referat fix forensik
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
1/21
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangPemeriksaan laboratorium merupakan tindakan dan prosedur
pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sample dari penderita
dapat berupa urine, darah, dahak atau bahan lain untuk dianalisa guna
membantu tenaga kesehatan menyingkirkan kemungkinan dan
menentukan diagnosis suatu penyakit, sebagai pedoman terapi, sebagai
panduan prognosis, dan mendeteksi suatu penyakit.Penggunaan pemeriksaan laboratorium yang sesuai dengan tujuan
sebagai panduan terapi, misalnya pada penyakit diabetes mellitus dapat
diakukan pemeriksaan laboratorium gula darah dapat dilakukan ketika
dokter ingin mengetahui apakah terapi yang diberikan telah sesuai.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum publik
yang dibentuk untuk menyeenggarakan program jaminan sosial yang
mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS dibentuk untuk
melaksanakan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan
berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Semua penduduk
ndonesia !ajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh
BPJS, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan
di ndonesia dan telah membayar iuran.Berbagai hal yang terkait dengan BPJS diatur dalam "ndang#
"ndang $epublik ndonesia %omor 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka menyelenggarakan pelayanan
kesehatan terhadap peserta BPJS, maka fasilitas kesehatan dapat
dibedakan menjadi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat
1
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
2/21
lanjutan. Salah satu pelayanan yang disediakan adalah pemeriksaan
laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang ditanggung oleh BPJS tentu
akan berbeda antara fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan,
oleh karena itu penting bagi kita sebagai &alon tenaga kesehatan untuk
mengetahui batasan#batasan pemeriksaan laboratorium pada tiap tingkatan
fasilitas kesehatan.
1.2 Rumusan Masalah1. 'pa pengertian, manfaat, fungsi, dan prosedur pemeriksaan
laboratorium(2. Bagaimana alur pemeriksaan laboratorium dalam pelayanan kesehatan
pada era BPJS(). 'pa dasar hukum kesehatan pemeriksaan laboratorium di ndonesia(
1.3 TujuanUmum
'gar masyarakat se&ara umum dapat memahami pemeriksaan
laboratorium yang sesuai dengan fasilitas kesehatan.!husus 1. *ahasis!a mengetahui pengertian, manfaat, fungsi, dan prosedur
pemeriksaan laboratorium.2. *ahasis!a mengetahui alur pemeriksaan laboratorium dalam
pelayanan kesehatan di era BPJS.). *ahasis!a mengetahui dasar hukum kesehatan pemeriksaan
laboratorium di ndonesia.
BAB IITIN"AUAN PU#TA!A
2.1 Pemer$ksaan La%&rat&r$um
2
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
3/21
2.1.1 Pengert$an
Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur
pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sample dari penderita
dimana dapat berupa urine, darah, sputum +dahak dll. Pemeriksaan
-aboratorium merupakan pemeriksaan untuk menunjang diagnosis
penyakit, guna mendukung atau menyingkirkan diagnosis lainnya.
Pemeriksaan laboratorium juga sebagai ilmu terapan untuk menganalisa
&airan tubuh dan jaringan guna membantu tenaga kesehatan mendiagnosis
dan mengobati pasien.
Pemeriksaan laboratorium merupakan penelitian perubahan yang
timbul pada penyakit dalam hal susunan kimia dan mekanisme biokimia
tubuh +perubahan ini bisa penyebab atau akibat .
Pada umumnya diagnosis penyakit dibuat berdasarkan gejala
penyakit +keluhan dan tanda , dan gejala ini mengarahkan dokter pada
kemungkinan penyakit penyebab. asil pemeriksaan laboratorium dapatmenunjang atau menyingkirkan kemungkinan penyakit yang
menyebabkan, misalnya dalam pemeriksaan biakan darah pada demam
tifoid, jika positif amat mendukung diagnosis, tapi bila negatif tak
menyingkirkan diagnosis demam tifoid jika se&ara klinis dan pemeriksaan
lain +misalnya pemeriksan / '- menyokong.
alam diagnosis penyakit kadang#kadang tidaklah mudah,
terutama pada permulaan penyakit, gejala klinis penyebabnya masih berupa kemungkinan, meski dokter biasanya dapat menetapkan
kemungkinan yang paling tinggi. arena itu, pada tahap permulaan dokter
tidak selalu dapat menentukan diagnosis penyakit. iperlukan data#data
tambahan dari pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lain.
