 400 ringgit (kurang dari Rp 1,3 juta) sebu lan, tanpa perlindungan hukum yang menga tur kondisi kerja. Banyaknya kasus penyik saan membuat Jakarta memutuskan menghen-tikan pengiriman PRT baru pada Juni 2009. Pemerintah Malaysia dan Indo nesia mem-buka perundingan untuk menyusun perjan-jian resmi ketenagakerjaan.

Namun, perundingan itu terhenti oleh tuntutan Indonesia akan gaji minimum dan kemudian Indonesia memperpanjang lara-ngan tersebut. Tak pelak, sekitar 35.000 ru mah tangga di Malaysia pun kerepotan ka re na tak punya pembantu.

Setelah larangan 2009, Malaysia setuju untuk memberi PRT Indonesia satu hari libur per minggu dan diizinkan tetap memegang paspor mereka. Indonesia meminta upah minimum 800 ringgit (260 dollar AS). Sebagai perbandingan, PRT di Hongkong menerima sedikitnya 460 dollar AS sebulan.

Persatuan Agen PRT Asing di Malaysia me-ngatakan, jumlah PRT asing di negara itu anjlok

dari sekitar 300.000 orang sebelum larangan tersebut menjadi 170.000 orang sekarang. Kalau dahulu 3.500 PRT tiba per bulan, jumlah itu menjadi 1.000 orang, mem buat 35.000 keluarga dalam daftar tunggu. [AFP/DI/Kompas]

SEPANJANG 2010, TKI HAMIL MENCAPAI 471 KASUS

KASUS terbanyak yang dihadapi para te-na ga kerja Indonesia sepanjang 2010 adalah pe mutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Dari 60.339 orang TKI yang bermasalah, 22.123 orang di antaranya terkena PHK se-pihak. Se mentara TKI hamil mencapai 471 kasus. Pada umumnya, mereka melapor setibanya di ter minal kedatangan di masing-masing embar kasi. Demikian sekelumit per-nya taan pers Menaker trans Muhaimin Iskan-dar di Jakarta, Senin (24/1).

Selain kasus PHK sepihak, kasus lainnya yang menimpa para TKI itu adalah sakit akibat kerja 12.772 kasus, gaji tidak dibayar 2.874 kasus, penganiayaan 4.336 kasus dan pelecehan seksual 2.978 kasus.

Disebutkan, penanganan TKI bermasalah pada 2010 lebih baik dari tahun sebelumnya. Setelah terbitnya Peraturan Menteri No. 14/2010 yang menyatakan BNP2TKI sebagai pelaksana penempatan dan perlindungan TKI, penanganan teknis perlindungan juga menunjukkan kemajuan. [nakertrans.go.id]


MIG

RAN

vjopi

e.co

m

Eskalasi gerakan konfederasi pekerja Indonesia terasa melemah. Apa in-di ka tornya? Konsolidasi internal

ter ke san sebagai kewajiban AD/ART orga-nisasi saja. Hilangnya arah juang, membuat organisasi berantakan. Rumusan perjuangan hanya diarahkan oleh para elit serikat. Tanpa roadmap gerakan yang jelas. Program kerja ha-nya berhenti pada lembar-lembar Surat Kepu-tusan Organisasi, tanpa eksekusi yang terukur.

Konfederasi serikat pekerja yang tak berideologi tak punya program pendidikan, kaderisasi dan pencerdasan. Beraktivitas tapi tak produktif. Manajemen gerakan “amuk-amukan”. Tak bisa besar, maka “meng amuk” sebagai satu-satunya jalan. Saling ku deta, klaim anggota bahkan rebutan se kre tariat. Perangnya karena kepentingan massa, uang iuran, kursi di BUMN dan po si si menakertrans. Semua itu tidak akan mem bawa gerakan kepada kemenangan yang sejati.

Kita bisa belajar dari gerakan pekerja di Korea. Mereka membangun kekuatan yang

riil dengan kerja-kerja nyata. Mendidik, mem bina dan mengorganisir organ-organ pe kerja yang ada. Mengadvokasi rakyat kecil, sehingga gerakan sosial benar-benar hidup. Konsisten membangun jaringan, me-nyatukan yang disepakati dan berusaha untuk memperkecil perbedaan pandangan atau sekedar taktik perjuangan adalah syarat kita membangun front yang sehat.

Konfederasi serikat pekerja hendaknya menjadi organisasi pembelajar, harus me-miliki langkah-langkah yang jelas dalam meng kader anggotanya. Harus mampu meng analisa kondisi gerakan dengan baik. Ba ha sa gampangnya: tertib organisasi, tertib ideo logi. Tiap federasi anggota mampu un tuk merumuskan tuntutan gerakannya sen diri. Memiliki serta menjaga nilai-nilai perjuangan.

Saat ini memang waktunya mengokohkan organisasi. Membangun dengan cepat, meramunya agar cepat menjadi matang. Buka link selebar-lebarnya agar tidak karbitan dan bergerak dengan dialektika gerakan.[]

Membangun Dialektika Gerakan Konfederasi

Oleh Irsan Husain


KOLO

M

SATU MEI MEN-JADI MOMEN-TUM BERSAMA YANG SANGAT KUAT UNTUK MENJADIKAN SO LI DARITAS PE-KERJA SEDUNIA.

Harpekindo, Pentingkah?

Tanggal 20 Februari mempunyai makna khusus bagi pekerja Indonesia. Pada tanggal 20 Februari 1973, pimpinan

serikat pekerja sepakat untuk berfusi kedalam FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia). De-la pan belas tahun ke-mudian, Presiden Soe harto meneguhkan hari ke la-hiran SPSI ini sebagai Hari Pekerja Indonesia dalam Kepres No. 9 Tahun 1991 tanggal 20 Februari 1991.