2.1.2 Man'aat (an )ungs$
)
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
4/21
*enurut enry dan o!anit , para dokter memilih dan
menge3aluasi uji#uji laboratorium dalam pera!atan pasien sekurang#
kurangnya satu dari alasan#alasan berikut ini1. "ntuk menunjang diagnosis klinis2. "ntuk menyingkirkan kemungkinan suatu diagnosis atau
penyakit). "ntuk digunakan sebagai pedoman terapi atau manajemen4. "ntuk digunakan sebagai panduan prognosis5. "ntuk mendeteksi suatu penyakit +uji saring
ari lima hal di atas dapat disimpulkan bah!a pemeriksaan
laboratorium memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut
1. Skrining atau uji saring adanya penyakit subklinis, dengan
tujuan menentukan resiko terhadap suatu penyakit dan
mendeteksi dini penyakit terutama bagi indi3idu beresiko
tinggi +!alaupun tidak ada gejala atau keluhan .2. onfirmasi pasti diagnosis, yaitu untuk memastikan penyakit
yang diderita seseorang, berkaitan dengan penanganan yang
akan diberikan dokter serta berkaitan erat dengan komplikasi
yang mungkin saja dapat terjadi). *enemukan kemungkinan diagnostik yang dapat
menyamarkan gejala klinis4. *embantu pemantauan pengobatan5. *enyediakan informasi prognosis atau perjalanan penyakit,
yaitu untuk memprediksi perjalanan penyakit dan berkaitan
dengan terapi dan pengelolaan pasien selanjutnya
6. *emantau perkembangan penyakit, yaitu untuk memantau perkembangan penyakit dan memantau efekti3itas terapi yang
dilakukan agar dapat meminimalkan komplikasi yang dapat
terjadi. Pemantauan ini sebaiknya dilakukan se&ara berkala.7. *engetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak
dijumpai dan potensial membahayakan8. *emberi ketenangan baik pada pasien maupun klinisi karena
tidak didapati penyakit
4
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
5/21
2.1.3 Taha*+taha* Pemer$ksaan La%&rat&r$um
isetiap laboratori untuk mendapatkan hasil yang akurat harus
menga&u kepada 9-P +9ood laboratory Pro&edure yaitu melalui tahapan
1. Pre 'nalitik. Pada tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap persiapan
a!al, dimana tahap ini sangat menentukan kualitas sampel yang
nantinya akan dihasilkan dan mempengaruhi proses kerja berikutnya.
:ang termasuk dalam tahap Pra 'nalitik meliputi ondisi pasien, &ara
dan !aktu pengambilan sampel, perlakuan terhadap proses persiapan
sampel sampai sampel selesai dikerjakan.2. 'nalitik. 'dalah tahap pengerjaan pengujian sampel sehingga
diperoleh hasil pemeriksaan.). Pas&a 'nalitik. 'dalah tahap akhir pemeriksaan yang dikeluarkan
untuk meyakinkan bah!a hasil pemeriksaan yang dikeluarkan benar ;
benar 3alid atau benar.
2.1.4 Peran fasilitas kesehatan dalam hal pemeriksaan laboratorium
Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai fasilitas kesehatan
yang terbagi atas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan
kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang terdiri atas pelayanan kesehatan
tingkat kedua +spesialistik dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga
+subspesialistik , maka pemeriksaan laboratorium yang disediakan
menyesuaikan dengan standard yang telah ditentukan pada setiap tingkatan
fasilitas kesehatan.
2. 2 BP"# !esehatan
2.2.1 #ejarah #$ngkat BP"#
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu
bentuk tanggung ja!ab dan ke!ajiban negara dalam rangka memberikan
perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. ndonesia, seperti halnya
negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial
5
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
6/21
berdasarkan funded so&ial se&urity, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh
peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.
Program jaminan sosial dia!ali pada tahun 1 .
=onggak penting berikutnya adalah lahirnya "" %o.) tahun 1
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
7/21
jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi J , J *, J = dengan
penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.
ini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program
BPJS etenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja
dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi
peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat
ndonesia.
2.2.2 Pengert$an
*enurut "ndang#undang %omor 40 =ahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial %asional dan "ndang#undang %omor 24 =ahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka BPJS merupakan
sebuah lembaga hukum nirlaba untuk perlindungan sosial dalam menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak
sekaligus dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di
ndonesia. BPJS sendiri terdiri dari dua bentuk yaitu BPJS esehatan danBPJS etenagakerjaan.
Berdasarkan "ndang#undang %omor 24 =ahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS akan menggantikan sejumlah
lembaga jaminan sosial yang ada di ndonesia yaitu lembaga asuransi
jaminan kesehatan P= 'S >S, dana tabungan dan asuransi pega!ai negeri
P= ='SP>%, 'suransi Sosial 'ngkatan Bersenjata $epublik ndonesia P=
'S'B$ dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan P= J'*S@S=> .=ransformasi P= 'skes serta P= J'*S@S=> menjadi BPJS yang akan
dilakukan se&ara bertahap. Pada tanggal 1 Januari 2014, P= 'skes akan
menjadi BPJS esehatan, selanjutnya pada tahun 2015 giliran P=
Jamsostek menjadi BPJS etenagakerjaan.
2.2.3 Dasar Hukum
7
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
8/21
1. "ndang# "ndang $epublik ndonesia %omor 40 =ahun 2004 =entang
Sistem Jaminan Sosial esehatan.2. "ndang# "ndang $epublik ndonesia %omor 24 =ahun 2011 =entang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.). Peraturan Presiden $epublik ndonesia %omor 12 =ahun 201) =entang
Jaminan esehatan.4. Peraturan Presiden $epublik ndonesia %omor 111 =ahun 201)
=entang Perubahan atas Peraturan Presiden $epublik ndonesia %omor
12 =ahun 201).5. Peraturan *enteri esehatan $epublik ndonesia %omor 71 =ahun
201) =entang Pelayanan esehatan pada Jaminan esehatan %asional.6. Peraturan *enteri esehatan $epublik ndonesia %omor 5< =ahun
2014 =entang Standar =arif Pelayanan esehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan esehatan.7. Peraturan *enteri esehatan $epublik ndonesia %omor 28 =ahun
2014 =entang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan esehatan
%asional.8. Peraturan BPJS esehatan %o. 1 =ahun 2014.
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
9/21
1. *endaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang
besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. *elaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan,
per&eraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas
kesehatan tingkat .). *enjaga artu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh
orang yang tidak berhak.4. *entaati semua ketentuan dan tata &ara pelayanan kesehatan.
2.3 )as$l$tas !esehatan Pemer$ksaan La%&rat&r$um ($ era BP"#
"paya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk me!ujudkan derajat kesehatan
yang optimal bagi masyarakat. "paya kesehatan diselenggarakan dengan
pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan +promotif , pen&egahan
penyakit +pre3entif , penyembuhan penyakit +kuratif , dan pemulihan
kesehatan +rehabilitatif , yang dilaksanakan se&ara menyeluruh, terpadu,
dan berkesinambungan. onsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi
pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas kesehatan di ndonesia
termasuk rumah sakit. $umah sakit yang merupakan salah satu dari sarana
kesehatan, merupakan rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama
menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan
pemulihan bagi pasien.
asilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
untuk peserta J % terdiri atas fasilitas kesehatan tingkat pertama + =P
dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan + $=- . Pelayanan
kesehatan bagi Peserta yang dijamin oleh BPJS esehatan terdiri atas 1. Pelayanan esehatan =ingkat PertamaC2. Pelayanan esehatan $ujukan =ingkat -anjutan, yang terdiri atas
a. Pelayanan kesehatan tingkat kedua +spesialistik C dan b. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga +subspesialistik C
). Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh *enteri.