Selama kekuasaan Or-de Baru, tidak ada satu pun pihak yang memperma sa-lah kan penetapan tersebut. Namun pas ca Reformasi, banyak pihak yang mulai mem pertanyakannya karena berbeda dengan hari pekerja sedunia 1 Mei.

Ilhamsyah (SBTPI):PEMERINTAH TAKUT SOLIDARITAS PEKERJA SEDUNIA

HARI kelahiran suatu organisasi ti dak bisa dijadikan sebagai hari nasional bagi kaum pekerja. Sebab tidak ada yang bisa diambil hik mah dari sejarah lahirnya KSPSI oleh organisasi pekerja lain nya. Sah-sah saja kalau hanya untuk dijadikan sebagai hari lahirnya SPSI.

Saya lebih setuju dengan 1 Mei sebagai hari pekerja sedunia. Karena pada tanggal itu, seluruh pekerja antar negara sedunia dari berbagai jenis perusahaan, dengan berbagai suku, etnis dan agama bersatu. Satu Mei menjadi momentum bersama yang sangat kuat untuk menjadikan solidaritas pekerja sedunia.

Bagi saya, wajar saja bila tanggal 20 Februari ditetapkan sebagai hari pekerja In do nesia melalui Keppres. Pertama, SPSI

sejak dulu hingga saat ini merupakan alat pemerintah untuk melegitimasi kebijakan dan

regulasi seputar ketenagakerjaan baik di ting kat lokal maupun nasional. Bo leh dibilang, ini adalah keber hasilan Ali Moer-topo dalam mengonsolidasi ke-las pekerja saat itu.

Di sisi lain, penetapan hari pekerja In do nesia pada tanggal 20 Februari adalah stra tegi pemerintah untuk ‘mengamankan’ posisinya. Gaya pemerintah selama ini dan hingga saat ini masih satu arah (top down). Pe-kerja menjadi objek se mata

dari aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah.

Sedangkan hari pekerja 1 Mei punya kekuatan solidaritas tingkat dunia. Peme-rintah khawatir kalau hari pekerja nasional juga mengacu pada 1 Mei, akan muncul satu semangat dengan dukungan pekerja sedunia.

Eben Eser Naibaho (KSPSI):BIAR MENASIONAL

HINGGA saat ini tanggal 20 Februari masih menjadi hari pekerja Indonesia (Harpekindo). Ki ta tidak pakai isti lah ‘hari buruh’, ka rena kata ‘buruh’ itu ber konotasi meren dah kan martabat pe kerja Indonesia. Istilah ‘buruh’ hanya dipakai oleh pekerja rodi ketika zaman penjajahan dulu.

Makanya, pada kongres KSPSI tahun 1985 lalu, istilah ‘buruh’ diubah dengan kata ‘pekerja’, supaya nilai perjuangan pekerja terus terangkat, baik didepan pengusaha/majikan dan pemerintah.

Kami bukan tidak setuju dengan Hari Pe-kerja setiap 1 Mei. Kita juga akui tang gal itu. Tetapi biar menasional, kita sepa kat untuk menggunakan Harpekindo saja. [Syahroel]

i m 1

r-un sa-ut

bainaadtola

ht

dari aturan


SEJ

ARAH

FSPN

IBA-

KSPS

I

Acara berlangsung di gedung DPP KSPSI Jl. Pasar Minggu Jakarta Selatan, dihadiri ribuan kader SPSI,

juga dihadiri Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemenakertrans Myra M. Hanartani dan Transmigrasi, Direktur ILO Jakarta Peter Van Rojj, Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga, serta undangan lainnya.

Dalam orasinya, Mathias Tambing memin-ta seluruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk terus me la kukan konsolidasi sebagai persiapan pe lak sanaan Rakernas KSPSI tahun ini. Se dangkan Peter Van Rojj menilai bahwa eksistensi KSPSI di Pasar Minggu merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Ka-rena itu ia minta kerjasama KSPSI dan ILO lebih ditingkatkan lagi.

Penilaian yang sama juga dikemukakan oleh Hotbonar Sinaga. Terus terang ia

mengatakan bahwa yang eksis ternyata KSPSI yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu.Terkait soal ini, KSO Jamsostek dan KSPSI perlu diperbarui karena MoU yang lalu masanya sudah habis. Kerjasama ini perlu ditingkatkan dalam upaya menambah jumlah kepesertaan Jamsostek di kalangan pekerja.

Sementara itu, Myra M. Hanartani ber-pesan agar pembinaan bagi pekerja terus ditingkatkan agar mereka bekerja lebih profe-sional.

Acara ini juga diwarnai dengan pemberian beasiswa kepada sejumlah anak pekerja oleh Andi Gani Nuwa Wea, Ketua Umum DPP Fe-de rasi Niaga Asuransi dan Perbankan (NIBA). Selanjutnya, Andi menandatangani kerja-sa ma dengan pimpinan Carrefour, sebagai pe luang bagi anggota KSPSI yang berminat me ngem bangkan usaha di bidang retail.[dit]

Konsolidasi Internaldan Kerja Sama Eksternal

PERINGATAN HARPEKINDO Ke-38:

Di Minggu pagi yang cerah, kelas

pekerja yang bernaung dibawah

bendera SPSI mengadakan

peringatan HUT yang ke-38

(20/2/2011).


PER

ISTI

WA


You have to do it by yourself,and you can’t do it alone.

(Martin Rutte)

Anda harus melakukannya sendiri,

tetapi Anda tidak bisa melakukannya sendirian.

cantoncharterpe.com

labora 10 maret 2011

Documents