2.3.1 )as$l$tas !esehatan T$ngkat Pertama
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
10/21
isingkat =P adalah fasilitas kesehatan yang melakukan
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk
keperluan obser3asi, promotif, pre3entif, diagnosis, pera!atan,
pengobatan, dan?atau pelayanan kesehatan lainnya. =P dimaksud adalah
1. Puskesmas atau yang setara,2. Praktik okter,). Praktik dokter gigi,4. linik Pratama atau yang setara,5. $umah Sakit elas Pratama atau yang setara.
alam hal di suatu ke&amatan tidak terdapat dokter berdasarkan
penetapan epala inas esehatan abupaten? ota setempat, BPJS
esehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan?atau praktik
pera!at untuk memberikan Pelayanan esehatan =ingkat Pertama sesuai
dengan ke!enangan yang ditentukan dalam peraturan perundang#
undangan.Pelayanan kesehatan di =P merupakan pelayanan kesehatan
non#spesialistik yang meliputi 1. 'dministrasi pelayanan2. Pelayanan promotif dan pre3entif ). Pemeriksanaan, pengobatan, dan konsultasi medis4. =indakan medis non#spesialistik, baik operatif maupun non#
operatifC5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai6. =ransfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama8. $a!at inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud diatas
untuk pelayanan medis men&akup 1 asus medis yang dapat diselesakan se&ara tuntas di pelayanan
kesehatan tingkat pertamaC2 asus medis yang membutuhkan penanganan a!al sebelum
dilakukan rujukanC) asus medis rujuk balikC4 Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi
tingkat pertamaC
10
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
11/21
5 Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak balita
oleh bidan atau dokter 6 $ehabilitasi medik dasar.
*anfaat pelayanan promotif dan pre3entif 1 Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit
penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan
perilaku hidup bersih dan sehat.2 munisasi dasar, meliputi Ba&&ile Dalmett 9uerin +BD9 , ifteri
Pertusis =etanus dan epatitis#B + P=# B , Polio, dan Dampak.) eluarga beren&ana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar,
3asektomi, tubektomi, termasuk komplikasi B bekerja sama
dengan lembaga yang membidangi keluarga beren&ana.4 Eaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan
oleh Pemerintah dan?atau Pemerintah aerah.5 Pelayanan skrining kesehatan tertentu diberikan se&ara selektif
untuk mendeteksi risiko penyakit dan men&egah dampak lanjutan,
yaitu a iabetes mellitus tipe C
b ipertensiC& anker leher rahimCd anker payudaraC dane Penyakit lain yang ditetapkan *enteri.
6 Pelayanan skrining kesehatan tertentu dalam poin 5 merupakan
pelayanan yang termasuk dalam lingkup non#kapitasi, yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang#
undangan. Pemeriksaan penunjang pelayanan skrining kesehatan
meliputi a Pemeriksaan 9ula arahC
b Pemeriksaan E' untuk kasus Da Der3iF C dan& Pemeriksaan Pap Smear
7 husus untuk kasus dengan pemeriksaan E' positif dapat
dilakukan pelayanan =erapi rio.
Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium pada pusat
pelayanan kesehatan tingkat pertama
11
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
12/21
a. Pemeriksaan arah sederhana +hemoglobin, apusan darah tepi,
trombosit, leukosit,hematokrit, eosinofil, eritrosit, golongan darah,
laju endap darah, malaria . b. "rin sederhana +!arna, berat jenis, kejernihan, p , leukosit,
eritrosit .&. eses sederhana +ben idine test, mikroskopik &a&ing .
2.3.2 )as$l$tas !esehatan Rujukan T$ngkat Lanjutanisingkat $=- adalah fasilitas kesehatan yang melakukan
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub
spesialistik yang meliputi ra!at jalan tingkat lanjutan, ra!at inap tingkatlanjutan dan ra!at inap di ruang pera!atan khusus.
asilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan + $=- berupa 1. linik utama atau yang setara,2. $umah Sakit "mum,). $umah Sakit husus.
Pelayanan esehatan di $=-?$ujukan =ingkat -anjutan yang
men&akup 1. 'dministrasi pelayananC2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh
dokter spesialis dan subspesialis). =indakan medis spesialistik, baik bedah maupun non#bedah
sesuai dengan indikasi medis4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan
indikasi medis6. $ehabilitasi medis7. Pelayanan darah8. Pelayanan kedokteran forensik klinik
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
13/21
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan
yang tidak bekerjasama dengan BPJS esehatan, ke&uali
untuk kasus ga!at darurat.). Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program
jaminan ke&elakaan kerja terhadap penyakit atau &edera
akibat ke&elakaan kerja atau hubungan kerja.4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.5. Pelayanan kesehatan utnuk tujuan kosmetik dan?atau
estetik.6. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas +memperoleh
keturunan .7. Pelayanan meratakan gigi +ortodonsi .8. 9angguan kesehatan?penyakit akibat ketergantungan obat
dan?atau alkohol.
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
14/21
tingkat kedua +spesialistik dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga
+subspesialistik , maka pemeriksaan laboratorium yang disediakan
menyesuaikan dengan standard yang telah ditentukan pada setiap tingkatan
fasilitas kesehatan.
Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan sesuai dengan
tingkat pelayanan kesehatan
N&. Nama Pen ak$t PP! 1 PP! 2 PP! 3
1. * =ipe 2
B, 9PP,
9 2 JP ,
ureum,
natrium,
kalium,
S9@=, S9P=
B, 9PP, 9 2
JP , ureum,
natrium,
kalium, S9@=,
S9P=, B'1D
B, 9PP, 9 2
JP , ureum,
natrium, kalium,
S9@=, S9P=,
B'1D, D#Peptide
2.ipertensi
>sensial
-ab. darah
rutin, ureum,
kreatinin
$ontgen thoraF
G > 9
>&ho&ardiography
G > 9
3. =B Paru
Sputum, B=',
lab. darah
rutin, -> .
$ontgen
=horaF, sputum,
B=', PP S="
Dt s&an thoraF
,.
iare dengan
dehidrasi ringan
sedang berat atau
tanpa komplikasi
eses rutin,
lab darah
rutin.
ultur feses, lab
darah rutin,
ureum,
kreatinin
ultur feses.
/. 'sma Bronkhiale itung jenis 9>, =>P =es alergi
0. emam dengue-ab darah
rutin
%S#1, g9,
g*, anti#
dengue
PD$ G kultur
resistensi
. 'nemia Berat b, S' =
b ,S' =,
retikulosit,
= BD, feritin,,
>P
Pemeriksaan
sumsum tulang
. E =es $apied =es $apied D 4
14
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
15/21
E
E, total
limfosit, tes
>- S' E
. epatitis akut
-ab darah
rutin, S' =,
bilirubin,
S9@=, S9P=
-ab darah rutin,
S' =,
bilirubin,
S9@=, S9P=,
albumin
globulin,
glukosa darah,
g* anti# 'E,
Bs'g, g*#
anti B&, alkali
fosfatase,
9amma 9=
g* anti 'E, anti
Bf, anti DE
14. emam typhoid -ab darahrutin, S' =
-ab =ubeF =,
!idal, gaal&ulture, g*
dan g9
PD$, kultur sumsum tulang
11. #
B,
hematokrit,
trombosit,
leukosit
-ab darah rutin
serial+hematokri
t dan
trombosit ,
g*# g9 anti
dengue
g*# g9 anti
dengue dan %S1
12. ejang demam
b,
hematokrit,
trombosit,
leukosit
Pmeriksaan
darah rutin,
hitung jenis,
morfologi sel,
elektrolit + %a,
, Da, Dl ,
glukosa darah
>>9, D= S&an,
*$
15
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
16/21
ampir semua jenis pemeriksaan laboratorium di rumah sakit
dapat ditanggung BPJS kesehatan ke&uali pemeriksaan laboratorium darah
yang rumah sakit tersebut tidak bisa lakukan karena tidak tersedianya
fasilitas tersebut. "mumnya jika rumah sakit tidak mampu, misalnya
untuk pemeriksaan darah tertentu yang hanya bisa dilakukan di luar
negeri, tidak ditanggung oleh BPJS.
Pemeriksaan laboratorium di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan
harus melalui surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat dua, yangditunjukkan ke bagian poliklinik, bukan langsung ke bagian laboratorium.
Puskesmas atau klinik tidak dapat merujuk pasien ke rumah sakit se&ara
parsial hanya untuk pemeriksaan darah. Puskesmas dan klinik harus
merujuk pasien ke bagian poliklinik yang tepat agar dokter spesialis yang
memeriksa dapat menentukan pemeriksaan laboratorium yang sesuai
dengan indikasi penyakit pasien.
2. 3 As*ek Hukum ang mengatur Pemer$ksaan La%&rat&r$um
Penyelenggaran laboratorium kesehatan di ndonesia telah diatur dalam
perundang#undangan, diantara telah diatur dalam eputusan *enteri esehatan
$epublik ndonesia no. )64 tahun 200) tentang -aboratorium esehatan dan
Peraturan *enteri esehatan $epublik ndonesia no. 4) tahun 201) tentang Dara
Penyelenggaraan -abotarium linik yang Baik.
-aboratorium kesehatan sendiri, berdasarkan * $ no. )64 tahun 200)
dapat dibedakan se&ara garis besar menjadi ), yaitu
1. -aboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan
pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari
manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis
16
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
17/21
penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat
berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
2. -aboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan
pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi
klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau
bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan
terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan.
). -aboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang
melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika,
kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan
masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya
pen&egahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
Penyelenggaran laboratorium di ndonesia dapat dilakukan baik oleh
pemerintah maupun s!asta, serta dapat berupa laboratorium yang mandiri atau
terintegrasi di dalam sarana pelayanan kesehatan lainnya sesuai yang tertulis
dalam pasal ).
Pada * $ no. )64 tahun 200) pasal < dijelaskan bah!a laboratorium
kesehatan harus memenuhi persyaratan yang diantaranya meliputi lokasi,
bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, dan kemampuan pemeriksaan
laboratorium, serta sarana pengelolaan limbah.
alam menyelenggarakan pelayanannya, laboratorium memiliki beberapa
ke!ajiban yang diantaranya adalah
a. *enghomati hak pengguna jasa.
b. *enyelenggarakan pelayanan laboratorium sesuai dengan standar
pelayanan dan pedoman yang berlaku.
&. *enyediakan pelayanan laboratorium se&ara professional dan menjaga
mutu pelayanan laboratorium.
17
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
18/21
d. *enyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan
pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah bekerja sama
dengan organisasi profesi.
e. *emasang papan nama yang minimal memuat nama dan nomor i in
laboratorium kesehatan.
f. *emperhatikan fungsi sosial.
g. *embantu program pemerintah di bidang pelayanan keseahtan kepada
masyarakat.
h. *emberikan informasi kepada pengguna jasa mengenai hal#hal yang
berkaitan dengan pemeriksaan laboratorum yang akan dilaksanakan.
i. *enjamin kerahasiaan identitas dan hasil pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang#undangan yang berlaku.
j. *enyelenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja.
Selain melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan se&ara mandiri
maupun terintegrasi, laboratorium kesehatan juga memiliki ke!ajiban untuk
merujuk apabila pemeriksaan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan
kemampuannya. alam merujuk, laboratorium kesehatan harus menyampaikan
hasil pemeriksaan rujukan yang asli kepada pengguna jasa laboratorium dan
laboratorium kesehatan rujukan harus memberikan informasi tentang metode
pemeriksaan yang digunakan kepada laboratorium kesehatan yang merujuk.
Pembinaan dan penga!asan terhadap penyelenggaraan laboratorium
kesehatan dilakukan oleh *enteri esehatan, epala inas esehatan Pro3insi,
dan epala inas esehatan abupaten? ota se&ara berjenjang, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang#undangan yang berlaku +pasal 17 * $ no. )64
tahun 200)
18
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
19/21
BAB III
!E#IMPULAN DAN #ARAN
3.1 !es$m*ulan
Pemeriksaan -aboratorium merupakan pemeriksaan untuk menunjang
diagnosis penyakit, guna mendukung atau menyingkirkan diagnosis lainnya. Pada
umumnya diagnosis penyakit dibuat berdasarkan gejala penyakit +keluhan dan
tanda , dan gejala ini mengarahkan dokter pada kemungkinan penyakit penyebab.
asil pemeriksaan penunjang diagnostik, dapat menunjang atau menyingkirkan
kemungkinan penyakit yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit tersebut.
Pemberlakuan program BPJS esehatan sejak tanggal 1 Januari 2014 telah
membagi fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di ndonesia menjadi dua
tingkatan besar, yang fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan
tingkat lanjutan yang kemudian akan dibagi menjadi fasilitas kesehatan tingkat
kedua +spesialistik dan fasilitas kesehatan tingkat ketiga +sub#spesialistik .
engan terbaginya fasilitas kesehatan berdasarkan tingkatan tersebut tentu akan
membedakan masing#masing peranan dan fungsinya, tidak terke&uali dalam hal
pemeriksaan laboratorium.
asilitas kesehatan tingkat pertama merupakan penyelenggara pelayanankesehatan dasar yang berperan sebagai lini pertama yang selanjutnya akan
menjembatani rujukan kepada fasilitas kesehatan tingkat selanjutnya. asilitas
kesehatan tingkat lanjutan yaitu fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi
ra!at jalan tingkat lanjutan, ra!at inap tingkat lanjutan dan ra!at inap di ruang
pera!atan khusus yang menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
1
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
20/21
Pada fasilitas kesehatan pertama, pelayanan penunjang yang dilayani
adalah pemeriksaan laboratorium sederhana. Sedangkan, pada fasilitas kesehatan
lanjutan pelayanan penunjang diagnostik lanjutan dapat disesuaikan dengan
indikasi medis. 'pabila pada fasilitas kesehatan pertama tidak dapat melakukan
pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan untuk suatu penyakit tertentu, maka
dokter dapat merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
engan demikian ketersediaan pemeriksaan penunjang di pemberi
pelayanan kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan, karena dengan tersedianya pemeriksaan penunjang, akanmeningkatkan jumlah kasus yang dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan
dan meminimalisir kasus#kasus rujukan pemeriksaan maupun rujukan pasien ke
fasilitas kesehatan lain, hal ini sangat membantu dalam upaya kendali mutu dan
kendali biaya kesehatan.
3.2 #aran
1. Sebagai badan penyelenggara kesehatan yang melayani se&ara nasional,sebaiknya BPJS dengan dasar ; dasar hukum yang sudah tertulis,
memenuhi segala bentuk pelayanan kesehatan baik dalam bentuk, sarana
dan prasarana kesehatan maupun tenaga medis yang sesuai dengan
ketentuan yang telah ditentukan.2. Pemerintah sebaiknya menga!asi sarana prasarana yang ada di setiap
fasilitas kesehatan, seperti misalnya pengkalibrasian alat#alat kesehatan
diadakan se&ara berkala sehingga mutu pelayanan di setiap fasilitas
kesehatan sesuai dengan standart yang telah diberlakukan.). "ntuk menunjang kelan&aran masyarakat ndonesia dalam menggunakan
BPJS sebagai jaminan kesehatan, pemerintah sebagai BPJS kesehatan
harus mensosialisasikan dengan jelas semua hak dan ke!ajiban setiap
partisipan. =idak hanya kepada partisipan tetapi juga kepada instansi#
instansi kesehatan serta tenaga medis yang bekerja sama dengan BPJS
sehingga tidak ada kesalahpahaman yang dapat merugikan pihak#pihak
yang bersangkutan.
20
-
8/18/2019 Referat Fix forensik
21/21
BAB I5
DA)TAR PU#TA!A
Darl > Spei&her,*. , pemilihan uji laboratorium yang efektif, >9D#Jakarta, >disi
1, halaman